Peraturan KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Halaman 9 dari 28 · 829 dokumen
Batas Daerah Antara Kabupaten Sanggau dengan Kabupaten Bengkayang Provinsi Kalimantan Barat
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2020
Peraturan ini menetapkan batas administratif antara Kabupaten Sanggau dan Kabupaten Bengkayang di Provinsi Kalimantan Barat untuk melaksanakan ketentuan pembentukan Kabupaten Bengkayang dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Batas Daerah Antara Kabupaten Pegunungan Arfak dengan Kabupaten Manokwari Selatan Provinsi Papua Barat
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020
Peraturan ini menetapkan batas administratif antara Kabupaten Pegunungan Arfak dan Kabupaten Manokwari Selatan di Provinsi Papua Barat untuk melaksanakan ketentuan undang-undang pembentukan kedua kabupaten tersebut. Batas daerah ini didasarkan pada UU No. 24 Tahun 2012 dan UU No. 23 Tahun 2012, serta peraturan perundang-undangan terkait pemerintahan daerah.
Pedoman Formasi Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2020
Peraturan ini menetapkan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun formasi Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja, yang mencakup jumlah dan susunan pangkat yang diperlukan untuk menegakkan Perda/Perkada serta menjaga ketertiban umum. Pedoman ini mengatur tata cara penyusunan formasi berdasarkan kebutuhan organisasi dan standar kompetensi yang berlaku bagi aparat Satpol PP.
Batas Daerah Antara Kabupaten Boven Digoel dengan Kabupaten Mappi Provinsi Papua
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020
Peraturan ini menetapkan batas wilayah administratif antara Kabupaten Boven Digoel dan Kabupaten Mappi di Provinsi Papua untuk mengimplementasikan ketentuan undang-undang pembentukan kabupaten-kabupaten di Papua. Dasar hukumnya bersumber pada UU No. 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten di Papua dan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Pelimpahan dan Penugasan Urusan Pemerintahan Lingkup Kementerian dalam Negeri Tahun Anggaran 2020
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2020
Peraturan ini mengatur mekanisme pelimpahan urusan pemerintahan kepada gubernur dan penugasan kepada pemerintah daerah provinsi serta kabupaten/kota dalam lingkup Kementerian Dalam Negeri untuk tahun anggaran 2020. Dasar hukumnya bersumber pada ketentuan tentang dekonsentrasi dan tugas pembantuan, dengan tujuan meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020
Peraturan ini mengatur mekanisme penyusunan dan penyampaian tiga jenis laporan tahunan oleh pemerintah daerah kepada pemerintah pusat dan dewan perwakilan rakyat daerah, serta prosedur evaluasi kinerja oleh pemerintah pusat. Fokus utamanya adalah pada definisi dan tata cara pelaporan capaian kinerja (LPPD), pertanggungjawaban kinerja (LKPJ), serta penyajian informasi kepada masyarakat (RLPPD) sesuai PP No. 13 Tahun 2019.
Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2021
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2020
Peraturan ini menetapkan kerangka perencanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah tahun 2021 yang berfokus pada prioritas dan risiko dengan tema "Mengawal 5 Arahan Presiden". Perencanaan tersebut mencakup penjabaran fokus, sasaran, indikator, serta jadwal pelaksanaan untuk kegiatan pembinaan (pendidikan, pelatihan, R&D) dan pengawasan (umum, teknis, dan pengawasan kepala daerah terhadap perangkat daerah).
Perubahan atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2020
Peraturan ini mengubah definisi air minum sebagai produk BUMD dan menetapkan standar kebutuhan pokok air minum sebesar 10 m³ per kepala keluarga per bulan atau 60 liter per orang per hari. Tujuannya adalah memberikan pedoman kepada pemerintah daerah untuk menetapkan tarif air minum yang transparan guna menjamin keberlangsungan layanan dan pemerataan akses air minum perpipaan.
Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah pada Pemerintah Daerah
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2020
Permendagri No. 24 Tahun 2020 mengatur tata cara pengelolaan Dana BOS oleh pemerintah daerah untuk biaya operasional nonpersonalia satuan pendidikan dasar, menengah, dan khusus, yang harus dilaksanakan secara tertib, efisien, transparan, dan bertanggung jawab. Peraturan ini mendefinisikan cakupan pengelolaan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban dan pengawasan, serta menetapkan peran pemerintah daerah dan dinas pendidikan sebagai penanggung jawab.
Batas Daerah Kabupaten Aceh Tenggara Aceh dengan Kabupaten Karo Provinsi Sumatera Utara
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2020
Peraturan ini menetapkan batas administratif yang tegas antara Kabupaten Aceh Tenggara (Aceh) dan Kabupaten Karo (Sumatera Utara) untuk menertibkan pemerintahan. Penetapan ini didasarkan pada kesepakatan antara pemerintah daerah terkait dan disetujui oleh Tim Penegasan Batas Daerah Pusat. Dasar hukum utamanya adalah Pasal 401 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Batas Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Aceh dengan Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2020
Peraturan ini menetapkan batas wilayah administratif antara Kabupaten Aceh Tamiang Aceh dan Kabupaten Langkat di Provinsi Sumatera Utara. Ketentuan ini didasarkan pada UU pembentukan kabupaten di NAD serta UU Pemerintahan Daerah untuk menyelesaikan tumpang tindih atau penegasan batas antar daerah.
