Peraturan KEMENTERIAN PERDAGANGAN

Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 Tahun 2018 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Asal untuk Barang Asal Indonesia

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19 Tahun 2019

Peraturan ini mengubah Lampiran III Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 Tahun 2018 terkait ketentuan dan tata cara penerbitan Surat Keterangan Asal untuk barang asal Indonesia guna meningkatkan kelancaran ekspor dan menyesuaikan dengan Protokol Perubahan Pertama ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Area. Perubahan ini berlaku efektif sejak 1 Maret 2019.

Pencabutan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 54/M-Dag/Per/7/2015 tentang Verifikasi atau Penelusuran Teknis terhadap Ekspor Kelapa Sawit, Crude Palm Oil (Cpo), dan Produk Turunannya Sebagaimana Telah Diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 90/M-Dag/Per/10/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 54/M-Dag/Per/7/2015 tentang Verifikasi atau Penelusuran Teknis terhadap Ekspor Kelapa Sawit, Crude Palm Oil (Cpo), dan Produk Turunannya

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 17 Tahun 2019

Permendag No. 17 Tahun 2019 resmi mencabut Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 54/M-DAG/PER/7/2015 beserta perubahannya yang mengatur verifikasi atau penelusuran teknis terhadap ekspor kelapa sawit, CPO, dan produk turunannya demi meningkatkan efektivitas pelaksanaan ekspor.

Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 59 Tahun 2018 tentang Kewajiban Pencantuman Label Kemasan Beras

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08 Tahun 2019

Peraturan ini mengubah definisi "Importir Beras" dalam Pasal 1 Permen Dag No. 59 Tahun 2018 dengan menghapus ketentuan lama dan menetapkan definisi baru. Tujuannya adalah menyesuaikan aturan pencantuman label pada kemasan beras agar lebih efektif dan sesuai dengan perkembangan reguli terkait pangan dan perdagangan.

Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 66 Tahun 2018 tentang Ketentuan Impor Hasil Perikanan

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2019

Pendelegasian Kewenangan dan Tanggung Jawab Tertentu dalam Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Perdagangan

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22 Tahun 2019

Peraturan ini mendelegasikan sebagian kewenangan dan tanggung jawab dari Pengelola Barang (Menteri Keuangan) kepada Pengguna Barang (Menteri Perdagangan) dalam administrasi pengelolaan Barang Milik Negara di lingkungan Kementerian Perdagangan. Tujuannya adalah mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi pengelolaan BMN, dengan dasar hukum utama Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.06/2015.

Penilaian Kompetensi Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Perdagangan

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 14 Tahun 2019

Pelaksanaan Pengadaan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 16 Tahun 2019

Peraturan ini menetapkan aturan pelaksanaan pengadaan alat dan peralatan pertahanan dan keamanan di lingkungan Kementerian Pertahanan dan TNI, menggantikan aturan lama yang sudah tidak sesuai. Tujuannya adalah untuk menciptakan tertib administrasi dan mendukung tugas fungsi pemerintahan di bidang pertahanan.

Perubahan Keenam atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-Dag/Per/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 25 Tahun 2019

Peraturan ini mengubah ketentuan sebelumnya untuk meningkatkan kepastian berusaha dan efektivitas dalam mengontrol impor serta peredaran minuman beralkohol. Perubahan ini didasarkan pada kebutuhan untuk menyelaraskan regulasi dengan perkembangan perdagangan dan ketentuan hukum yang berlaku.

Perubahan Ketujuh atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 87/M-Dag/Per/10/2015 tentang Ketentuan Impor Produk Tertentu

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 Tahun 2019

Peraturan ini mengubah ketentuan impor produk tertentu untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan dan kelancaran arus barang. Perubahan ini mencakup revisi terhadap Pasal 4 dari peraturan sebelumnya yang telah mengalami beberapa kali modifikasi.

Ketentuan Ekspor dan Impor Minyak Bumi, Gas Bumi, dan Bahan Bakar Lain

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 Tahun 2019

Peraturan ini mengatur ketentuan ekspor dan impor minyak bumi, gas bumi, dan bahan bakar lain untuk menjaga ketersediaan sumber daya strategis serta mempercepat pelayanan perizinan. Peraturan ini menggantikan ketentuan lama yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum masyarakat.

