Peraturan KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

Visa dan Izin Tinggal

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2021

Peraturan ini mengatur ketentuan umum mengenai visa dan izin tinggal bagi orang asing yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia, termasuk definisi terkait serta sistem informasi yang digunakan untuk mendukung pengawasan kedaulatan negara.

Penghentian Sementara Bebas Visa Kunjungan, Visa, dan Pemberian Izin Tinggal Keadaan Terpaksa bagi Warga Negara Republik Rakyat Tiongkok

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2020

Permenkumham No. 3 Tahun 2020 menghentikan sementara pemberian Bebas Visa Kunjungan, Visa, dan Izin Tinggal Keadaan Terpaksa bagi Warga Negara Republik Rakyat Tiongkok untuk mencegah masuknya Virus Corona (2019-nCoV) ke Indonesia. Penghentian ini berlaku bagi WNI yang bukan Warga Negara Indonesia dan didasarkan pada pertimbangan kesehatan masyarakat terkait wabah di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, Tiongkok.

Syarat, Tata Cara, dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-Undangan Melalui Penyesuaian/Inpassing

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2020

Permenkumham No. 4 Tahun 2020 mengatur syarat, tata cara, dan prosedur pengangkatan PNS menjadi Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan melalui mekanisme penyesuaian/inpassing untuk memenuhi kebutuhan instansi pusat dan daerah. Peraturan ini menggantikan ketentuan sebelumnya dan menetapkan bahwa Instansi Pembina Jabatan Fungsional yang berwenang menyelenggarakan proses pengangkatan tersebut.

Petunjuk Teknis Penilaian Angka Kredit Perancang Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 5 Tahun 2020

Peraturan ini menetapkan pedoman teknis untuk menilai Angka Kredit Perancang Peraturan Perundang-undangan guna menjamin kesamaan pengertian dan pemahaman dalam penilaian kinerja. Petunjuk ini menggantikan aturan lama yang sudah tidak sesuai dengan unsur kegiatan jabatan fungsional terkini. Tujuannya adalah memberikan dasar yang rinci dan objektif untuk penghitungan kontribusi perancang dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan.

Pemberian Visa dan Izin Tinggal dalam Upaya Pencegahan Masuknya Virus Corona

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2020

Peraturan ini menggantikan aturan sebelumnya dengan tujuan membatasi pemberian Visa dan Izin Tinggal bagi warga negara Tiongkok guna mencegah masuknya virus Corona ke Indonesia.

Pencabutan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 52 Tahun 2016 tentang Penerbitan Student Visa dan Cap Student Visa

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2020

Peraturan ini mencabut Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 52 Tahun 2016 yang mengatur tentang penerbitan Student Visa dan Cap Student Visa demi penyesuaian prosedur teknis layanan keimigrasian bagi pelajar. Tujuannya adalah menjamin kepastian hukum dalam pemberian visa dengan menyesuaikan kebutuhan hukum terkini di bidang keimigrasian.

Penghentian Sementara Bebas Visa Kunjungan dan Visa Kunjungan Saat Kedatangan serta Pemberian Izin Tinggal Keadaan Terpaksa

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2020

Peraturan ini menghentikan sementara pemberian bebas visa kunjungan dan visa kunjungan saat kedatangan untuk mencegah penyebaran virus corona, serta mengatur pemberian izin tinggal keadaan terpaksa bagi orang asing yang terdampak lockdown di luar negeri.

Pelarangan Sementara Orang Asing Masuk Wilayah Negara Republik Indonesia

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 11 Tahun 2020

Peraturan ini menetapkan pelarangan sementara bagi orang asing memasuki wilayah Indonesia sebagai upaya pencegahan penyebaran Covid-19, sekaligus mencabut peraturan sebelumnya yang dinilai tidak lagi sesuai kebutuhan. Ketentuan ini berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia serta zona tertentu yang ditetapkan berdasarkan undang-undang terkait.

Percepatan Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Menteri/Lembaga Terkait Pandemik Covid-19

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 12 Tahun 2020

Peraturan ini menetapkan mekanisme percepatan pengharmonisasian rancangan peraturan terkait pandemi COVID-19 dengan mengizinkan proses tersebut dilakukan secara bersamaan saat penyusunan rancangan oleh kementerian/lembaga terkait. Tujuannya adalah mengatasi keterlambatan akibat status kedaruratan kesehatan masyarakat yang mengganggu prosedur harmonisasi standar.

Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2020

Permenkumham No. 10 Tahun 2020 menetapkan syarat pemberian asimilasi dan hak integrasi bagi narapidana dan anak di lembaga pemasyarakatan, lembaga pembinaan khusus anak, dan rumah tahanan negara sebagai langkah cepat untuk mencegah dan menanggulangi penyebaran Covid-19. Peraturan ini didasarkan pada fakta bahwa institusi tersebut merupakan tempat tertutup dengan tingkat hunian tinggi yang sangat rentan terhadap penularan virus, sehingga diperlukan pengeluaran dan pembebasan warga binaan demi keselamatan nyawa.

