Peraturan KEMENTERIAN KEUANGAN
Halaman 17 dari 68 · 2.016 dokumen
Penetapan Tarif Bea Masuk dalam Rangka Persetujuan Antara Republik Indonesia dan Jepang Mengenai Suatu Kemitraan Ekonomi (Agreement Between The Republic Of Indonesia And Japan For An Economic Partnership)
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50-pmk-010-2022 Tahun 2022
Peraturan ini menetapkan tarif bea masuk atas barang impor dari Jepang untuk mendukung pelaksanaan Persetujuan Kemitraan Ekonomi antara Indonesia dan Jepang, serta menyesuaikan komitmen Indonesia dengan sistem klasifikasi barang Harmonized System 2022 dan ASEAN Harmonised Tariff Nomenclature 2022. Dasar hukumnya adalah UU Kepabeanan dan Peraturan Presiden yang mengesahkan perjanjian bilateral tersebut, dengan tujuan memastikan kepatuhan terhadap aturan perdagangan internasional terbaru.
Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66-pmk-03-2022 Tahun 2022
Peraturan ini menggantikan PMK No. 62/PMK.03/2015 untuk menjamin kepastian hukum dan keadilan dalam pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas penyerahan pupuk bersubsidi bagi sektor pertanian. Penyesuaian ini dilakukan karena peraturan sebelumnya tidak lagi mampu menampung perubahan ketentuan perpajakan terkait nilai lain sebagai dasar pengenaan pajak. Dasar hukum utamanya adalah UU No. 8 Tahun 1983 tentang PPN sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
Penunjukan Pihak Lain Sebagai Pemungut Pajak dan Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, Dan/Atau Pelaporan Pajak yang Dipungut Oleh Pihak Lain atas Transaksi Pengadaan Barang Dan/Atau Jasa Melalui Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 58-pmk-03-2022 Tahun 2022
Peraturan ini mengatur mekanisme penunjukan pihak ketiga (penyelenggara sistem) sebagai pemungut pajak atas transaksi pengadaan barang/jasa pemerintah yang dilakukan secara elektronik. Tata cara pemungutan, penyetoran, dan pelaporan pajak tersebut ditetapkan untuk mengamankan penerimaan negara serta memberikan kepastian hukum bagi penyedia dan penyelenggara sistem. Dasar hukum utamanya adalah UU Cipta Kerja dan peraturan perundang-undangan perpajakan terkait.
Penetapan Tarif Bea Masuk dengan Skema User Specific Duty Free Scheme dalam Rangka Persetujuan Antara Republik Indonesia dan Jepang Mengenai Suatu Kemitraan Ekonomi (Agreement Between The Republic Of Indonesia And Japan For An Economic Partnership)
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51-pmk-010-2022 Tahun 2022
Peraturan ini menetapkan tarif bea masuk dengan skema *User Specific Duty Free Scheme* untuk melaksanakan Persetujuan Kemitraan Ekonomi antara Indonesia dan Jepang, serta menyesuaikan komitmen tarif dengan klasifikasi barang terbaru (HS 2022 dan AHTN 2022). Ketentuan ini didasarkan pada Pasal 13 ayat (2) UU Kepabeanan sebagai dasar hukum utama untuk penyesuaian tersebut.
Penetapan Tarif Bea Masuk dalam Rangka Persetujuan Perdagangan Bebas Asean-Hong Kong, Republik Rakyat Tiongkok (Asean-Hong Kong, China Free Trade Agreement)
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49-pmk-010-2022 Tahun 2022
Peraturan ini menetapkan tarif bea masuk atas barang impor dari negara-negara anggota ASEAN (termasuk Hong Kong dan Tiongkok) untuk mendukung pelaksanaan Persetujuan Perdagangan Bebas ASEAN-Hong Kong, Republik Rakyat Tiongkok. Penetapan tarif ini menyesuaikan komitmen Indonesia dengan sistem klasifikasi barang Harmonized System 2022 dan ASEAN Harmonised Tariff Nomenclature 2022.
Penetapan Tarif Bea Masuk dalam Rangka Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Chile (Comprehensive Economic Partnership Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Republic Of Chile)
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55-pmk-010-2022 Tahun 2022
Peraturan ini menetapkan tarif bea masuk atas barang impor untuk meningkatkan kerja sama ekonomi antara Indonesia dan Chile dalam kerangka Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif, serta menyesuaikan komitmen Indonesia dengan sistem klasifikasi barang Harmonized System 2022 dan ASEAN Harmonised Tariff Nomenclature 2022.
