Peraturan KEMENTERIAN KEUANGAN
Halaman 20 dari 68 · 2.016 dokumen
Penghapusan Piutang Daerah yang Tidak Dapat Diserahkan Pengurusannya Kepada Panitia Urusan Piutang Negara
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137-pmk-06-2022 Tahun 2022
Peraturan ini mengatur mekanisme penghapusan piutang daerah yang tidak dapat diserahkan pengelolaannya kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN). Penghapusan ini dilakukan dengan tetap mempertahankan hak tagih daerah atau menghapusnya sepenuhnya sesuai ketentuan yang berlaku.
Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersifat Volatil atas Layanan Angkutan Perkotaan dengan Skema Pembelian Layanan (Buy The Service) yang Berlaku pada Kementerian Perhubungan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 138-pmk-02-2022 Tahun 2022
Peraturan ini mengatur jenis dan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang bersifat volatil atas layanan angkutan perkotaan dengan skema pembelian layanan (buy the service) di Kementerian Perhubungan, yang mencakup tiket angkutan perkotaan. Ketentuan ini didasarkan pada kebutuhan untuk meningkatkan optimalisasi PNBP dan pengembangan angkutan perkotaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait.
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/Pmk.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141-pmk-01-2022 Tahun 2022
Permenkeu No. 141/PMK.01/2022 mengubah struktur Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dengan menetapkan delapan unit kerja baru, termasuk penambahan Direktorat Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Direktorat Sistem Informasi dan Pelaksanaan Transfer. Perubahan ini juga memperbarui fungsi Sekretariat Ditjen Perimbangan Keuangan untuk mencakup aspek transformasi kelembagaan, kepatuhan internal, serta pengelolaan sumber daya manusia dan hubungan keuangan pusat-daerah.
Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak atas Jasa Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi dan Jasa Pemeriksaan Produk Halal yang Berlaku pada Kementerian Perindustrian
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 142-pmk-02-2022 Tahun 2022
Peraturan ini menetapkan jenis dan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) kebutuhan mendesak untuk Kementerian Perindustrian yang mencakup jasa penyelenggaraan pendidikan vokasi dan jasa pemeriksaan produk halal, dengan ketentuan tarif dapat ditetapkan hingga nol rupiah atau nol persen dalam kondisi tertentu.
Tarif Layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Mohammad Hoesin Palembang pada Kementerian Kesehatan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147-pmk-05-2022 Tahun 2022
Peraturan ini menetapkan tarif layanan baru untuk Badan Layanan Umum RSUP Dr. Mohammad Hoesin Palembang sebagai penyesuaian terhadap perubahan biaya per unit dan kebijakan Kementerian Kesehatan. Ketentuan ini menggantikan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.05/2014 yang sebelumnya berlaku.
Perubahan Rincian Dana Alokasi Khusus Nonfisik Tahun Anggaran 2022
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 116-pmk-07-2022 Tahun 2022
Peraturan ini mengubah rincian penerima Dana Alokasi Khusus Nonfisik untuk tahun anggaran 2022 akibat perubahan kebijakan syarat penerima pada bantuan operasional pendidikan anak usia dini dan pendidikan kesetaraan. Perubahan tersebut juga mencakup penyesuaian data penerima serta koreksi kesalahan hitung atau selisih nilai alokasi dengan rencana kegiatan.
Ruang Lingkup Pengelolaan Penjaminan Pemerintah Oleh Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 148-pmk-08-2022 Tahun 2022
Peraturan ini menetapkan ruang lingkup pengelolaan penjaminan pemerintah oleh Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur (BUPI) yang didirikan pemerintah untuk mendukung penyediaan dan pembangunan infrastruktur serta pembiayaan di bidang lain sesuai penugasan. Ketentuan ini didasarkan pada peraturan perundang-undangan terkait penyertaan modal negara dan kerja sama pemerintah dengan badan usaha, serta bertujuan memperjelas tugas khusus BUPI dalam melaksanakan penjaminan atas nama Menteri Keuangan.
Mekanisme Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Luar Negeri Atas Pelayanan Keimigrasian Berupa Visa yang Berlaku Pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 157-pmk-02-2022 Tahun 2022
Peraturan ini mengatur mekanisme pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) untuk layanan visa keimigrasian yang dapat dilakukan dari luar negeri oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Ketentuan ini bertujuan memberikan kemudahan layanan dan mendukung iklim investasi serta peningkatan devisa dari sektor pariwisata. Dasar hukumnya bersumber pada UU Penerimaan Negara Bukan Pajak dan berbagai peraturan terkait tata cara pengelolaan PNBP serta jenis dan tarif layanan keimigrasian.
