Peraturan KEMENTERIAN PERDAGANGAN
Halaman 12 dari 21 · 605 dokumen
Pendelegasian Kewenangan Penerbitan Perizinan di Bidang Perdagangan Kepada Administrator Kawasan Ekonomi Khusus Sorong
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 58 Tahun 2019
Peraturan ini mendelegasikan kewenangan penerbitan perizinan di bidang perdagangan kepada Administrator Kawasan Ekonomi Khusus Sorong untuk mempercepat pembangunan dan kegiatan usaha di kawasan tersebut. Pendelegasian ini didasarkan pada ketentuan Undang-Undang tentang Kawasan Ekonomi Khusus dan peraturan perundang-undangan terkait perdagangan serta pelayanan perizinan.
Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 88 Tahun 2018 tentang Struktur Organisasi Unit Akuntansi, Penanggung Jawab Pelaporan Keuangan/Barang Milik Negara dan Operator Sistem Akuntansi Instansi di Lingkungan Kementerian Perdagangan
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 60 Tahun 2019
Peraturan ini menyempurnakan struktur organisasi Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran dan Unit Akuntansi Barang Milik Negara di tingkat Eselon I Sekretariat Jenderal Kementerian Perdagangan. Perubahan ini dilakukan untuk mengakomodasi penambahan unit-unit tersebut sesuai kebutuhan pengelolaan keuangan dan barang negara.
Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri dan dalam Negeri di Lingkungan Kementerian Perdagangan
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 65 Tahun 2019
Permendag No. 65 Tahun 2019 mengatur definisi dan jenis-jenis perjalanan dinas (luar negeri, dalam negeri, jabatan, dan pindah) serta menetapkan dasar hukum bagi pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Perdagangan. Peraturan ini juga mengklasifikasikan subjek yang diatur menjadi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan Calon Pegawai Negeri Sipil.
Ketentuan Impor Garam
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 63 Tahun 2019
Peraturan ini menggantikan ketentuan lama untuk mengatur impor garam sebagai bahan baku dan penolong industri guna meningkatkan daya saing nasional dan kepastian berusaha. Pengaturan ini didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang pengendalian impor komoditas perikanan dan pergaraman.
Pengendalian Mutu Bahan Olah Karet Alam Spesifikasi Teknis yang Diperdagangkan
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 39 Tahun 2019
Peraturan ini menggantikan dan mencabut Permen Dag No. 54 Tahun 2016 untuk menata ulang pengendalian mutu serta menetapkan spesifikasi teknis bahan olah karet alam yang diperdagangkan demi menjaga daya saing dan keamanan produk. Dasar hukumnya bersumber pada berbagai undang-undang terkait perdagangan, industri, dan perkebunan, serta peraturan presiden dan menteri sebelumnya yang relevan.
Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Jasa Survey Komoditas Perdagangan
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 54 Tahun 2019
Permendag No. 54 Tahun 2019 menetapkan standar kompetensi kerja untuk jasa survey komoditas perdagangan (seperti curah padatan, cairan petroleum, dan minyak sawit) guna menyelaraskan pendidikan, pelatihan, dan pengalaman kerja dengan struktur pekerjaan di sektor tersebut. Peraturan ini mewajibkan penerbitan sertifikat kompetensi secara sistematis dan objektif berdasarkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) sebagai syarat pengakuan profesional bagi praktisi survey.
Juru Ukur, Takar, dan Timbang
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51 Tahun 2019
Peraturan ini mengatur ketentuan mengenai Juru Ukur, Takar, dan Timbang untuk memastikan keabsahan alat ukur serta kebenaran hasil pengukuran dalam transaksi perdagangan guna menciptakan pasar yang tertib. Dasar peraturannya bersumber pada UU Metrologi Legal dan UU Perlindungan Konsumen, dengan tujuan menjamin keadilan dalam transaksi jual beli di pasar.
Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06 Tahun 2019 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Perdagangan Kepada Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat dalam Rangka Penyelenggaraan Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2019
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53 Tahun 2019
Peraturan ini mengubah lampiran pelimpahan urusan pemerintahan di bidang perdagangan kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat untuk tahun anggaran 2019, khususnya akibat realokasi dana dari Provinsi Sulawesi Barat ke Provinsi Kalimantan Utara. Perubahan ini didasarkan pada kebutuhan penyesuaian rincian dana dekonsentrasi yang telah dialihkan oleh pemerintah pusat.
Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Ritel Modern
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 55 Tahun 2019
Peraturan ini menetapkan pedoman penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) khusus untuk sektor ritel modern guna menstandarisasi kompetensi kerja. Tujuannya adalah menyelaraskan kualifikasi pendidikan, pelatihan, dan pengalaman kerja di bidang tersebut agar dapat saling diakui dan terintegrasi.
Persetujuan Penyelenggaraan Pameran Dagang
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 61 Tahun 2019
Peraturan ini mengatur persyaratan dan prosedur persetujuan yang harus dipenuhi oleh penyelenggara pameran untuk menyelenggarakan kegiatan Pameran Dagang guna meningkatkan pemasaran barang dan jasa. Ketentuan ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan bertujuan memberikan kepastian berusaha serta mendukung efektivitas penyelenggaraan pameran.
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 13 Tahun 2019 tentang Penugasan Bupati/Wali Kota dalam Rangka Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan Berupa Pasar Rakyat yang Didanai Melalui Dana Tugas Pembantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 62 Tahun 2019
Peraturan ini mengubah daftar penugasan Bupati/Wali Kota untuk pembangunan atau revitalisasi pasar rakyat yang didanai melalui Dana Tugas Pembantuan APBN tahun 2019 guna memenuhi kebutuhan usulan baru dan optimalisasi alokasi anggaran. Perubahan ini dilakukan untuk menyesuaikan lokasi pasar serta jumlah dana yang tersedia sesuai dengan kondisi terkini pada tahun anggaran tersebut.
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 66 Tahun 2018 tentang Ketentuan Impor Hasil Perikanan
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 64 Tahun 2019
Peraturan ini melakukan perubahan kedua pada ketentuan impor hasil perikanan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaannya, dengan dasar hukum utama UU Perdagangan dan perlindungan nelayan. Perubahan ini juga menyelaraskan aturan dengan regulasi perizinan terintegrasi (OSS) dan pengendalian impor komoditas perikanan yang telah ada sebelumnya.
Ketentuan Penunjukan Pelaksana Tugas dan Pelaksana Harian di Lingkungan Kementerian Perdagangan
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 69 Tahun 2019
Peraturan ini mengatur tata cara penunjukan Pelaksana Tugas dan Pelaksana Harian di lingkungan Kementerian Perdagangan serta penyesuaian pemberian Tunjangan Kinerja bagi pegawai yang diangkat dalam posisi tersebut. Ketentuan ini didasarkan pada kebutuhan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan implementasi ketentuan terkait administrasi pemerintahan serta manajemen ASN.
Penyelenggaraan Waralaba
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 71 Tahun 2019
Peraturan ini bertujuan menyederhanakan dan meningkatkan kemudahan berusaha di bidang waralaba serta kemitraan usaha antara pemberi waralaba dengan pengusaha kecil dan menengah. Aturan ini menggantikan ketentuan lama yang dianggap tidak lagi sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat dan didasarkan pada berbagai undang-undang terkait perdagangan, UMKM, serta larangan monopoli.
Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22/M-Dag/Per/3/2016 tentang Ketentuan Umum Distribusi Barang
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 66 Tahun 2019
Peraturan ini mengubah ketentuan distribusi barang tidak langsung dengan menetapkan bahwa distributor hanya boleh menyalurkan barang kepada produsen, subdistributor, grosir, perkulakan, atau pengecer. Demikian pula, subdistributor dibatasi hanya dapat mendistribusikan barang kepada produsen, grosir, perkulakan, atau pengecer.