Metode Pengujian, Tata Cara Pendaftaran, Pengawasan, Penghentian Kegiatan Perdagangan dan Penarikan Barang Terkait dengan Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Lingkungan Hidup

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2019

Peraturan ini mengatur metode pengujian, tata cara pendaftaran, pengawasan, penghentian kegiatan perdagangan, serta penarikan barang yang terkait dengan keamanan, keselamatan, kesehatan, dan lingkungan hidup. Ketentuan ini bertujuan untuk memastikan bahwa barang yang diperdagangkan di Indonesia memenuhi standar perlindungan bagi konsumen dan lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kebijakan Umum Perdagangan Pasar Fisik Emas Digital di Bursa Berjangka

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 119 Tahun 2019

Peraturan ini mengatur kebijakan umum perdagangan emas digital (emas murni 99,9% ke atas) yang diperdagangkan melalui Pasar Fisik Komoditi di Bursa Berjangka untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi konsumen. Tujuannya adalah menciptakan sarana investasi yang aman, mudah, dan terjangkau sekaligus memfasilitasi pertumbuhan usaha perdagangan fisik emas secara digital. Pengaturan ini didasarkan pada berbagai undang-undang terkait perdagangan berjangka, perlindungan konsumen, dan organisasi kementerian.

Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 13 Tahun 2019 tentang Penugasan Bupati/Wali Kota dalam Rangka Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan Berupa Pasar Rakyat yang Didanai Melalui Dana Tugas Pembantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 28 Tahun 2019

Peraturan ini mengubah daftar penugasan Bupati/Wali Kota untuk pembangunan atau revitalisasi pasar rakyat yang didanai APBN tahun 2019 akibat adanya usulan baru terkait lokasi dan alokasi anggaran. Perubahan ini didasarkan pada kebutuhan menyesuaikan pelaksanaan kegiatan dengan kondisi terkini sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan terkait.

Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Ketentuan Ekspor Sisa dan Skrap Logam

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2019

Peraturan ini mengubah definisi dan ketentuan ekspor sisa serta skrap logam untuk meningkatkan kepastian berusaha dan mempercepat pelayanan perizinan melalui sistem elektronik. Perubahan mencakup penyesuaian istilah dasar seperti sisa, skrap, serta eksportir dengan mengacu pada Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Tanda Tangan Elektronik dalam kerangka pelayanan perizinan terintegrasi.

Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Kementerian Perdagangan

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 32 Tahun 2019

Peraturan ini mewajibkan Penyelenggara Negara di lingkungan Kementerian Perdagangan untuk melaporkan harta kekayaan mereka beserta keluarga tanggungan guna mendukung pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi. Ketentuan ini menggantikan aturan lama tahun 2007 dan didasarkan pada UU tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih serta UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Ketentuan Ekspor dan Impor Hewan dan Produk Hewan

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 29 Tahun 2019

Peraturan ini mengatur ketentuan ekspor dan impor hewan serta produk hewan untuk meningkatkan efektivitas kebijakan perdagangan. Pengaturan ini didasarkan pada berbagai undang-undang terkait karantina, kepatian, peternakan, dan perdagangan yang berlaku di Indonesia. Tujuannya adalah menciptakan kerangka hukum yang jelas dalam memfasilitasi pergerakan hewan dan produknya melintasi perbatasan.

Petunjuk Operasional Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2019 Bidang Pasar Menu Kegiatan Penyediaan Peralatan Uji Mutu Barang Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 35 Tahun 2019

Peraturan ini menetapkan petunjuk operasional pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2019 di bidang pasar untuk kegiatan penyediaan peralatan uji mutu barang pada Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang. Dasar hukumnya bersumber pada Peraturan Presiden Nomor 141 Tahun 2018 serta berbagai undang-undang terkait metrologi legal, perlindungan konsumen, dan perbendaharaan negara.

Imbal Beli untuk Pengadaan Barang Pemerintah Asal Impor

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2019

Peraturan ini mengatur kembali ketentuan imbal beli untuk pengadaan barang pemerintah asal impor guna meningkatkan efektivitas pelaksanaannya. Peraturan ini menggantikan peraturan sebelumnya yang dinilai sudah tidak sesuai dengan kebutuhan hukum.

Petunjuk Operasional Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2019 Bidang Pasar Menu Kegiatan Pembangunan Depo Gerai Maritim

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 43 Tahun 2019

Peraturan ini menetapkan petunjuk operasional pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik tahun anggaran 2019 untuk bidang pasar guna mendukung pembangunan Depo Gerai Maritim. Aturan ini diterbitkan oleh Menteri Perdagangan berdasarkan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 141 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik.

Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2019 Bidang Pasar Menu Kegiatan Penyediaan Sarana untuk Mendukung Pembentukan Unit Metrologi Legal

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37 Tahun 2019

Peraturan ini menetapkan petunjuk operasional pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2019 untuk kegiatan penyediaan sarana guna mendukung pembentukan Unit Metrologi Legal di bidang pasar. Dasar hukumnya bersumber pada Peraturan Presiden Nomor 141 Tahun 2018 serta berbagai undang-undang terkait metrologi legal, perlindungan konsumen, dan perbendaharaan negara.

