Peraturan KEMENTERIAN KEUANGAN
Halaman 19 dari 68 · 2.016 dokumen
Pemungutan Bea Keluar
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106-pmk-04-2022 Tahun 2022
Peraturan ini mengatur pemungutan bea keluar sebagai pungutan negara atas barang ekspor yang dikeluarkan dari Daerah Pabean, dengan ketentuan tarif dan nilai tukar mata uang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Tujuannya adalah memberikan kepastian hukum dan meningkatkan pelayanan kepabeanan terhadap ekspor barang yang dikenakan bea keluar.
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 103/Pmk.05/2022 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit pada Kementerian Keuangan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115-pmk-05-2022 Tahun 2022
Peraturan ini mengubah tarif layanan Badan Layanan Umum (BLU) Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit di Kementerian Keuangan berdasarkan usulan hasil rapat Komite Pengarah dan kajian tim penilai. Perubahan tersebut ditetapkan untuk menyesuaikan tarif layanan yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 103/PMK.05/2022.
Pengelolaan Penerimaan dalam Rangka Otonomi Khusus
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76-pmk-07-2022 Tahun 2022
Peraturan ini mengatur kembali seluruh siklus pengelolaan penerimaan dana otonomi khusus (termasuk perencanaan, penganggaran, penyaluran, hingga evaluasi) untuk meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas. Ketentuan ini dibuat guna menyesuaikan dan melengkapi aturan sebelumnya yang belum mencakup aspek sistem informasi terintegrasi serta delegasi kewenangan dari Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 terkait Otonomi Khusus Papua.
Pencabutan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/Pmk.01/2006 tentang Pedoman Penatausahaan Persediaan di Lingkungan Departemen Keuangan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 88-pmk-01-2022 Tahun 2022
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 88/PMK.01/2022 mencabut dan menyatakan tidak berlaku Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.01/2006 tentang Pedoman Penatausahaan Persediaan di Lingkungan Departemen Keuangan karena dianggap sudah tidak relevan dengan praktik terbaru. Pencabutan ini dilakukan untuk memberikan kepastian hukum dan menyelaraskan penatausahaan persediaan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih baru, khususnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara.
Pengelolaan Anggaran dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Program Pemulihan Ekonomi Nasional
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 24-pmk-02-2022 Tahun 2022
Peraturan ini menetapkan kebijakan dan pedoman pengelolaan anggaran negara untuk penanganan pandemi COVID-19 serta Program Pemulihan Ekonomi Nasional guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyaluran dana. Ketentuan ini menggantikan aturan sebelumnya (Permenkeu No. 185/PMK.02/2020) dan didasarkan pada wewenang Menteri Keuangan sebagai Bendahara Umum Negara serta berbagai undang-undang terkait keuangan negara dan pemulihan ekonomi.
Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri Tunai
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 117-pmk-08-2022 Tahun 2022
Peraturan ini mengatur tata cara pengadaan pinjaman luar negeri tunai sebagai alternatif pembiayaan defisit APBN dan pengelolaan portofolio utang, dengan menyempurnakan proses perencanaan dan ketentuan pengadaan. Peraturan ini menggantikan aturan sebelumnya (Permenkeu No. 172/PMK.08/2017) untuk mengakomodasi kebutuhan penyempurnaan dalam pengelolaan utang negara.
Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39-pmk-010-2022 Tahun 2022
Peraturan ini menetapkan jenis barang ekspor yang dikenakan bea keluar serta tarifnya dengan menyesuaikan klasifikasi barang berdasarkan sistem Harmonized System 2022 dan ASEAN Harmonised Tariff Nomenclature 2022. Ketentuan ini juga mencabut peraturan sebelumnya (Permenkeu No. 13/PMK.010/2017) yang telah diubah beberapa kali untuk mengacu pada standar klasifikasi terbaru.
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/Pmk.03/2021 tentang Pemberian Insentif Pajak terhadap Barang yang Diperlukan dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 dan Perpanjangan Pemberlakuan Fasilitas Pajak Penghasilan bagi Sumber Daya Manusia di Bidang Kesehatan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2020 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113-pmk-03-2022 Tahun 2022
Permenkeu No. 113/PMK.03/2022 memperpanjang jangka waktu pemberian insentif pajak atas barang yang diperlukan untuk penanganan pandemi COVID-19 guna mempercepat penanganan wabah. Peraturan ini juga memperpanjang fasilitas Pajak Penghasilan bagi Sumber Daya Manusia di bidang kesehatan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2020.
