Peraturan KEMENTERIAN KEUANGAN
Halaman 32 dari 68 · 2.016 dokumen
Rincian Dana bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2020
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13-pmk-07-2020 Tahun 2020
Peraturan ini menetapkan rincian alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2020 untuk setiap daerah provinsi, kabupaten, dan kota di Indonesia. Ketentuan ini didasarkan pada alokasi dari Perpres No. 78 Tahun 2019 dan mekanisme pembagian yang disetujui oleh Menteri Keuangan atas usulan gubernur.
Penyaluran dan Penggunaan Dana bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2020 dalam Rangka Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19-pmk-07-2020 Tahun 2020
Peraturan ini mengatur penyesuaian sementara dalam penyaluran dan penggunaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, serta Dana Insentif Daerah tahun 2020 sebagai respons cepat terhadap wabah COVID-19. Tujuannya adalah memastikan ketersediaan dana untuk melindungi kesehatan dan keselamatan jiwa masyarakat dengan tetap menerapkan prinsip kehati-hatian dan akuntabilitas.
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/Pmk.07/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Informasi Keuangan Daerah
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 24-pmk-07-2020 Tahun 2020
Peraturan ini menyempurnakan definisi dan pengaturan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan data keuangan daerah. Perubahan mencakup penyesuaian istilah "Pemerintah" dan "Pemerintah Daerah" serta penyempurnaan definisi SIKD sebagai sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, dan mengolah data keuangan daerah menjadi informasi bagi masyarakat dan pemangku kepentingan.
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/Pmk.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72-pmk-02-2020 Tahun 2020
Peraturan ini mengubah Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020 untuk mengakomodasi usulan penyesuaian dari berbagai Kementerian Negara/Lembaga. Perubahan ini bertujuan meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/Pmk.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50-pmk-07-2020 Tahun 2020
Peraturan ini mengubah persyaratan dan tahapan penyaluran Dana Desa untuk mempercepat proses distribusi, khususnya guna mendukung pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Desa. Perubahan ini dilakukan dengan tetap mengacu pada regulasi sebelumnya tentang penganggaran, penatausahaan, dan pemantauan pengelolaan dana tersebut.
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/Pmk.04/2020 tentang Pemberian Fasilitas Kepabeanan Dan/Atau Cukai serta Perpajakan atas Impor Barang untuk Keperluan Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83-pmk-04-2020 Tahun 2020
Peraturan ini mengubah ketentuan fasilitas kepabeanan, cukai, dan perpajakan atas impor barang untuk penanganan COVID-19 karena ketersediaan barang seperti hand sanitizer dan masker di dalam negeri sudah mencukupi dan dapat disubsitusi oleh produk lokal. Tujuannya adalah mendorong pertumbuhan industri dalam negeri serta memberikan kepastian hukum dan percepatan pelayanan bagi impor barang yang masih diperlukan.
Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan terhadap Impor Produk Benang (Selain Benang Jahit) dari Serat Stapel Sintetik dan Artifisial
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 56-pmk-010-2020 Tahun 2020
Peraturan ini menetapkan pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan terhadap impor produk benang (selain benang jahit) dari serat stapel sintetik dan artifisial untuk melindungi industri dalam negeri dari ancaman kerugian serius akibat lonjakan impor. Langkah ini diambil karena masa berlaku bea masuk sementara sebelumnya telah habis dan ditemukan adanya dampak negatif terhadap produksi lokal. Dasar hukumnya bersumber pada UU Kepabeanan dan Peraturan Pemerintah tentang Tindakan Pengamanan Perdagangan.
Tata Cara Pelaksanaan, Penatausahaan, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pemberian Hibah Kepada Pemerintah Asing/Lembaga Asing
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84-pmk-08-2020 Tahun 2020
Peraturan ini menetapkan tata cara pelaksanaan, penatausahaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bagi pemberian hibah dari Pemerintah Indonesia kepada Pemerintah Asing atau Lembaga Asing. Hibah didefinisikan sebagai pengeluaran pemerintah yang tidak diterima kembali dan telah ditetapkan peruntukannya secara spesifik.
