Peraturan KEMENTERIAN KEUANGAN

Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Barang Untuk Keperluan Olahraga Yang Diimpor Oleh Induk Organisasi Olahraga Nasional

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 256-pmk-04-2016 Tahun 2017

Pengasuransian Barang Milik Negara

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247-pmk-06-2016 Tahun 2017

Peraturan ini mengatur tata cara pengasuransian Barang Milik Negara (BMN) yang berada di bawah Pengguna Barang atau Kuasa Pengguna Barang, mencakup aspek perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan penatausahaannya. Asuransi diterapkan sebagai mekanisme perlindungan terhadap kerugian, kerusakan, atau tanggung jawab hukum yang mungkin diderita BMN akibat peristiwa tidak pasti.

Penatausahaan Kekayaan Negara Dipisahkan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246-pmk-06-2016 Tahun 2017

Peraturan ini mengatur tata cara penatausahaan, termasuk pencatatan, pemutakhiran, pelaporan, dan penyimpanan dokumen, bagi kekayaan negara yang dikelola terpisah dari APBN. Fokus utamanya adalah memastikan tertib administrasi, akuntabilitas, dan transparansi pengelolaan aset negara yang berasal dari APBN atau sumber lain yang diinvestasikan jangka panjang.

Standar Kesehatan Keuangan Aset Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242-pmk-02-2016 Tahun 2017

Peraturan ini menetapkan standar kesehatan keuangan untuk aset BPJS Ketenagakerjaan guna memastikan kemampuan lembaga tersebut dalam menyelenggarakan program jaminan sosial ketenagakerjaan. Standar ini mengatur kewajiban BPJS Ketenagakerjaan dalam menjaga kesehatan keuangan asetnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan aset jaminan sosial.

Tata Cara Penyetoran, Pelaporan, dan Pengecualian Pengenaan Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan, dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Atas Tanah dan/atau Bangunan Beserta Perubahannya

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 261-pmk-03-2016 Tahun 2017

Peraturan ini mengatur tata cara penyetoran, pelaporan, dan pengecualian pajak penghasilan final atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah/bangunan serta perjanjian pengikatan jual beli, dengan ketentuan bahwa pengalihan kepada pemerintah atau badan usaha milik negara mendapat pengecualian pajak sebesar 0%.

Pedoman Penggunaan Sistem Informasi Kredit Program

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 253-pmk-05-2016 Tahun 2017

Peraturan ini menetapkan pedoman penggunaan Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) untuk mengelola data strategis penyaluran Kredit Program guna mendukung pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah. SIKP digunakan oleh berbagai pemangku kepentingan pemerintah dan non-pemerintah untuk menatausahakan serta menyediakan informasi terkait fasilitas seperti subsidi bunga dan imbal jasa penjaminan. Ketentuan ini didasarkan pada Keputusan Presiden tentang Komite Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM dan bertujuan menjamin pengelolaan data yang efektif dan efisien.

Monitoring Kinerja dan Evaluasi Kinerja Atas Penggunaan Dana Bendahara Umum Negara

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 245-pmk-02-2016 Tahun 2017

Peraturan ini mengatur mekanisme monitoring dan evaluasi kinerja penggunaan dana Bendahara Umum Negara untuk memastikan kualitas dan efektivitas pengelolaan anggaran. Fokus utamanya adalah mengontrol pelaksanaan pagu dana pengeluaran BUN sesuai dengan rencana kerja dan anggaran yang telah ditetapkan guna meningkatkan akuntabilitas pemerintah pusat.

Perubahan Atas PMK Nomor 253/PMK.03/2014 Tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249-pmk-09-2016 Tahun 2017

Permenkeu No. 249/PMK.09/2016 mengubah ketentuan pengajuan keberatan PBB dengan memperjelas persyaratan dokumen, memperpanjang batas waktu perbaikan jika ada kekurangan, dan menghapus ketentuan lama mengenai jangka waktu penyelesaian. Perubahan ini bertujuan memberikan kepastian hukum bagi Wajib Pajak dalam mengajukan keberatan terhadap SPPT atau SKP PBB.

