Peraturan KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

Penyelenggaraan Pengawasan di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 27 Tahun 2019

Permenkumham No. 27 Tahun 2019 mengatur mekanisme pengawasan di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM yang berfokus pada peningkatan efektivitas tugas Inspektorat Jenderal melalui penguatan sistem pengendalian intern. Peraturan ini menetapkan standar untuk memastikan kegiatan organisasi berjalan efektif, efisien, dan ekonomis dengan memanfaatkan sumber daya serta melindungi data dan laporan secara wajar.

Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan Melalui Penyesuaian/Inpassing

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2019

Peraturan ini mengatur pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan melalui mekanisme penyesuaian atau inpassing untuk memenuhi kebutuhan jabatan dan meningkatkan profesionalisme. Ketentuan ini menggantikan peraturan sebelumnya yang dianggap tidak sesuai dengan standar pengangkatan fungsional terbaru. Tujuannya adalah memastikan pengangkatan hanya dilakukan bagi pegawai yang memenuhi syarat kompetensi dan kebutuhan organisasi.

Tata Cara Pemberian Remisi dalam Keadaan Bencana Alam pada Provinsi Sulawesi Tengah

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 31 Tahun 2019

Permenkumham No. 31 Tahun 2019 mengatur mekanisme pemberian remisi selama 3 bulan (sekali saja) bagi narapidana dan anak di Lapas, Rutan, atau LPKA di Provinsi Sulawesi Tengah yang mengalami bencana alam dan membantu menyelamatkan jiwa atau harta benda. Ketentuan ini berlaku khusus untuk mereka yang sedang menjalani pidana penjara atau kurungan sebagai wujud penghargaan negara atas kontribusi mereka dalam penanggulangan bencana.

Pedoman Perhitungan Pengenaan Biaya dan Tata Cara Pengenaan Biaya Penyelenggaraan Sistem Teknologi Civil Aviation Security And International Passenger Security Services (Caipss)

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2019

Peraturan ini menetapkan pedoman perhitungan dan tata cara pengenaan biaya bagi penyelenggaraan sistem teknologi CAIPSS yang digunakan untuk pengawasan keimigrasian dini melalui informasi identitas penumpang internasional. Biaya tersebut dikenakan guna mendukung keamanan, keselamatan, dan kenyamanan bagi pengguna jasa layanan penerbangan serta mencegah dampak merugikan terhadap bangsa dan negara.

Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2019

Peraturan ini menetapkan panduan bagi satuan kerja di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk melaksanakan pembangunan Zona Integritas guna mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani. Isi aturan menyesuaikan pedoman nasional dengan tugas fungsi kementerian serta mengatur pemberian predikat kepada instansi yang berkomitmen melakukan reformasi birokrasi.

Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 18 Tahun 2019

Permenkumham No. 18 Tahun 2019 mengubah dan menyesuaikan syarat serta tata cara pemberian hak pemasyarakatan, termasuk remisi, asimilasi, cuti mengunjungi keluarga, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat bagi narapidana tindak pidana umum dan anak. Perubahan ini bertujuan meningkatkan tata kelola sistem pemasyarakatan untuk mempercepat pemenuhan hak remisi sebagai langkah pencegahan korupsi di lingkungan pemasyarakatan.

Tata Cara Penyusunan Analisis Beban Kerja di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2019

Peraturan ini mengatur tata cara penyusunan Analisis Beban Kerja sebagai panduan bagi satuan kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk menata organisasi secara terukur, efektif, efisien, serta profesional dan akuntabel sesuai tugas dan fungsi masing-masing.

Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 01 Tahun 2018

Peraturan ini menetapkan peran paralegal untuk memperluas jangkauan bantuan hukum bagi masyarakat miskin yang belum terjangkau oleh lembaga bantuan hukum resmi. Ketentuan ini mengatur syarat kualifikasi, pemberdayaan, serta tata cara pelaksanaan tugas paralegal dalam memberikan layanan hukum secara cuma-cuma.

Penyelenggaraan Sistem Elektronik di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2018

Peraturan ini menetapkan pedoman umum pengelolaan dan pemanfaatan teknologi informasi yang handal di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk mendukung tugas pemerintahan di bidang hukum dan HAM. Aturan ini mengatur definisi sistem elektronik, peran Komite Teknologi Informasi, serta prinsip tata kelola teknologi informasi yang harus diterapkan secara efektif dan efisien.

Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Hak Asasi Manusia

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 04 Tahun 2018

Peraturan ini menetapkan Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai Unit Pelaksana Teknis di bawah Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia yang dipimpin oleh seorang Kepala. Tugas utamanya adalah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia serta mendukung efektivitas penyelenggaraan pendidikan di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018

Peraturan ini mengatur syarat dan tata cara pemberian hak pemasyarakatan berupa remisi, asimilasi, cuti mengunjungi keluarga, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat bagi narapidana dan anak. Tujuannya adalah memberikan motivasi serta kesempatan bagi mereka untuk mendapatkan kesejahteraan sosial, pendidikan, dan keterampilan guna mempersiapkan diri kembali di tengah masyarakat.

Pengangkatan, Syarat, dan Tata Cara Penyesuaian/Inpassing Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 06 Tahun 2018

Peraturan ini mengatur ketentuan pengangkatan, syarat, dan tata cara penyesuaian/inpassing Pegawai Negeri Sipil untuk menempati Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan. Ketentuan ini didasarkan pada peraturan perundang-undangan terkait ASN dan jabatan fungsional yang berlaku.

Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 05 Tahun 2018

Peraturan ini mewajibkan Kementerian Hukum dan HAM menerapkan manajemen risiko secara terintegrasi dan proaktif untuk menjamin efektifitas tugas serta pencapaian tujuan kementerian. Fokus utamanya adalah pada proses identifikasi, analisis, pengendalian, pemantauan, dan pelaporan risiko yang mengancam pencapaian sasaran organisasi.

Biaya Jasa Hukum untuk Pendirian Perseroan Terbatas Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2018

Peraturan ini menetapkan biaya jasa hukum notaris untuk pendirian Perseroan Terbatas khusus bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah guna mempercepat kemudahan berusaha. Peraturan ini menggantikan ketentuan lama yang dianggap sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat.

Tata Cara Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Atas Pelayanan Jasa Hukum pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2018

Permenkumham No. 7 Tahun 2018 mengatur tata cara pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) untuk layanan jasa hukum di Ditjen AHU melalui sistem pembayaran terintegrasi secara online guna mendukung kemudahan berusaha. Peraturan ini menggantikan ketentuan sebelumnya (Permenkumham No. 46 Tahun 2016) dan menetapkan mekanisme pembayaran yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait keuangan negara dan PNBP.

Penerjemahan Resmi Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 13 Tahun 2018

Peraturan ini mengatur proses pengalihbahasaan peraturan perundang-undangan dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris, yang dilaksanakan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Proses ini mencakup tahapan mulai dari permohonan oleh pejabat berwenang, klarifikasi persyaratan, hingga penandatanganan akhir oleh Menteri.

Pedoman Formasi Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 11 Tahun 2018

Permenkumham No. 11 Tahun 2018 menetapkan bahwa formasi Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum ditentukan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan indikator peta permasalahan hukum, beban kerja, dan Rencana Strategis. Formasi ini berlaku untuk jangka waktu 5 tahun dan dapat ditambah paling banyak 20% jika diperlukan, serta digunakan sebagai dasar untuk penyesuaian, pengangkatan, perpindahan, dan kenaikan jenjang jabatan.

Pedoman Penulisan Karya Tulis/Karya Ilmiah di Bidang Penyuluhan Hukum

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 09 Tahun 2018

Peraturan ini menetapkan acuan dan standar penulisan karya tulis/ilmiah bagi Penyuluh Hukum di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM maupun instansi lain untuk membangun kesepahaman dan akuntabilitas. Tujuannya adalah memberikan pedoman baku agar penulisan karya ilmiah penyuluhan hukum dapat dilakukan secara konsisten dan terukur sesuai ketentuan jabatan fungsional. Seluruh detail teknis tata cara penulisan tercantum dalam Lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Tata Cara Pelaksanaan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 12 Tahun 2018

Permenkumham No. 12 Tahun 2018 mengatur tata cara pelaksanaan uji kompetensi bagi Pejabat Fungsional Penyuluh Hukum untuk memastikan mereka kompeten dan profesional sesuai standar kompetensi jabatan. Peraturan ini didasarkan pada ketentuan UU ASN dan peraturan terkait jabatan fungsional penyuluh hukum, serta bertujuan mewujudkan peningkatan kualitas dan profesionalitas penyuluh hukum sebagai bagian dari pengembangan karier PNS.

Pedoman Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2018

Permenkumham No. 10 Tahun 2018 menetapkan pedoman bagi Tim Penilai Angka Kredit dalam menilai dan menetapkan prestasi kerja pejabat fungsional Penyuluh Hukum, yang mencakup tata kerja, peran tim, serta mekanisme penilaian. Peraturan ini dimaksudkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 Permenpan RB No. 3 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum dan Angka Kreditnya.