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 3/Pmk.03/2022 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 114-pmk-03-2022 Tahun 2022
Peraturan ini memperpanjang jangka waktu pemberian insentif pajak bagi wajib pajak yang terdampak pandemi COVID-19. Perubahan ini dilakukan karena regulasi sebelumnya belum mengakomodasi kebutuhan perpanjangan masa berlaku insentif tersebut. Tujuannya adalah untuk membantu penanganan dampak pandemi sekaligus mengoptimalkan realisasi dan kemudahan administrasi perpajakan.
Nomor Pokok Wajib Pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi, Wajib Pajak Badan, dan Wajib Pajak Instansi Pemerintah
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112-pmk-03-2022 Tahun 2022
Permenkeu No. 112/PMK.03/2022 mengatur penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak bagi wajib pajak orang pribadi yang merupakan penduduk Indonesia, serta menetapkan aturan khusus untuk wajib pajak lain seperti bukan penduduk, warisan belum terbagi, badan, dan instansi pemerintah guna mewujudkan administrasi perpajakan yang efektif dan terintegrasi.
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/Pmk.010/2021 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Sigaret, Cerutu, Rokok Daun atau Klobot, dan Tembakau Iris
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109-pmk-010-2022 Tahun 2022
Peraturan ini mengubah dan menyempurnakan tarif cukai untuk hasil tembakau berupa sigaret, cerutu, rokok daun/klobot, dan tembakau iris. Perubahan tersebut berlaku efektif mulai 4 Juli 2022 dengan penyesuaian terhadap tarif yang masih berlaku saat itu.
Pedoman Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Keuangan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110-pmk-01-2022 Tahun 2022
Peraturan ini menetapkan pedoman layanan informasi publik untuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kementerian Keuangan guna mengimplementasikan kewajiban sebagai badan publik. Pedoman ini menggantikan aturan sebelumnya (Permenkeu No. 129/PMK.01/2019) untuk menyesuaikan standar layanan dan mengoptimalkan akses informasi publik.
Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersifat Volatil dan Kebutuhan Mendesak Bidang Pendidikan dan Pelatihan di Lingkungan Kementerian Pertahanan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111-pmk-02-2022 Tahun 2022
Peraturan ini mengatur jenis dan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan di lingkungan Kementerian Pertahanan yang bersifat volatil (seperti pelatihan bahasa, bela negara, dan penggunaan sarana) serta kebutuhan mendesak (pelatihan kepemimpinan dan dasar CPNS). Tarif untuk kegiatan volatil jenis tertentu ditetapkan dalam lampiran, sedangkan yang bersifat kontrak kerja sama mengikuti nilai dalam kontrak, sementara kebutuhan mendesak mengacu pada Peraturan Pemerintah terkait.
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38/Pmk.07/2019 tentang Standar dan Uji Kompetensi serta Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional Analis Keuangan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119-pmk-07-2022 Tahun 2022
Peraturan ini mengubah definisi Analis Keuangan Pusat dan Daerah (AKPD) sebagai PNS yang bertugas melakukan analisis keuangan di instansi pusat dan daerah. Perubahan ini menyesuaikan dinamika sarana pengembangan kompetensi manajerial, sosial, dan kultural terkait jabatan tersebut.
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/Pmk.010/2022 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 123-pmk-010-2022 Tahun 2022
Peraturan ini mengubah ketentuan jenis barang ekspor dan tarif bea keluar untuk menyesuaikan dengan perubahan harga pasar internasional serta kebijakan hilirisasi produk pertanian dan kehutanan. Penyesuaian ini dilakukan dengan merevisi acuan rentang harga referensi berdasarkan mekanisme penghitungan baru yang diatur dalam peraturan terkait.
