Peraturan KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Halaman 11 dari 28 · 829 dokumen
Batas Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang dengan Kabupaten Enrekang Provinsi Sulawesi Selatan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2020
Peraturan ini menetapkan batas administratif yang pasti antara Kabupaten Sidenreng Rappang dan Kabupaten Enrekang di Provinsi Sulawesi Selatan untuk menertibkan administrasi pemerintahan. Penetapan ini didasarkan pada kesepakatan kedua pemerintah kabupaten yang difasilitasi oleh pemerintah provinsi dan disetujui oleh Tim Penegasan Batas Daerah Pusat.
Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2019
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2019
Peraturan ini menetapkan metode penghitungan dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) untuk tahun 2019 berdasarkan Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) yang merupakan harga pasaran umum. Definisi kendaraan dan jenis pajak mencakup berbagai kategori seperti kendaraan umum, alat berat, serta kendaraan yang mengalami perubahan teknis atau bentuk. Dasar perhitungan ini bertujuan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang terkait pajak daerah dan retribusi daerah.
Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2019
Peraturan ini mengatur organisasi dan tata kerja Sekretariat DKPP yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua DKPP, dipimpin oleh seorang Sekretaris. Sekretariat DKPP terdiri atas enam bagian, yaitu Perencanaan dan Umum, Hukum/Kerja Sama/Kepegawaian, Fasilitasi Teknis Pengaduan, Fasilitasi Teknis Persidangan dan Putusan, Fasilitasi Tim Pemeriksa Daerah, serta Hubungan Masyarakat, Data dan Teknologi Informasi.
Pelimpahan dan Penugasan Urusan Pemerintahan Lingkup Kementerian dalam Negeri Tahun Anggaran 2019
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2019
Peraturan ini mengatur mekanisme pelimpahan urusan pemerintahan dari Kementerian Dalam Negeri kepada Gubernur serta penugasan kepada Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk tahun anggaran 2019. Ketentuan ini didasarkan pada peraturan perundang-undangan tentang dekonsentrasi, tugas pembantuan, dan tata kerja kementerian negara.
Batas Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dengan Kabupaten Minahasa Selatan Provinsi Sulawesi Utara
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 131 Tahun 2019
Peraturan ini menetapkan batas wilayah administratif antara Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dan Kabupaten Minahasa Selatan di Provinsi Sulawesi Utara. Ketentuan ini disusun untuk melaksanakan UU No. 29 Tahun 2008 tentang pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dan menegasakan kedaulatan perbatasan kedua daerah tersebut.
Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2019
Peraturan ini menetapkan pedoman untuk tertib administrasi, pembinaan, dan pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan pemerintah daerah dalam menangani pelanggaran peraturan daerah. Peraturan ini menggantikan beberapa keputusan menteri sebelumnya yang dianggap tidak lagi sesuai dengan dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan terkait.
Batas Daerah Kabupaten Sigi Provinsi Sulawesi Tengah dengan Kabupaten Pasangkayu Provinsi Sulawesi Barat
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2019
Peraturan ini menetapkan batas wilayah administratif antara Kabupaten Sigi di Provinsi Sulawesi Tengah dan Kabupaten Pasangkayu di Provinsi Sulawesi Barat. Ketentuan ini disusun untuk melaksanakan undang-undang pembentukan daerah terkait serta memperkuat penegasan batas antarprovinsi.
Batas Daerah Kabupaten Gorontalo Utara dengan Kabupaten Gorontalo Provinsi Gorontalo
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2019
Peraturan ini menetapkan batas administratif antara Kabupaten Gorontalo Utara dan Kabupaten Gorontalo di Provinsi Gorontalo untuk melaksanakan ketentuan UU Pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara. Batas wilayah tersebut ditentukan berdasarkan fitur geografis alami seperti sungai (Dutula) dan pegunungan yang menjadi pemisah kedua kabupaten tersebut.
Penyusutan Barang Milik Daerah
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2019
Peraturan ini mengatur mekanisme penyusutan barang milik daerah untuk menyajikan nilai aset tetap secara wajar sesuai manfaat ekonominya dalam laporan keuangan pemerintah daerah. Penyusutan ini berlaku khusus untuk aset berwujud dengan masa manfaat lebih dari 12 bulan, seperti tanah, gedung, peralatan, dan infrastruktur, serta tidak mencakup aset lancar.
Tata Cara Peran Masyarakat dalam Perencanaan Tata Ruang di Daerah
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2019
Peraturan ini mengatur tata cara partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan dan penetapan rencana tata ruang di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Ketentuan ini didasarkan pada berbagai undang-undang penataan ruang dan peraturan pemerintah terkait partisipasi masyarakat dalam pemerintahan daerah. Tujuannya adalah memastikan keterlibatan publik dalam menentukan struktur dan pola ruang wilayah.
