Peraturan KEMENTERIAN SOSIAL

Penyelenggaraan Pengumpulan Uang atau Barang

Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2021

Peraturan ini mengatur pengumpulan uang atau barang untuk bidang kesejahteraan sosial yang harus dilakukan secara tertib, transparan, akuntabel, serta murni atas dasar kesukarelaan tanpa paksaan. Pengumpulan ini dapat dilakukan oleh masyarakat melalui organisasi kemasyarakatan atau lembaga kesejahteraan sosial untuk mendukung pembangunan di bidang sosial, mental/agama/kerohanian, kejasmanian, dan kebudayaan.

Besaran, Persyaratan, dan Tata Cara Pengenaan Tarif Rp0,00 (Nol Rupiah) pada Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial, Kementerian Sosial

Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2021

Peraturan ini menetapkan besaran, persyaratan, dan tata cara pengenaan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp0,00 (nol rupiah) untuk Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial. Ketentuan ini berlaku sebagai bentuk pembebasan biaya bagi layanan yang dikelola oleh unit pelaksana teknis di bawah direktorat tersebut. Dasar hukumnya bersumber pada peraturan perundang-undangan terkait keuangan negara dan Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Nasional Disabilitas

Peraturan Menteri Sosial Nomor 10 Tahun 2021

Peraturan ini mengatur organisasi dan tata kerja Sekretariat Komisi Nasional Disabilitas yang dipimpin oleh Kepala Sekretariat, bertugas memberikan dukungan teknis dan administratif, serta menyelenggarakan fungsi penyusunan program, pemantauan, evaluasi, dan pengelolaan data. Struktur organisasinya terdiri dari Bagian Umum yang menangani penyusunan program, kerja sama, dan administrasi, serta Kelompok Jabatan Fungsional.

Tata Cara Pelaksanaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Umum atas Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan di Lingkungan Kementerian Sosial

Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2020

Peraturan ini mengatur tata cara pelaksanaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) umum yang bersumber dari sewa atas tanah, gedung, dan bangunan di lingkungan Kementerian Sosial. Tujuannya adalah mewujudkan efisiensi, efektivitas, dan tertib administrasi dalam pengelolaan aset negara tersebut. Ketentuan ini didasarkan pada berbagai undang-undang keuangan negara dan peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan barang milik negara.

Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Sosial

Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2020

Peraturan ini menggantikan Permensos No. 9 Tahun 2014 untuk menegakkan pengendalian gratifikasi di lingkungan Kementerian Sosial guna mencegah korupsi, dengan dasar hukum UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan UU KPK.

Rencana Strategis Kementerian Sosial Tahun 2020-2024

Peraturan Menteri Sosial Nomor 6 Tahun 2020

Peraturan ini menetapkan Rencana Strategis Kementerian Sosial Tahun 2020-2024 sebagai pedoman utama bagi seluruh penyelenggaraan kegiatan dan program sosial di bawah kementerian tersebut. Dokumen ini disusun untuk mengimplementasikan amanat undang-undang terkait perencanaan pembangunan nasional serta mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dalam periode lima tahun tersebut.

Rehabilitasi Sosial Dasar bagi Anak Telantar

Peraturan Menteri Sosial Nomor 4 Tahun 2020

Peraturan ini menetapkan kerangka hukum untuk pelaksanaan rehabilitasi sosial dasar bagi anak terlantar yang bersifat terarah, terpadu, dan terkoordinasi guna memastikan hak anak tumbuh berkembang secara optimal. Pengaturan ini didasarkan pada berbagai undang-undang terkait kesejahteraan anak dan perlindungan sosial, serta bertujuan menciptakan sistem pengasuhan yang terintegrasi di tingkat nasional dan daerah.

