Peraturan KEMENTERIAN KEUANGAN
Halaman 33 dari 68 · 2.016 dokumen
Penetapan Tarif Nol Rupiah atas Layanan Biaya Beban Paspor Hilang atau Rusak Karena Keadaan Kahar (Force Majeure) yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51-pmk-02-2020 Tahun 2020
Peraturan ini menetapkan tarif nol rupiah untuk biaya beban paspor hilang atau rusak bagi Warga Negara Indonesia yang kehilangan dokumen karena bencana alam seperti banjir, gempa bumi, kebakaran, atau huru-hara. Pengurangan tarif ini berlaku khusus bagi WNI yang mengajukan permohonan resmi kepada Kantor Imigrasi atau pejabat yang ditunjuk, dengan menyertakan data diri dan alasan kejadian bencana.
Bentuk Fisik, Spesifikasi, dan Desain Pita Cukai
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52-pmk-04-2020 Tahun 2020
Permenkeu No. 52/PMK.04/2020 mengatur bahwa pita cukai adalah dokumen sekuriti yang wajib memiliki unsur fisik kertas, hologram, dan cetakan sekuriti, serta desain wajib memuat lambang negara, lambang Bea dan Cukai, tarif cukai, tahun anggaran, dan harga/jumlah isi. Peraturan ini menggantikan ketentuan lama dan menetapkan bahwa pita cukai disediakan oleh Menteri Keuangan, dikelola oleh Bea dan Cukai, dengan detail teknisnya ditentukan oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai.
Pembinaan dan Pengawasan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 58-pmk-06-2020 Tahun 2020
Peraturan ini menyempurnakan aturan sebelumnya tentang pembinaan dan pengawasan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) untuk menyesuaikan dengan perkembangan bisnis dan kebijakan dasar pembiayaan ekspor nasional. Penyempurnaan ini didasarkan pada kebutuhan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan serta melaksanakan ketentuan undang-undang terkait LPEI.
Pembongkaran dan Penimbunan Barang Impor
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108-pmk-04-2020 Tahun 2020
Peraturan ini mengatur definisi dan tata cara pembongkaran serta penimbunan barang impor di dalam Kawasan Pabean untuk mendukung ekosistem logistik nasional. Ketentuan ini bertujuan menyelaraskan aturan lama dengan penerapan Ekosistem Logistik Nasional (NLE) guna meningkatkan kinerja logistik dan daya saing ekonomi.
Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor Berdasarkan Persetujuan Perdagangan Barang Asean
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131-pmk-04-2020 Tahun 2020
Peraturan ini menetapkan tata cara pengenaan tarif bea masuk atas barang impor dari negara anggota ASEAN sebagai pelaksanaan Persetujuan Perdagangan Barang ASEAN dan Protokol Perubahannya. Penyempurnaan aturan ini bertujuan memberikan kepastian hukum dan mengakomodasi perubahan dalam kesepakatan perdagangan tersebut. Dasar hukum utamanya adalah UU Kepabeanan serta Peraturan Presiden yang mengesahkan protokol perubahan persetujuan perdagangan.
Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119-pmk-02-2020 Tahun 2020
Peraturan ini menetapkan Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021 berupa satuan biaya, tarif, dan indeks yang berfungsi sebagai batas tertinggi atau estimasi untuk menyusun rencana kerja dan anggaran kementerian negara/lembaga. Standar tersebut tercantum dalam dua lampiran terpisah: Lampiran I untuk batas tertinggi dan Lampiran II untuk estimasi, dengan penerapannya yang diatur dalam pasal-pasal selanjutnya.
Pengelolaan Barang Milik Negara Oleh Badan Layanan Umum Lembaga Manajemen Aset Negara
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 144-pmk-06-2020 Tahun 2020
Peraturan ini menetapkan kerangka tata kelola bagi Badan Layanan Umum Lembaga Manajemen Aset Negara dalam mengelola Barang Milik Negara sebagai Aset Kelolaan guna meningkatkan efisiensi, penerimaan negara, dan manfaat sosial-ekonomi. Pengaturan ini mewajibkan penerapan prinsip akuntabilitas, praktik bisnis yang sehat, serta optimalisasi aset sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan barang milik negara.