Dana Insentif Daerah untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan pada Tahun 2022 dan Penggunaan Sisa Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2020, Sisa Dana Insentif Daerah Tambahan Tahun Anggaran 2020, dan Sisa Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2021
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 140-pmk-07-2022 Tahun 2022
Peraturan ini menetapkan rincian Dana Insentif Daerah untuk penghargaan kinerja tahun berjalan pada tahun 2022 serta mengatur penggunaan sisa dana insentif daerah dari tahun anggaran 2020, 2020 tambahan, dan 2021. Ketentuan ini didasarkan pada mandat Perpres tentang Rincian APBN 2022 dan rekomendasi BPK untuk memastikan ketepatan sasaran penggunaan sisa dana tersebut.
Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak atas Layanan Sertifikasi Tanda Daftar Penyelenggara Sistem Elektronik Farmasi dan Uang Kuliah Tunggal Program Studi Diploma Tiga Pengawasan Epidemiologi Politeknik Kesehatan pada Kementerian Kesehatan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121-pmk-02-2022 Tahun 2022
Peraturan ini menetapkan tarif PNBP kebutuhan mendesak sebesar Rp1.000.000 untuk sertifikasi Tanda Daftar Penyelenggara Sistem Elektronik Farmasi dan Rp3.100.000 per mahasiswa per semester untuk Uang Kuliah Tunggal Program Studi Diploma Tiga Pengawasan Epidemiologi di Politeknik Kesehatan Kemenkes. Ketentuan ini berlaku untuk permohonan baru, perpanjangan, atau perubahan sertifikasi farmasi serta biaya pendidikan pada program diploma tiga tersebut.
Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/Pmk.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Dampaknya
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118-pmk-07-2022 Tahun 2022
Peraturan ini mengubah ketentuan pengelolaan transfer ke daerah dan Dana Desa tahun 2021 dengan mempercepat penggantian dana APBN melalui pemotongan penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU) dan/atau Dana Bagi Hasil (DBH) guna mendukung percepatan vaksinasi COVID-19.
Tarif Layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Jiwa Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang pada Kementerian Kesehatan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143-pmk-05-2022 Tahun 2022
Peraturan ini menetapkan tarif layanan baru untuk Badan Layanan Umum Rumah Sakit Jiwa Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang sebagai penyesuaian terhadap perubahan biaya per unit dan kebijakan Kementerian Kesehatan, sekaligus mencabut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.05/2014 yang sebelumnya berlaku.
Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak Berupa Tarif Layanan Kesehatan yang Berlaku pada Rumah Sakit Umum Pusat Kementerian Kesehatan di Provinsi Maluku, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan Provinsi Papua
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122-pmk-02-2022 Tahun 2022
Peraturan ini menetapkan jenis dan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) untuk layanan kesehatan di RSUP Kementerian Kesehatan di Maluku, NTT, dan Papua, mencakup 17 kategori mulai dari rawat jalan, gawat darurat, hingga farmasi. Tarif untuk layanan farmasi mengikuti Harga Eceran Tertinggi (HET) sesuai peraturan menteri terkait, sementara tarif layanan medis lainnya tercantum dalam lampiran peraturan.
Pengembalian Bea Masuk yang Telah Dibayar atas Impor Barang dan Bahan untuk Diolah, Dirakit, atau Dipasang pada Barang Lain dengan Tujuan untuk Diekspor
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145-pmk-04-2022 Tahun 2022
Peraturan ini menggantikan PMK No. 161/PMK.04/2018 untuk menyederhanakan prosedur dan meningkatkan daya saing ekspor dengan mengatur pengembalian bea masuk atas barang impor yang diolah, dirakit, atau dipasang untuk tujuan diekspor. Pengaturan ini didasarkan pada UU Kepabeanan dan harmonisasi perpajakan guna memfasilitasi investasi serta ekspor nasional.
Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2023
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 151-pmk-02-2022 Tahun 2022
Peraturan ini menetapkan Standar Biaya Keluaran (SBK) Tahun Anggaran 2023 sebagai besaran biaya untuk menghasilkan keluaran pemerintah, yang terbagi menjadi SBK Umum (berlaku lintas kementerian/lembaga) dan SBK Khusus (khusus satu kementerian/lembaga). SBK Umum mencakup berbagai kategori seperti perencanaan, pelaporan kinerja, pendidikan dan pelatihan, audit, hingga kehumasan. Ketentuan ini bertujuan untuk menstandarisasi penyusunan anggaran sesuai peraturan perundang-undangan terkait.
