Peraturan KEMENTERIAN KEUANGAN
Halaman 30 dari 68 · 2.016 dokumen
Skema Subsidi Resi Gudang
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 187-pmk-05-2021 Tahun 2021
Peraturan ini mengatur tentang skema subsidi resi gudang, yaitu sebuah program untuk memberikan akses kredit atau pembiayaan kepada petani dengan jaminan/agunan berupa resi gudang. Peraturan ini disusun untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi tata kelola skema tersebut, memastikan kesinambungan produksi pertanian melalui penyempurnaan proses bisnis seperti penggunaan sistem informasi kredit program untuk pembayaran subsidi bunga/subsidi margin.
Tata Cara Pembayaran atas Pengembalian Penerimaan Negara
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188 -pmk-05-2021 Tahun 2021
Peraturan ini mengatur tata cara pembayaran atas pengembalian Penerimaan Negara untuk menyempurnakan mekanisme yang lebih komprehensif, menggantikan ketentuan sebelumnya. Fokus utamanya adalah pada prosedur administratif dan teknis penyelesaian pengembalian dana yang masuk ke Kas Negara melalui sistem terintegrasi.
Tata Cara Revisi Anggaran
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199-pmk-02-2021 Tahun 2021
Peraturan ini mengatur tata cara perubahan rincian anggaran APBN yang telah ditetapkan dalam daftar isian pelaksanaan anggaran. Ketentuan ini didasarkan pada berbagai peraturan perundang-undangan terkait perencanaan dan pelaksanaan anggaran negara. Tujuannya adalah untuk memberikan panduan prosedural yang jelas bagi Kementerian Keuangan dalam melakukan revisi anggaran.
Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah atas Bunga atau Imbalan Surat Berharga Negara yang Diterbitkan di Pasar Internasional dan Penghasilan Pihak Ketiga atas Jasa yang Diberikan Kepada Pemerintah atau Pihak Lain yang Mendapat Penugasan dalam Rangka Penerbitan Dan/Atau Pembelian Kembali Surat Berharga Negara di Pasar Internasional
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213-pmk-010-2021 Tahun 2021
Peraturan ini mengalokasikan dana subsidi Pajak Penghasilan ditanggung pemerintah untuk bunga atau imbalan surat berharga negara yang diterbitkan di pasar internasional serta penghasilan pihak ketiga atas jasa terkait penerbitan dan pembelian kembali surat berharga tersebut. Ketentuan ini bertujuan meningkatkan daya saing surat berharga negara Indonesia di pasar internasional dan menyesuaikan kebijakan pajak dengan perkembangan kebutuhan pemantauan serta penatausahaan pemegang surat berharga di berbagai negara.
Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215-pmk-07-2021 Tahun 2021
Peraturan ini mengatur tata cara penggunaan, pemantauan, dan evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) yang dialokasikan dari APBN kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai kebutuhan daerah. Ketentuan ini didasarkan pada undang-undang cukai dan APBN tahun 2022 guna memastikan dana tersebut dikelola secara transparan dan akuntabel oleh kepala daerah.
Rekening Minyak dan Gas Bumi
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212-pmk-02-2021 Tahun 2021
Peraturan ini menetapkan aturan mengenai pengelolaan rekening minyak dan gas bumi di Bank Indonesia untuk menampung setoran bagian pemerintah, penyelesaian kewajiban, serta pengeluaran dana terkait kegiatan usaha hulu migas, menggantikan ketentuan lama yang perlu disesuaikan dengan perkembangan terkini.
Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 216-pmk-07-2021 Tahun 2021
Peraturan ini mengatur tata cara penggunaan, pemantauan, dan evaluasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan serta Dana Reboisasi yang dialokasikan dari APBN ke Pemerintah Daerah. Tujuannya adalah memastikan dana tersebut digunakan secara efektif dan efisien untuk mendukung pelaksanaan desentralisasi dalam pengelolaan sektor kehutanan dan reboisasi.