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha

Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2020

Peraturan ini menggantikan Permensos No. 6 Tahun 2016 untuk menetapkan kewajiban Badan Usaha dalam melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Badan usaha diwajibkan menyusun dan melaksanakan program CSR yang terintegrasi dengan strategi bisnis serta melaporkan pelaksanaannya secara berkala kepada Kementerian Sosial. Tujuannya adalah memastikan kontribusi sektor usaha terhadap pembangunan sosial dan pelestarian lingkungan sesuai kebutuhan masyarakat.

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Kementerian Sosial

Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2020

Walidata dan Produsen Data Bidang Kesejahteraan Sosial

Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2020

Peraturan ini menetapkan definisi dan peran Walidata sebagai unit pengelola data serta Produsen Data sebagai unit penghasil data di Kementerian Sosial untuk mendukung kebijakan Satu Data Indonesia. Fokus utamanya adalah memastikan data kesejahteraan sosial yang dihasilkan akurat, terpadu, dan mudah diakses serta dibagikan antar instansi melalui pemenuhan standar data, metadata, dan interoperabilitas.

Registrasi dan Izin Praktik Pekerja Sosial

Peraturan Menteri Sosial Nomor 17 Tahun 2020

Peraturan ini mengatur syarat dan prosedur registrasi serta pemberian izin praktik bagi pekerja sosial yang telah memiliki sertifikat kompetensi untuk menjalankan praktik profesional di Indonesia. Dokumen ini mendefinisikan istilah kunci seperti pekerja sosial, praktik pekerjaan sosial, serta jenis-jenis pekerja sosial berdasarkan kewarganegaraan dan latar pendidikan. Selain itu, peraturan ini menetapkan dasar hukum untuk penerbitan Surat Tanda Registrasi (STR) oleh organisasi pekerja sosial dan Surat Izin Praktik Pekerja Sosial (SIPPS) oleh pemerintah daerah.

Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 4 Tahun 2015 tentang Bantuan Langsung Berupa Uang Tunai bagi Korban Bencana

Peraturan Menteri Sosial Nomor 10 Tahun 2020

Peraturan ini memperbarui pengaturan pemberian bantuan langsung berupa uang tunai bagi korban bencana, khususnya untuk mengisi kekurangan dalam jaminan hidup selama fase siaga, tanggap, dan transisi darurat. Perubahan ini didasarkan pada berbagai undang-undang terkait penanggulangan bencana dan kesejahteraan sosial untuk memastikan respons yang lebih efektif saat terjadi bencana.

Asistensi Rehabilitasi Sosial

Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2020

Peraturan ini mengatur pelaksanaan asistensi rehabilitasi sosial yang dilakukan secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan oleh pemerintah, pemerintah daerah, serta masyarakat. Dasar hukumnya mencakup berbagai undang-undang terkait kesejahteraan sosial, perlindungan anak, pemberantasan perdagangan orang, penyandang disabilitas, dan pekerja sosial. Tujuannya adalah memastikan rehabilitasi sosial berjalan efektif sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Sosial

Peraturan Menteri Sosial Nomor 11 Tahun 2020

Peraturan ini mengatur mekanisme pelaksanaan anggaran bantuan pemerintah di lingkungan Kementerian Sosial, yang didefinisikan sebagai bantuan non-sosial yang diberikan kepada perseorangan, kelompok masyarakat, atau lembaga. Dokumen ini menetapkan peran dan tanggung jawab Pengguna Anggaran (PA), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), serta Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam mengelola anggaran berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). Selain itu, peratutan ini juga mengatur prosedur teknis penggunaan Uang Persediaan (UP) dan penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) untuk pencairan dana.

Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 03 Tahun 2015 tentang Sertifikasi Pekerja Sosial Profesional

Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 Tahun 2020

Peraturan ini mengubah struktur organisasi Lembaga Sertifikasi Pekerja Sosial Profesional dengan menetapkan komposisi keanggotaan minimal 9 orang dari berbagai unsur profesi dan pendidikan, serta menambahkan bidang harmonisasi dan kelembagaan. Perubahan ini bertujuan mengakomodasi keterwakilan praktisi dalam proses sertifikasi untuk meningkatkan profesionalisme dan akuntabilitas lembaga.