Penyediaan, Standar Kelayakan, dan Perhitungan Nilai Rumah Kediaman bagi Mantan Presiden Dan/Atau Mantan Wakil Presiden Republik Indonesia
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120-pmk-06-2022 Tahun 2022
Peraturan ini mengatur mekanisme penyediaan rumah kediaman bagi mantan presiden dan/atau wakil presiden melalui pembelian tanah dan bangunan, pembangunan baru, atau renovasi di lahan pribadi. Rumah tersebut harus memenuhi standar luas maksimal 1.500 m² di Jakarta (atau setara nilainya di luar Jakarta) serta kriteria lokasi, desain, dan keamanan yang mendukung kebutuhan keluarga mantan pejabat.
Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Perkeretaapian Indonesia Madiun pada Kementerian Perhubungan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124-pmk-05-2022 Tahun 2022
Peraturan ini menetapkan tarif layanan untuk Politeknik Perkeretaapian Indonesia Madiun sebagai Badan Layanan Umum di bawah Kementerian Perhubungan, yang menggantikan ketentuan tarif sebelumnya. Penetapan tarif ini didasarkan pada usulan dari Menteri Perhubungan yang telah dikaji oleh tim penilai sesuai dengan regulasi pengelolaan keuangan BLU.
Tata Cara Pengalokasian Dana Reboisasi
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 125-pmk-05-2022 Tahun 2022
Peraturan ini mengatur tata cara pengalokasian Dana Reboisasi—yang berasal dari pungutan pemanfaatan kayu hutan negara—ke dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bendahara Umum Negara (BUN). Pengalokasian ini dilakukan untuk memenuhi kewajiban pemerintah dalam pengelolaan anggaran yang ditampung khusus di bagian anggaran BUN.
Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Asisten Pemeriksa Pajak
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132-pmk-03-2022 Tahun 2022
Peraturan ini menetapkan petunjuk pelaksanaan Jabatan Fungsional Asisten Pemeriksa Pajak untuk meningkatkan kinerja organisasi dan profesionalisme dalam pengujian kepatuhan serta penegakan hukum perpajakan. Petunjuk ini mengatur aspek pembinaan profesi dan karier bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan tersebut, dengan dasar hukum dari UU ASN, PP Manajemen PNS, dan Permenpan RB No. 67 Tahun 2021.
Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131-pmk-03-2022 Tahun 2022
Peraturan ini menetapkan petunjuk pelaksanaan Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak untuk meningkatkan kinerja organisasi dan profesionalisme dalam pengujian kepatuhan serta penegakan hukum perpajakan. Petunjuk ini mengatur tata cara pembinaan profesi dan karier bagi pejabat fungsional tersebut berdasarkan UU ASN dan peraturan terkait manajemen PNS.
Tata Cara Pemberian dan Penghentian Pembayaran Penghasilan Pejabat Administrasi yang Terdampak Penataan Birokrasi bagi Pegawai Negeri Sipil di Instansi Pusat yang Dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135-pmk-05-2022 Tahun 2022
Peraturan ini mengatur tata cara pemberian dan penghentian pembayaran penghasilan bagi Pejabat Administrasi (PNS di instansi pusat) yang terdampak penataan birokrasi sesuai Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2022. Fokus utamanya adalah mekanisme penyesuaian hak keuangan, termasuk tunjangan fungsional dan komponen penghasilan lainnya, selama proses penataan jabatan dan pemetaan kompetensi berlangsung.
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51/Pmk.04/2017 tentang Keberatan di Bidang Kepabeanan dan Cukai
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136-pmk-04-2022 Tahun 2022
Permenkeu No. 136/PMK.04/2022 mengubah definisi istilah dalam regulasi keberatan kepabeanan dan cukai, termasuk memperjelas cakupan Kawasan Pabean dan jenis Kantor Bea dan Cukai. Perubahan ini juga memperbarui definisi Pejabat Bea dan Cukai sebagai pegawai yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas tertentu di bawah Direktur Jenderal. Tujuannya adalah mengakomodasi perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses keberatan.
Tarif Layanan Badan Layanan Umum Balai Kesehatan Kerja Pelayaran pada Kementerian Perhubungan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 126-pmk-05-2022 Tahun 2022
Peraturan ini menetapkan tarif layanan sebagai imbalan atas jasa yang diberikan oleh Balai Kesehatan Kerja Pelayaran (sebagai Badan Layanan Umum) pada Kementerian Perhubungan kepada masyarakat. Penetapan tarif ini dilakukan berdasarkan usulan dari Menteri Perhubungan yang telah dikaji oleh tim penilai, dengan dasar hukum pengelolaan keuangan BLU.