Tarif Layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Pada Kementerian Kesehatan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244-pmk-05-2016 Tahun 2017

Peraturan ini menetapkan tarif layanan untuk Rumah Sakit Pusat Otak Nasional sebagai Badan Layanan Umum, yang mencakup imbalan atas jasa layanan kepada pasien umum dan pihak penjamin. Tarif tersebut dikelompokkan menjadi tiga kategori utama: layanan berdasarkan kelas (rawat inap, tindakan medis), layanan tidak berdasarkan kelas (administrasi, rawat jalan, gawat darurat, penunjang medis, dan fasilitas), serta tarif farmasi.

Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.06/2009 Tentang Tata Cara Pengusulan, Pengangkatan, Dan Pemberhentian Dewan Direktur Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 2-pmk-06-2017 Tahun 2017

Permenkeu No. 2/PMK.06/2017 mengubah struktur Tim Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) untuk calon anggota Dewan Direktur LPEI dengan menetapkan Direktur Jenderal Kekayaan Negara sebagai ketua dan dua pejabat lain dari Kementerian Keuangan serta Kementerian Koordinator sebagai anggota. Tim ini bertugas melakukan seleksi untuk mendapatkan minimal dua calon per posisi serta menilai kemampuan dan kepatutan mereka.

Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262-pmk-01-2016 Tahun 2017

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan bertugas melakukan koordinasi, pembinaan, dan supervisi di bidang perbendahaaran serta menyelenggarakan fungsi penelaahan dokumen anggaran, monitoring dana transfer, akuntansi laporan keuangan, hingga kepatuhan internal. Struktur ini bertanggung jawab langsung kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan untuk memastikan pelaksanaan anggaran di daerah berjalan efektif dan efisien sesuai peraturan perundang-undangan.

Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Sektor Industri Tertentu Tahun Anggaran 2017

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 255-pmk-010-2016 Tahun 2017

Peraturan ini menetapkan mekanisme pemberian bea masuk ditanggung pemerintah untuk impor barang dan bahan guna kepentingan umum serta peningkatan daya saing industri tertentu pada tahun anggaran 2017, dengan rincian sektor dan pagu anggaran yang tercantum dalam lampiran. Pemberian bea ini tidak berlaku untuk barang yang sudah bebas bea, terkena bea anti-dumping/tindakan pengamanan/imbalan/pembalasan, atau barang yang ditimbun di tempat berikat. Ketentuan ini berlaku efektif mulai 1 Januari 2017 hingga 31 Desember 2017.

Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Pada Kementerian Agama

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252-pmk-05-2016 Tahun 2017

Peraturan ini menetapkan tarif layanan untuk Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang pada Kementerian Agama yang terdiri dari dua kategori utama: layanan akademik (seperti seleksi masuk dan uang kuliah tunggal) serta layanan penunjang akademik. Ketentuan ini merupakan revisi dari peraturan sebelumnya (Permenkeu No. 183/PMK.05/2011) untuk menyesuaikan dengan kebutuhan pengelolaan keuangan badan layanan umum.

Pelaporan Pengelolaan Akumulasi Iuran Pensiun Pegawai Negeri Sipil Dan Pejabat Negara

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243-pmk-02-2016 Tahun 2017

Peraturan ini menyempurnakan ketentuan pelaporan, pengadministrasian, dan pengawasan pengelolaan akumulasi iuran pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi. Ketentuan ini didasarkan pada kewenangan Menteri Keuangan sebagai Bendahara Umum Negara dalam mengelola anggaran negara serta mengacu pada regulasi sebelumnya tentang pengelolaan dana pensiun.

Tata Cara Pengelolaan Dana Cadangan Penjaminan Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Kewajiban Penjaminan Pemerintah

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 257-pmk-08-2016 Tahun 2017

Peraturan ini mengatur tata cara pengelolaan Dana Cadangan Penjaminan Pemerintah untuk menjamin ketersediaan dana, ketepatan waktu pembayaran klaim, dan kepastian bagi pemangku kepentingan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Kewajiban Penjaminan Pemerintah. Pengelolaan dana ini dilakukan secara tertib, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel guna menghindari pengalokasian anggaran dalam jumlah besar di satu tahun anggaran sekaligus, terutama untuk mendukung program pembangunan infrastruktur.