Syarat dan Tata Cara Pengenaan Tarif Nol Rupiah dan Nol Dollar Amerika terhadap Pelayanan Keimigrasian

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2020

Permenkumham No. 9 Tahun 2020 mengatur syarat dan tata cara pengenaan tarif nol rupiah serta nol dollar Amerika untuk berbagai jenis pelayanan keimigrasian, termasuk pembuatan paspor, visa, dan izin tinggal. Peraturan ini juga menetapkan ketentuan terkait denda bagi orang asing yang izin tinggalnya telah berakhir namun masih berada di wilayah Indonesia.

Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan Terbatas

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 14 Tahun 2020

Permenkumham No. 14 Tahun 2020 menyederhanakan prosedur pengesahan badan hukum dan perubahan anggaran dasar serta data Perseroan Terbatas untuk meningkatkan kemudahan berusaha. Peraturan ini menggantikan ketentuan lama yang belum mengakomodir penyederhanaan tersebut, dengan dasar hukum utama UU Perseroan Terbatas dan peraturan terkait tata nama serta organisasi kementerian.

Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak bagi Layanan Publik Tertentu di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 13 Tahun 2020

Peraturan ini mewajibkan Kementerian Hukum dan HAM melakukan konfirmasi status wajib pajak sebelum memproses perubahan anggaran dasar atau data perseroan terbatas. Konfirmasi dilakukan melalui sistem AHU Online dengan tujuan mencegah korupsi, di mana layanan hanya akan diproses jika status wajib pajak dinyatakan valid.

Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2019 tentang Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2020

Permenkumham No. 6 Tahun 2020 menyempurnakan aturan sebelumnya tentang pembangunan Zona Integritas di Kemenkumham untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas. Perubahan ini bertujuan memastikan seluruh pegawai di lingkungan kementerian tersebut mematuhi standar perilaku yang lebih ketat dalam mencegah korupsi, kolusi, nepotisme, dan birokrasi yang berbelit.

Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Cap Keimigrasian

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 1 Tahun 2020

Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas terhadap Notaris

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 15 Tahun 2020

Permenkumham No. 15 Tahun 2020 mengatur tata cara pemeriksaan oleh Majelis Pengawas terhadap Notaris yang diduga melakukan pelanggaran perilaku atau pelaksanaan jabatan, serta mekanisme pembentukan tim pemeriksa dan pelaporan. Peraturan ini juga menetapkan definisi istilah kunci seperti notaris, majelis pengawas, dan protokol notaris sebagai arsip negara yang harus dipelihara.

Layanan Legalisasi Tanda Tangan Pejabat pada Dokumen di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2020

Peraturan ini mengatur layanan legalisasi tanda tangan pejabat pada dokumen keperdataan atau perdagangan untuk keperluan dalam dan luar negeri dengan tujuan menciptakan efisiensi, kepastian hukum, dan tertib administrasi. Layanan ini menggantikan peraturan sebelumnya dengan fokus pada pendekatan berbasis teknologi informasi dan kemudahan akses bagi masyarakat.

Tata Cara Pendaftaran Pendirian Badan Hukum, Perubahan Anggaran Dasar, dan Anggaran Rumah Tangga, serta Perubahan Kepengurusan Partai Politik Lokal di Aceh

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 18 Tahun 2020

Peraturan ini menetapkan tata cara pendaftaran pendirian badan hukum, perubahan anggaran dasar/rumah tangga, serta perubahan kepengurusan partai politik lokal di Aceh dengan mengadopsi sistem pelayanan berbasis teknologi informasi. Ketentuan ini menggantikan peraturan lama yang belum mengakomodir perkembangan kebutuhan masyarakat terkait digitalisasi layanan hukum di wilayah Aceh.

Kamus Kompetensi Teknis Jabatan Urusan Pemerintahan di Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2020

Peraturan ini menetapkan Kamus Kompetensi Teknis sebagai acuan utama dalam menyusun Standar Kompetensi Jabatan bagi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Penyusunan standar ini bertujuan untuk mendukung manajemen ASN berbasis sistem merit yang mengacu pada kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural.