Kebutuhan, Persyaratan dan Tata Cara Penyesuaian/Inpassing serta Pelaksanaan Tugas Jabatan Fungsional Administrator Database Kependudukan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2019
Peraturan ini mengatur perhitungan kebutuhan, persyaratan, serta tata cara penyesuaian/inpassing dan pelaksanaan tugas bagi jabatan fungsional Administrator Database Kependudukan guna meningkatkan kinerja dan profesionalisme. Dasar hukumnya bersumber pada UU Administrasi Kependudukan, UU ASN, dan peraturan terkait manajemen ASN serta jabatan fungsional.
Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019
Peraturan ini menetapkan kerangka hukum untuk pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan secara daring guna meningkatkan efisiensi dan kecepatan layanan bagi masyarakat. Dasar hukumnya bersumber pada UU Administrasi Kependudukan, UU Informasi dan Transaksi Elektronik, serta berbagai peraturan perundang-undangan terkait pemerintahan daerah dan sistem elektronik.
Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019
Peraturan ini mengatur peningkatan peran pemerintah daerah dan masyarakat dalam mencegah serta memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika serta prekursor narkotika. Peraturan ini menggantikan ketentuan lama untuk menyesuaikan dengan dinamika pemerintahan saat ini.
Kebutuhan, Persyaratan dan Tata Cara Penyesuaian/Inpassing Serta Pelaksanaan Tugas Jabatan Fungsional Operator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2019
Peraturan ini mengatur perhitungan kebutuhan, persyaratan, dan tata cara penyesuaian/inpassing serta pelaksanaan tugas bagi Jabatan Fungsional Operator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kinerja, pengelolaan karier, dan pengembangan profesionalisme operator dalam mengelola data kependudukan.
Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019
Peraturan ini mengatur kedudukan, tugas, fungsi, struktur, dan tata kerja perangkat daerah (provinsi, kabupaten/kota) yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik. Ketentuan ini didasarkan pada kebutuhan kepastian hukum bagi perangkat daerah yang masih menangani urusan tersebut hingga peraturan baru tentang pemerintahan umum diundangkan.
Pakaian Dinas bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan Sub Urusan Kebakaran
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2019
Peraturan ini menetapkan jenis dan fungsi pakaian dinas bagi Aparatur Sipil Negara di dinas pemadam kebakaran untuk menjamin identitas, keseragaman, serta perlindungan diri. Jenis pakaian dinas yang diatur meliputi pakaian harian, lapangan, upacara, penyelamatan, dan siaga, dengan ketentuan penyediaan sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
Tata Cara Pelaksanaan Penyesuaian/Inpassing Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2019
Peraturan ini mengatur tata cara pelaksanaan penyesuaian/inpassing Pegawai Negeri Sipil untuk menduduki Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah secara objektif dan akuntabel. Ketentuan ini menggantikan aturan sebelumnya yang dianggap tidak lagi sesuai dengan dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan terkait manajemen ASN. Fokus utamanya adalah memastikan pengangkatan dalam jabatan fungsional tersebut dilakukan sesuai kebutuhan organisasi dan ketentuan hukum yang berlaku.
Prosedur Seleksi Penerimaan Calon Praja Institut Pemerintahan dalam Negeri
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2019
Peraturan ini menetapkan prosedur seleksi penerimaan Calon Praja IPDN untuk meningkatkan kualitas kader pemerintahan dalam negeri dengan mengganti aturan lama yang tidak sesuai dinamika kebutuhan. Tahapan seleksi mencakup persiapan, pelaksanaan, serta serangkaian tes kompetensi dasar, kesehatan, psikologi, kesamaptaan, dan penentuan akhir yang dilaksanakan secara terbuka dan transparan.
Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019
Permendagri No. 31 Tahun 2019 menetapkan pedoman penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 untuk memastikan sinergi perencanaan antara pemerintah pusat, daerah, dan antardaerah guna efektivitas pembangunan nasional. Dokumen ini mengatur tata cara penyusunan Renja Perangkat Daerah sebagai dokumen tahunan yang harus selaras dengan RPJMD periode lima tahun dalam kerangka pemerintahan daerah.
Batas Daerah Antara Kabupaten Aceh Singkil dengan Kota Subulussalam di Aceh
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2019
Peraturan ini menetapkan batas administratif antara Kabupaten Aceh Singkil dan Kota Subulussalam di Provinsi Aceh berdasarkan titik koordinat geografis dan pilar batas utama (PBU). Ketentuan ini bertujuan untuk memperjelas wilayah hukum kedua daerah otonom tersebut sesuai dengan undang-undang pembentukan daerah.