Penyusunan Kajian, Pelaporan, Pemantauan, dan Evaluasi Penyertaan Modal Negara pada Perusahaan Negara dan Badan Hukum Lainnya
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146-pmk-06-2022 Tahun 2022
Peraturan ini mewajibkan pelaksanaan pengkajian, pelaporan, pemantauan, dan evaluasi secara teknis terhadap penyertaan modal negara pada perusahaan negara dan badan hukum lainnya untuk menjamin tata kelola yang baik. Kewenangan pengaturan teknis ini diberikan kepada Menteri Keuangan sebagai pengelola fiskal dan wakil pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan.
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/Pmk.01/2019 tentang Pedoman Kearsipan di Lingkungan Kementerian Keuangan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 152-pmk-01-2022 Tahun 2022
Permenkeu No. 152/PMK.01/2022 mengubah Pasal 9 tentang klasifikasi arsip menjadi berjenjang (fungsi, kegiatan, transaksi) dan menambahkan ayat ketiga yang merujuk pada Keputusan Menteri Keuangan. Selain itu, peraturan ini merevisi Pasal 10 mengenai sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip, serta memperjelas cakupan pengamanan arsip dalam Pasal 13 meliputi penyimpanan dan penyampaian.
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 163/Pmk.06/2020 tentang Pengelolaan Piutang Negara pada Kementerian Negara/Lembaga, Bendahara Umum Negara dan Pengurusan Sederhana Oleh Panitia Urusan Piutang Negara
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 150-pmk-06-2022 Tahun 2022
Permenkeu No. 150/PMK.06/2022 mengubah mekanisme pengelolaan dan pengurusan sederhana piutang negara pada kementerian/lembaga, Bendahara Umum Negara, serta Panitia Urusan Piutang Negara untuk menyempurnakan proses berdasarkan hasil pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2021. Perubahan ini bertujuan meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas dalam penagihan serta penghapusan piutang negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pembebasan Bea Masuk dan Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Impor Barang dan Bahan untuk Diolah, Dirakit, atau Dipasang pada Barang Lain dengan Tujuan untuk Diekspor
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 149-pmk-04-2022 Tahun 2022
Peraturan ini menggantikan aturan sebelumnya untuk memberikan pembebasan Bea Masuk dan keringanan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) serta Pajak Penjualan atas Barang Mewah bagi impor barang dan bahan yang akan diolah, dirakit, atau dipasang pada barang lain dengan tujuan diekspor. Tujuannya adalah menyederhanakan prosedur kepabeanan, memperluas rantai pasok, serta meningkatkan daya saing, investasi, dan ekspor nasional.
Nilai Pabean untuk Penghitungan Bea Masuk
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 144-pmk-04-2022 Tahun 2022
Peraturan ini menyempurnakan ketentuan nilai pabean untuk penghitungan bea masuk guna meningkatkan kepastian hukum, pelayanan, dan pengawasan di bidang kepabeanan dengan memanfaatkan teknologi informasi. Peraturan ini juga mencabut peraturan sebelumnya (Permenkeu No. 160/PMK.04/2010) yang telah beberapa kali diubah.
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 150/Pmk.05/2019 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 163-pmk-05-2022 Tahun 2022
Permenkeu No. 163/PMK.05/2022 memperluas kesempatan pengembangan karier pengelola keuangan APBN melalui mekanisme perpindahan dari jabatan lain dengan menetapkan syarat ketat berupa status PNS, integritas, ijazah minimal S1/D4 di bidang relevan, serta pengalaman minimal 2 tahun. Calon pengangkatannya wajib lulus uji kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural, memiliki nilai kinerja minimal "baik" dalam 2 tahun terakhir, serta memenuhi batas usia 53 tahun untuk Ahli Pertama/Muda dan 55 tahun untuk Ahli Madya.
Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 103/Pmk.05/2022 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit pada Kementerian Keuangan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154-pmk-05-2022 Tahun 2022
Peraturan ini menetapkan perubahan ketiga atas tarif layanan yang dikenakan oleh Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BLU BPDPKS) di Kementerian Keuangan. Perubahan tarif tersebut didasarkan pada hasil kesepakatan Komite Pengarah dan usulan resmi dari Direktur Utama BLU BPDPKS yang telah dikaji oleh tim penilai Kementerian Keuangan.