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 157/Pmk.010/2015 tentang Pelaksanaan Perlakuan Pajak Penghasilan yang Didasarkan pada Ketentuan dalam Perjanjian Internasional

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 5-pmk-010-2017 Tahun 2017

Peraturan ini mengubah lampiran Permenkeu No. 157/PMK.010/2015 untuk memperbarui daftar organisasi internasional yang perlakuan pajaknya didasarkan pada perjanjian internasional, khususnya mencakup Asian Infrastructure Investment Bank dan European Investment Bank. Perubahan ini memberikan landasan hukum bagi pelaksanaan perlakuan pajak penghasilan bagi subjek hukum internasional terkait perjanjian yang telah disahkan oleh pemerintah Indonesia.

Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87/Pmk.02/2015 tentang Tata Cara Penggunaan Anggaran Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Pengelolaan Belanja Lainnya (Ba 999.08)

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8-pmk-02-2017 Tahun 2017

Permenkeu No. 8/PMK.02/2017 mengubah ketentuan Pasal 6 dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87/PMK.02/2015 yang mengatur tata cara penggunaan anggaran Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Pengelolaan Belanja Lainnya (BA 999.08). Perubahan ini dilakukan untuk menyempurnakan aturan terkait pengelolaan belanja dalam rangka penggunaan anggaran yang lebih efektif. Ketentuan ini menjadi dasar hukum bagi instansi pemerintah dalam mengelola anggaran khusus tersebut sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/Pmk.08/2013 tentang Lelang Surat Utang Negara dalam Mata Uang Rupiah dan Valuta Asing di Pasar Perdana Domestik

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4-pmk-08-2017 Tahun 2017

Peraturan ini mengubah ketentuan lelang Surat Utang Negara agar peserta dapat melakukan penawaran pembelian secara non-kompetitif untuk diri sendiri atau pihak lain selain Bank Indonesia dan LPS. Perubahan ini didasarkan pada kebutuhan mengakomodir mekanisme penawaran yang lebih fleksibel dalam pasar perdana domestik.

Pedoman Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Kementerian Keuangan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7-pmk-09-2017 Tahun 2017

Peraturan ini menetapkan pedoman pengendalian gratifikasi di lingkungan Kementerian Keuangan sebagai wujud integritas pegawai dan upaya pencegahan korupsi, sekaligus mencabut Permenkeu Nomor 83/PMK.01/2015 yang sebelumnya berlaku.

Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.02/2015 tentang Tata Cara Perencanaan, Penelaahan, dan Penetapan Alokasi Anggaran Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara, dan Pengesahan Daftar Isisan Pelaksanaan Anggaran Bendahara Umum Negara

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9-pmk-02-2017 Tahun 2017

Permenkeu No. 9/PMK.02/2017 mengubah tata cara perencanaan, penelaahan, dan penetapan alokasi anggaran bagi Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BUN) Kementerian Keuangan. Perubahan ini menyesuaikan nomenklatur unit organisasi, klasifikasi pembiayaan anggaran, serta unit pengelola alokasi anggaran BUN. Fokus utamanya adalah mengatur mekanisme pengelolaan berbagai jenis anggaran negara termasuk utang, hibah, investasi pemerintah, transfer ke daerah, dan belanja subsidi.

Penetapan Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6-pmk-010-2017 Tahun 2017

Peraturan ini menetapkan sistem klasifikasi barang impor berdasarkan Harmonized System (HS) 2017 dan ASEAN Harmonised Tariff Nomenclature (AHTN) 2017 serta mengatur pembebanan tarif bea masuk. Ketentuan ini mencakup interpretasi sistem, catatan klasifikasi, dan struktur barang hingga tingkat nasional, yang berlaku efektif sejak dokumen pemberitahuan pabean impornya terdaftar.

Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2017

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10-pmk-02-2017 Tahun 2017

Peraturan ini mengatur tata cara perubahan rincian anggaran APBN Tahun 2017 yang telah ditetapkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). Ketentuan ini didasarkan pada berbagai peraturan perundang-undangan terkait penyusunan dan pelaksanaan anggaran negara, serta berlaku bagi Kementerian, Lembaga, dan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara.

Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13-pmk-010-2017 Tahun 2017

Peraturan ini menetapkan jenis barang ekspor yang dikenakan bea keluar (kulit, kayu, biji kakao, kelapa sawit, dll) dan tarifnya untuk mendukung hilirisasi produk mineral serta menyesuaikan dengan sistem klasifikasi internasional terbaru. Bea keluar ini dihitung berdasarkan harga patokan atau harga ekspor yang ditetapkan secara periodik oleh menteri terkait.

Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 14-pmk-09-2017 Tahun 2017

Peraturan ini menetapkan pedoman bagi Pemerintah Pusat dalam menerapkan, menilai, dan mereviu sistem pengendalian intern untuk memastikan keandalan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat sesuai standar akuntansi pemerintahan. Pedoman ini mencakup definisi pelaporan keuangan, peran manajemen dalam penilaian pengendalian, serta tugas auditor internal dalam melakukan reviu untuk memberikan keyakinan terbatas. Tujuannya adalah menjamin bahwa laporan keuangan disusun secara andal dan akuntabel sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Besar Santunan dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16-pmk-010-2017 Tahun 2017

Peraturan ini menetapkan besaran santunan dan sumbangan wajib untuk korban kecelakaan lalu lintas jalan guna meningkatkan perlindungan dasar masyarakat dengan menyesuaikan nilai tersebut terhadap tingkat inflasi dan kebutuhan hidup. Ketentuan ini menggantikan aturan sebelumnya (Permenkeu No. 36/PMK.010/2008) dan didasarkan pada Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 serta peraturan pelaksanaannya.

Besar Santunan dan Iuran Wajib Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang Alat Angkutan Penumpang Umum di Darat, Sungai/Danau, Feri/Penyeberangan, Laut, dan Udara

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15-pmk-010-2017 Tahun 2017

Peraturan ini menetapkan besaran iuran wajib dan santunan untuk korban kecelakaan pada alat angkutan penumpang umum di berbagai moda transportasi (darat, air, udara) guna meningkatkan perlindungan dasar masyarakat. Ketentuan ini merupakan penyesuaian terhadap inflasi dan kebutuhan hidup, yang menggantikan aturan sebelumnya dengan tetap berlandaskan UU No. 33 Tahun 1964 dan PP No. 17 Tahun 1965.

Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan Pajak Penghasilan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 12-pmk-03-201703 Tahun 2017

Peraturan ini mewajibkan Pemotong dan/atau Pemungut Pajak Penghasilan untuk membuatkan bukti tertulis (formulir atau dokumen elektronik) sebagai tanda telah melakukan pemotongan dan/atau pemungutan pajak. Bukti tersebut harus diserahkan kepada pihak yang bersangkutan dan berfungsi sebagai kredit pajak untuk penghasilan tidak final atau bukti pelunasan untuk penghasilan final.

Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.07/2013 tentang Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran Pajak Rokok

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11-pmk-07-2016 Tahun 2017

Peraturan ini mengubah struktur penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran (PA) dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) untuk penerimaan dan penyetoran pajak rokok, di mana Menteri Keuangan bertindak sebagai PA dengan menunjuk Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan sebagai pelaksana fungsi tersebut. Selain itu, Direktur Pendapatan dan Kapasitas Keuangan Daerah ditunjuk sebagai KPA, menggantikan nomenklatur jabatan sebelumnya akibat perubahan organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan.

Konversi Penyaluran Dana Bagi Hasil Dan/Atau Dana Alokasi Umum Dalam Bentuk Nontunai

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18-pmk-07-2017 Tahun 2017

Permenkeu No. 18/PMK.07/2017 mengatur mekanisme konversi penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Umum (DAU) dari bentuk tunai menjadi nontunai bagi pemerintah daerah. Peraturan ini didasarkan pada ketentuan APBN 2017 untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan daerah.

Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 241/PMK.01/2015 Tentang Mekanisme Penetapan Jabatan Dan Peringkat Bagi Pelaksana Di Lingkungan Kementerian Keuangan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17-pmk-01-2017 Tahun 2017

Peraturan ini mengubah definisi Pelaksana di lingkungan Kementerian Keuangan menjadi tiga kategori: Pelaksana Umum, Pelaksana Khusus, dan Pelaksana Tertentu, yang masing-masing memiliki persyaratan pangkat, golongan, pendidikan, dan masa kerja yang berbeda. Perubahan ini juga memperjelas batasan Pelaksana sebagai pegawai (PNS/CPNS) yang tidak menduduki jabatan struktural maupun fungsional tertentu.