Peraturan KEMENTERIAN KEUANGAN
Halaman 15 dari 68 · 2.016 dokumen
Perencanaan Kas Pemerintah Pusat
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 155 Tahun 2023
Peraturan ini mengatur penggantian aturan lama untuk mengoptimalkan teknologi informasi dan tata kelola perencanaan kas pemerintah pusat yang akuntabel serta kredibel. Dokumen ini menetapkan bahwa Menteri Keuangan bertanggung jawab menyusun perencanaan kas sebagai konsolidasi proyeksi penerimaan dan pengeluaran dari pelaksanaan APBN.
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51/Pmk.06/2021 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara yang Berasal dari Aset Eks Kepabeanan dan Cukai
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 150 Tahun 2023
Permenkeu No. 150 Tahun 2023 mengubah PMK No. 51/PMK.06/2021 untuk meningkatkan tata kelola, ketertiban administratif, dan akuntabilitas pengelolaan barang milik negara yang berasal dari aset eks kepabeanan dan cukai. Perubahan ini mencakup penambahan mekanisme rekonsiliasi data serta penyesuaian ruang lingkup barang sesuai perkembangan peraturan di bidang kepabeanan dan cukai.
Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan terhadap Impor Produk Kertas Sigaret dan Kertas Plug Wrap Non-Porous
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 151 Tahun 2023
Peraturan ini menetapkan pengenaan bea masuk tindakan pengamanan atas impor kertas sigaret dan kertas plug wrap non-porous untuk melindungi industri dalam negeri dari kerugian serius. Bea tersebut berlaku khusus untuk produk dengan kode tarif tertentu yang digunakan sebagai pembungkus tembakau dan lapisan luar filter rokok dengan porositas maksimal 12 cm³ (min-1.cm⁻²). Tujuannya adalah memberikan waktu bagi industri lokal untuk melakukan penyesuaian struktural guna menghadapi persaingan.
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/Pmk.010/2022 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk dalam Kerangka Kerja Mengenai Kerja Sama Ekonomi Menyeluruh Antar Pemerintah Negara-Negara Anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Republik Korea (Asean-Korea Free Trade Area)
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 152 Tahun 2023
Peraturan ini mengubah tarif bea masuk atas barang impor dari negara anggota ASEAN dan Korea Selatan untuk meningkatkan kepastian hukum bagi pengguna jasa. Perubahan ini didasarkan pada evaluasi implementasi kerja sama ekonomi menyeluruh (ASEAN-Korea Free Trade Area) guna memfasilitasi impor barang dari mitra dagang tersebut.
Pengembalian Penerimaan Negara di Bidang Kepabeanan dan Cukai
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 153 Tahun 2023
Peraturan ini menggantikan dan menyatukan aturan sebelumnya mengenai pengembalian penerimaan negara (cukai, bea masuk, bea keluar, denda, dan bunga) di bidang kepabeanan dan cukai untuk memberikan kepastian hukum dan keseimbangan hak serta kewajiban wajib bayar. Ketentuan ini didasarkan pada berbagai undang-undang terkait kepabeanan, cukai, serta peraturan pemerintah tentang tindakan perdagangan dan bea keluar.
Tarif Cukai Etil Alkohol, Minuman yang Mengandung Etil Alkohol, dan Konsentrat yang Mengandung Etil Alkohol
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160 Tahun 2023
Permenkeu No. 160 Tahun 2023 menggantikan Permenkeu No. 158/PMK.010/2018 untuk mengatur tarif cukai atas etil alkohol, minuman beralkohol, dan konsentrat beralkohol dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi dan industri terkini. Peraturan ini mendefinisikan secara rinci jenis barang kena cukai termasuk bir, anggur, dan sejenisnya, serta menetapkan dasar hukum dan ruang lingkup pengawasan terhadap pengusaha pabrik.
Tata Cara Pembebasan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas Impor Dan/Atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis dan Penyerahan di dalam Daerah Pabean Dan/Atau Pemanfaatan dari Luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean Jasa Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis untuk Keperluan Pertahanan Dan/Atau Keamanan Negara
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 157 Tahun 2023
Peraturan ini mengatur tata cara pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas impor, penyerahan, atau pemanfaatan barang/jasa kena pajak tertentu yang bersifat strategis untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara. Ketentuan ini berlaku baik untuk transaksi di dalam maupun luar daerah pabean guna memberikan kepastian hukum dan meningkatkan pelayanan.