Dana Operasional Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Tahun 2022
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219-pmk-02-2021 Tahun 2021
Peraturan ini menetapkan bahwa dana operasional BPJS Kesehatan untuk tahun 2022 bersumber dari Dana Jaminan Sosial Kesehatan sebesar maksimal 2,81% dari iuran yang diterima, dengan batas nominal tertinggi Rp4,27 triliun. Besaran persentase dan nominal tersebut ditetapkan berdasarkan penelaahan rencana kerja dan anggaran tahunan dengan asas kelayakan dan kepatutan. Jika dana yang ditetapkan tidak cukup atau iuran tidak tercapai, BPJS Kesehatan dapat mengajukan usulan perubahan kepada Menteri Keuangan.
Tata Cara Optimalisasi Penyelesaian Piutang Negara yang Bersumber dari Penerusan Pinjaman Luar Negeri dan Rekening Dana Investasi pada Badan Usaha Milik Negara/Perseroan Terbatas/Badan Hukum Lainnya
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 211-pmk-05-2021 Tahun 2021
Peraturan ini mengatur tata cara optimalisasi penyelesaian piutang negara yang bersumber dari penerusan pinjaman luar negeri dan rekening dana investasi pada BUMN/PT/badan hukum lain. Tujuannya adalah memperkuat struktur permodalan serta memperbaiki kinerja badan usaha milik negara.
Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak yang Berlaku pada Badan Riset dan Inovasi Nasional
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210-pmk-02-2021 Tahun 2021
Peraturan ini menetapkan jenis dan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) kebutuhan mendesak yang berlaku pada Badan Riset dan Inovasi Nasional, mencakup layanan seperti jasa analisis, identifikasi, teknologi modifikasi cuaca, hingga bioteknologi. Ketentuan ini merupakan pengalihan tugas dan fungsi dari lembaga-lembaga sebelumnya seperti LIPI dan BPPT ke dalam struktur BRIN.
Pengawasan Penerimaan Negara Bukan Pajak Mineral dan Batubara Melalui Sinergi Proses Bisnis dan Data Antar Kementerian/Lembaga
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214-pmk-02-2021 Tahun 2021
Peraturan ini mewajibkan optimalisasi pengawasan PNBP sektor mineral dan batubara melalui sinergi proses bisnis dan pertukaran data antar kementerian/lembaga. Dasar hukumnya bersumber pada UU Keuangan Negara dan UU PNBP untuk memastikan pengelolaan pendapatan negara yang transparan dan akuntabel.
Tata Cara Penyetaraan Jabatan dalam Rangka Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 220-pmk-01-2021 Tahun 2021
Permenkeu No. 220/PMK.01/2021 mengatur tata cara penyetaraan jabatan (dari administrasi ke fungsional) bagi pegawai DJP sebagai syarat untuk mendapatkan tunjangan kinerja. Penyetaraan ini dilakukan dengan menyesuaikan kompetensi dan kualifikasi pegawai agar setara dengan jabatan fungsional yang memiliki tanggung jawab serupa demi efisiensi dan peningkatan pelayanan publik.
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67/Pmk.04/2018 tentang Perdagangan Barang Kena Cukai yang Pelunasan Cukainya dengan Cara Pelekatan Pita Cukai atau Pembubuhan Tanda Pelunasan Cukai Lainnya
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217-pmk-04-2021 Tahun 2021
Peraturan ini mengatur perdagangan barang kena cukai (terutama hasil tembakau) yang pelunasannya menggunakan pita cukai atau tanda pelunasan lainnya dengan tujuan meningkatkan kepastian hukum dan tertib administrasi keuangan negara. Ketentuan ini merupakan perubahan kedua atas aturan sebelumnya untuk menyesuaikan dengan harmonisasi peraturan perpajakan dan memperkuat pengawasan perdagangan hasil tembakau.
Dana Operasional Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Tahun 2022
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 218-pmk-02-2021 Tahun 2021
Peraturan ini menetapkan sumber dan besaran persentase dana operasional BPJS Ketenagakerjaan untuk tahun 2022 yang diambil dari iuran peserta dan hasil pengembangan program. Dana tersebut disalurkan berdasarkan persentase tertentu dari iuran Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun, serta hasil pengembangan program Jaminan Hari Tua dan Pensiun.
Hari dan Jam Kerja serta Penegakan Disiplin Berkaitan dengan Pembayaran Tunjangan Pegawai di Lingkungan Kementerian Keuangan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 221-pmk-01-2021 Tahun 2021
Peraturan ini menyederhanakan regulasi dengan menggabungkan ketentuan hari dan jam kerja serta penegakan disiplin terkait pembayaran tunjangan pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan. Tujuannya adalah meningkatkan kinerja, produktivitas, dan motivasi pegawai melalui sistem kerja yang lebih sederhana dan terintegrasi.