Distribusi Barang Secara Langsung
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70 Tahun 2019
Peraturan ini mengatur sistem penjualan langsung (Direct Selling) yang dibedakan menjadi dua jenis: penjualan satu tingkat tanpa jaringan berjenjang dan penjualan multi tingkat melalui jaringan pemasaran berjenjang. Aturan ini menetapkan ketentuan umum mengenai definisi, struktur jaringan, serta mekanisme komisi dan bonus bagi penjual langsung dalam distribusi barang di luar lokasi eceran.
Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 29 Tahun 2019 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Hewan dan Produk Hewan
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 72 Tahun 2019
Peraturan ini mengubah ketentuan ekspor dan impor hewan serta produk hewan untuk menampung perkembangan kebutuhan masyarakat dan meningkatkan efektivitas pelaksanaannya. Perubahan ini didasarkan pada berbagai undang-undang terkait karantina, perdagangan, peternakan, dan jaminan produk halal guna memperbarui regulasi yang sebelumnya diatur dalam Permenparek Nomor 29 Tahun 2019.
Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengawasan Tertib Niaga
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 75 Tahun 2019
Peraturan ini menetapkan struktur organisasi dan tata kerja Balai Pengawasan Tertib Niaga sebagai unit pelaksana teknis Kementerian Perdagangan untuk mendukung efektivitas pengawasan di bidang tertib niaga. Pembentukan unit ini didasarkan pada persetujuan Menteri PANRB dan berlandaskan berbagai undang-undang terkait metrologi legal, kepatuhan, perlindungan konsumen, serta perdagangan.
Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Penera, Pengawas Kemetrologian, dan Penguji Mutu Barang Melalui Penyesuaian/Inpassing
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 83 Tahun 2019
Peraturan ini mengatur syarat dan prosedur pengangkatan PNS dalam jabatan fungsional Penera, Pengawas Kemetrologian, dan Penguji Mutu Barang melalui mekanisme penyesuaian atau inpassing. Tujuannya adalah untuk menyesuaikan tingkat pendidikan formal pegawai dengan jabatan yang diemban guna meningkatkan profesionalisme dan kinerja organisasi. Ketentuan ini juga mencabut dan menggantikan peraturan sebelumnya yang tidak lagi sesuai dengan standar terbaru pengangkatan PNS.
Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 118 Tahun 2018 tentang Ketentuan Impor Barang Modal dalam Keadaan Tidak Baru
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 76 Tahun 2019
Peraturan ini mengubah ketentuan impor barang modal dalam keadaan tidak baru untuk meningkatkan investasi, mempercepat pengembangan usaha, dan memperkuat daya saing. Perubahan ini didasarkan pada berbagai undang-undang terkait perdagangan, investasi, dan kepabeanan guna menyesuaikan regulasi dengan kebutuhan nasional.
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 85/M-Dag/Per/10/2015 tentang Ketentuan Impor Tekstil dan Produk Tekstil
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 77 Tahun 2019
Peraturan ini mengubah ketentuan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 85/M-DAG/PER/10/2015 untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan kebijakan impor tekstil dan produk tekstil. Perubahan tersebut didasarkan pada pertimbangan perlunya penyesuaian aturan guna mendukung perdagangan yang sehat dan sesuai dengan ketentuan hukum nasional serta internasional.
Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 38 Tahun 2019 tentang Ketentuan Petunjuk Penggunaan dan Jaminan Layanan Purna Jual bagi Produk Elektronika dan Produk Telematika
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 78 Tahun 2019
Peraturan ini menyempurnakan ketentuan petunjuk penggunaan dan jaminan layanan purna jual bagi produk elektronika dan telematika (seperti ponsel, laptop, dan tablet) dengan fokus pada perlindungan konsumen melalui identifikasi IMEI. Perubahan ini bertujuan memastikan informasi mengenai kondisi dan jaminan produk tersebut benar, jelas, dan jujur.