Tata Cara Penetapan Nilai Kekayaan Awal Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156 Tahun 2023
Peraturan ini menetapkan tata cara penentuan nilai kekayaan awal (NKA) sebagai saldo aset neto untuk Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH), menggantikan aturan sebelumnya guna mewujudkan tertib administrasi dan hukum. NKA ini mencakup seluruh barang milik negara yang diperoleh atas beban APBN atau perolehan lain yang sah, dengan tujuan mengakomodir perkembangan pembentukan PTNBH yang berstatus badan hukum publik otonom.
Penundaan atau Pengangsuran Utang di Bidang Kepabeanan dan Cukai
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154 Tahun 2023
Permenkeu No. 154 Tahun 2023 menggantikan peraturan sebelumnya untuk mengatur tata cara penundaan pembayaran utang bea masuk, bea keluar, dan sanksi administrasi berupa denda, serta pengangsuran utang cukai yang tidak dibayar pada waktunya. Peraturan ini bertujuan memberikan kemudahan dan optimalisasi penerimaan di bidang kebeaanan dan cukai berdasarkan ketentuan dalam UU Kepabeanan dan UU Cukai yang telah diubah.
Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Orang Pribadi
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023
Peraturan ini menyempurnakan ketentuan penghitungan dan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan orang pribadi untuk menyesuaikan dengan tarif terbaru. Peraturan ini menggantikan PMK No. 252/PMK.03/2008 dan menjadi petunjuk pelaksanaan untuk menerapkan tarif pemotongan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023.
Tata Cara Pengenaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu dan Kewajiban Pelaporan Usaha untuk Dikukuhkan Sebagai Pengusaha Kena Pajak
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164 Tahun 2023
Peraturan ini mengatur tata cara pengenaan Pajak Penghasilan bagi wajib pajak dengan peredaran bruto tertentu serta kewajiban pelaporan usaha untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak. Ketentuan ini bertujuan memberikan kepastian hukum dan kemudahan bagi pengusaha kecil yang peredarannya melebihi batas tertentu, sekaligus menyesuaikan aturan pelaporan dan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai.
Penambahan Investasi Pemerintah Republik Indonesia pada Lembaga Keuangan Internasional Tahun Anggaran 2024
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 161 Tahun 2023
Peraturan ini mengatur penambahan investasi pemerintah Indonesia pada tiga lembaga keuangan internasional (Islamic Development Bank, International Fund for Agricultural Development, dan International Development Association) untuk tahun anggaran 2024 guna mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan rakyat.
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/Pmk.06/2021 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara yang Berasal dari Barang Rampasan Negara dan Barang Gratifikasi
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162 Tahun 2023
Permenkeu No. 162 Tahun 2023 menambahkan barang sita eksekusi hasil penyitaan jaksa sebagai barang rampasan negara untuk penyelesaian uang pengganti putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Peraturan ini juga menyesuaikan nomenklatur pejabat pengurus barang rampasan negara di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.
Tata Cara Penyediaan Anggaran, Penghitungan, Pembayaran, dan Pertanggungjawaban Dana Subsidi Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 166 Tahun 2023
Peraturan ini mengatur tata cara penyediaan anggaran, penghitungan, pembayaran, dan pertanggungjawaban dana subsidi untuk jenis bahan bakar minyak tertentu dan LPG tabung 3 kilogram guna meringankan beban masyarakat. Pengaturan ini didasarkan pada kewenangan Menteri Keuangan sebagai Bendahara Umum Negara untuk mengelola belanja subsidi energi dalam APBN. Tujuannya adalah memastikan efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran subsidi tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.
Pengelolaan Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 163 Tahun 2023
Peraturan ini mengatur tata cara pengalokasian, penyaluran, dan pengelolaan Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai bagian dari transfer ke daerah untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas. Ketentuan ini didasarkan pada UU Keistimewaan DIY, UU Hubungan Keuangan Pusat-Daerah, serta peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan anggaran negara.