Penjualan dan Pembelian Kembali Surat Berharga Syariah Negara dalam Valuta Asing di Pasar Internasional
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224-pmk-08-2021 Tahun 2021
Peraturan ini mengatur penjualan dan pembelian kembali Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dalam valuta asing di pasar internasional untuk mengembangkan pasar dan memberikan kepastian hukum. Ketentuan ini juga bertujuan meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pengadaan jasa yang mendukung transaksi tersebut.
Pengelolaan Barang Milik Negara yang Berasal dari Perjanjian Kerjasama/Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225-pmk-01-2021 Tahun 2021
Peraturan ini menggantikan dan mencabut Permenkeu No. 67/PMK.06/2012 beserta perubahannya untuk mengatur pengelolaan Barang Milik Negara yang berasal dari Perjanjian Kerjasama/Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara. Penggantian ini dilakukan guna mendukung keberlanjutan usaha pertambangan batubara serta menyesuaikan dengan perubahan peraturan perundang-undangan terkait pertambangan mineral dan batubara. Dasar hukum utamanya adalah UU Keuangan Negara, UU Perbendaharaan Negara, UU Pertambangan Mineral dan Batubara, serta PP tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
Pencabutan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/Pmk.01/2015 tentang Pedoman Penyusunan Proses Bisnis, Kerangka Pengambilan Keputusan, dan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Kementerian Keuangan Sebagaimana Telah Diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/Pmk.01/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/Pmk.01/2015 tentang Pedoman Penyusunan Proses Bisnis, Kerangka Pengambilan Keputusan, dan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Kementerian Keuangan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228-pmk-01-2021 Tahun 2021
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.01/2021 mencabut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.01/2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.01/2020. Pencabutan ini dilakukan untuk menampung dinamika kebutuhan organisasi dan pembaruan kebijakan terkait pedoman penyusunan proses bisnis, kerangka pengambilan keputusan, serta standar operasional prosedur di lingkungan Kementerian Keuangan.
Pengelolaan Saldo Anggaran Lebih
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147-pmk-05-2021 Tahun 2021
Peraturan ini mengatur pengelolaan Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebagai akumulasi neto dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) dan Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran (SiKPA) tahun-tahun anggaran yang telah ditutup. Ketentuan ini bertujuan untuk menata penggunaan dana tersebut secara efektif guna mengakomodir dinamika kebutuhan pembiayaan negara sesuai dengan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
Manajemen Risiko Pengelolaan Keuangan Negara
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222-pmk-01-2021 Tahun 2021
Peraturan ini menetapkan kerangka kerja sistematis untuk mengelola risiko dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban keuangan negara guna menjaga kesinambungan fiskal. Fokus utamanya adalah mengidentifikasi dan mengelola kemungkinan peristiwa yang dapat menghambat pencapaian sasaran keuangan negara hingga tingkat yang dapat diterima.
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118-pmk-01-2021 Tahun 2021
Permenkeu No. 118/PMK.01/2021 mengatur susunan organisasi Kementerian Keuangan yang terdiri dari Sekretariat Jenderal, tujuh Direktorat Jenderal, dua Badan, enam Staf Ahli, serta tiga Pusat. Tugas utamanya adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara dan kekayaan negara untuk membantu Presiden, dengan fungsi utama mencakup perumusan kebijakan, koordinasi, pengawasan, hingga pelaksanaan teknis dari pusat hingga daerah.
Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Sigaret, Cerutu, Rokok Daun atau Klobot, dan Tembakau Iris
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192-pmk-010-2021 Tahun 2021
Peraturan ini menetapkan dan menyesuaikan tarif cukai untuk hasil tembakau berupa sigaret (termasuk Kretek Mesin, Putih Mesin, dan Kretek Tangan), cerutu, rokok daun/klobot, serta tembakau iris. Penyesuaian tarif ini dilakukan secara terencana dan berkesinambungan untuk memenuhi target penerimaan negara tahun 2022 serta menyesuaikan perkembangan hukum di bidang cukai.