Penetapan Tarif Bea Masuk dalam Rangka Persetujuan Kerangka Kerja Mengenai Kerja Sama Ekonomi Menyeluruh Antar Pemerintah Negara-Negara Anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Republik Korea (Asean-Korea Free Trade Area)
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45-pmk-010-2022 Tahun 2022
Peraturan ini menetapkan tarif bea masuk atas barang impor untuk mendukung pelaksanaan perdagangan dalam kerangka kerja sama ekonomi ASEAN-Korea Free Trade Area (AKFTA). Penetapan tarif ini dilakukan dengan menyesuaikan komitmen Indonesia berdasarkan sistem klasifikasi barang Harmonized System 2022 dan ASEAN Harmonised Tariff Nomenclature 2022.
Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Liquefied Petroleum Gas Tertentu
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62-pmk-03-2022 Tahun 2022
Peraturan ini mengatur pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas penyerahan Liquefied Petroleum Gas (LPG) Tertentu yang masih bersubsidi, sekaligus mencabut aturan sebelumnya (Permenkeu No. 220/PMK.03/2020) yang dianggap tidak lagi sesuai dengan perkembangan kebutuhan. Ketentuan ini bertujuan memperluas basis pajak bagi pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan barang tertentu tersebut sesuai dengan dasar hukum UU PPN dan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
Penetapan Tarif Bea Masuk dalam Rangka Persetujuan Mengenai Perdagangan Barang dalam Persetujuan Kerangka Kerja Mengenai Kerja Sama Ekonomi Menyeluruh Antara Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Republik India (Asean-India Free Trade Area)
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 47-pmk-010-2022 Tahun 2022
Peraturan ini menetapkan tarif bea masuk atas barang impor untuk mendukung pelaksanaan perdagangan dalam kerangka ASEAN-India Free Trade Area (AIFTA) dan menyesuaikan komitmen Indonesia dengan sistem klasifikasi barang terbaru (HS 2022 dan ASEAN Harmonised Tariff Nomenclature 2022). Ketentuan ini didasarkan pada pelaksanaan Pasal 13 ayat (2) UU Kepabeanan dan bertujuan memfasilitasi perdagangan bebas antara negara-negara anggota ASEAN dengan Republik India.
Penetapan Tarif Bea Masuk dalam Rangka Persetujuan Kemitraan Ekonomi Menyeluruh Antar Negara-Negara Anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Jepang (Asean-Japan Comprehensive Economic Partnership)
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48-pmk-010-2022 Tahun 2022
Peraturan ini menetapkan tarif bea masuk untuk barang impor guna mendukung Persetujuan Kemitraan Ekonomi Menyeluruh antara negara-negara ASEAN dan Jepang. Penetapan tarif ini menyesuaikan komitmen Indonesia dengan sistem klasifikasi barang terbaru (HS 2022 dan AHTN 2022) serta melaksanakan ketentuan undang-undang kepabeanan.
Penetapan Tarif Bea Masuk dalam Rangka Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Antara Republik Indonesia dan Negara-Negara Efta (Comprehensive Economic Partnership Agreement Between The Republic Of Indonesia And The Efta States)
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 56-pmk-010-2022 Tahun 2022
Peraturan ini menetapkan tarif bea masuk atas barang impor dari negara-negara anggota EFTA untuk meningkatkan kerja sama ekonomi komprehensif, dengan menyesuaikan komitmen Indonesia berdasarkan sistem klasifikasi Harmonized System 2022 dan ASEAN Harmonised Tariff Nomenclature 2022. Ketentuan ini juga mencabut peraturan-peraturan sebelumnya yang mengatur tarif bea masuk terkait perjanjian tersebut.
Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Hasil Tembakau
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 63-pmk-03-2022 Tahun 2022
Peraturan ini menggantikan aturan sebelumnya untuk menyederhanakan administrasi dan memberikan kepastian hukum terkait penyesuaian nilai dasar pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas penyerahan hasil tembakau. Ketentuan ini didasarkan pada kebutuhan untuk menjamin keadilan serta menyesuaikan dengan perubahan undang-undang perpajakan terbaru.
Penetapan Tarif Bea Masuk dalam Rangka Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Australia (Indonesia–australia Comprehensive Economic Partnership Agreement)
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 54-pmk-010-2022 Tahun 2022
Peraturan ini menetapkan tarif bea masuk khusus untuk barang impor dari Australia guna meningkatkan kerja sama ekonomi di bawah Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Australia. Penetapan tarif ini juga menyesuaikan komitmen Indonesia dengan sistem klasifikasi barang terbaru (Harmonized System 2022 dan ASEAN Harmonised Tariff Nomenclature 2022). Ketentuan ini didasarkan pada pelaksanaan Pasal 13 ayat (2) UU Kepabeanan sebagaimana diubah dengan UU No. 17 Tahun 2006.