Batas Daerah Kabupaten Gayo Lues Aceh dengan Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2020
Peraturan ini menetapkan batas wilayah resmi antara Kabupaten Gayo Lues di Provinsi Aceh dengan Kabupaten Langkat di Provinsi Sumatera Utara. Ketentuan ini didasarkan pada UU Pembentukan Kabupaten di Aceh dan UU Pemerintahan Daerah untuk menyelesaikan sengketa atau ketidakjelasan batas antarprovinsi.
Batas Daerah Kabupaten Aceh Singkil Aceh dengan Kabupaten Pakpak Bharat Provinsi Sumatera Utara
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2020
Peraturan ini menetapkan batas wilayah administratif antara Kabupaten Aceh Singkil di Provinsi Aceh dengan Kabupaten Pakpak Bharat di Provinsi Sumatera Utara. Dasar hukumnya bersumber pada undang-undang pembentukan kedua kabupaten tersebut serta UU Pemerintahan Daerah. Tujuannya adalah untuk menegaskan kedaulatan dan batas-batas wilayah antarprovinsi yang bersebelahan.
Batas Daerah Kabupaten Aceh Singkil Aceh dengan Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2020
Peraturan ini menetapkan batas wilayah administratif antara Kabupaten Aceh Singkil di Provinsi Aceh dengan Kabupaten Tapanuli Tengah di Provinsi Sumatera Utara. Dasar hukumnya bersumber pada UU No. 14 Tahun 1999 tentang pembentukan Aceh Singkil dan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Batas Daerah Antara Kabupaten Konawe dengan Kabupaten Kolaka Timur dan Antara Kabupaten Konawe Selatan dengan Kabupaten Kolaka Timur Provinsi Sulawesi Tenggara
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2020
Peraturan ini menetapkan batas wilayah administratif antara Kabupaten Konawe dengan Kabupaten Kolaka Timur, serta antara Kabupaten Konawe Selatan dengan Kabupaten Kolaka Timur di Provinsi Sulawesi Tenggara. Ketentuan ini disusun untuk melaksanakan undang-undang terkait pembentukan daerah dan memperkuat tata kelola pemerintahan daerah.
Batas Daerah Kota Subulussalam Aceh dengan Kabupaten Pakpak Bharat Provinsi Sumatera Utara
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2020
Peraturan ini menetapkan batas administratif antara Kota Subulussalam di Provinsi Aceh dengan Kabupaten Pakpak Bharat di Provinsi Sumatera Utara. Ketentuan ini didasarkan pada undang-undang pembentukan kedua daerah tersebut serta UU Pemerintahan Daerah untuk memperjelas wilayah perbatasan.
Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Pemerintah Daerah di Luar Negeri dan Kerja Sama Daerah dengan Lembaga di Luar Negeri
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2020
Peraturan ini mengatur tata cara kerja sama daerah dengan pemerintah daerah di luar negeri dan kerja sama daerah dengan lembaga di luar negeri. Ketentuan ini bertujuan untuk menjabarkan pelaksanaan Pasal 35 dan 42 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah.
Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020
Peraturan ini mengatur pengutamaan penggunaan alokasi anggaran daerah untuk kegiatan tertentu, mekanisme perubahan alokasi, serta tata cara penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) guna mendukung penanganan pandemi COVID-19 dan menjaga stabilitas sistem keuangan. Ketentuan ini didasarkan pada Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 dan bertujuan memastikan efisiensi serta ketahanan fiskal daerah dalam menghadapi ancaman ekonomi.
Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020
Peraturan ini menetapkan aturan pelaksanaan untuk Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) sebagai gerakan masyarakat yang bertujuan mewujudkan keluarga yang beriman, berakhlak mulia, sehat, sejahtera, serta berkesadaran hukum dan lingkungan. PKK didefinisikan sebagai lembaga kemasyarakatan di tingkat desa/kelurahan yang mengoordinasikan kelompok dasawisma dan melibatkan partisipasi masyarakat.
Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2020
Peraturan ini menetapkan Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) sebagai alat ukur untuk menilai kualitas kinerja tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. IPKD disusun berdasarkan seperangkat dimensi dan indikator yang mencakup seluruh tahapan pengelolaan keuangan daerah, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban dan pengawasan.
Pedoman Nomenklatur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2020
Peraturan ini menetapkan pedoman nomenklatur dan struktur kelembagaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Damkar) di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pencegahan, penanggulangan kebakaran, dan penyelamatan. Dokumen ini juga mendefinisikan Unit Pelaksana Teknis (UPT) sebagai organisasi yang menangani tugas teknis operasional dan penunjang seperti investigasi kebakaran serta perawatan sarana prasarana. Tujuannya adalah memastikan pemenuhan layanan perlindungan masyarakat di bidang kebakaran secara terstandarisasi di seluruh daerah.
