Peraturan KEMENTERIAN KEUANGAN
Halaman 18 dari 68 · 2.016 dokumen
Tarif Layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Anak dan Bunda Harapan Kita Jakarta pada Kementerian Kesehatan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87-pmk-05-2022 Tahun 2022
Peraturan ini menetapkan tarif layanan untuk Badan Layanan Umum Rumah Sakit Anak dan Bunda Harapan Kita Jakarta sebagai imbalan atas jasa yang diberikan kepada Kementerian Kesehatan. Ketentuan ini menggantikan tarif sebelumnya yang diatur dalam Permenkeu Nomor 149/PMK.05/2013 setelah melalui proses usulan revisi dan kajian oleh tim penilai.
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/Pmk.05/2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85-pmk-05-2022 Tahun 2022
Peraturan ini mengubah Angka 6 huruf h pada Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.05/2022 terkait Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat untuk menyesuaikan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Perubahan ini bertujuan memberikan kepastian hukum dan penyesuaian dalam penyelenggaraan akuntansi serta pelaporan keuangan di lingkungan pemerintah pusat.
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/Pmk.04/2020 tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor Berdasarkan Persetujuan Perdagangan Barang Asean
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81-pmk-04-2022 Tahun 2022
Permenkeu No. 81/PMK.04/2022 mengubah dan menyisipkan angka pada Pasal 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.04/2020 terkait definisi barang impor berdasarkan Persetujuan Perdagangan Barang ASEAN. Perubahan ini dilakukan untuk mengakomodasi amandemen Operational Certification Procedures (OCP) dan Surat Keterangan Asal Form D guna memberikan kepastian hukum dalam pelayanan kepabeanan.
Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Subsidi Penyelenggaraan Kereta Api Ringan (Light Rail Transit) Terintegrasi di Wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97-pmk-02-2022 Tahun 2022
Peraturan ini mengatur tata cara penyediaan, pencairan, dan pertanggungjawaban subsidi negara untuk prasarana, perawatan, pengoperasian, serta pembangunan LRT Jabodebek guna meningkatkan keterjangkauan tarif. Subsidi tersebut bersumber dari anggaran belanja negara yang dialokasikan khusus untuk penyelenggaraan angkutan kereta api ringan terintegrasi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi.
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/Pmk.010/2022 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 98-pmk-010-2022 Tahun 2022
Permenkeu No. 98/PMK.010/2022 mengubah dan menambah ketentuan tarif bea keluar untuk ekspor kelapa sawit (CPO) dan produk turunannya guna menstabilkan harga domestik serta memperkuat kapasitas fiskal. Perubahan ini mencakup penambahan lima jenis barang baru dalam daftar yang dikenakan bea keluar di luar ketentuan sebelumnya.
Besaran, Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan Tarif Sampai dengan 0% (Nol Persen) atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Keuangan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 95-pmk-06-2022 Tahun 2022
Peraturan ini menetapkan pengenaan tarif Bea Lelang hingga 0% untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan penegakan hukum melalui lelang barang hasil sitaan atau produk UMKM. Kebijakan ini berlaku khusus untuk jenis lelang noneksekusi sukarela (baik produk UMKM maupun terjadwal khusus) serta lelang eksekusi atas benda sitaan dalam perkara pidana yang belum berkekuatan hukum tetap.
Tarif Layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Denpasar pada Kepolisian Negara Republik Indonesia
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99-pmk-05-2022 Tahun 2022
Peraturan ini menetapkan tarif layanan untuk Rumah Sakit Bhayangkara Denpasar sebagai Badan Layanan Umum di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Ketentuan ini merupakan hasil revisi atas tarif sebelumnya yang diusulkan oleh Kepala Polri dan dikaji oleh tim penilai. Dasar hukumnya bersumber pada Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum serta peraturan-peraturan terkait Kementerian Keuangan.
Pencabutan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 31/Pmk.04/2020 tentang Insentif Tambahan untuk Perusahaan Penerima Fasilitas Kawasan Berikat Dan/Atau Kemudahan Impor Tujuan Ekspor untuk Penanganan Dampak Bencana Penyakit Virus Corona (Corona Virus Disease 2019/Covid-19)
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96-pmk-04-2022 Tahun 2022
Permenkeu No. 96/PMK.04/2022 mencabut Permenkeu No. 31/PMK.04/2020 yang memberikan insentif tambahan untuk perusahaan penerima fasilitas Kawasan Berikat dan/atau Kemudahan Impor Tujuan Ekspor terkait penanganan dampak COVID-19. Keputusan ini diambil karena evaluasi menunjukkan kondisi pemulihan ekonomi global dan domestik, sehingga kebijakan insentif tambahan tersebut sudah tidak sesuai dengan situasi terkini.
Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2022 yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75-pmk-05-2022 Tahun 2022
Peraturan ini menetapkan petunjuk teknis pelaksanaan pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2022 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Ketentuan ini mengatur definisi penerima manfaat serta prosedur teknis untuk memastikan hak-hak tersebut dapat diterima sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/Pmk.010/2022 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk dalam Rangka Persetujuan Kemitraan Ekonomi Menyeluruh Antar Negara-Negara Anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Jepang (Asean-Japan Comprehensive Economic Partnership)
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90-pmk-010-2022 Tahun 2022
Peraturan ini mengubah tarif bea masuk atas barang impor dari negara anggota ASEAN dan Jepang untuk mendukung implementasi Persetujuan Kemitraan Ekonomi Menyeluruh (ASEAN-Japan CEPA). Perubahan dilakukan sebagai hasil evaluasi guna memfasilitasi impor dan memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha.
Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor Berdasarkan Persetujuan Perdagangan Preferensial Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Mozambik
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89-pmk-04-2022 Tahun 2022
Peraturan ini mengatur tata cara pengenaan tarif bea masuk yang lebih rendah (preferensial) bagi barang impor asal Mozambik yang masuk ke Indonesia berdasarkan Persetujuan Perdagangan Preferensial kedua negara. Ketentuan ini bertujuan memberikan kepastian hukum dan memajukan perekonomian nasional melalui kerja sama perdagangan internasional. Dasar hukum utamanya adalah Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2021 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan.
Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak atas Layanan Legalisasi Apostille pada Dokumen Publik yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101-pmk-02-2022 Tahun 2022
Peraturan ini menetapkan jenis dan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp150.000,00 untuk layanan legalisasi Apostille pada dokumen publik yang diperlukan secara mendesak di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Ketentuan ini didasarkan pada Konvensi Penghapusan Persyaratan Legalisasi terhadap Dokumen Publik Asing dan diatur sebagai kebutuhan mendesak sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2020.
Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83-pmk-02-2022 Tahun 2022
Peraturan ini menetapkan standar biaya masukan Tahun Anggaran 2023 berupa harga satuan, tarif, dan indeks sebagai acuan penyusunan RKA Kementerian Negara/Lembaga. Standar tersebut berfungsi sebagai batas tertinggi atau estimasi biaya komponen keluaran dan tercantum dalam Lampiran I dan II. Penerapannya berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan terkait pedoman standar biaya, struktur biaya, dan indeksasi.
Penetapan Tarif Bea Masuk dalam Rangka Persetujuan Perdagangan Preferensial Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Mozambik (Preferential Trade Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Republic Of Mozambique)
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94-pmk-010-2022 Tahun 2022
Peraturan ini menetapkan tarif bea masuk khusus untuk barang impor dari Mozambik yang masuk ke Indonesia berdasarkan Persetujuan Perdagangan Preferensial antara kedua negara. Ketentuan ini bertujuan untuk melaksanakan Pasal 13 ayat (2) UU Kepabeanan dan mendukung kesejahteraan umum sesuai amanat UUD 1945.
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 194/Pmk.02/2021 tentang Tata Cara Perhitungan Persentase Tertentu atas Peningkatan Belanja Subsidi Bahan Bakar Minyak dan Liquified Petroleum Gas terhadap Kenaikan Penerimaan Negara Bukan Pajak Minyak Bumi dan Gas Bumi yang Dibagihasilkan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100-pmk-02-2022 Tahun 2022
Peraturan ini mengubah ketentuan perhitungan persentase tertentu yang menghubungkan peningkatan belanja subsidi BBM dan LPG dengan kenaikan penerimaan negara bukan pajak dari minyak dan gas bumi. Perubahan ini dilakukan untuk menyesuaikan aturan dengan kebutuhan dan perkembangan terkini, menggantikan ketentuan dalam Permenkeu Nomor 194/PMK.02/2021.
Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar dalam Rangka Program Percepatan Penyaluran Crude Palm Oil (Cpo), Refined, Bleached And Deodorized Palm Oil (Rbd Palm Oil), Refined, Bleached And Deodorized Palm Olein (Rbd Palm Olein), dan Used Cooking Oil (Uco) Melalui Ekspor
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102-pmk-010-2022 Tahun 2022
Peraturan ini menetapkan jenis barang ekspor berupa Crude Palm Oil (CPO), RBD Palm Oil, RBD Palm Olein, dan Used Cooking Oil (UCO) yang dikenakan bea keluar dalam rangka program percepatan penyaluran ekspor. Kebijakan ini bertujuan untuk mengoptimalkan dan menstabilkan rantai produksi serta perdagangan komoditas tersebut guna menjamin ketersediaan di dalam negeri dan mendorong pertumbuhan ekonomi sektor perkebunan.
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/Pmk.010/2022 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk dalam Rangka Persetujuan Perdagangan Bebas Asean-Hong Kong, Republik Rakyat Tiongkok (Asean-Hong Kong, China Free Trade Agreement)
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93-pmk-010-2022 Tahun 2022
Peraturan ini mengubah tarif bea masuk atas barang impor dari negara-negara anggota ASEAN dan Hong Kong, Republik Rakyat Tiongkok untuk mendukung implementasi Persetujuan Perdagangan Bebas ASEAN-Hong Kong, China. Perubahan ini dilakukan sebagai hasil evaluasi guna memfasilitasi impor barang dan memberikan kepastian hukum bagi pengguna jasa.
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 56/Pmk.010/2022 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk dalam Rangka Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Antara Republik Indonesia dan Negara-Negara Efta (Comprehensive Economic Partnership Agreement Between The Republic Of Indonesia And The Efta States)
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91-pmk-010-2022 Tahun 2022
Peraturan ini mengubah ketentuan tarif bea masuk atas barang impor dari negara-negara anggota EFTA untuk mendukung implementasi Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Indonesia dan EFTA. Perubahan ini dilakukan sebagai hasil evaluasi guna memfasilitasi impor barang serta memberikan kepastian hukum bagi para pengguna jasa.
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/Pmk.07/2017 tentang Pengelolaan Hibah dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82-pmk-07-2022 Tahun 2022
Peraturan ini mengubah tata kelola pengelolaan hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah untuk memastikan kepastian hukum dan penyesuaian dengan regulasi terkait. Perubahan ini mencakup sinkronisasi proses perencanaan dan penganggaran, serta tata cara penggunaan dan pergantian anggaran pada bagian belanja hibah.
Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit pada Kementerian Keuangan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 103-pmk-05-2022 Tahun 2022
Peraturan ini menetapkan tarif layanan untuk Badan Layanan Umum (BLU) Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit di Kementerian Keuangan berdasarkan hasil kesepakatan Komite Pengarah dan kajian tim penilai. Ketentuan ini merupakan pembaruan dari peraturan sebelumnya (Permenkeu No. 57/PMK.05/2020) yang telah beberapa kali diubah, dengan dasar usulan resmi dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan Direktur Utama BLU terkait.
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 47/Pmk.010/2022 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk dalam Rangka Persetujuan Mengenai Perdagangan Barang dalam Persetujuan Kerangka Kerja Mengenai Kerja Sama Ekonomi Menyeluruh Antara Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Republik India (Asean-India Free Trade Area)
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92-pmk-010-2022 Tahun 2022
Peraturan ini mengubah tarif bea masuk atas barang impor dari India ke Indonesia untuk mendukung implementasi Persetujuan Kerangka Kerja Mengenai Kerja Sama Ekonomi Menyeluruh (ASEAN-India FTA). Perubahan ini dilakukan sebagai hasil evaluasi guna memfasilitasi impor dan memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha. Dasar hukumnya bersumber pada UU Kepabeanan, UU Kementerian Negara, serta Perpres terkait pengesahan perjanjian perdagangan ASEAN-India.
Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105-pmk-05-2022 Tahun 2022
Peraturan ini menetapkan tarif layanan bagi Badan Layanan Umum (BLU) Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta yang berada di bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, dengan dasar hukum pengelolaan keuangan BLU dan usulan dari kementerian terkait. Penetapan tarif ini dilakukan oleh Menteri Keuangan setelah melalui proses pembahasan dan kajian oleh tim penilai atas permintaan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersifat Volatil yang Berlaku pada Kementerian Perindustrian
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108-pmk-02-2022 Tahun 2022
Peraturan ini menetapkan jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) volatil di Kementerian Perindustrian meliputi jasa pengujian, kalibrasi, pelatihan, inspeksi, teknologi proses, serta hasil praktik vokasi. Tarif untuk sebagian besar jenis layanan tersebut tercantum dalam lampiran, sedangkan untuk hasil praktik vokasi dan beberapa jasa tertentu dapat dilaksanakan berdasarkan kontrak kerja sama dengan nilai nominal yang disepakati.
