Peraturan PEMERINTAH PUSAT

Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2019 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga Liquefied Petroleum Gas untuk Kapal Penangkap Ikan bagi Nelayan Sasaran dan Mesin Pompa Air bagi Petani Sasaran

Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2021

Peraturan ini mengubah struktur Pasal 8 dan 9 Perpres No. 38 Tahun 2019 dengan menyisipkan Pasal 8A yang mewajibkan Menteri menetapkan penugasan penyediaan dan pendistribusian LPG Tabung 3 Kg untuk nelayan sasaran. Perubahan ini bertujuan untuk mengoptimalkan penyediaan energi serta menyesuaikan dengan perkembangan hukum terkait kebutuhan nelayan dan petani sasaran.

Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2021

Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) Pt Sarana Multigriya Finansial

Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2021

Perlindungan Khusus bagi Anak

Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021

Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pemeriksa Keuangan

Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2021

Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) Pt Pal Indonesia

Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2021

Percepatan Penurunan Stunting

Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021

Stunting didefinisikan sebagai gangguan pertumbuhan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang diatasi melalui strategi nasional berbasis lima pilar yang mencakup intervensi spesifik dan sensitif secara holistik dan integratif. Strategi ini dilaksanakan secara konvergen melalui kerja sama multisektor di tingkat pusat, daerah, dan desa untuk mencapai target prevalensi nasional pada anak di bawah lima tahun.

Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) Pt Hutama Karya

Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2021

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2012 tentang Perubahan Struktur Kepemilikan Saham Negara Melalui Penerbitan Saham Baru pada Perusahaan Perseroan (Persero) Pt Nindya Karya

Peraturan Pemerintah Nomor 89 Tahun 2021

Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) Pt Kawasan Industri Wijayakusuma

Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2021

Pengadaan, Pengelolaan, dan Penjualan Meterai

Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2021

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan

Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2021

Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan

Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021

Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) Pt Pelabuhan Indonesia Iii

Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2021

Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) Pt Asdp Indonesia Ferry

Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2021

Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum

Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2021

Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Persatuan Emirat Arab untuk Peningkatan dan Perlindungan Timbal Balik atas Penanaman Modal (Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The United Arab Emirates For The Promotion And Reciprocal Protection Of Investments)

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2021

Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2021 mengesahkan Persetujuan antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Persatuan Emirat Arab yang ditandatangani pada 24 Juli 2019 di Bogor untuk meningkatkan dan melindungi investasi secara timbal balik. Persetujuan ini didasarkan pada Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 dan UU No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.

Universitas Islam Negeri Datokarama Palu

Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2021

Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2021 mengubah status Institut Agama Islam Negeri Palu menjadi Universitas Islam Negeri Datokarama Palu di lingkungan Kementerian Agama. Pergantian status ini mencakup pengalihan seluruh kekayaan, pegawai, hak, kewajiban, dan mahasiswa dari institusi lama ke institusi baru, serta mencabut peraturan pendahulunya.

Dana Bersama Penanggulangan Bencana

Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2021

Peraturan Presiden No. 75 Tahun 2021 mengatur pengelolaan Dana Bersama Penanggulangan Bencana yang bertujuan melengkapi dan menjamin ketersediaan dana untuk tahap prabencana, darurat, dan pascabencana. Dana ini dikelola oleh Menteri Keuangan melalui unit pengelola di lingkungan kementerian keuangan, dengan sumber dari berbagai pihak untuk mendukung penanggulangan bencana yang tepat sasaran dan berkelanjutan.

Pengesahan Charter Of The Developing-8 Organization For Economic Cooperation (Piagam Developing-8 Organisasi untuk Kerja Sama Ekonomi)

Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2021

Peraturan Presiden No. 37 Tahun 2021 mengesahkan Piagam Developing-8 Organisasi untuk Kerja Sama Ekonomi yang ditandatangani pada 22 November 2012 di Islamabad, Pakistan, sebagai dasar hukum bagi Indonesia. Piagam tersebut menjadi landasan kerja sama ekonomi internasional untuk mendukung pembangunan nasional dan kesejahteraan umum sesuai amanat UUD 1945.

Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2021

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2021 menetapkan aturan mengenai pemberian tunjangan kinerja bagi pegawai di lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebagai pengganti peraturan sebelumnya. Ketentuan ini mencakup mekanisme penilaian kinerja organisasi dan individu, serta syarat-syarat administratif untuk menerima insentif tersebut.

Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Guinea Ekuatorial Mengenai Pembebasan Visa bagi Pemegang Paspor Diplomatik dan Paspor Dinas (Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Republic Of Equatorial Guinea On Visa Exemption For Holders Of Diplomatic And Official Or Service Passports)

Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2021

Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2021 mengesahkan Persetujuan antara Pemerintah Indonesia dan Guinea Ekuatorial yang ditandatangani pada 21 Agustus 2019, yang memberikan pembebasan visa bagi pemegang paspor diplomatik dan paspor dinas dari kedua negara. Ketentuan ini bertujuan memperkuat hubungan persahabatan dan kerja sama bilateral berdasarkan asas timbal balik.

Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dan Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal pada Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024

Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2021

Peraturan ini menata tugas dan fungsi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi untuk urusan pendidikan, kebudayaan, serta ilmu pengetahuan dan teknologi, serta menetapkan Kementerian Investasi/BKPM sebagai penanggung jawab urusan investasi dan penanaman modal di bawah Kabinet Indonesia Maju periode 2019-2024. Kedua kementerian tersebut masing-masing dikoordinasikan oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan serta Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.

Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Perhimpunan Telekomunikasi Internasional tentang Kantor Area Itu di Jakarta (Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The International Telecommunication Union Concerning The Itu Area Office In Jakarta)

Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2021

Peraturan Presiden No. 38 Tahun 2021 mengesahkan Persetujuan antara Pemerintah Indonesia dan Perhimpunan Telekomunikasi Internasional (ITU) mengenai pendirian Kantor Area ITU di Jakarta yang ditandatangani pada Maret 2017. Pengesahan ini bertujuan untuk memfasilitasi keberadaan dan kelancaran fungsi ITU di Indonesia guna mendukung pembangunan sektor telekomunikasi dan teknologi informasi.

Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2021

Peraturan ini mengubah Pasal 73 PP No. 1 Tahun 2019 dengan mengizinkan jabatan Deputi Bidang Penanganan Darurat diisi oleh prajurit TNI atau anggota Polri, sementara jabatan lain di unsur pelaksana tetap diisi oleh ASN profesional. Perubahan ini bertujuan menyesuaikan organisasi BNPB dengan kebutuhan saat darurat bencana.

Tunjangan Jabatan Fungsional Pengawas Alat dan Mesin Pertanian

Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2021

Peraturan ini menetapkan pemberian Tunjangan Jabatan Fungsional Pengawas Alat dan Mesin Pertanian secara bulanan bagi Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam jabatan tersebut. Besaran tunjangan tercantum dalam Lampiran peraturan, dengan sumber pembiayaan yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk pegawai pusat serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk pegawai daerah. Pemberian tunjangan ini dihentikan jika pegawai tersebut diangkat ke jabatan struktural, jabatan fungsional lain, atau karena alasan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2021 - 2025

Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2021

Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2021 menetapkan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) 2021-2025 sebagai pedoman bagi kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dalam melaksanakan penghormatan, pelindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM. Fokus utama rencana ini adalah pada empat kelompok sasaran, yaitu perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan masyarakat adat, dengan tujuan menciptakan kesejahteraan serta keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Pengesahan Agreement Recognizing The International Legal Personality Of The Partnerships In Environmental Management For The Seas Of East Asia (Persetujuan Pengakuan Personalitas Hukum Internasional atas Kemitraan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk Laut Asia Timur)

Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2021

Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2021 mengesahkan Persetujuan Pengakuan Personalitas Hukum Internasional atas Kemitraan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk Laut Asia Timur yang ditandatangani pada 26 November 2009 di Manila, Filipina, sebagai dasar hukum bagi Indonesia untuk bermitra dalam perlindungan ekosistem pesisir dan laut. Persetujuan ini menjadi landasan kerja sama internasional bagi Pemerintah Indonesia dalam mendukung pengelolaan lingkungan hidup bersama negara lain dan organisasi internasional.

Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara

Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021

Peraturan ini mengubah susunan Kementerian Negara dengan menggabungkan Kementerian Riset dan Teknologi serta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menjadi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, serta membentuk Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal. Perubahan ini bertujuan untuk memperkuat riset nasional, meningkatkan investasi, dan menciptakan lapangan kerja dalam rangka penguatan Kabinet Indonesia Maju.

Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021

Peraturan ini memperjelas kewajiban Menteri untuk menandatangani pengundangan Peraturan Perundang-undangan (termasuk UU, PP, Perpres, dan peraturan lain yang wajib diundangkan) dalam Lembaran Negara. Tanda tangan tersebut harus diberikan paling lama 24 jam setelah Peraturan Perundang-undangan ditetapkan atau disahkan oleh Presiden.