Penetapan Tarif Bea Masuk dalam Rangka Persetujuan Perdagangan Barang dalam Persetujuan Kerangka Kerja Mengenai Kerja Sama Ekonomi Menyeluruh Antara Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Republik Rakyat Tiongkok (Asean-China Free Trade Area)
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 46-pmk-010-2022 Tahun 2022
Peraturan ini menetapkan tarif bea masuk atas barang impor untuk mendukung pelaksanaan Persetujuan Perdagangan Barang dalam kerangka kerja sama ekonomi menyeluruh antara ASEAN dan Tiongkok (ASEAN-China Free Trade Area). Ketentuan tarif disesuaikan dengan sistem klasifikasi barang terbaru (HS 2022 dan AHTN 2022) guna menyesuaikan komitmen Indonesia dalam perjanjian tersebut. Dasar hukumnya adalah UU Kepabeanan serta peraturan presiden yang mengesahkan perjanjian perdagangan antara ASEAN dan Tiongkok.
Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan atas Transaksi Perdagangan Aset Kripto
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68-pmk-03-2022 Tahun 2022
Peraturan ini mewajibkan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh) atas transaksi perdagangan aset kripto yang diperdagangkan di bursa berjangka. Ketentuan ini didasarkan pada status aset kripto sebagai komoditi yang dapat diperdagangkan dan penghasilan dari peredarannya sebagai objek pajak. Tujuannya adalah memberikan kepastian hukum serta kesederhanaan dalam administrasi pemungutan, penyetoran, dan pelaporan pajak terkait aset kripto.
Riteria Dan/Atau Rincian Makanan dan Minuman, Jasa Kesenian dan Hiburan, Jasa Perhotelan, Jasa Penyediaan Tempat Parkir, serta Jasa Boga atau Katering, yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70-pmk-03-2022 Tahun 2022
Peraturan ini menetapkan kriteria dan rincian spesifik untuk makanan, minuman, jasa kesenian, perhotelan, parkir, dan katering yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) guna memberikan kepastian hukum dan penyelarasan antara pajak pusat dan daerah. Ketentuan ini berlaku bagi objek yang merupakan tanggung jawab pajak daerah dan retribusi daerah sesuai Pasal 4A UU PPN, sehingga pemungutan PPN atas layanan tersebut dihapuskan.
Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 26-pmk-010-2022 Tahun 2022
Peraturan ini menetapkan sistem klasifikasi barang dan pembebanan tarif bea masuk atas barang impor berdasarkan standar Harmonized System (HS) 2022 dan ASEAN Harmonised Tariff Nomenclature (AHTN) 2022 yang telah diamandemen. Ketentuan ini bertujuan untuk menyesuaikan regulasi kepabeanan Indonesia dengan perubahan terbaru dalam sistem klasifikasi internasional dan regional.
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 2/Pmk.07/2022 tentang Rincian Dana bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2022
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25-pmk-07-2022 Tahun 2022
Peraturan ini mengubah rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau untuk daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2022 guna menyesuaikan data penerimaan cukai yang telah terjadi. Perubahan ini didasarkan pada ketentuan pengelolaan dana bagi hasil dan bertujuan untuk memperbarui alokasi dana sesuai realisasi penerimaan tahun tersebut.
Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai atas Penyelenggaraan Teknologi Finansial
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69-pmk-03-2022 Tahun 2022
Peraturan ini mengatur penunjukan pemotong pajak penghasilan dan pengenaan pajak atas penghasilan dari layanan pinjam meminjam, serta perlakuan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas jasa penyelenggaraan teknologi finansial. Tujuannya adalah memberikan kepastian hukum dan kemudahan administrasi dalam pemenuhan kewajiban perpajakan terkait transaksi di sektor fintech. Dasar hukum utamanya adalah UU Cipta Kerja (UU No. 7 Tahun 2021) yang mengharuskan harmonisasi aturan perpajakan.
Organisasi dan Tata Kerja Lembaga National Single Window
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78-pmk-01-2022 Tahun 2022
Peraturan ini menetapkan Lembaga National Single Window sebagai unit organisasi non-eselon di bawah Menteri Keuangan yang bertugas mengelola sistem elektronik untuk penanganan dokumen kepabeanan, kekarantinaan, perizinan, dan logistik terkait ekspor-impor. Fungsi utamanya mencakup penyediaan fasilitas pengajuan dokumen secara tunggal, penyampaian ketentuan post border, serta pelaksanaan simplifikasi dan standardisasi kebijakan perdagangan.