Pelaksanaan Paten oleh Pemegang Paten

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 15 Tahun 2018

Peraturan ini mewajibkan pemegang paten untuk membuat produk atau menggunakan proses invensi di Indonesia guna mendukung transfer teknologi dan penyerapan investasi, dengan ketentuan dapat mengajukan penundaan pelaksanaan paling lama 5 tahun jika belum mampu melaksanakannya. Permohonan penundaan harus diajukan maksimal 3 tahun sejak tanggal pemberian paten dan dapat diperpanjang jika disertai alasan yang sah.

Penyelenggaraan Pendidikan Khusus Keimigrasian

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 14 Tahun 2018

Permenkumham No. 14 Tahun 2018 mengatur kewajiban Pegawai Negeri Sipil untuk mengikuti pendidikan khusus Keimigrasian (Diksuskim) sebagai syarat menjadi Pejabat Imigrasi, dengan ketentuan peserta harus lulusan Program D-IV Poltekim. Peraturan ini juga menetapkan definisi Keimigrasian dan Pejabat Imigrasi serta dasar hukum penyelenggaraannya.

Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2018

Tata Cara Pemberian Visa dan Izin Tinggal Bagi Tenaga Kerja Asing

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2018

Peraturan ini mengatur penyederhanaan proses penerbitan Visa dan Izin Tinggal bagi Tenaga Kerja Asing untuk mendukung peningkatan investasi nasional. Peraturan ini menetapkan definisi istilah keimigrasian serta dasar hukum yang digunakan dalam pelaksanaan fungsi keimigrasian terkait masuk dan tinggalnya orang asing di Indonesia.

Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2018

Permenkumham No. 24 Tahun 2018 mengubah tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan untuk meningkatkan penyelesaian sengketa peraturan perundang-undangan di luar pengadilan. Perubahan ini mencakup perumusan dan pelaksanaan kebijakan dalam bidang perancangan, harmonisasi, pengundangan, publikasi, litigasi, serta fasilitasi dan pembinaan perancang peraturan perundang-undangan di daerah.

Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Menteri, Rancangan Peraturan Lembaga Pemerintah Nonkementerian, atau Rancangan Peraturan dari Lembaga Nonstruktural oleh Perancang Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 23 Tahun 2018

Peraturan ini mewajibkan perancang peraturan perundang-undangan untuk melakukan harmonisasi terhadap rancangan peraturan menteri, lembaga pemerintah nonkementerian, atau lembaga nonstruktural sesuai perintah Pasal 3 ayat (2) PP No. 59 Tahun 2015. Tujuannya adalah memastikan konsistensi dan kesesuaian antara berbagai jenis rancangan peraturan tersebut sebelum disahkan. Ketentuan ini berlaku bagi seluruh pegawai negeri sipil yang telah diangkat sebagai perancang, baik di dalam maupun di luar Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Perundang-Undangan yang Dibentuk di Daerah oleh Perancang Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2018

Peraturan ini mengatur kewajiban perancang peraturan perundang-undangan di daerah untuk melakukan harmonisasi terhadap rancangan peraturan daerah atau kepala daerah yang mereka bentuk. Proses harmonisasi ini didasarkan pada ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2015 tentang Keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang-undangan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaannya.

Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2018

Peraturan ini mengatur mekanisme pendaftaran, perubahan, dan pembubaran secara elektronik untuk Persekutuan Komanditer (CV), Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata melalui Sistem Administrasi Badan Usaha. Ketentuan ini mencakup persyaratan pengajuan, format dokumen, serta penerbitan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) sebagai bukti legalitas badan usaha tersebut.

Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2016 Tentang Syarat dan Tata Cara Pengenaan Tarif Nol Rupiah dan Nol Dollar Amerika Terhadap Layanan Keimigrasian

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 20 Tahun 2018

Permenkumham No. 20 Tahun 2018 mengubah ketentuan sebelumnya untuk memberikan fasilitas tarif nol rupiah dan nol dollar Amerika terhadap layanan keimigrasian bagi orang asing tertentu demi kepentingan pemerintah. Perubahan ini bertujuan meningkatkan pelayanan izin keimigrasian dengan memperjelas syarat dan tata cara pengenaan tarif tersebut.

Pakaian Dinas dan Atribut Bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 26 Tahun 2018

Peraturan ini menetapkan standar pakaian dinas dan atribut bagi seluruh pegawai di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, termasuk jenis pakaian, desain atribut, serta ketentuan penggunaan dan pemeliharaan. Peraturan ini menggantikan peraturan-peraturan sebelumnya yang dianggap sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan organisasi saat ini.