Ketentuan Petunjuk Penggunaan dan Jaminan Layanan Purna Jual bagi Produk Elektronika dan Produk Telematika

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 38 Tahun 2019

Peraturan ini mengatur petunjuk penggunaan dan jaminan layanan purna jual untuk produk elektronika dan telematika guna meningkatkan perlindungan konsumen dan menyederhanakan perizinan, sekaligus mencabut aturan lama tahun 2009 yang dianggap sudah tidak sesuai dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan hukum.

Ketentuan Impor Produk Hortikultura

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 44 Tahun 2019

Peraturan ini bertujuan menyempurnakan dan mengganti ketentuan lama untuk mengatur impor produk hortikultura guna meningkatkan efektivitas kebijakan dan kepastian berusaha. Pengaturan ini didasarkan pada berbagai undang-undang terkait karantina, perdagangan, dan hortikultura serta peraturan perundang-undangan di bawahnya.

Pengelolaan Senjata Api Dinas Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 41 Tahun 2019

Peraturan ini mengatur pengelolaan senjata api dinas bagi Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga guna menjamin keamanan dan keselamatan saat melakukan pengawasan serta penyidikan tindak pidana di bidang metrologi legal, perlindungan konsumen, dan perdagangan.

Barang Dilarang Ekspor

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 45 Tahun 2019

Peraturan ini menetapkan daftar barang yang dilarang untuk diekspor dari Indonesia, mencakup sumber daya alam hayati, hasil hutan, mineral, dan produk budaya. Larangan ini didasarkan pada berbagai undang-undang terkait konservasi, kehutanan, pertambangan, dan perlindungan lingkungan hidup. Tujuannya adalah untuk melindungi sumber daya alam dan budaya nasional dari eksploitasi berlebihan.

Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 83/M-Dag/Per/10/2015 tentang Ketentuan Impor Bahan Perusak Lapisan Ozon

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 50 Tahun 2019

Peraturan ini mengubah ketentuan impor bahan perusak lapisan ozon dengan beralih ke sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik untuk meningkatkan kepastian berusaha dan efektivitas pengendalian. Perubahan ini juga menyelaraskan aturan tersebut dengan Undang-Undang Kepabeanan, Perlindungan Lingkungan Hidup, serta regulasi perizinan elektronik terbaru.

Petunjuk Operasional Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2019 Bidang Pasar Menu Kegiatan Pembangunan Gudang dan Penyediaan Sarana Penunjang Gudang Sistem Resi Gudang

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 46 Tahun 2019

Peraturan ini menetapkan petunjuk operasional pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2019 khusus untuk kegiatan pembangunan gudang dan penyediaan sarana penunjangnya dalam sistem Resi Gudang. Aturan ini diterbitkan oleh Kementerian Perdagangan untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 141 Tahun 2018 terkait penyaluran dana tersebut.

Petunjuk Operasional Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2019 Bidang Pasar Menu Kegiatan Pembangunan/Revitalisasi Pasar Rakyat

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 42 Tahun 2019

Peraturan ini menetapkan petunjuk operasional pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2019 untuk kegiatan pembangunan atau revitalisasi Pasar Rakyat di bidang Pasar. Ketentuan ini disusun untuk melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 141 Tahun 2018 terkait penataan dan pembinaan pasar tradisional guna mendukung ketahanan pangan dan ekonomi masyarakat.

Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 44/M-Dag/Per/9/2009 tentang Pengadaan, Distribusi dan Pengawasan Bahan Berbahaya

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 47 Tahun 2019

Peraturan ini mengubah ketentuan terkait pengadaan, distribusi, dan pengawasan bahan berbahaya untuk meningkatkan daya saing nasional, kepastian berusaha, serta mempercepat pelayanan perijinan. Perubahan ini juga bertujuan menyelaraskan regulasi dengan Undang-Undang Perdagangan dan Peraturan Pemerintah tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik.

Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 Tahun 2018 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Asal untuk Barang Asal Indonesia

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 59 Tahun 2019

Peraturan ini mengubah ketentuan dan tata cara penerbitan Surat Keterangan Asal untuk barang asal Indonesia guna meningkatkan kelancaran ekspor dan menyesuaikan dengan berbagai perjanjian perdagangan internasional baru. Penyesuaian ini dilakukan untuk mempermudah pelaksanaan ekspor dalam kerangka kerja sama ekonomi global yang telah ditandatangani Indonesia.

Standar Ukuran Metrologi Legal

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 52 Tahun 2019

Permendag No. 52 Tahun 2019 menetapkan standar ukuran yang wajib digunakan untuk menjamin kebenaran pengukuran alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya agar tertelusur ke Sistem Internasional. Peraturan ini mengatur persyaratan teknis dan prosedur untuk memastikan alat-alat tersebut akurat dalam penyelenggaraan metrologi legal di Indonesia.