Peraturan KEMENTERIAN PERDAGANGAN
Halaman 8 dari 21 · 605 dokumen
Kebijakan dan Pengaturan Impor
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 Tahun 2021
Peraturan ini mengatur kebijakan dan pengaturan impor barang serta jasa yang melampaui batas wilayah negara, dengan mendefinisikan pelaku usaha (importir) dan dasar legalitas perizinan yang diperlukan. Tujuannya adalah untuk menata transaksi perdagangan luar negeri yang melibatkan pengalihan hak atas barang atau jasa guna memperoleh imbalan.
Penugasan Bupati/Wali Kota dalam Rangka Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan Berupa Pasar Rakyat dan Gudang Nonsistem Resi Gudang yang Didanai Melalui Dana Tugas Pembantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 66 Tahun 2021
Peraturan ini mengatur penugasan Bupati atau Wali Kota untuk melaksanakan pembangunan atau revitalisasi sarana perdagangan berupa pasar rakyat dan gudang nonsistem resi gudang yang didanai melalui Dana Tugas Pembantuan APBN Tahun Anggaran 2022. Penugasan ini didasarkan pada pedoman pembangunan sarana perdagangan serta instruksi presiden terkait percepatan pembangunan di wilayah Papua, Papua Barat, dan kawasan perbatasan negara.
Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021
Peraturan ini menetapkan definisi dan kategori barang yang dilarang untuk diekspor maupun diimpor ke Indonesia. Tujuannya adalah untuk mengatur kegiatan perdagangan dengan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum nasional terkait ekspor dan impor.
Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Dekonsentrasi Bidang Perdagangan Tahun Anggaran 2022
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 65 Tahun 2021
Peraturan ini menetapkan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan dekonsentrasi bidang perdagangan tahun anggaran 2022 kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat. Tujuannya adalah untuk melaksanakan pelimpahan urusan pemerintahan dari Kementerian Perdagangan ke daerah dalam rangka penyelenggaraan dekonsentrasi. Dasar hukum utamanya adalah Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 64 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Perdagangan.
Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Perdagangan Kepada Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat dalam Rangka Penyelenggaraan Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2022
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 64 Tahun 2021
Peraturan ini melimpahkan sebagian urusan pemerintahan di bidang perdagangan kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat untuk penyelenggaraan dekonsentrasi pada tahun anggaran 2022. Pelimpahan ini didasarkan pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan serta berbagai undang-undang terkait keuangan negara dan perdagangan. Tujuannya adalah memperkuat peran pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi pemerintahan di bawah koordinasi pemerintah pusat.
Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2020 tentang Minyak Goreng Sawit Wajib Kemasan
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 72 Tahun 2021
Peraturan ini menyesuaikan jangka waktu peredaran minyak goreng curah dan mengatur ulang ketentuan pengemasan untuk minyak goreng sawit yang didistribusikan oleh produsen atau pengemas guna menjaga ketersediaan dan keterjangkauan harga.
Tanda Sah Tahun 2022
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 69 Tahun 2021
Peraturan ini menetapkan aturan teknis mengenai penerbitan dan penggunaan Tanda Sah untuk alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya (UTTP) yang wajib ditera untuk tahun 2022. Dasar hukumnya bersumber pada UU Metrologi Legal dan peraturan menteri sebelumnya tentang Tanda Tera, serta bertujuan untuk menjamin kepastian dan ketepatan ukuran dalam perdagangan.
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pedagangan Nomor 71 Tahun 2018 tentang Penerapan Jam Kerja dan Pedoman Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Perdagangan
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 60 Tahun 2021
Permendag No. 60 Tahun 2021 mengubah ketentuan jam kerja dan pedoman pembayaran tunjangan kinerja di Kementerian Perdagangan agar selaras dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil serta peraturan disiplin terkait. Perubahan ini menyesuaikan rentang nilai penilaian kinerja pegawai dengan standar terbaru yang berlaku di lingkungan Kementerian Negara/Lembaga.
Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Perdagangan
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 38 Tahun 2021
Peraturan ini menggantikan pedoman lama untuk mengatur tata cara pencegahan dan pengendalian gratifikasi (pemberian uang, diskon, komisi, atau pinjam meminjam) di lingkungan Kementerian Perdagangan guna menjaga integritas dan mencegah korupsi. Penyesuaian ini dilakukan agar aturan sesuai dengan perkembangan hukum terkini, termasuk UU Cipta Kerja dan regulasi KPK terkait pelaporan gratifikasi.
Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perdagangan
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06 Tahun 2020
Peraturan ini menetapkan kerangka kerja Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPI) di Kementerian Perdagangan sebagai proses integral yang dijalankan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai. Tujuannya adalah memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efisien, efektif, dan dapat diandalkan. Landasan hukumnya mencakup UU Perbendaharaan Negara, UU KPK, serta PP No. 60 Tahun 2008 tentang SPI.