Kawasan Pabean dan Tempat Penimbunan Sementara
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109-pmk-04-2020 Tahun 2020
Peraturan ini menetapkan aturan mengenai Kawasan Pabean dan Tempat Penimbunan Sementara untuk menyelaraskan ketentuan dengan Ekosistem Logistik Nasional (NLE) guna meningkatkan kinerja logistik dan daya saing ekonomi. Aturan ini menggantikan dan mencabut peraturan sebelumnya terkait kawasan pabean serta mengatur definisi dasar seperti Daerah Pabean dan Kawasan Pabean yang berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
Pemanfaatan Barang Milik Negara
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115-pmk-06-2020 Tahun 2020
Peraturan ini mengatur pendayagunaan Barang Milik Negara (BMN) sebagai aset negara yang dikelola oleh Menteri Keuangan, dengan menetapkan peran pengguna dan kuasa pengguna barang untuk memastikan pemanfaatan yang optimal sesuai ketentuan pengelolaan BMN.
Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan untuk Memproduksi Barang Dan/Atau Jasa Oleh Industri Sektor Tertentu yang Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134-pmk-010-2020 Tahun 2020
Peraturan ini memberikan insentif berupa pembebasan bea masuk yang ditanggung pemerintah atas impor barang dan bahan baku untuk industri sektor tertentu yang terdampak pandemi COVID-19 guna meningkatkan produktivitas dan penyerapan tenaga kerja. Kebijakan ini didasarkan pada kebutuhan mendesak untuk menanggulangi kerugian material dan perlambatan pertumbuhan ekonomi akibat pandemi.
Pengelolaan Piutang Negara pada Kementerian Negara/Lembaga, Bendahara Umum Negara dan Pengurusan Sederhana Oleh Panitia Urusan Piutang Negara
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 163-pmk-06-2020 Tahun 2020
Peraturan ini mengatur pengelolaan optimal piutang negara pada kementerian/lembaga dan bendahara umum negara, serta penyederhanaan proses pengurusiannya oleh Panitia Urusan Piutang Negara. Ketentuan ini juga menetapkan mekanisme penghapusan piutang yang tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada panitia terkait.
Tarif Layanan Badan Layanan Umum Institut Agama Islam Negeri Bukittinggi pada Kementerian Agama
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 155-pmk-05-2020 Tahun 2020
Peraturan ini menetapkan tarif layanan Institut Agama Islam Negeri Bukittinggi sebagai imbalan atas jasa akademik dan penunjang akademik yang diberikan kepada pengguna. Tarif tersebut ditetapkan oleh Menteri Keuangan atas usulan Menteri Agama setelah melalui proses kajian oleh Tim Penilai. Dasar hukumnya bersumber pada Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.
Pengelolaan Aset Eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional Oleh Menteri Keuangan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154-pmk-06-2020 Tahun 2020
Peraturan ini mengatur pengelolaan kekayaan negara yang berasal dari aset eks BPPN oleh Menteri Keuangan, termasuk definisi spesifik mengenai Aset Kredit dan dokumen pendukungnya. Tujuannya adalah untuk melaksanakan ketentuan peraturan pemerintah tentang pengelolaan barang milik negara/dana daerah terkait penyaluran pinjaman pemerintah dan penyelesaian kewajiban pemegang saham melalui BPPN.
Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/Pmk.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156-pmk-07-2020 Tahun 2020
Peraturan ini memperpanjang jangka waktu pembayaran Bantuan Langsung Tunai Desa bagi masyarakat desa yang terdampak pandemi COVID-19. Selain itu, peraturan ini juga menyempurnakan ketentuan pengelolaan Dana Desa untuk meningkatkan akuntabilitas dan efisiensi dalam penerapannya.