Kode Etik Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian dalam Negeri
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2020
Permendagri No. 15 Tahun 2020 menetapkan Kode Etik ASN di lingkungan Kementerian Dalam Negeri sebagai pedoman sikap dan perilaku baik dalam tugas serta pergaulan sehari-hari, yang mencakup definisi ASN (PNS dan PPPK), mekanisme pelaporan/pengaduan, serta pembentukan Majelis Kode Etik sebagai lembaga non struktural untuk penegakan dan penyelesaian pelanggaran.
Batas Daerah Kota Subulussalam Aceh dengan Kabupaten Dairi Provinsi Sumatera Utara
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2020
Peraturan ini menetapkan batas wilayah administratif antara Kota Subulussalam di Provinsi Aceh dengan Kabupaten Dairi di Provinsi Sumatera Utara. Ketentuan ini didasarkan pada UU pembentukan Kota Subulussalam dan UU Pemerintahan Daerah untuk memperjelas demarkasi antar daerah otonom.
Batas Daerah Kabupaten Aceh Tenggara Aceh dengan Kabupaten Dairi Provinsi Sumatera Utara
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2020
Peraturan ini menetapkan batas administratif yang tegas antara Kabupaten Aceh Tenggara (Aceh) dan Kabupaten Dairi (Sumatera Utara) untuk menertibkan pemerintahan daerah. Penetapan ini didasarkan pada kesepakatan antara pemerintah daerah setempat, pemerintah provinsi, serta persetujuan dari Tim Penegasan Batas Daerah Pusat.
Batas Daerah Kabupaten Aceh Tenggara Aceh dengan Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2020
Peraturan ini menetapkan batas administratif yang tegas antara Kabupaten Aceh Tenggara (Aceh) dan Kabupaten Langkat (Sumatera Utara) untuk menjaga tertib administrasi pemerintahan. Penetapan ini didasarkan pada kesepakatan antara pemerintah daerah terkait serta persetujuan Tim Penegasan Batas Daerah Pusat sesuai ketentuan UU Pemerintahan Daerah.
Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020
Peraturan ini menetapkan pedoman penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKP) Tahun 2021 untuk memastikan sinergi perencanaan antara pemerintah pusat, daerah, dan antardaerah guna mendukung efektivitas pembangunan nasional. RKP disusun sebagai dokumen tahunan yang harus selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) lima tahun, dengan peran utama Bappeda dalam mengoordinasikan, mensinergikan, dan mengharmonisasikan proses penyusunannya.
Perubahan atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2019 tentang Penempatan Tugas Lulusan Institut Pemerintahan dalam Negeri
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2020
Peraturan ini mengatur mekanisme penempatan tugas khusus bagi lulusan IPDN dalam keadaan kahar, yang mencakup huru hara, perang, bencana alam, dan lainnya. Penempatan dilakukan secara proporsional berdasarkan alokasi, kriteria instansi pusat, serta daerah asal pendaftaran untuk wilayah daerah dan perbatasan. Keputusan penempatan ditetapkan oleh Menteri dan berlaku sejak tanggal keputusan diterbitkan.
Indeks Kepemimpinan Kepala Daerah
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2020
Peraturan ini menetapkan Indeks Kepemimpinan Kepala Daerah (IKKD) sebagai alat ukur untuk menilai kemampuan dan kinerja gubernur, bupati, serta wali kota dalam memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah. Penilaian ini didasarkan pada seperangkat variabel, dimensi, dan indikator yang dirancang khusus untuk mengukur kepemimpinan kepala daerah. Hasil pengukuran IKKD digunakan sebagai dasar pemberian penghargaan kepada kepala daerah terbaik oleh Menteri Dalam Negeri.
Penyetoran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Pekerja Penerima Upah di Lingkungan Pemerintah Daerah
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2020
Peraturan ini menetapkan pedoman penyetoran iuran jaminan kesehatan bagi kepala daerah, wakil kepala daerah, pimpinan dan anggota DPRD, serta pegawai daerah lainnya. Iuran tersebut dibayarkan secara teratur oleh peserta, pemberi kerja (pemerintah daerah), atau pemerintah pusat/kota sesuai ketentuan program jaminan kesehatan.
Batas Daerah Kabupaten Boyolali dengan Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2020
Peraturan ini menetapkan batas administratif yang pasti antara Kabupaten Boyolali dan Kabupaten Klaten di Provinsi Jawa Tengah untuk menertibkan pemerintahan daerah. Ketentuan ini juga mencabut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2013 yang dianggap sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan. Penetapan batas tersebut didasarkan pada kesepakatan kedua pemerintah daerah kabupaten dengan fasilitasi pemerintah provinsi dan persetujuan Tim Penegasan Batas Daerah Pusat.