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/Pmk.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128-pmk-07-2022 Tahun 2022
Permenkeu No. 128/PMK.07/2022 mengubah ketentuan penyaluran Dana Desa menjadi tiga tahap (40% awal, 40% pertengahan, 20% akhir) dengan tenggat waktu spesifik antara Januari hingga September, serta mengatur mekanisme pemotongan dan penyaluran melalui rekening daerah kabupaten/kota berdasarkan surat kuasa bupati/wali kota. Perubahan ini juga menyempurnakan aturan terkait Desa mandiri yang memiliki skema penyaluran berbeda, serta memperjelas sanksi dan tata cara pengelolaan dana tersebut.
Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana bagi Hasil pada Tahun 2022
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 127-pmk-07-2022 Tahun 2022
Peraturan ini menetapkan rincian kurang bayar dan lebih bayar Dana Bagi Hasil (DBH) bagi setiap daerah provinsi dan kabupaten/kota pada tahun anggaran 2022. Ketentuan ini didasarkan pada realisasi penerimaan negara atau prognosisnya, dengan tujuan memastikan alokasi dana sesuai persentase yang diatur dalam undang-undang.
Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Kementerian Keuangan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 133-pmk-01-2022 Tahun 2022
Permenkeu No. 133/PMK.01/2022 mengatur tata kelola, pengelolaan, dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan Kementerian Keuangan untuk mendukung urusan pemerintahan keuangan negara yang tepercaya dan berkualitas. Peraturan ini menggantikan Permenkeu No. 97/PMK.01/2017 dan menetapkan kerangka kerja bagi seluruh unit eselon I serta unit non eselon dalam menerapkan sistem dan transaksi elektronik yang andal.
Belanja Wajib dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun Anggaran 2022
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134-pmk-07-2022 Tahun 2022
Peraturan ini menetapkan kebijakan penganggaran belanja wajib perlindungan sosial dalam APBD tahun 2022 untuk mengantisipasi dampak inflasi, yang bersumber dari Dana Transfer Umum (DTU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) yang dialokasikan dari APBN kepada daerah. Ketentuan ini didasarkan pada kebutuhan mendesak untuk menjaga stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di tengah ancaman inflasi, serta mengacu pada peraturan perundang-undangan terkait keuangan negara dan APBN 2022.
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 103/Pmk.05/2022 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit pada Kementerian Keuangan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130-pmk-05-2022 Tahun 2022
Peraturan ini menetapkan perubahan kedua atas tarif layanan Badan Layanan Umum (BLU) Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) di Kementerian Keuangan berdasarkan usulan hasil rapat Komite Pengarah. Perubahan tarif ini merupakan tindak lanjut dari pembahasan dan kajian tim penilai terhadap permohonan yang diajukan oleh Ketua Sekretariat Komite Pengarah dan Direktur Utama BPDPKS.
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/Pmk.02/2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak yang Berlaku pada Badan Riset dan Inovasi Nasional
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129-pmk-02-2022 Tahun 2022
Permenkeu No. 129/PMK.02/2022 mengubah jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNPB) kebutuhan mendesak di BRIN dengan menambahkan tarif Jasa Pendidikan pada Politeknik Teknologi Nuklir Indonesia. Perubahan ini dilakukan untuk mengoptimalkan penerimaan negara sekaligus memberikan dasar hukum resmi bagi layanan pendidikan di institusi tersebut.
Fasilitas untuk Penyiapan dan Pelaksanaan Transaksi Pemanfaatan Barang Milik Negara Dan/Atau Pemindahtanganan Barang Milik Negara dalam Rangka Persiapan, Pembangunan, dan Pemindahan Ibu Kota Negara
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139-pmk-08-2022 Tahun 2022
Peraturan ini mengatur fasilitas penyiapan dan pelaksanaan transaksi pemanfaatan serta pemindahtanganan Barang Milik Negara untuk mendukung persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara. Dasar hukumnya bersumber pada UU Cipta Kerja, UU Ibu Kota Negara, dan PP tentang pendanaan serta pengelolaan anggaran terkait pemindahan ibu kota.