Standardisasi Bidang Perdagangan
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 81 Tahun 2019
Peraturan ini menyempurnakan dan menyesuaikan standar standardisasi di bidang perdagangan untuk menjamin perlindungan konsumen, keselamatan produk, serta meningkatkan persaingan usaha yang sehat. Penyempurnaan ini didasarkan pada berbagai undang-undang terkait perdagangan, industri, serta perlindungan konsumen yang berlaku di Indonesia.
Ketentuan Impor Produk Kehutanan
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 82 Tahun 2019
Peraturan ini menggantikan aturan sebelumnya untuk menyempurnakan ketentuan impor produk kehutanan guna memberikan kepastian berusaha dan mempercepat perizinan. Aturan ini mendefinisikan produk kehutanan, jenis impor (termasuk barang contoh), serta persyaratan perizinan seperti NIB, API-U/API-P, dan Deklarasi Impor berbasis uji tuntas.
Ketentuan Impor Limbah Nonbahan Berbahaya dan Beracun Sebagai Bahan Baku Industri
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 84 Tahun 2019
Peraturan ini mengatur ketentuan impor limbah nonbahan berbahaya dan beracun yang diperbolehkan sebagai bahan baku industri untuk meningkatkan iklim usaha dan kepastian berusaha. Peraturan ini menggantikan ketentuan sebelumnya yang dianggap sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum masyarakat.
Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 109 Tahun 2018 tentang Ketentuan Ekspor Kopi
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 80 Tahun 2019
Peraturan ini mengubah ketentuan ekspor kopi dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 109 Tahun 2018 untuk meningkatkan efektivitas kebijakan melalui penyederhanaan prosedur ekspor. Perubahan ini didasarkan pada berbagai undang-undang terkait perdagangan, industri, dan kepabeanan serta peraturan menteri yang relevan. Tujuannya adalah mempermudah dan mempercepat proses ekspor kopi Indonesia.
Tata Cara Pembentukan Peraturan Menteri di Lingkungan Kementerian Perdagangan
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 87 Tahun 2019
Peraturan ini menetapkan metode baku dan standar untuk menyatukan serta melancarkan proses pembentukan Peraturan Menteri di lingkungan Kementerian Perdagangan. Ketentuan ini menggantikan aturan lama yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan mengikat seluruh unit eselon I dalam kementerian tersebut. Dasar hukumnya bersumber pada berbagai undang-undang tentang Kementerian Negara, pembentukan peraturan perundang-undangan, serta peraturan presiden dan menteri terkait organisasi dan tata kerja.
Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Dekonsentrasi Bidang Perdagangan Tahun Anggaran 2020
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 91 Tahun 2019
Peraturan ini menjadi acuan bagi Pemerintah Provinsi dalam melaksanakan kegiatan yang didanai oleh pemerintah pusat di bidang perdagangan untuk tahun anggaran 2020, sebagai bentuk pelimpahan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.
Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Perdagangan Kepada Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat dalam Rangka Penyelenggaraan Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2020
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 90 Tahun 2019
Peraturan ini melimpahkan sebagian urusan pemerintahan di bidang perdagangan kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat untuk penyelenggaraan dekonsentrasi tahun anggaran 2020. Pelimpahan ini didasarkan pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan serta peraturan perundang-undangan terkait keuangan negara dan pemerintahan daerah. Tujuannya adalah meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan urusan perdagangan di tingkat daerah dengan tetap menjaga koordinasi dengan pemerintah pusat.
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 83/M-Dag/Per/10/2015 tentang Ketentuan Impor Bahan Perusak Lapisan Ozon
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 93 Tahun 2019
Peraturan ini mengubah ketentuan impor bahan perusak lapisan ozon untuk memberikan kepastian berusaha, dengan dasar hukum utama UU Kepabeanan dan UU Perlindungan Lingkungan Hidup. Perubahan ini merupakan penyempurnaan atas aturan sebelumnya yang telah diubah pada tahun 2019.