Pencabutan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 86 Tahun 2017 tentang Ketentuan Impor Rokok Elektrik
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 05 Tahun 2020
Peraturan ini mencabut dan menyatakan tidak berlakunya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 86 Tahun 2017 mengenai ketentuan impor rokok elektrik. Langkah ini diambil untuk memberikan kepastian berusaha bagi pelaku usaha dan melaksanakan hasil Rapat Koordinasi pada Desember 2019.
Harga Acuan Pembelian di Tingkat Petani dan Harga Acuan Penjualan di Tingkat Konsumen
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 07 Tahun 2020
Peraturan ini mengatur mekanisme rekomendasi pemasukan calon induk, induk, benih ikan, dan inti mutiara untuk meningkatkan pelayanan dan ketertiban di sektor perikanan. Ketentuan ini menggantikan peraturan sebelumnya dan mengintegrasikan sistem perizinan melalui Online Single Submission (OSS) serta Nomor Induk Berusaha (NIB).
Larangan Sementara Impor Binatang Hidup dari Republik Rakyat Tiongkok
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 10 Tahun 2020
Peraturan ini melarang sementara impor dan transit binatang hidup dari Republik Rakyat Tiongkok ke Indonesia sebagai langkah pencegahan penyebaran virus Corona. Larangan ini berlaku bagi semua jenis binatang hidup yang seluruh atau sebagian siklus hidupnya berada di darat, air, dan/atau udara.
Pengelolaan Keuangan di Lingkungan Kementerian Perdagangan
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 11 Tahun 2020
Peraturan ini mengatur pengelolaan keuangan di lingkungan Kementerian Perdagangan agar tertib, efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab sesuai prinsip good governance. Dasar hukumnya mencakup UU Keuangan Negara, UU Perbendaharaan Negara, serta berbagai peraturan perundang-undangan terkait tata cara pelaksanaan APBN dan pengadaan barang/jasa pemerintah.
Barang Dilarang Impor
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 12 Tahun 2020
Peraturan ini menetapkan dasar hukum dan alasan penetapan barang yang dilarang diimpor demi kepentingan nasional, termasuk perlindungan keamanan, hak kekayaan intelektual, serta kesehatan dan lingkungan. Penetapan barang tersebut dilakukan melalui mekanisme usulan lintas kementerian yang kemudian disepakati dalam rapat koordinasi untuk memastikan kesesuaian dengan tujuan perlindungan tersebut.
Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15 Tahun 2020
Peraturan ini menggantikan aturan sebelumnya untuk menyederhanakan perizinan ekspor produk industri kehutanan guna meningkatkan kepastian berusaha dan efektivitas pelaksanaannya. Pengaturan ini didasarkan pada berbagai undang-undang terkait perdagangan, keabeanan, dan perindustrian yang menjadi landasan hukumnya.
Minyak Goreng Sawit Wajib Kemasan
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2020
Peraturan ini menetapkan kewajiban penggunaan kemasan untuk minyak goreng sawit guna menjamin mutu, higienitas, dan keamanan pangan bagi konsumen, sekaligus mencabut peraturan sebelumnya yang dianggap tidak lagi sesuai kebutuhan hukum. Ketentuan ini didasarkan pada berbagai undang-undang terkait perlindungan konsumen, pangan, dan perdagangan, serta peraturan pemerintah tentang label dan keamanan pangan.
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 118 Tahun 2018 tentang Ketentuan Impor Barang Modal dalam Keadaan Tidak Baru
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37 Tahun 2020
Peraturan ini memberikan kemudahan impor alat kesehatan dalam keadaan tidak baru, khususnya ventilator, sebagai respons terhadap peningkatan kebutuhan akibat pandemi Covid-19. Perubahan ini dilakukan dengan memodifikasi ketentuan sebelumnya dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 118 Tahun 2018.
Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 Tahun 2018 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Asal untuk Barang Asal Indonesia
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 39 Tahun 2020
Peraturan ini mengubah ketentuan dan tata cara penerbitan Surat Keterangan Asal untuk barang asal Indonesia guna meningkatkan kelancaran arus barang dan efektivitas ekspor sesuai perjanjian perdagangan internasional. Perubahan ini menyesuaikan prosedur penerbitan SKA yang sebelumnya diatur dalam Permenparek Nomor 24 Tahun 2018, dengan dasar hukum utama UU Kepabeanan dan UU Perdagangan.
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2020 tentang Larangan Sementara Ekspor Antiseptik, Bahan Baku Masker, Alat Pelindung Diri, dan Masker
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 34 Tahun 2020
Peraturan ini mengubah ketentuan larangan sementara ekspor antiseptik, bahan baku masker, alat pelindung diri, dan masker untuk mengakomodasi eksportir yang telah memiliki kontrak kerja sama dengan importir luar negeri sebelum kebijakan larangan berlaku. Perubahan ini dilakukan guna mencegah hambatan bagi eksportir yang sudah terikat kewajiban ekspor sebelum adanya pembatasan tersebut.
Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Perdagangan
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 Tahun 2020
Peraturan ini mengatur pembentukan dan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kementerian Perdagangan sebagai sarana terpadu untuk menyediakan akses dokumen hukum yang lengkap, akurat, mudah, dan cepat. JDIH ini mencakup pengelolaan berbagai jenis produk hukum, mulai dari peraturan perundang-undangan hingga penelitian dan rancangan peraturan, dengan tujuan mendukung penyelenggaraan tugas dan fungsi kementerian secara efektif.
Larangan Sementara Ekspor Antiseptik, Bahan Baku Masker, Alat Pelindung Diri, dan Masker
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2020
Permendag No. 23 Tahun 2020 menetapkan larangan sementara ekspor antiseptik, bahan baku masker, alat pelindung diri, dan masker di Indonesia. Langkah ini diambil untuk menjaga ketersediaan barang-barang tersebut guna mendukung pelayanan kesehatan dan perlindungan masyarakat selama pandemi Covid-19.
Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2020 tentang Larangan Sementara Ekspor Antiseptik, Bahan Baku Masker, Alat Pelindung Diri, dan Masker
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2020
Peraturan ini memperbarui larangan sementara ekspor etil alkohol, antiseptik, bahan baku masker, alat pelindung diri, dan masker di Indonesia untuk menjaga ketersediaan stok guna mendukung penanganan pandemi Covid-19. Kebijakan ini diambil sebagai respons terhadap meluasnya penyebaran virus Corona yang meningkatkan kebutuhan akan bahan-bahan tersebut untuk pelayanan kesehatan masyarakat.
Ketentuan Impor Gula
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 14 Tahun 2020
Peraturan ini mengatur penyempurnaan ketentuan impor gula (Kristal Mentah, Rafinasi, dan Putih) untuk memberikan kepastian berusaha dan mempercepat perizinan. Ketentuan ini menggantikan peraturan lama dengan menetapkan definisi teknis seperti parameter kemurnian ICUMSA, jenis izin impor (API-U/API-P), serta kewajiban pelaporan dari surveyor yang terakreditasi.
Petunjuk Operasional Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2020 Bidang Pasar Menu Kegiatan Pembangunan Gudang dan Penyediaan Sarana Penunjang Gudang Sistem Resi Gudang
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 42 Tahun 2020
Peraturan ini menetapkan petunjuk operasional pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2020 untuk kegiatan pembangunan gudang dan penyediaan sarana penunjang dalam bidang pasar menu. Fokus utamanya adalah mengatur tata cara penggunaan dana tersebut secara spesifik untuk mendukung Sistem Resi Gudang.
Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 110 Tahun 2018 tentang Ketentuan Impor Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 03 Tahun 2020
Peraturan ini mengubah ketentuan impor besi, baja, baja paduan, dan produk turunannya untuk meningkatkan efektivitas kebijakan serta mendukung kemudahan investasi. Perubahan ini didasarkan pada berbagai undang-undang terkait perdagangan, kebeayaan, dan industri guna menyesuaikan regulasi dengan kebutuhan terkini.
Fasilitasi Kegiatan Metrologi Legal
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 09 Tahun 2020
Peraturan ini mengatur fasilitasi kegiatan metrologi legal di tingkat Kabupaten/Kota, mencakup pelayanan tera, tera ulang, dan pengawasan metrologi legal. Tujuannya adalah mendukung pelaksanaan kewenangan metrologi legal di daerah agar berjalan dengan baik dan tertata.
Pencabutan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 45 Tahun 2020
Permendag No. 45 Tahun 2020 mencabut Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15 Tahun 2020 terkait ketentuan ekspor produk industri kehutanan. Langkah ini diambil untuk memberikan kepastian berusaha dan mendukung implementasi Persetujuan Kemitraan Sukarela antara Indonesia dan Uni Eropa yang menggunakan dokumen V-Legal sebagai pelengkap pabean.
Tanda Sah Tahun 2020
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 04 Tahun 2020
Peraturan ini menetapkan aturan teknis mengenai penerbitan dan penggunaan Tanda Sah pada alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya yang memenuhi syarat teknis pada tahun 2020. Ketentuan ini merupakan implementasi dari Pasal 16 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 125 Tahun 2018 tentang Tanda Tera untuk menjamin keakuratan dan legalitas alat tersebut.
Rencana Strategis Kementerian Perdagangan Tahun 2020–2024
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 46 Tahun 2020
Peraturan ini menetapkan Rencana Strategis Kementerian Perdagangan untuk periode 2020–2024 sebagai panduan optimalisasi tugas pemerintahan di bidang perdagangan yang berpedoman pada RPJMN. Penyusunan peraturan ini didasarkan pada berbagai undang-undang terkait perencanaan pembangunan, keuangan negara, dan perdagangan, serta peraturan presiden dan menteri yang relevan.