Batas Daerah Antara Kabupaten Aceh Tenggara dengan Kabupaten Gayo Lues di Aceh
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2019
Peraturan ini menetapkan batas wilayah administratif antara Kabupaten Aceh Tenggara dan Kabupaten Gayo Lues di Provinsi Aceh untuk melaksanakan ketentuan undang-undang terkait pembentukan daerah otonom. Dasar hukumnya bersumber pada UU No. 4 Tahun 2002 tentang pembentukan kabupaten-kabupaten di Aceh serta UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Batas Daerah Kabupaten Maybrat dengan Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2019
Peraturan ini menetapkan batas administratif antara Kabupaten Maybrat dan Kabupaten Sorong di Provinsi Papua Barat menggunakan titik koordinat kartometrik (TK) sebagai penanda fisik. Batas tersebut dimulai dari pertigaan wilayah dengan Kabupaten Tambrauw dan dilanjutkan dengan serangkaian titik koordinat yang ditentukan berdasarkan peta dasar. Ketentuan ini didasarkan pada UU No. 13 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabupaten Maybrat serta peraturan perundang-undangan terkait pemerintahan daerah.
Pemenuhan Hak Pegawai Negeri Sipil, Penyediaan Sarana dan Prasarana Minimal, Pembinaan Teknis Operasional dan Penghargaan Satuan Polisi Pamong Praja
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2019
Peraturan ini mengatur pemenuhan hak Pegawai Negeri Sipil, penyediaan sarana dan prasarana minimal, pembinaan teknis operasional, serta sistem penghargaan bagi Satuan Polisi Pamong Praja. Dasar peraturannya adalah untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja guna menjamin ketertiban umum, ketenteraman, dan perlindungan masyarakat.
Batas Daerah Kabupaten Kolaka dengan Kabupaten Kolaka Timur Provinsi Sulawesi Tenggara
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2019
Peraturan ini menetapkan batas administratif antara Kabupaten Kolaka dan Kabupaten Kolaka Timur di Provinsi Sulawesi Tenggara berdasarkan titik koordinat kartometrik. Ketentuan ini merupakan implementasi dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2013 tentang pembentukan Kabupaten Kolaka Timur. Batas wilayah tersebut diukur dan dihitung menggunakan peta dasar serta peta pelengkap sebagai acuan teknis.
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019
Peraturan ini menetapkan pedoman teknis untuk penyusunan, pembahasan, dan penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2020, yang mencakup sinkronisasi kebijakan, prinsip, serta format dokumen penganggaran. Pedoman ini diterbitkan sebagai implementasi dari UU Pemerintahan Daerah dan PP Pengelolaan Keuangan Daerah untuk memastikan perencanaan keuangan daerah dilakukan secara terencana dan sistematis.
Batas Daerah Antara Kabupaten Langkat dengan Kabupaten Karo Provinsi Sumatera Utara
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2019
Peraturan ini menetapkan batas administratif yang tegas antara Kabupaten Langkat dan Kabupaten Karo di Provinsi Sumatera Utara untuk tertib administrasi pemerintahan. Penetapan batas ini merupakan hasil kesepakatan kedua pemerintah kabupaten yang difasilitasi pemerintah provinsi dan disetujui oleh Tim Penegasan Batas Daerah Pusat. Dasar hukumnya adalah Pasal 401 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Batas Daerah Antara Kabupaten Kerinci dengan Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2019
Peraturan ini menetapkan batas administratif resmi antara Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi untuk menyelesaikan tumpang tindih wilayah pasca pembentukan Kota Sungai Penuh. Dasar hukumnya bersumber pada UU Pembentukan Kota Sungai Penuh dan UU Pemerintahan Daerah, serta bertujuan untuk memperjelas kedaulatan dan yurisdiksi kedua daerah tersebut.
Batas Daerah Antara Kabupaten Aceh Tamiang dengan Kabupaten Gayo Lues di Aceh
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2019
Peraturan ini menetapkan batas administratif antara Kabupaten Aceh Tamiang dan Kabupaten Gayo Lues di Provinsi Aceh untuk mengimplementasikan ketentuan undang-undang pembentukan kabupaten serta UU Pemerintahan Daerah. Batas tersebut ditandai secara fisik menggunakan pilar batas utama (PBU) yang dipasang tepat pada garis pemisah kedua wilayah tersebut.
Pelaksanaan Tugas Pembinaan Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2019
Peraturan ini menetapkan tugas Kementerian Dalam Negeri sebagai instansi pembina dalam pengelolaan Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja, yang mencakup penyusunan pedoman, standar kompetensi, kurikulum pelatihan, serta penyelenggaraan uji kompetensi dan pembinaan terkait. Fokus utamanya adalah mengatur mekanisme pembinaan untuk memastikan penegakan peraturan daerah dan ketertiban umum dilakukan secara profesional dan sesuai standar yang ditetapkan.
Batas Daerah Antara Kabupaten Dairi dengan Kabupaten Karo Provinsi Sumatera Utara
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2019
Peraturan ini menetapkan batas administratif yang jelas antara Kabupaten Dairi dan Kabupaten Karo di Provinsi Sumatera Utara untuk menertibkan pemerintahan daerah. Penetapan ini didasarkan pada kesepakatan kedua pemerintah kabupaten yang difasilitasi oleh pemerintah provinsi dan disetujui oleh Tim Penegasan Batas Daerah Pusat. Dasar hukum utamanya adalah Pasal 401 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.