Pemberitahuan Barang Kena Cukai yang Selesai Dibuat
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 161-pmk-04-2022 Tahun 2022
Peraturan ini menggantikan ketentuan sebelumnya untuk mengatur kewajiban pengusaha pabrik dalam melaporkan barang kena cukai yang telah selesai diproduksi guna mendukung kemudahan berusaha. Cakupannya meliputi definisi spesifik mengenai etil alkohol, hasil tembakau, dan minuman beralkohol yang wajib dilaporkan.
Ketentuan Kepabeanan di Bidang Ekspor
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 155-pmk-04-2022 Tahun 2022
Peraturan ini menggantikan aturan lama untuk menyederhanakan prosedur dan modernisasi sistem kepabeanan ekspor guna mendukung ekosistem logistik nasional. Aturan ini mengatur definisi dasar seperti daerah pabean, bea keluar, serta kewajiban pembuatan pemberitahuan pabean ekspor oleh pelaku usaha.
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 151/Pmk.05/2019 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pranata Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162-pmk-05-2022 Tahun 2022
Permenkeu No. 162/PMK.05/2022 memperluas kesempatan pengembangan karier bagi pengelola keuangan dengan mengatur syarat pengangkatan Jabatan Fungsional Pranata Keuangan APBN melalui perpindahan dari jabatan lain, yang mencakup kualifikasi pendidikan D-3, pengalaman minimal 2 tahun, integritas baik, serta nilai kinerja minimal "baik" dalam 2 tahun terakhir. Peraturan ini juga menetapkan batasan usia maksimal 53 tahun dan melarang pengangkatan bagi pegawai yang sedang menjalani hukuman disiplin atau cuti di luar tanggungan negara pada saat perpindahan.
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/Pmk.05/2017 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Surat Perintah Pencairan Dana Melalui Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158-pmk-05-2022 Tahun 2022
Peraturan ini memberikan fleksibilitas pengaturan pembayaran kompensasi berupa gaji, tunjangan, atau bentuk lain kepada pejabat dan pegawai yang bertugas di dalam maupun luar negeri. Penyesuaian ini dilakukan terhadap tata cara penyaluran dana melalui Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) untuk mengakomodasi kebutuhan pembayaran tersebut.
Dokumen Cukai Dan/Atau Dokumen Pelengkap Cukai
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156-pmk-04-2022 Tahun 2022
Peraturan ini menetapkan definisi dan jenis dokumen cukai serta dokumen pelengkapnya, termasuk pengaturan mengenai data elektronik dan pertukaran data elektronik cukai (PDE Cukai) untuk pelaksanaan Undang-Undang Cukai.
Tarif Layanan Badan Layanan Umum Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Tegal pada Kementerian Kelautan dan Perikanan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 166-pmk-05-2022 Tahun 2022
Peraturan ini menetapkan tarif layanan sebagai imbalan atas barang atau jasa yang disediakan oleh Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Tegal (sebagai Badan Layanan Umum) kepada masyarakat. Ketentuan tarif ini ditetapkan berdasarkan usulan dari Menteri Kelautan dan Perikanan setelah melalui proses kajian oleh tim penilai. Dasar hukumnya bersumber pada peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan keuangan BLU dan struktur kementerian negara.
Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan Tegal pada Kementerian Perhubungan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 167-pmk-05-2022 Tahun 2022
Peraturan ini menetapkan tarif layanan baru untuk Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan Tegal sebagai Badan Layanan Umum di bawah Kementerian Perhubungan, menggantikan tarif lama yang berlaku sejak 2018. Penyesuaian tarif ini dilakukan untuk menanggapi perubahan perhitungan biaya per unit layanan guna menjamin keberlanjutan operasional lembaga tersebut.
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159/Pmk.02/2021 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Kompensasi atas Kekurangan Penerimaan Badan Usaha Akibat Kebijakan Penetapan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak dan Tarif Tenaga Listrik
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159-pmk-02-2022 Tahun 2022
Peraturan ini menyesuaikan mekanisme perhitungan, penganggaran, dan pencairan dana kompensasi bagi Badan Usaha akibat kebijakan harga BBM dan tarif listrik tahun 2022. Penyesuaian ini dilakukan untuk menjamin ketersediaan dan kelancaran distribusi energi serta mengakomodasi penambahan alokasi pembayaran kompensasi berdasarkan kesepakatan pemerintah dan DPR.