Pengangkatan dan Pemberhentian Direktur dan Wakil Direktur Politeknik Keuangan Negara Stan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 161-pmk-01-2020 Tahun 2020
Peraturan ini mengatur mekanisme pengangkatan dan pemberhentian Direktur serta Wakil Direktur Politeknik Keuangan Negara STAN yang dilakukan oleh Menteri Keuangan melalui penunjukan, manajemen talenta, atau seleksi. Direktur diangkat langsung oleh Menteri, sedangkan Wakil Direktur berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur. Proses penunjukan dapat melibatkan usulan dari Kepala BPPK dengan pertimbangan dari Sekretaris Jenderal dan Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan.
Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan terhadap Impor Produk Sirop Fruktosa
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 126-pmk-010-2020 Tahun 2020
Peraturan ini mengenakan Bea Masuk Tindakan Pengamanan pada impor produk sirop fruktosa kering dengan kandungan fruktosa lebih dari 50% (berat) selama tiga tahun, karena industri dalam negeri terbukti mengalami kerugian serius akibat lonjakan impor.
Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 15 tentang Peristiwa Setelah Tanggal Pelaporan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 157-pmk-05-2020 Tahun 2020
Peraturan ini menetapkan kewajiban setiap entitas pelaporan untuk melakukan proses akuntansi dan pelaporan keuangan atas peristiwa yang terjadi setelah tanggal pelaporan menggunakan prinsip akuntansi pemerintahan berbasis akrual sesuai Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 15. Ketentuan ini mengatur secara spesifik mengenai pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan peristiwa tersebut sebagai bagian integral dari laporan keuangan pemerintah.
Tarif Layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat Iii Ambon pada Kepolisian Negara Republik Indonesia
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159-pmk-05-2020 Tahun 2020
Peraturan ini menetapkan tarif layanan untuk Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Ambon yang dikelola sebagai Badan Layanan Umum (BLU) khusus bagi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Penetapan tarif ini dilakukan oleh Menteri Keuangan atas usulan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia setelah melalui kajian oleh Tim Penilai, dengan dasar hukum pengelolaan keuangan BLU.
Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Keuangan Negara Stan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160-pmk-01-2020 Tahun 2020
Peraturan ini mengatur struktur organisasi dan tata kerja Politeknik Keuangan Negara STAN sebagai perguruan tinggi di lingkungan Kementerian Keuangan yang bertugas menyelenggarakan pendidikan vokasi, penelitian, dan pengabdian masyarakat di bidang keuangan negara. PKN STAN berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan melalui Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, dengan pembinaan teknis akademik oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan serta pembinaan teknis operasional dan administratif oleh Menteri Keuangan.
Tarif Layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat Ii Makassar pada Kepolisian Negara Republik Indonesia
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162-pmk-05-2020 Tahun 2020
Peraturan ini menetapkan tarif layanan untuk Badan Layanan Umum (BLU) Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat II Makassar yang digunakan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia. Ketentuan ini merupakan pembaruan dari peraturan sebelumnya (Permenkeu No. 161/PMK.05/2013) berdasarkan usulan dari Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Pedoman Penunjukan Pelaksana Tugas Dan/Atau Pelaksana Harian di Lingkungan Kementerian Keuangan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 182-pmk-01-2020 Tahun 2020
Peraturan ini menetapkan pedoman tata cara penunjukan Pelaksana Tugas dan/atau Pelaksana Harian di lingkungan Kementerian Keuangan untuk menjamin kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan. Aturan ini mengakomodasi kebutuhan organisasi dan ketentuan kepegawaian, serta menggantikan ketentuan sebelumnya yang telah diubah. Dasar hukumnya bersumber pada UU Administrasi Pemerintahan, UU ASN, dan peraturan terkait manajemen PNS serta organisasi Kementerian Keuangan.
Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2020-2024
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77-pmk-01-2020 Tahun 2020
Peraturan ini menetapkan Rencana Strategis Kementerian Keuangan sebagai dokumen perencanaan jangka menengah 5 tahun (2020-2024) yang disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020. Dokumen ini menjadi pedoman bagi Kementerian Keuangan dalam mewujudkan visi, misi, dan program Presiden selama periode tersebut.
Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2021
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208-pmk-02-2020 Tahun 2020
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/Pmk.03/2020 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110-pmk-03-2020 Tahun 2020
Peraturan ini memperluas sektor penerima insentif pajak selama masa pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi COVID-19. Ketentuan ini mengatur kembali pengurangan angsuran PPh Pasal 25 untuk sektor tertentu serta pengenaan PPh final ditanggung Pemerintah untuk jasa konstruksi tertentu. Tujuannya adalah meningkatkan produksi dan peredaran usaha bagi Wajib Pajak yang terdampak pandemi.
Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana bagi Hasil pada Tahun 2020
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113-pmk-07-2020 Tahun 2020
Peraturan ini menetapkan besaran Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil untuk tahun 2020, dengan ketentuan khusus mengenai penyaluran Kurang Bayar DBH Tahun 2019 yang mempertimbangkan kemampuan keuangan negara dan perkembangan pandemi COVID-19.
Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Pemberian Bantuan Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100-pmk-02-2020 Tahun 2020
Peraturan ini mengatur tata cara penyediaan, pencairan, dan pertanggungjawaban pemberian bantuan pendanaan berupa subsidi dari APBN kepada Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum untuk penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan tinggi.
Tata Cara Penyampaian, Pencantuman, dan Penghapusan Ketentuan Tata Niaga Post Border pada Sistem Indonesia National Single Window
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132-pmk-012-2020 Tahun 2020
Peraturan ini mengatur tata cara penyampaian, pencantuman, dan penghapusan ketentuan tata niaga post border pada Sistem Indonesia National Single Window (INSW) untuk mendukung pengawasan pasca-batas negara. Ketentuan ini merupakan implementasi dari Paket Kebijakan Ekonomi Tahap XV yang berfokus pada pengembangan usaha dan peningkatan daya saing penyedia logistik nasional.
Kriteria Dan/Atau Rincian Barang Kebutuhan Pokok yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99-pmk-010-2020 Tahun 2020
Peraturan ini menetapkan kriteria dan rincian barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak sehingga tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Tujuannya adalah untuk mendukung kesejahteraan masyarakat, memberikan kepastian hukum, serta menyelaraskan aturan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 32/HUM/2018. Peraturan ini menggantikan Permenkeu Nomor 116/PMK.010/2017 sebelumnya.
Tata Cara Penyediaan, Pembayaran, dan Pertanggungjawaban Bantuan Pembayaran Tagihan Listrik Perusahaan Perseroan (Persero) Pt Perusahaan Listrik Negara bagi Pelanggan Golongan Industri, Bisnis, dan Sosial dalam Rangka Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136-pmk-02-2020 Tahun 2020
Peraturan ini mengatur tata cara penyediaan, pembayaran, dan pertanggungjawaban bantuan pembayaran tagihan listrik PLN bagi pelanggan golongan industri, bisnis, dan sosial sebagai bagian dari jaring pengaman sosial dalam Program Pemulihan Ekonomi Nasional. Dana untuk bantuan ini dialokasikan pada Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Pengelolaan Belanja Lainnya (BA 999.08) dan dikelola oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara.
Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75-pmk-09-2020 Tahun 2020
Peraturan ini menetapkan pedoman pengawasan dan penjagaan kualitas pengawasan intern atas pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional untuk mendukung penanganan pandemi COVID-19 serta menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional. Tujuannya adalah memastikan program tersebut dijalankan dengan efisien, transparan, dan akuntabel sesuai kebijakan keuangan negara.