Tata Cara Pelaksanaan Subsidi Bunga/Subsidi Margin Kredit Usaha Alat dan Mesin Pertanian
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 167 Tahun 2023
Permenkeu No. 167 Tahun 2023 mengatur tata cara pemberian subsidi bunga atau subsidi margin untuk kredit investasi yang digunakan membeli Alsintan guna mendukung model usaha Taksi Alsintan. Besar subsidi ditentukan oleh Menteri Keuangan dan pelaksanaannya mengacu pada pedoman dari Kemenko Perekonomian serta ketentuan pembiayaan UMKM.
Perubahan Rincian Dana bagi Hasil Tahun Anggaran 2023
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159 Tahun 2023
Peraturan ini menetapkan perubahan rincian Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran 2023 yang dilakukan oleh Menteri Keuangan sebagai pengelola fiskal. Perubahan tersebut mencakup penyesuaian akibat faktor seperti perubahan data, kesalahan hitung, selisih nilai alokasi, atau perubahan perjanjian/hibah luar negeri.
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/Pmk.08/2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Penatausahaan, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pemberian Hibah Kepada Pemerintah Asing/Lembaga Asing
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4-pmk-08-2022 Tahun 2022
Permenkeu No. 4/PMK.08/2022 menyempurnakan tata cara pengelolaan anggaran hibah kepada pemerintah asing/lembaga asing dengan menambahkan ketentuan baru mengenai penunjukan pejabat yang bertanggung jawab secara formal (KPA BA BUN) dan mekanisme penunjukan PPK serta PPSPM. Perubahan ini juga mengatur skenario khusus jika Direktur Utama LDKPI berstatus tenaga profesional non-PNS, di mana Menteri dapat menunjuk pejabat PNS sebagai KPA BA BUN. Tujuannya adalah menjaga akuntabilitas dan menyesuaikan struktur organisasi dengan perkembangan kebutuhan pelaksanaan hibah.
Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak Berupa Denda dan Dana Kompensasi Pemenuhan Kebutuhan Batubara dalam Negeri pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17-pmk-02-2022 Tahun 2022
Peraturan ini mengatur jenis dan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) berupa denda dan dana kompensasi yang dikenakan untuk pemenuhan kebutuhan batubara dalam negeri pada Kementerian ESDM. Ketentuan ini diterbitkan sebagai landasan hukum bagi pemerintah dalam menindak pelanggaran atau memungut biaya terkait kegiatan pertambangan batubara demi kepentingan umum.
Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/Pmk.010/2017 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1-pmk-010-2022 Tahun 2022
Peraturan ini menyesuaikan tarif bea keluar untuk cangkang kernel sawit guna mendorong ekspor komoditas industri berbahan dasar kelapa sawit dan menambah devisa negara. Perubahan ini dilakukan melalui revisi Lampiran II huruf C pada peraturan sebelumnya yang mengatur jenis barang ekspor yang dikenai bea keluar.
Rincian Dana bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2022
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 2-pmk-07-2022 Tahun 2022
Peraturan ini menetapkan rincian alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau untuk setiap daerah provinsi, kabupaten, dan kota pada tahun anggaran 2022 berdasarkan kontribusi penerimaan cukai masing-masing. Pembagian dana ini diatur oleh Menteri Keuangan atas usulan Gubernur dengan persetujuan kementerian, yang didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian APBN 2022.
Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Menteri Keuangan Sebagai Pengelola Fiskal dan Wakil Pemerintah dalam Kepemilikan Kekayaan Negara yang Dipisahkan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18-pmk-01-2022 Tahun 2022
Peraturan ini menetapkan kewenangan Menteri Keuangan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perusahaan negara sebagai pengelola fiskal dan wakil pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan, serta mengontrol pelaksanaan anggaran negara. Ketentuan ini disusun untuk memastikan efektivitas dan efisiensi pengawasan atas pengelolaan anggaran Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara secara komprehensif.
Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 3-pmk-03-2022 Tahun 2022
Peraturan ini memperpanjang jangka waktu pemberian insentif perpajakan bagi wajib pajak yang terdampak pandemi COVID-19 dengan menyesuaikan jenis dan kriteria penerima untuk memprioritaskan sektor yang membutuhkan pemulihan ekonomi. Ketentuan ini didasarkan pada kebutuhan penanganan dampak ekonomi pandemi dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan.
Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Rumah Tapak dan Satuan Rumah Susun yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2022
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6-pmk-010-2022 Tahun 2022
Peraturan ini mengatur kebijakan pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas penyerahan rumah tapak dan satuan rumah susun yang ditanggung pemerintah untuk tahun anggaran 2022 guna mendorong daya beli masyarakat dan pemulihan ekonomi. Kebijakan ini merupakan penyesuaian terhadap ketentuan pajak yang berlaku dengan tujuan mempercepat pertumbuhan sektor industri perumahan.
Tata Cara Pengajuan Permohonan dan Penetapan Keasalan Barang yang Akan Diimpor Sebelum Penyerahan Pemberitahuan Pabean
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7-pmk-04-2022 Tahun 2022
Peraturan ini mengatur tata cara pengajuan permohonan dan penetapan keasalan barang yang akan diimpor sebelum penyerahan pemberitahuan pabean untuk memfasilitasi perdagangan internasional dan mempercepat proses kepabeanan. Ketentuan ini didasarkan pada komitmen Indonesia terhadap WTO dan pedoman Organisasi Pabean Dunia guna meningkatkan pelayanan dan efisiensi pengeluaran barang impor.
Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Penyerahan Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Berupa Kendaraan Bermotor Tertentu yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2022
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 5-pmk-010-2022 Tahun 2022
Peraturan ini menetapkan kebijakan pemerintah untuk menanggung Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) pada penyerahan kendaraan bermotor tertentu tahun anggaran 2022 guna mendukung pemulihan ekonomi nasional dan percepatan pertumbuhan sektor industri otomotif. Kebijakan ini didasarkan pada tujuan meningkatkan pemanfaatan sektor industri komponen otomotif serta memperkuat sektor industri otomotif nasional.
Penyelesaian Piutang Instansi Pemerintah yang Diurus/Dikelola Oleh Panitia Urusan Piutang Negara/Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dengan Mekanisme Crash Program Tahun Anggaran 2022
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11-pmk-06-2022 Tahun 2022
Peraturan ini mengatur tata cara penyelesaian piutang instansi pemerintah yang dikelola oleh Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) atau DJKN melalui mekanisme Crash Program Tahun Anggaran 2022. Fokus utamanya adalah mempercepat penyelesaian piutang terhadap usaha mikro, kecil, menengah, kredit pemilikan rumah sederhana, serta piutang dengan nilai hingga Rp1 miliar sebagai bentuk keringanan di masa pandemi.
Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak atas Pelayanan Keimigrasian yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9-pmk-02-2022 Tahun 2022
Peraturan ini menetapkan jenis dan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) untuk pelayanan keimigrasian yang bersifat kebutuhan mendesak di Kementerian Hukum dan HAM, mencakup biaya Visa dan Izin Keimigrasian. Tarif tersebut dapat disesuaikan menjadi nol rupiah atau nol persen berdasarkan pertimbangan tertentu. Detail tarif spesifik tercantum dalam Lampiran peraturan.
Pengenaan Bea Masuk Antidumping terhadap Impor Produk Hot Rolled Coil Of Other Alloy (Hrc Alloy) dari Republik Rakyat Tiongkok
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15-pmk-010-2022 Tahun 2022
Peraturan ini menetapkan pengenaan Bea Masuk Antidumping terhadap impor produk Hot Rolled Coil of Other Alloy (HRC Alloy) dari Tiongkok yang memiliki kandungan Boron (B) 0,0008% - 0,003% dan/atau Titanium (Ti) ≤ 0,025%. Langkah ini diambil karena telah terbukti terjadi dumping yang menyebabkan kerugian bagi industri dalam negeri serta terdapat hubungan kausal antara praktik tersebut dengan kerugian yang dialami.
Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/Pmk.02/2018 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Iuran Jaminan Kesehatan Penerima Bantuan Iuran
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8-pmk-02-2022 Tahun 2022
Permenkeu No. 8/PMK.02/2022 mengubah definisi PBI Jaminan Kesehatan sebagai fakir miskin dan orang tidak mampu, serta memperjelas peran pemerintah sebagai penanggung jawab iuran bagi peserta tersebut. Peraturan ini juga menetapkan mekanisme penunjukan pejabat sebagai kuasa pengguna anggaran untuk mengelola penyediaan, pencairan, dan pertanggungjawaban dana iuran secara lebih fleksibel.