Tarif Layanan Badan Layanan Umum Museum Nasional pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 104-pmk-05-2022 Tahun 2022
Peraturan ini menetapkan tarif layanan Museum Nasional sebagai imbalan atas jasa yang diberikan kepada pengguna, yang terdiri dari tarif layanan utama dan tarif layanan penunjang. Ketentuan ini diterbitkan berdasarkan usulan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi serta telah dikaji oleh tim penilai sesuai mekanisme pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum.
Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan pada Kementerian Agama
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19-pmk-5-2022 Tahun 2022
Peraturan ini menetapkan tarif layanan akademik dan penunjang akademik untuk Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan sebagai imbalan atas jasa yang diberikan kepada pengguna. Jenis tarif mencakup biaya seleksi ujian masuk, uang kuliah tunggal program sarjana, serta biaya program pascasarjana.
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 98/Pmk.08/2020 tentang Tata Cara Penjaminan Pemerintah untuk Pelaku Usaha Korporasi Melalui Badan Usaha Penjaminan yang Ditunjuk dalam Rangka Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27-pmk-08-2022 Tahun 2022
Peraturan ini menyempurnakan dan memperbarui dukungan pemerintah kepada pelaku usaha korporasi melalui penjaminan untuk Program Pemulihan Ekonomi Nasional guna memberikan kepastian hukum. Perubahan ini dilakukan karena regulasi sebelumnya belum mengatur ketentuan yang diperlukan untuk melanjutkan dan menyempurnakan proses penjaminan tersebut.
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/Pmk.010/2021 tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan terhadap Impor Produk Karpet dan Tekstil Penutup Lantai Lainnya
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33-pmk-010-2022 Tahun 2022
Peraturan ini mengubah besaran tarif bea masuk tindakan pengamanan atas impor produk karpet dan tekstil penutup lantai lainnya untuk menyesuaikan dengan sistem klasifikasi barang Harmonized System 2022 dan ASEAN Harmonised Tariff Nomenclature 2022. Perubahan ini juga mencakup penyesuaian definisi barang yang dikenakan bea masuk dalam ketentuan Pasal 1.
Tarif Layanan Badan Layanan Umum Lembaga Layanan Pemasaran Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah pada Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20-pmk-05-2022 Tahun 2022
Peraturan ini menetapkan tarif layanan untuk Badan Layanan Umum (BLU) Lembaga Layanan Pemasaran Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah di Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. Tarif tersebut disusun berdasarkan usulan perubahan yang telah dikaji oleh tim penilai dan mengacu pada regulasi pengelolaan keuangan BLU yang berlaku.
Penundaan Pembayaran Cukai untuk Pengusaha Pabrik atau Importir Barang Kena Cukai yang Melaksanakan Pelunasan dengan Cara Pelekatan Pita Cukai
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74-pmk-04-2022 Tahun 2022
Peraturan ini mengatur kemudahan penangguhan pembayaran cukai tanpa bunga bagi pengusaha pabrik atau importir barang kena cukai yang menggunakan metode pelunasan dengan pelekatan pita cukai. Ketentuan ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan meningkatkan pelayanan di bidang cukai dengan menyesuaikan aturan sebelumnya. Dasar hukum utamanya bersumber pada Pasal 7A ayat (9) UU Cukai sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
Penerbitan dan Penjualan Surat Berharga Syariah Negara dengan Cara Penempatan Langsung (Private Placement) di Pasar Perdana Domestik
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107-pmk-08-2022 Tahun 2022
Peraturan ini mengatur mekanisme penerbitan dan penjualan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) melalui penempatan langsung (private placement) kepada investor domestik dengan tingkat risiko yang dapat ditoleransi. Ketentuan ini bertujuan untuk mengembangkan pasar keuangan dan memperluas basis investor dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Peraturan ini juga mencabut aturan sebelumnya terkait penempatan langsung SBSN untuk menyesuaikan dengan perkembangan hukum terkini.