Pemberian Insentif Pajak terhadap Barang yang Diperlukan dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 dan Perpanjangan Pemberlakuan Fasilitas Pajak Penghasilan bagi Sumber Daya Manusia di Bidang Kesehatan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2020 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226-pmk-03-2021 Tahun 2021
Permenkeu No. 226/PMK.03/2021 mengatur pemberian insentif pajak untuk barang-barang yang dibutuhkan dalam penanganan pandemi COVID-19 serta memperpanjang fasilitas pajak penghasilan bagi tenaga kesehatan. Dasar hukum penerbitan peraturan ini adalah belum berakhirnya status bencana nasional COVID-19 dan ketentuan dalam UU Pajak Penghasilan serta Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2020.
Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum Tambahan Tahun Anggaran 2020
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8-pmk-07-2020 Tahun 2020
Peraturan ini mengatur tata cara penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU) Tambahan Tahun Anggaran 2020 yang bersumber dari APBN untuk mendukung pemerataan keuangan daerah. Dana tersebut dialokasikan khusus untuk lima tujuan: pembangunan dan pemberdayaan di tingkat kelurahan, penyetaraan penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa, serta penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7-pmk-07-2020 Tahun 2020
Peraturan ini mengatur tata cara penggunaan, pemantauan, dan evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang dialokasikan dari APBN kepada daerah. Ketentuan ini bertujuan meningkatkan efektivitas pengelolaan dana tersebut sebagai bentuk desentralisasi dan menggantikan aturan sebelumnya.
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/Pmk.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9-pmk-07-202019 Tahun 2020
Peraturan ini menyempurnakan aturan pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas. Perubahan mencakup penyesuaian definisi istilah kunci seperti Transfer ke Daerah dan Dana Desa serta Pemerintah Daerah dalam kerangka desentralisasi fiskal.
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2019 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu Dan/Atau di Daerah-Daerah Tertentu
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11-pmk-010-2020 Tahun 2020
Peraturan ini mengatur fasilitas Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak badan dalam negeri yang menanam modal baru atau memperluas usaha di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau daerah-daerah tertentu dengan prioritas tinggi nasional. Fasilitas tersebut diberikan kepada penanam modal yang memenuhi kriteria dan persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan terkait.
Tata Cara Pemberian Insentif Tahun Anggaran 2020 atas Kinerja Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Tahun Anggaran 2019
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 14-pmk-02-2020 Tahun 2020
Permenkeu No. 14/PMK.02/2020 mengatur pemberian insentif berupa tambahan alokasi anggaran Tahun Anggaran 2020 bagi Kementerian/Lembaga yang meraih nilai kinerja anggaran terbaik pada Tahun Anggaran 2019. Penilaian tersebut dilakukan oleh Ditjen Anggaran dengan menggabungkan nilai evaluasi kinerja anggaran (60%) dan nilai kinerja pelaksanaan anggaran (40%) yang diambil dari sistem SMART Ditjen Anggaran dan sistem Ditjen Perbendaharaan.
Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Sektor Industri Tertentu Tahun Anggaran 2020
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 12-pmk-010-2020 Tahun 2020
Peraturan ini mengatur mekanisme pemberian bea masuk yang ditanggung pemerintah untuk sektor industri tertentu guna meningkatkan daya saing dan kepentingan umum pada tahun anggaran 2020. Pemberian bea tersebut didasarkan pada daftar barang dan bahan baku yang telah ditetapkan serta dibatasi oleh pagu anggaran yang tercantum dalam lampiran peraturan. Pengelolaan anggaran subsidi ini dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Bea Masuk Ditanggung Pemerintah.
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/Pmk.02/2016 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Subsidi Bantuan Uang Muka Perumahan dan Subsidi Bunga Kredit Perumahan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10-pmk-02-2020 Tahun 2020
Permenkeu No. 10/PMK.02/2020 mengubah ketentuan Pasal 4 Permenkeu No. 32/PMK.02/2016 dengan menetapkan Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) untuk mengelola dana subsidi perumahan. KPA berwenang menunjuk pejabat yang bertanggung jawab atas pengeluaran anggaran, pengujian permintaan pembayaran, dan penerbitan perintah pembayaran. Perubahan ini dilakukan untuk menyesuaikan dengan struktur organisasi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.