Peraturan KEMENTERIAN KEUANGAN
Halaman 31 dari 68 · 2.016 dokumen
Perlakuan Kepabeanan atas Selisih Berat Dan/Atau Volume Barang Impor dalam Bentuk Curah dan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dalam Bentuk Curah
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 26-pmk-04-2020 Tahun 2020
Peraturan ini mengatur perlakuan kepabeanan atas selisih berat dan/atau volume yang terjadi pada barang impor curah dan barang ekspor curah akibat penyusutan, penambahan, atau perbedaan metode pengukuran. Tujuannya adalah memberikan kepastian hukum dan optimalisasi pelayanan dalam proses impor dan ekspor barang yang dikenakan bea keluar.
Penjualan Surat Utang Negara Ritel di Pasar Perdana Domestik
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27-pmk-08-2020 Tahun 2020
Peraturan ini mengatur penjualan Surat Utang Negara Ritel di pasar perdana domestik untuk memperluas basis investor melalui jaringan distribusi elektronik. Ketentuan ini merupakan penyempurnaan dari aturan sebelumnya (Permenkeu No. 31/PMK.08/2018) guna mengakomodasi penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik sebagai mitra distribusi pemerintah.
Insentif Tambahan untuk Perusahaan Penerima Fasilitas Kawasan Berikat Dan/Atau Kemudahan Impor Tujuan Ekspor untuk Penanganan Dampak Bencana Penyakit Virus Corona (Coronavirus Disease 2019/Covid-19)
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 31-pmk-04-2020 Tahun 2020
Peraturan ini menetapkan insentif tambahan bagi perusahaan penerima fasilitas Kawasan Berikat dan/atau Kemudahan Impor Tujuan Ekspor untuk membantu mereka mengatasi dampak ekonomi dan gangguan rantai pasok akibat pandemi COVID-19. Insentif ini dirancang sebagai bentuk antisipasi dan penanggulangan kesulitan yang dialami industri dalam negeri selama masa darurat kesehatan tersebut.
Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Perpajakan dalam Keadaan Kahar Akibat Pandemi Corona Virus Disease 2019
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29-pmk-03-2020 Tahun 2020
Peraturan ini mengatur pedoman pelaksanaan pelayanan administrasi perpajakan dan penerbitan produk hukum perpajakan oleh Direktorat Jenderal Pajak selama masa pandemi COVID-19 yang dikategorikan sebagai keadaan kahar. Tujuannya adalah memberikan kepastian hukum dan solusi bagi wajib pajak serta DJP yang tidak diatur dalam undang-undang perpajakan sebelumnya.
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/Pmk.04/2017 tentang Penundaan Pembayaran Cukai untuk Pengusaha Pabrik atau Importir Barang Kena Cukai yang Melaksanakan Pelunasan dengan Cara Pelekatan Pita Cukai
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 30-pmk-04-2020 Tahun 2020
Peraturan ini memberikan relaksasi penundaan pembayaran cukai bagi pengusaha pabrik atau importir yang menggunakan sistem pelekatan pita cukai sebagai dampak pandemi COVID-19. Ketentuan tersebut mengatur batas waktu jatuh tempo penundaan untuk pemesanan pita cukai pada periode tahun 2017 hingga 2020.
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 54/Pmk.09/2008 tentang Komite Pengawas Perpajakan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18-pmk-01-2020 Tahun 2020
Peraturan ini menyempurnakan ketentuan mengenai komposisi keanggotaan Komite Pengawas Perpajakan untuk meningkatkan efektivitas dan kelancaran fungsinya. Perubahan ini didasarkan pada kebutuhan untuk menyesuaikan struktur organisasi dengan ketentuan terbaru dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan serta peraturan terkait Kementerian Negara.
Penetapan Alokasi Sementara Kurang Bayar Dana bagi Hasil Tahun Anggaran 2019 dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 36-pmk-07-2020 Tahun 2020
Permenkeu No. 36/PMK.07/2020 menetapkan alokasi sementara kurang bayar Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp14,71 triliun sebagai bagian dari kebijakan penyesuaian anggaran untuk penanganan pandemi COVID-19. Penetapan ini didasarkan pada kebutuhan refokus anggaran dan stabilitas sistem keuangan negara sesuai aturan Perppu No. 1 Tahun 2020 dan Perpres No. 54 Tahun 2020.
Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43-pmk-05-2020 Tahun 2020
Peraturan ini menetapkan mekanisme pelaksanaan anggaran belanja APBN untuk membiayai penanganan pandemi COVID-19, terutama bagi pengeluaran yang belum tersedia atau tidak cukup tersedia anggarannya. Aturan ini memberikan wewenang pemerintah untuk melakukan penyederhanaan mekanisme dan simplifikasi dokumen di bidang keuangan negara guna mempercepat proses.
Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35-pmk-07-2020 Tahun 2020
Peraturan ini mengatur mekanisme pengelolaan, pengutamaan penggunaan, penyesuaian alokasi, serta pemotongan atau penundaan penyaluran Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 sebagai langkah responsif terhadap pandemi COVID-19 dan ancaman terhadap perekonomian nasional.
Pemberian Fasilitas Kepabeanan Dan/Atau Cukai serta Perpajakan atas Impor Barang untuk Keperluan Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34-pmk-04-2020 Tahun 2020
Peraturan ini mengatur pemberian fasilitas kepabeanan, cukai, dan perpajakan atas impor barang yang diperlukan untuk penanganan pandemi COVID-19 guna mempercepat pelayanan dan mengurangi beban fiskal. Ketentuan ini didasarkan pada ancaman besar yang ditimbulkan pandemi terhadap aspek sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat serta untuk melaksanakan kebijakan keuangan negara dalam menghadapi krisis.
Buku Pelajaran Umum, Kitab Suci, dan Buku Pelajaran Agama yang atas Impor Dan/Atau Penyerahannya Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 5-pmk-010-2020 Tahun 2020
Peraturan ini memberikan pembebasan dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas impor dan/atau penyerahan buku pelajaran umum, kitab suci, serta buku pelajaran agama. Fasilitas ini bertujuan untuk meningkatkan pendidikan dan kecerdasan bangsa dengan memastikan ketersediaan buku tersebut dengan harga terjangkau bagi masyarakat.
Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan terhadap Impor Produk Evaporator Tipe Roll Bond dan Tipe Fin
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1-pmk-010-2020 Tahun 2020
Peraturan ini mengenakan Bea Masuk Tindakan Pengamanan sebesar 15,5% pada tahun pertama dan 14% pada tahun kedua serta ketiga terhadap impor produk evaporator tipe roll bond dan tipe fin (tarif 8418.99.10) selama tiga tahun berturut-turut. Kebijakan ini diterapkan untuk melindungi industri dalam negeri dari ancaman kerugian serius akibat lonjakan impor, dengan ketentuan bahwa bea ini berlaku untuk semua negara kecuali yang tercantum dalam lampiran.
Tarif Layanan Badan Layanan Umum Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran pada Kementerian Perhubungan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 3-pmk-05-2020 Tahun 2020
Peraturan ini menetapkan tarif layanan imbalan atas jasa yang diberikan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (BLU) kepada pengguna jasa, yang mencakup dua kategori utama: layanan akademik (seperti pendaftaran, pendidikan, dan pelatihan) serta layanan penunjang akademik. Ketentuan ini merupakan revisi dari tarif sebelumnya yang diusulkan oleh Menteri Perhubungan dan dikaji oleh Tim Penilai berdasarkan regulasi pengelolaan keuangan BLU.
Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Surakarta pada Kementerian Kesehatan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 2-pmk-05-2020 Tahun 2020
Peraturan ini menetapkan tarif layanan akademik dan penunjang akademik untuk Politeknik Kesehatan Surakarta sebagai imbalan atas jasa yang diberikan kepada pengguna. Tarif tersebut mencakup layanan seleksi mahasiswa baru, kuliah tunggal program diploma/profesi, program diploma non-kuliah tunggal, serta layanan akademik dan penunjang lainnya. Ketentuan ini menggantikan peraturan sebelumnya (PMK No. 107/PMK.05/2016) berdasarkan usulan revisi yang telah dikaji oleh Tim Penilai.
Pemberian Fasilitas Pengurangan Penghasilan Neto atas Penanaman Modal Baru atau Perluasan Usaha pada Bidang Usaha Tertentu yang Merupakan Industri Padat Karya
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16-pmk-010-2020 Tahun 2020
Peraturan ini memberikan fasilitas pengurangan penghasilan neto sebesar 60% dari jumlah penanaman modal berupa aktiva tetap berwujud (termasuk tanah) yang digunakan untuk kegiatan usaha utama pada industri padat karya. Fasilitas ini dapat diambil dalam jangka waktu tertentu, dimulai sejak tahun pertama produksi komersial. Ketentuan ini berlaku bagi wajib pajak yang melakukan penanaman modal baru atau perluasan usaha di bidang usaha tertentu yang ditetapkan sebagai industri padat karya.