Tata Cara Pengelolaan Rekening Khusus Pembiayaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 63-pmk-05-2020 Tahun 2020
Peraturan ini mengatur tata cara pengelolaan rekening khusus yang digunakan pemerintah untuk menampung dan mengelola dana pembiayaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) guna penanganan pandemi COVID-19 dan penyelamatan ekonomi nasional. Aturan ini mencakup definisi program, mekanisme penempatan dana pada bank umum, serta peran bank peserta dalam menyediakan likuiditas bagi bank pelaksana dan lembaga keuangan lainnya.
Tata Cara Pemberian Subsidi Bunga/Subsidi Margin untuk Kredit/Pembiayaan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah dalam Rangka Mendukung Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85-pmk-05-2020 Tahun 2020
Peraturan ini menyempurnakan tata cara pemberian subsidi bunga atau subsidi margin untuk kredit dan pembiayaan yang ditujukan khusus bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) guna mendukung Program Pemulihan Ekonomi Nasional. Penyempurnaan ini dilakukan untuk menyederhanakan skema pelaksanaan yang sebelumnya diatur dalam Permenkeu Nomor 65/PMK.05/2020, dengan tetap berlandaskan pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 terkait penanganan pandemi COVID-19.
Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Tahun 2020 Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Nonpegawai Negeri Sipil, dan Penerima Pensiun atau Penerima Tunjangan yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49-pmk-05-2020 Tahun 2020
Permenkeu No. 49/PMK.05/2020 ini menetapkan petunjuk teknis pelaksanaan Tunjangan Hari Raya (THR) Tahun 2020 bagi PNS, Prajurit TNI, Anggota POLRI, Pegawai Non-PNS, serta Penerima Pensiun atau Tunjangan yang bersumber dari APBN. Peraturan ini berfungsi sebagai pedoman operasional untuk memastikan pemberian THR sesuai ketentuan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2020.
Besaran Komponen dan Pertanggungjawaban Biaya Pelaksanaan Perjalanan Dinas Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66-pmk-05-2020 Tahun 2020
Peraturan ini menetapkan besaran komponen biaya dan mekanisme pertanggungjawaban untuk perjalanan dinas Presiden dan Wakil Presiden baik dalam negeri maupun luar negeri. Definisi perjalanan dinas mencakup kegiatan resmi yang dilakukan oleh Presiden/Wakil Presiden beserta istri/suami dan rombongan, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia. Ketentuan ini menjadi acuan bagi Kementerian Keuangan dalam mengelola dan memonitor penggunaan anggaran negara untuk keperluan dinas para pemimpin negara.
Tata Cara Penyerahan Surat Keterangan Asal atau Invoice Declaration Beserta Dokumen Pelengkap Pabean Penelitian Surat Keterangan Asal dalam Rangka Pengenaan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor Berdasarkan Perjanjian atau Kesepakatan Internasional Selama Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45-pmk-04-2020 Tahun 2020
Peraturan ini mengatur tata cara penyerahan Surat Keterangan Asal atau Invoice Declaration beserta dokumen pelengkap pabean untuk penelitian guna pengenaan tarif bea masuk atas barang impor berdasarkan perjanjian internasional selama pandemi COVID-19. Ketentuan ini berlaku khusus untuk mengatasi dampak pandemi yang menghambat proses penerbitan dan pengiriman dokumen asal oleh negara mitra dagang, termasuk penggunaan dokumen berbasis Affixed Signature and Stamp (ASnS).
Nilai Lain Sebagai Dasar Pengenaan Pajak atas Penyerahan Barang Hasil Pertanian Tertentu
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89-pmk-010-2020 Tahun 2020
Peraturan ini mengatur penetapan nilai lain sebagai dasar pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) khusus untuk penyerahan barang hasil pertanian tertentu guna menjamin keadilan perpajakan. Ketentuan ini didasarkan pada UU PPN dan bertujuan melengkapi aturan sebelumnya terkait nilai lain sebagai dasar pajak.
Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44-pmk-03-2020 Tahun 2020
Peraturan ini memberikan insentif berupa pengurangan atau penundaan pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) bagi wajib pajak yang terdampak pandemi COVID-19, termasuk usaha kecil dan menengah. Ketentuan ini dibuat untuk menjangkau lebih banyak sektor ekonomi yang sebelumnya belum tercakup dalam aturan insentif sebelumnya guna mendukung penanggulangan dampak pandemi.
Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Jaminan dan Subsidi Bunga Oleh Pemerintah Pusat dalam Rangka Percepatan Penyediaan Air Minum
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60-pmk-08-2020 Tahun 2020
Peraturan ini menetapkan tata cara pemberian jaminan pemerintah sebesar 70% atas pokok kredit investasi dan subsidi bunga oleh pemerintah pusat kepada bank pemberi kredit untuk mendukung PDAM dalam percepatan penyediaan air minum. Jaminan tersebut menjamin pembayaran kembali pokok kredit yang jatuh tempo, sementara subsidi bunga diberikan langsung terhadap bunga kredit investasi yang disalurkan bank kepada PDAM.
Tata Cara Pengelolaan Aset pada Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59-pmk-06-2020 Tahun 2020
Peraturan ini meninjau kembali dan menetapkan tata cara pengelolaan aset (Barang Milik Negara) pada Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam untuk menyesuaikan perkembangan perekonomian di kawasan tersebut.
Tata Cara Investasi Pemerintah
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53-pmk-05-2020 Tahun 2020
Peraturan ini mengatur operasionalisasi investasi pemerintah untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional dan investasi jangka panjang oleh badan layanan umum, dengan dasar hukum PP No. 63 Tahun 2019 serta aturan terkait pandemi COVID-19.
Tata Cara Pemberian Subsidi Bunga/Subsidi Margin untuk Kredit/Pembiayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam Rangka Mendukung Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65-pmk-05-2020 Tahun 2020
Peraturan ini mengatur tata cara pemberian subsidi bunga atau subsidi margin untuk kredit dan pembiayaan yang ditujukan khusus bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Tujuannya adalah mendukung pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional sebagai respons terhadap dampak pandemi COVID-19 dan ancaman terhadap stabilitas ekonomi nasional.
Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6/Pmk.010/2017 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17-pmk-010-2020 Tahun 2020
Peraturan ini mengubah sistem klasifikasi barang dan tarif bea masuk untuk menarik investasi serta mendukung pengembangan industri kendaraan bermotor dan petrokimia. Perubahan ini juga bertujuan meningkatkan daya saing industri kimia melalui harmonisasi tarif bea masuk pada hulu dan hilir produknya.
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/Pmk.010/2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2019 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu Dan/Atau di Daerah-Daerah Tertentu
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96-pmk-010-2020 Tahun 2020
Peraturan ini mengubah mekanisme pengajuan dan pemberian fasilitas Pajak Penghasilan untuk penanaman modal di bidang usaha atau daerah tertentu guna menyederhanakan proses dan mendorong kemudahan berusaha. Perubahan ini dilakukan agar ketentuan sebelumnya lebih sesuai dengan tujuan penyederhanaan serta melaksanakan pasal-pasal tertentu dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2019.
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158/Pmk.04/2017 tentang Tatalaksana Penyerahan Pemberitahuan Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut, Manifes Kedatangan Sarana Pengangkut dan Manifes Keberangkatan Sarana Pengangkut
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97-pmk-04-2020 Tahun 2020
Permenkeu No. 97/PMK.04/2020 mengubah ketentuan tatalaksana penyerahan pemberitahuan rencana kedatangan, manifes kedatangan, dan manifes keberangkatan sarana pengangkut agar selaras dengan penerapan Ekosistem Logistik Nasional (NLE). Perubahan ini bertujuan meningkatkan kinerja sistem logistik nasional, memperbaiki iklim investasi, serta meningkatkan daya saing perekonomian nasional.
Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Udayana pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 95-pmk-05-2020 Tahun 2020
Peraturan ini menetapkan tarif layanan baru untuk Badan Layanan Umum (BLU) Universitas Udayana di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, menggantikan ketentuan sebelumnya yang berlaku di Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. Penetapan tarif ini didasarkan pada usulan revisi dari Menteri terkait yang telah dikaji oleh Tim Penilai sesuai dengan regulasi pengelolaan keuangan BLU.
Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Pelayaran Sorong pada Kementerian Perhubungan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94-pmk-05-2020 Tahun 2020
Peraturan ini menetapkan tarif layanan sebagai imbalan atas jasa yang diberikan oleh Politeknik Pelayaran Sorong (sebagai Badan Layanan Umum di bawah Kementerian Perhubungan) kepada pengguna jasa. Penetapan tarif ini dilakukan oleh Menteri Keuangan atas usulan Menteri Perhubungan setelah melalui proses kajian oleh Tim Penilai. Dasar hukumnya bersumber pada Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.
Kriteria Dan/Atau Rincian Jasa Keagamaan yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92-pmk-03-2020 Tahun 2020
Peraturan ini menetapkan kriteria dan rincian jasa keagamaan yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebagai bentuk pengecualian pajak untuk layanan keagamaan tertentu. Ketentuan ini bertujuan untuk melaksanakan Pasal 7 ayat (2) UU PPN dengan mendefinisikan secara spesifik jenis layanan keagamaan yang mendapat fasilitas bebas pajak.
Tata Cara Penjaminan Pemerintah untuk Pelaku Usaha Korporasi Melalui Badan Usaha Penjaminan yang Ditunjuk dalam Rangka Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 98-pmk-08-2020 Tahun 2020
Peraturan ini mengatur tata cara pemberian penjaminan pemerintah untuk pelaku usaha korporasi melalui badan usaha penjaminan yang ditunjuk guna mendukung Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dalam menghadapi pandemi COVID-19 dan ancaman ekonomi. Penjaminan tersebut diberikan oleh Menteri Keuangan atas nama Pemerintah untuk memenuhi kewajiban finansial kepada penerima jaminan.
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/Pmk.010/2017 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 166-pmk-010-2020 Tahun 2020
Peraturan ini menyesuaikan tarif dan uraian jenis bea keluar untuk produk kayu veneer, slat pensil, serta kayu olahan merbau, meranti putih, dan meranti kuning guna mendukung ekspor dan hilirisasi. Perubahan ini bertujuan mendorong ekspor produk kehutanan dan memperkuat industri pengolahan kayu di dalam negeri.
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/Pmk.02/2020 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2020
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 117-pmk-02-2020 Tahun 2020
Peraturan ini mengubah tata cara revisi anggaran tahun 2020 untuk menyempurnakan dan menyederhanakan proses bisnisnya, serta melaksanakan ketentuan undang-undang terkait perubahan postur dan rincian APBN 2020. Perubahan ini didasarkan pada kebutuhan efisiensi dalam pengelolaan anggaran di tengah situasi pandemi COVID-19.
Bentuk dan Tata Cara Penyampaian Laporan serta Daftar Wajib Pajak dalam Rangka Pemenuhan Persyaratan Penurunan Tarif Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak Badan dalam Negeri yang Berbentuk Perseroan Terbuka
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 123-pmk-03-2020 Tahun 2020
Peraturan ini mengatur bentuk dan tata cara penyampaian laporan serta daftar wajib pajak oleh Perseroan Terbuka sebagai syarat untuk menikmati penurunan tarif Pajak Penghasilan. Ketentuan ini merupakan implementasi dari Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2020 yang memberikan insentif perpajakan khusus bagi badan dalam negeri berbentuk perseroan publik.
Tata Cara Pengalokasian, Penganggaran, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Kartu Prakerja
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25-pmk-05-2020 Tahun 2020
Peraturan ini mengatur tata cara pengalokasian, penganggaran, pencairan, dan pertanggungjawaban dana Kartu Prakerja yang bersumber dari APBN atau APBN Perubahan. Fokus utamanya adalah mekanisme pengelolaan keuangan untuk program pengembangan kompetensi kerja yang ditujukan bagi pencari kerja, pekerja PHK, dan pekerja yang membutuhkan peningkatan kompetensi.