Peraturan PEMERINTAH PUSAT
Halaman 43 dari 88 · 2.625 dokumen
Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Bali, Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat, Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Riau, Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Barat, dan Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2021
UU No. 8 Tahun 2021 membentuk lima Pengadilan Tinggi Agama baru di Denpasar (Bali), Manokwari (Papua Barat), Tanjung Pinang (Kepulauan Riau), Mamuju (Sulawesi Barat), dan Tanjung Selor (Kalimantan Utara) untuk meningkatkan pelayanan hukum yang sederhana, cepat, dan biaya ringan di wilayah provinsi tersebut.
Pembentukan Pengadilan Tinggi Papua Barat, Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau, Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat, dan Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2021
Undang-Undang ini membentuk empat Pengadilan Tinggi baru di Papua Barat (Manokwari), Kepulauan Riau (Tanjung Pinang), Sulawesi Barat (Mamuju), dan Kalimantan Utara (Tanjung Selor) untuk meningkatkan pelayanan hukum di wilayah provinsi tersebut. Pembentukan ini didasarkan pada kebutuhan akan penyelesaian perkara yang lebih sederhana, cepat, dan biaya ringan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan tentang peradilan umum.
Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2021
Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2021
Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2021 mengatur pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Tahun 2021 sebagai bentuk penghargaan bagi Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan. Ketentuan ini bertujuan meningkatkan daya beli dan pembelanjaan aparatur untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.
Lelang Benda Sitaan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2021
Peraturan ini mengatur mekanisme lelang benda sitaan KPK untuk kepentingan pembuktian dalam perkara korupsi dan pencucian uang, dengan melibatkan pejabat lelang, penaksir, dan penilai yang berwenang. Lelang dilakukan secara terbuka untuk umum guna mencapai harga tertinggi atas benda yang disita penyidik atau penuntut umum KPK.
Pembentukan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram, dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2021
Undang-Undang ini membentuk empat Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara baru, yaitu di Palembang, Banjarmasin, Mataram, dan Manado, untuk meningkatkan pelayanan hukum dan penyelesaian perkara di wilayah-wilayah tersebut. Pembentukan ini dilakukan dengan mengubah wilayah hukum dari Pengadilan Tinggi yang sebelumnya mencakup lebih banyak provinsi, sesuai dengan kebutuhan administratif dan hukum daerah.
Pengesahan Comprehensive Economic Partnership Agreement Between The Republic Of Indonesia And The Efta States (Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Antara Republik Indonesia dan Negara-Negara Efta)
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2021
Undang-Undang ini mengesahkan Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Republik Indonesia dan Negara-negara EFTA yang ditandatangani pada 16 Desember 2018 di Jakarta. Pengesahan ini bertujuan untuk mendorong percepatan pemulihan ekonomi serta meningkatkan kerja sama ekonomi secara komprehensif antara kedua belah pihak.
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021
UU No. 2 Tahun 2021 ini bertujuan memberikan kepastian hukum untuk melindungi hak dasar Orang Asli Papua di bidang ekonomi, politik, dan sosial-budaya, serta mengoptimalkan pengelolaan penerimaan daerah agar akuntabel, efisien, dan tepat sasaran. Undang-undang ini juga memperkuat penataan daerah provinsi di wilayah Papua agar sesuai dengan kebutuhan, perkembangan, dan aspirasi masyarakat setempat.
Pengesahan Asean Agreement On Electronic Commerce (Persetujuan Asean tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik)
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2021
Undang-Undang ini mengesahkan Persetujuan ASEAN tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang ditandatangani pada 22 Januari 2019 di Hanoi, Vietnam, sebagai bagian integral dari hukum nasional Indonesia. Pengesahan ini bertujuan untuk memfasilitasi dan meningkatkan kerja sama transaksi perdagangan elektronik di kawasan ASEAN dalam rangka mendukung integrasi ekonomi ASEAN dan kesejahteraan umum.
Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Malang
Peraturan Pemerintah Nomor 115 Tahun 2021
Peraturan Pemerintah Nomor 115 Tahun 2021 menetapkan Universitas Negeri Malang sebagai perguruan tinggi negeri badan hukum dengan struktur tata kelola yang terdiri dari organ pengawas (Majelis Wali Amanat), organ akademik (Senat Akademik), dan eksekutif (Rektor). Dokumen ini juga mendefinisikan unit-unit akademik seperti Fakultas, Sekolah Pascasarjana, Departemen, dan Program Studi sebagai unsur pelaksana pendidikan akademik, vokasi, dan profesi.
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1991 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) dalam Bidang Industri Elektronika Profesional dan Komponen
Peraturan Pemerintah Nomor 123 Tahun 2021
Peraturan ini mengubah tujuan PT Len Industri menjadi perusahaan holding yang fokus pada industri pertahanan, mencakup elektronika, transportasi, perkapalan, serta senjata dan amunisi. Perusahaan ini berwenang melakukan investasi, restrukturisasi aset, dan konsultansi manajemen untuk optimalisasi sumber daya dengan prinsip tata kelola yang baik.