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/Pmk.01/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi dan Barang Milik Negara
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32-pmk-01-2020 Tahun 2020
Peraturan ini mengubah Lampiran I (struktur organisasi dan tata kerja) Kantor Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi dan Barang Milik Negara untuk meningkatkan efektivitas layanan pengadaan elektronik dan menyelaraskan wilayah kerja dengan Gedung Keuangan Negara. Perubahan ini didasarkan pada kebutuhan penataan ulang organisasi sesuai dengan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2018.
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/Pmk.04/2012 tentang Pemberitahuan Pabean dalam Rangka Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari Kawasan yang Telah Ditetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 42-pmk-04-2020 Tahun 2020
Permenkeu No. 42/PMK.04/2020 mengubah aturan pemberitahuan pabean untuk pemasukan dan pengeluaran barang ke/dari Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas guna mengharmonisasikan struktur data dan menyederhanakan proses. Perubahan ini dilakukan untuk menyesuaikan dengan ketentuan terbaru dalam peraturan pemerintah terkait perlakuan kepabeanan dan perpajakan di kawasan tersebut.
Persyaratan dan Tata Cara Impor dan Penyerahan Alat Angkutan Tertentu serta Penyerahan dan Pemanfaatan Jasa Kena Pajak Terkait Alat Angkutan Tertentu yang Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 41-pmk-03-202 Tahun 2020
Peraturan ini menetapkan persyaratan dan tata cara impor serta penyerahan alat angkutan tertentu, termasuk mekanisme untuk mendapatkan fasilitas tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Ketentuan ini berlaku khusus bagi Wajib Pajak yang didefinisikan sebagai institusi pertahanan, keamanan, dan berbagai perusahaan serta badan usaha yang bergerak di bidang pelayaran, penangkapan ikan, jasa kepelabuhan, angkutan sungai/danau, angkutan udara, dan perkeretaapian nasional.
Pengelolaan Hibah dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Dampak Akibat Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 46-pmk-07-2020 Tahun 2020
Permenkeu No. 46/PMK.07/2020 mengatur tata cara pengelolaan hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah khusus untuk penanggulangan dampak pandemi COVID-19. Peraturan ini menetapkan definisi pihak terkait serta dasar hukum yang menjadi landasan pemberian bantuan keuangan tersebut. Tujuannya adalah memastikan alokasi dana hibah digunakan secara efektif dan efisien dalam menghadapi krisis kesehatan dan ekonomi akibat pandemi.
Tarif Layanan Badan Layanan Umum Pusat Peragaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi pada Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6-pmk-05-2020 Tahun 2020
Peraturan ini menetapkan tarif layanan untuk Pusat Peragaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi pada Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional sebagai imbalan atas jasa yang diberikan. Ketentuan ini menggantikan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.05/2009 yang sebelumnya berlaku.
Tata Cara Penunjukan Pemungut, Pemungutan, dan Penyetoran, serta Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud Dan/Atau Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean Melalui Perdagangan Melalui Sistem Elektronik
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48-pmk-05-2020 Tahun 2020
Peraturan ini mengatur tata cara penunjukan, pemungutan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas pemanfaatan barang tidak berwujud dan/atau jasa kena pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean melalui perdagangan elektronik. Ketentuan ini bertujuan untuk memastikan kepatuhan perpajakan atas transaksi digital lintas batas yang masuk ke Indonesia.
Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit pada Kementerian Keuangan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57-pmk-05-2020 Tahun 2020
Peraturan ini menetapkan kembali tarif layanan untuk Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit di Kementerian Keuangan, menggantikan ketentuan sebelumnya yang diatur dalam Permenkeu Nomor 81/PMK.05/2018 beserta perubahannya. Penetapan tarif ini didasarkan pada hasil kesepakatan Komite Pengarah dan usulan dari Direktur Utama BLU yang telah dikaji oleh Tim Penilai yang dikoordinasikan Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan terhadap Impor Produk Kain
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55-pmk-010-2020 Tahun 2020
Peraturan ini menetapkan pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan terhadap impor produk kain untuk melindungi industri dalam negeri yang mengalami kerugian serius akibat lonjakan jumlah impor. Ketentuan ini menggantikan aturan sebelumnya yang telah berakhir dan didasarkan pada hasil penyelidikan Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia.
Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan terhadap Impor Produk Tirai (Termasuk Gorden), Kerai dalam, Kelambu Tempat Tidur, dan Barang Perabot Lainnya
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 54-pmk-010-2020 Tahun 2020
Peraturan ini menetapkan pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan atas impor produk tirai, gorden, kerai dalam, kelambu tempat tidur, dan barang perabot lainnya untuk melindungi industri dalam negeri dari ancaman kerugian serius akibat lonjakan impor. Ketentuan ini didasarkan pada temuan Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia dan bertujuan untuk menggantikan aturan sebelumnya yang telah berakhir masa berlakunya.
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38/Pmk.06/2017 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pelelang
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4-pmk-06-2020 Tahun 2020
Permenkeu No. 4/PMK.06/2020 mengatur penugasan Pejabat Fungsional Pelelang untuk melaksanakan lelang ketika terjadi kekosongan jabatan di jenjang tertentu akibat belum adanya formasi, belum ada pengangkatan, atau berhalangan tetap. Dalam situasi tersebut, lelang dapat dilaksanakan oleh Pejabat Fungsional Pelelang dari jenjang yang lebih rendah, dengan kewenangan ditentukan berdasarkan nilai limit tertinggi objek lelang atau penugasan khusus dari pimpinan Unit Kerja.
Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Wabah Virus Corona
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23-pmk-03-2020 Tahun 2020
Peraturan ini memberikan insentif pajak bagi Wajib Pajak yang terdampak wabah virus Corona (COVID-19) guna menjaga stabilitas ekonomi dan daya beli masyarakat. Dasar hukumnya bersumber pada UU Penanggulangan Bencana serta berbagai undang-undang perpajakan terkait PPh, PPN, dan PPM. Tujuannya adalah mendukung penanggulangan dampak pandemi melalui pengalokasian anggaran negara yang memadai.
Penyaluran Kurang Bayar Dana bagi Hasil pada Tahun Anggaran 2020
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20-pmk-07-2020 Tahun 2020
Peraturan ini mengatur penyaluran kurang bayar Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp10,31 triliun, yang terdiri dari kurang bayar Dana Bagi Hasil Pajak dan Sumber Daya Alam, sebagai penyelesaian sebagian tunggakan yang ditetapkan pada tahun 2019. Besaran penyaluran ini mencakup rincian spesifik per jenis pajak dan sumber daya alam yang didistribusikan kepada daerah provinsi/kabupaten/kota sesuai lampiran peraturan.
Tata Cara Pelaksanaan Kesepakatan Harga Transfer (Advance Pricing Agreement)
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22-pmk-03-2020 Tahun 2020
Peraturan ini menggantikan aturan sebelumnya untuk menyempurnakan tata cara pelaksanaan Kesepakatan Harga Transfer (APA) agar lebih efektif, memberikan kepastian hukum, dan sesuai dengan standar minimum Rencana Aksi OECD/G20 BEPS. Regulasi ini mengatur prosedur, jangka waktu, serta tindak lanjut terkait penentuan harga transfer antara Direktur Jenderal Pajak dan Wajib Pajak.
Pengelolaan Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15-pmk-07-2020 Tahun 2020
Peraturan ini mengatur kembali tata cara penganggaran, penyaluran, dan penatausahaan Dana Keistimewaan DIY untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, serta akuntabilitas pengelolaannya. Ketentuan ini didasarkan pada kebutuhan untuk memperbarui aturan yang sebelumnya ada demi mendukung pelaksanaan otonomi khusus di Daerah Istimewa Yogyakarta.
Kawasan Industri Hasil Tembakau
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 21-pmk-04-2020 Tahun 2020
Permenkeu No. 21/PMK.04/2020 mengatur pembentukan Kawasan Industri Hasil Tembakau sebagai pusat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi prasarana dan fasilitas khusus. Peraturan ini bertujuan meningkatkan pelayanan, pembinaan, serta daya saing industri kecil dan menengah sektor tembakau dengan memberikan kemudahan berusaha. Kawasan ini dikelola oleh Pengusaha Kawasan yang berbentuk badan hukum Indonesia dan beroperasi di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.