Dukungan Pengembangan Panas Bumi Melalui Penggunaan Dana Pembiayaan Infrastruktur Sektor Panas Bumi pada Perusahaan Perseroan (Persero) Pt Sarana Multi Infrastruktur
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80-pmk-08-2022 Tahun 2022
Peraturan ini menetapkan kerangka pendanaan khusus (Dana PISP) yang dikelola oleh Menteri Keuangan untuk mendukung pengembangan infrastruktur sektor panas bumi pada PT Sarana Multi Infrastruktur. Peraturan ini menggantikan ketentuan sebelumnya guna meningkatkan kepastian hukum dan tata kelola dalam pembiayaan serta adaptasi perubahan iklim.
Tarif Layanan Badan Layanan Umum Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Bandung pada Kementerian Kesehatan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77-pmk-05-2022 Tahun 2022
Peraturan ini menetapkan tarif layanan untuk imbalan jasa yang diberikan oleh Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Bandung sebagai Badan Layanan Umum di bawah Kementerian Kesehatan. Ketentuan ini menggantikan peraturan sebelumnya (Permenkeu No. 198/PMK.05/2014) setelah melalui proses usulan revisi dan kajian oleh tim penilai.
Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71-pmk-03-2022 Tahun 2022
Permenkeu No. 71/PMK.03/2022 mengatur besaran PPN yang dipungut dan disetor atas penyerahan jasa kena pajak tertentu untuk memberikan kepastian hukum. Peraturan ini didasarkan pada UU PPN sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79-pmk-01-2022 Tahun 2022
Peraturan ini menata ulang organisasi dan tata kerja pada Balai Pendidikan dan Pelatihan Keuangan serta Balai Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran dan kapasitas sumber daya manusia Kementerian Keuangan. Peraturan ini menggantikan ketentuan sebelumnya yang sudah tidak sesuai kebutuhan, dengan menetapkan struktur kepemimpinan dan pembagian tugas pada kedua unit tersebut.
Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Jasa Agen Asuransi, Jasa Pialang Asuransi, dan Jasa Pialang Reasuransi
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67-pmk-03-2022 Tahun 2022
Peraturan ini mengatur penghitungan, pemungutan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas penyerahan jasa oleh agen asuransi, pialang asuransi, dan pialang reasuransi. Ketentuan ini bertujuan memberikan kepastian hukum serta menyederhanakan administrasi perpajakan terkait transaksi jasa tersebut.
Tarif Layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Mata Cicendo Bandung pada Kementerian Kesehatan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72-pmk-05-2022 Tahun 2022
Peraturan ini menetapkan tarif layanan untuk Badan Layanan Umum Rumah Sakit Mata Cicendo Bandung pada Kementerian Kesehatan sebagai imbalan atas jasa yang diberikan kepada masyarakat umum dan pihak penjamin. Ketentuan ini menggantikan tarif sebelumnya yang diatur dalam Permenkeu Nomor 99/PMK.05/2014 setelah melalui proses usulan dan kajian oleh tim penilai.
Tarif Layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Pusat Angkatan Laut Dr. Ramelan pada Kementerian Pertahanan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73-pmk-05-2022 Tahun 2022
Peraturan ini menetapkan tarif layanan bagi pengguna jasa (masyarakat umum dan pihak penjamin) yang menerima layanan kesehatan dari Rumah Sakit Pusat Angkatan Laut Dr. Ramelan sebagai bagian dari Kementerian Pertahanan. Tarif tersebut ditetapkan oleh Menteri Keuangan atas usulan Menteri Pertahanan setelah melalui proses kajian oleh tim penilai, dengan dasar hukum pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum.
Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Lampung pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 21-pmk-05-2022 Tahun 2022
Peraturan ini menetapkan tarif layanan Universitas Lampung sebagai imbalan atas jasa yang diberikan kepada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Ketentuan ini merupakan hasil pembahasan usulan perubahan tarif yang diajukan oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Jember pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84-pmk-05-2022 Tahun 2022
Peraturan ini menetapkan tarif layanan sebagai imbalan atas jasa yang diberikan oleh Badan Layanan Umum Universitas Jember kepada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Penetapan tarif ini dilakukan oleh Menteri Keuangan atas usulan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi setelah melalui proses pembahasan dan kajian oleh tim penilai.
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/Pmk/07/2019 tentang Pengelolaan Dana bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86-pmk-07-2022 Tahun 2022
Peraturan ini menyempurnakan ketentuan pengelolaan Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum untuk membantu pemerintah daerah memenuhi kewajiban pelayanan dasar publik. Perubahan ini dilakukan dengan mengubah beberapa pasal dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 yang telah diubah sebelumnya.