Badan Koordinasi Penanaman Modal
Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2021
BKPM adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden, dengan tugas utama melaksanakan koordinasi kebijakan dan pelayanan di bidang penanaman modal. Dalam melaksanakan tugasnya, BKPM menyelenggarakan berbagai fungsi strategis mulai dari pengkajian perencanaan nasional, penetapan standar prosedur, hingga pengembangan peluang usaha dan penyelesaian hambatan yang dihadapi penanam modal.
Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) Pt Hutama Karya
Peraturan Pemerintah Nomor 120 Tahun 2021
Peraturan ini mengatur penambahan penyertaan modal negara ke dalam PT Hutama Karya untuk memperbaiki struktur permodalan dan meningkatkan kapasitas usaha guna mendukung pembangunan infrastruktur jalan tol Trans Sumatera. Penyertaan tersebut bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2021 dan didasarkan pada Program Pemulihan Ekonomi Nasional.
Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022
Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021
Peraturan ini menetapkan rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2022 yang mencakup pendapatan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak, belanja pemerintah pusat, serta transfer ke daerah dan dana desa. Rincian tersebut diuraikan secara detail dalam lima lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.
Tunjangan Jabatan Fungsional Perisalah Legislatif dan Asisten Perisalah Legislatif
Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2021
Peraturan ini menetapkan tunjangan jabatan fungsional bagi Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh sebagai Perisalah Legislatif dan Asisten Perisalah Legislatif sebagai bentuk penghargaan atas beban kerja dan tanggung jawab pekerjaan. Tunjangan ini bertujuan untuk meningkatkan mutu, prestasi, pengabdian, serta produktivitas kinerja pegawai di bidang legislatif. Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran dan mekanisme penerbitannya diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait.
Tunjangan Jabatan Fungsional Pengantar Kerja
Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2021
Peraturan ini menetapkan pemberian Tunjangan Pengantar Kerja secara bulanan bagi Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan penuh dalam Jabatan Fungsional Pengantar Kerja. Besaran tunjangan tersebut tercantum dalam Lampiran peraturan, sementara pembayarannya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk instansi pusat atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk instansi daerah.
Penambahan Petnyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) Pt Kereta Api Indonesia
Peraturan Pemerintah Nomor 119 Tahun 2021
Peraturan ini menetapkan penambahan penyertaan modal negara sebesar Rp6,9 triliun ke dalam modal saham PT Kereta Api Indonesia untuk mendukung proyek strategis nasional seperti Kereta Api Ringan dan Kereta Cepat Jakarta-Bandung. Dana penyertaan tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021.
Tunjangan Jabatan Fungsional Sandiman
Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2021
Peraturan ini mengatur pemberian Tunjangan Jabatan Fungsional Sandiman secara bulanan bagi Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam jabatan tersebut. Besaran tunjangan tersebut tercantum dalam lampiran peraturan, sementara pembiayaannya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk instansi pusat dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk instansi daerah.
Kementerian dalam Negeri
Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2021
Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2021 menetapkan Kementerian Dalam Negeri sebagai lembaga yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden, dipimpin oleh Menteri yang dapat dibantu oleh Wakil Menteri. Tugas utamanya adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri untuk membantu Presiden, dengan fungsi utama meliputi perumusan kebijakan di bidang politik, otonomi daerah, administrasi kewilayahan, hingga kependudukan, serta koordinasi dan pembinaan seluruh unsur organisasi di lingkungan kementerian.
Penyelamatan Danau Prioritas Nasional
Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2021
Peraturan Presiden No. 60 Tahun 2021 menetapkan 15 Danau Prioritas Nasional (termasuk Danau Toba, Singkarak, dan Maninjau) yang mengalami degradasi ekologis dan perlu penyelamatan terpadu. Upaya penyelamatan ini mencakup pengendalian kerusakan, pemulihan kondisi, serta harmonisasi koordinasi antar kementerian/lembaga dan pemerintah daerah untuk mengembalikan fungsi danau secara berkelanjutan.
Percepatan Pembangunan Kawasan Rebana dan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan
Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2021
Peraturan Presiden No. 87 Tahun 2021 menetapkan percepatan pembangunan infrastruktur terpadu di Kawasan Rebana (Subang hingga Kuningan) dan Jawa Barat Bagian Selatan (Sukabumi hingga Pangandaran) sebagai pedoman bagi kementerian/lembaga dan pemerintah daerah untuk menumbuhkan investasi serta meningkatkan perekonomian nasional. Pelaksanaan pembangunan ini mengacu pada Rencana Induk yang tercantum dalam lampiran, dengan pendanaan bersumber dari APBN, APBD, kerja sama pemerintah-badan usaha, dan sumber pembiayaan lain yang sah.
Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) Pt Pengembangan Pariwisata Indonesia
Peraturan Pemerintah Nomor 112 Tahun 2021
Peraturan ini menetapkan penambahan penyertaan modal negara sebesar Rp470 miliar ke dalam PT Pengembangan Pariwisata Indonesia untuk memperbaiki struktur permodalan dan mendukung pembangunan infrastruktur pariwisata di Tanah Mori, dengan dana bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2021.
Asrama Mahasiswa Nusantara
Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2021
Peraturan ini menetapkan Asrama Mahasiswa Nusantara (AMN) sebagai wadah persatuan mahasiswa dari berbagai latar belakang untuk membangun cinta tanah air dan menyiapkan SDM berkarakter kebangsaan. Pembangunan dan pengelolaan AMN dilakukan oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan prinsip kehati-hatian, transparansi, efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas.
Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Padang
Peraturan Pemerintah Nomor 114 Tahun 2021
Peraturan Pemerintah No. 114 Tahun 2021 menetapkan status Universitas Negeri Padang sebagai perguruan tinggi negeri badan hukum dengan struktur tata kelola yang terdiri dari Majelis Wali Amanat (MWA) untuk urusan non-akademik dan Senat Akademik untuk urusan akademik. Dalam struktur ini, Rektor bertindak sebagai pemimpin operasional, sementara organisasi internal seperti Fakultas, Sekolah, dan Departemen diatur untuk menyelenggarakan pendidikan akademik, vokasi, dan profesi secara terintegrasi.
Modal Badan Bank Tanah
Peraturan Pemerintah Nomor 124 Tahun 2021
Peraturan Pemerintah Nomor 124 Tahun 2021 menetapkan pemberian modal sebesar satu triliun rupiah kepada Badan Bank Tanah yang bersumber dari APBN Tahun 2021. Modal tersebut berbentuk tunai dan merupakan kekayaan negara yang dipisahkan. Ketentuan ini berlaku sejak tanggal diundangkannya peraturan pada 30 Desember 2021.
Percepatan Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur untuk Mendukung Penyelenggaraan Acara Internasional di Provinsi Bali, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan Provinsi Nusa Tenggara Timur
Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2021
Presiden menugaskan Menteri PUPR untuk mempercepat pembangunan atau renovasi infrastruktur di Bali, DKI Jakarta, NTB, dan NTT guna mendukung acara internasional seperti Presidensi G20 dan ASEAN Summit. Untuk percepatan ini, diterapkan metode penunjukan langsung dalam pengadaan barang/jasa pemerintah sesuai ketentuan perundang-undangan.
Disiplin Pegawai Negeri Sipil
Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021
PP No. 94 Tahun 2021 mengatur kewajiban dan larangan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk menaati peraturan perundang-undangan demi menjaga integritas dan kinerja instansi. PNS wajib setia pada Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan pemerintah, serta melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab baik di dalam maupun di luar jam kerja. Pelanggaran terhadap kewajiban ini dapat dikenai hukuman disiplin oleh pejabat yang berwenang, yang bertujuan untuk menegakkan disiplin dan menjaga harkat serta martabat jabatan.
Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022
Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2021
Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2021 menetapkan dokumen pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022 yang disinkronkan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang APBN 2022. Pemutakhiran ini mencakup narasi strategis seperti evaluasi RKP 2020, kerangka ekonomi makro, tema pembangunan, serta tujuh prioritas nasional lengkap dengan sasaran, program, proyek strategis, dan rencana pendanaannya.
Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak
Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2021
Peraturan ini mengubah jenis Bahan Bakar Minyak (BBM) tertentu yang diatur, yaitu dengan memasukkan Minyak Tanah (Kerosene) ke dalam kategori tersebut. Perubahan ini bertujuan untuk mendukung komitmen nasional menurunkan emisi karbon dan mengoptimalkan penyediaan serta pendistribusian BBM di seluruh wilayah Indonesia.
Penambahan Pei{yertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) Pt Hutama Karya
Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2021
Peraturan ini mengatur penambahan penyertaan modal negara ke dalam modal saham PT Hutama Karya untuk memperbaiki struktur permodalan dan meningkatkan kapasitas usaha guna mendukung pembangunan infrastruktur jalan tol Trans Sumatera serta Program Pemulihan Ekonomi Nasional. Penyertaan tersebut bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2021 dan ditetapkan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.
Pengesahan Final Acts Of The World Radiocommunication Conference, Sharm El.sheikh 2019 (Akta-Akta Akhir Konferensi Radiokomuntkasi Sedunia, Sharm El Sheikh 2O19)
Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2021
Peraturan Presiden No. 92 Tahun 2021 mengesahkan Final Acts of the World Radiocommunication Conference 2019 yang ditandatangani Indonesia pada 22 November 2019 di Mesir sebagai dasar hukum perlindungan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit. Pengesahan ini mencakup dokumen asli dalam enam bahasa internasional beserta terjemahan bahasa Indonesia dan Inggris yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari peraturan.