Syarat dan Tata Cara Pengenaan Tarif Tertentu pada Pelayanan Paten dan Hak Cipta

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 20 Tahun 2020

Peraturan ini menetapkan syarat dan tata cara pengenaan tarif tertentu atas layanan kekayaan intelektual (paten dan hak cipta) sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak, dengan ketentuan khusus bagi usaha mikro, usaha kecil, lembaga litbang pemerintah, dan lembaga pendidikan. Ketentuan ini merupakan implementasi dari Pasal 6 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Penilaian Angka Kredit Perancang Peraturan Perundangundangan Secara Elektronik

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 23 Tahun 2020

Peraturan ini menetapkan sistem penilaian angka kredit secara elektronik untuk Perancang Peraturan Perundang-undangan guna meningkatkan efisiensi manajemen kepegawaian dan memberikan kepastian hukum atas penggunaan aplikasi terkait. Pengaturan ini didasarkan pada kebutuhan pengembangan sistem informasi jabatan fungsional serta dukungan hukum dari UU ASN, PP tentang Manajemen PNS, dan peraturan terkait keikutsertaan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

Sistem Informasi Jabatan Fungsionalperancang Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2020

Peraturan ini menetapkan aturan mengenai sistem informasi Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan untuk mendukung pembinaan dan pengelolaan kepegawaian yang terintegrasi, sistematis, serta efisien. Tujuannya adalah mengoptimalkan manajemen kepegawaian dan memberikan kepastian hukum dalam pengelolaan data perancang peraturan perundang-undangan di instansi pusat dan daerah.

Tata Cara Penyampaian Permohonan Pewarganegaraan dan Penyampaian Berita Acara Sumpah Pemberian Kewarganegaraan Republik Indonesia

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2020

Peraturan ini mengatur tata cara penyampaian permohonan pewarganegaraan dan penyampaian berita acara sumpah pemberian kewarganegaraan secara elektronik untuk meningkatkan pelayanan yang efektif dan efisien. Ketentuan ini didasarkan pada kebutuhan akan mekanisme digital yang belum secara khusus diatur dalam peraturan perundang-undangan sebelumnya.

Susunan Organisasi dan Tata Kerja, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, serta Anggaran Majelis Pengawas Notaris

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2020

Peraturan ini mengatur susunan organisasi, tata kerja, serta tata cara pengangkatan dan pemberhentian anggota Majelis Pengawas Notaris untuk meningkatkan kinerja pengawasan terhadap notaris. Peraturan ini menggantikan ketentuan lama yang dianggap tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat. Dasar hukum utamanya adalah UU Jabatan Notaris, dengan tujuan memastikan pembinaan dan pengawasan notaris berjalan efektif melalui badan khusus yang independen.

Visa dan Izin Tinggal dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 26 Tahun 2020

Permenkumham No. 26 Tahun 2020 mengubah kriteria pengecualian Orang Asing dalam pelarangan sementara masuk Indonesia selama masa adaptasi kebiasaan baru dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Peraturan ini menggantikan Permenkumham No. 11 Tahun 2020 yang dianggap tidak lagi sesuai dengan kebijakan nasional saat itu.

Pedoman Perhitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Kurator Keperdataan

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2020

Peraturan ini menetapkan pedoman perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Kurator Keperdataan berdasarkan beban kerja, angka kredit, dan target pekerjaan yang harus dicapai dalam satuan waktu tertentu. Tujuannya adalah untuk memastikan penyediaan jumlah kurator yang sesuai dengan kebutuhan pengurusan kepentingan subjek hukum di bidang harta peninggalan sesuai putusan pengadilan.

Tata Kerja Tim Penilai dan Tata Cara Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Kurator Keperdataan

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 30 Tahun 2020

Peraturan ini mengatur tata kerja Tim Penilai dan prosedur penilaian angka kredit bagi Pegawai Negeri Sipil yang memegang Jabatan Fungsional Kurator Keperdataan. Fokus utamanya adalah menetapkan mekanisme penilaian kinerja untuk memberikan penghargaan berupa angka kredit sesuai tugas dan tanggung jawab jabatan tersebut.

Statuta Politeknik Imigrasi

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 28 Tahun 2020

Peraturan ini menetapkan Statuta Politeknik Imigrasi sebagai landasan utama pengelolaan dan penyusunan aturan operasional di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Statuta ini menggantikan aturan sebelumnya (Permenkumham No. 14 Tahun 2017) untuk menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan organisasi pendidikan vokasi di bidang keimigrasian.

Statuta Politeknik Ilmu Pemasyarakatan

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 27 Tahun 2020

Peraturan ini menetapkan Statuta Politeknik Ilmu Pemasyarakatan (Poltekip) sebagai landasan utama pengelolaan dan penyusunan prosedur operasional di institusi tersebut. Peraturan ini menggantikan aturan sebelumnya (Permenkumham No. 27 Tahun 2017) untuk menyesuaikan dengan perkembangan organisasi dan kebutuhan pengelolaan Poltekip sebagai perguruan tinggi vokasi di bawah Kemenkumham.

Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2020

Permenkumham No. 32 Tahun 2020 mengatur syarat dan tata cara pemberian asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat bagi narapidana dan anak sebagai langkah cepat untuk mencegah dan menanggulangi penyebaran Covid-19 di lembaga pemasyarakatan. Peraturan ini didasarkan pada pengakuan pandemi Covid-19 sebagai bencana nasional non-alam yang memerlukan upaya penyelamatan segera terhadap warga binaan.