Pencabutan Peraturan Menteri Sosial Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, Bidang Rehabilitasi Sosial, Bidang Pemberdayaan Sosial, Bidang Perencanaan, Bidang Organisasi dan Kepegawaian, Bidang Sistem, Data, dan Informasi, Bidang Hubungan Masyarakat, Bidang Keuangan, Bidang Pendidikan dan Pelatihan, Bidang Penyuluhan Sosial, Bidang Aset, serta Bidang Pengawasan Tahun 1955 Sampai dengan Tahun 2016

Peraturan Menteri Sosial Nomor 13 Tahun 2020

Peraturan ini mencabut seluruh Peraturan Menteri Sosial tahun 1955 hingga 2016 di berbagai bidang (perlindungan, rehabilitasi, pemberdayaan, hingga pengawasan) karena dianggap tidak digunakan lagi atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih baru. Langkah ini diambil sebagai bagian dari reformasi birokrasi untuk menata ulang dasar hukum setelah melalui proses evaluasi dan inventarisasi menyeluruh.

Pelimpahan Kewenangan Dekonsentrasi Kepada Dinas Sosial Daerah Provinsi Tahun Anggaran 2021

Peraturan Menteri Sosial Nomor 12 Tahun 2020

Peraturan ini melimpahkan kewenangan dekonsentrasi dari Kementerian Sosial kepada Dinas Sosial Daerah Provinsi untuk melaksanakan program/kegiatan sosial wajib tahun anggaran 2021. Pelimpahan ini mencakup penggunaan Dana Dekonsentrasi dari APBN yang dikelola oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah. Dasar hukumnya bersumber pada peraturan perundang-undangan tentang dekonsentrasi, keuangan negara, dan organisasi Kementerian Sosial.

Bantuan Sosial Usaha Ekonomi Produktif Kepada Kelompok Usaha Bersama Untuk Penanganan Fakir Miskin

Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2019

Peraturan ini menetapkan mekanisme pemberian bantuan sosial berupa permodalan usaha kepada Kelompok Usaha Bersama untuk meningkatkan kapasitas fakir miskin dalam mengembangkan kemampuan berusaha. Peraturan ini menggantikan ketentuan lama (Permenas No. 25 Tahun 2015) guna menyesuaikan dengan perkembangan terkini dalam penanganan kemiskinan. Dasar hukum utamanya adalah UU No. 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin dan berbagai peraturan perundang-undangan terkait kesejahteraan sosial.

Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 21 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Barang Hadiah Tidak Tertebak Dan/Atau Tidak Diambil Pemenang atas Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah

Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2019

Peraturan ini mengubah ketentuan pengelolaan barang hadiah yang tidak tertebak atau tidak diambil pemenang dalam undian gratis berhadiah agar lebih sesuai dengan kebutuhan dan efektifitas penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Perubahan ini didasarkan pada berbagai peraturan perundang-undangan terkait, termasuk UU tentang Undian, UU Kementerian Negara, serta berbagai Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Keuangan tentang pengelolaan barang milik negara dan hibah.

Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial

Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2019

Peraturan ini mengatur pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial sebagai dasar acuan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang harus dikelola dengan baik, akuntabel, dan berkelanjutan. Proses pengelolaan mencakup tahapan pendataan, verifikasi dan validasi, penetapan, serta penggunaan data tersebut.

Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang di Lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial

Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2019

Peraturan ini menetapkan penambahan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang di lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial untuk mengoptimalkan layanan rehabilitasi. Penambahan UPT ini didasarkan pada usulan yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Perubahan ini bertujuan memperkuat struktur organisasi dan tata kerja dalam menangani kasus tuna sosial serta korban perdagangan orang.

Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung

Peraturan Menteri Sosial Nomor 4 Tahun 2019

Peraturan ini menetapkan organisasi dan tata kerja Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung sebagai hasil transformasi kelembagaan dari Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial Bandung. Dasar hukumnya mencakup UU Pendidikan Tinggi dan rekomendasi perubahan bentuk yang telah disetujui oleh Menteri Riset, Teknologi, dan Perguruan Tinggi serta Menteri PANRB.

Pengelolaan Hasil Pengumpulan Sumbangan Masyarakat dari Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dalam Bentuk Uang

Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2019

Peraturan ini mengatur tata cara pengelolaan hasil pengumpulan sumbangan masyarakat dari undian gratis berhadiah dalam bentuk uang agar lebih tertib, transparan, dan akuntabel. Ketentuan ini menggantikan kekurangan dalam peraturan sebelumnya dan menetapkan bahwa dana tersebut harus dimanfaatkan oleh Menteri Sosial untuk kepentingan penanganan fakir miskin dan risiko sosial.

Standar Surat Keterangan Pelatihan, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Akreditasi

Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2019

Peraturan ini menetapkan standar teknis untuk penerbitan Surat Keterangan Pelatihan, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Akreditasi bagi penyelenggara kesejahteraan sosial. Tujuannya adalah memberikan pengakuan resmi atas capaian hasil pelatihan, uji kompetensi SDM, serta penilaian akreditasi lembaga di bidang tersebut.

Pekerja Sosial Masyarakat

Peraturan Menteri Sosial Nomor 10 Tahun 2019

Peraturan ini mendefinisikan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) sebagai warga masyarakat yang secara sukarela mengabdi untuk membantu penyelenggaraan kesejahteraan sosial berdasarkan rasa kebersamaan dan kesetiakawanan. PSM berperan sebagai relawan sosial yang menjadi sumber daya manusia dalam mendukung pemerintah dan masyarakat.

Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya di Lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial

Peraturan Menteri Sosial Nomor 6 Tahun 2019

Permensos No. 6 Tahun 2019 mengubah struktur organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Rehabilitasi Sosial untuk menambah jumlah unit di lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial guna mengoptimalkan penanganan korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Perubahan ini didasarkan pada persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terkait usulan pembentukan unit-unit baru tersebut.

Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial

Peraturan Menteri Sosial Nomor 11 Tahun 2019

Permensos No. 11 Tahun 2019 mengubah ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2019 terkait tahapan pengelolaan data terpadu kesejahteraan sosial, khususnya pada aspek pendataan. Perubahan ini dilakukan untuk memperbaiki kekurangan pengaturan dan kekeliruan dalam penetapan data kesejahteraan sosial yang sebelumnya ada.

Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Sosial

Peraturan Menteri Sosial Nomor 14 Tahun 2019

Peraturan ini menetapkan pedoman komprehensif tata naskah dinas di lingkungan Kementerian Sosial, mencakup jenis, format, penomoran, penandatangan, hingga pengamanan dokumen. Tujuannya adalah meningkatkan efisiensi administrasi, tertib penyelenggaraan pemerintahan, dan peningkatan pelayanan publik dengan menggantikan aturan lama yang dianggap kurang memadai.

Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah

Peraturan Menteri Sosial Nomor 12 Tahun 2019

Peraturan ini mengatur kepastian hukum dan tata cara penyelenggaraan undian gratis berhadiah untuk menggantikan regulasi sebelumnya yang dinilai kurang memadai. Aturan ini menetapkan standar operasional, syarat izin, serta mekanisme pengelolaan hadiah untuk memastikan transparansi dan kepatuhan hukum dalam kegiatan undian.

Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 134 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Sosial

Peraturan Menteri Sosial Nomor 13 Tahun 2019

Peraturan ini mengubah ketentuan sebelumnya terkait pelaksanaan tunjangan kinerja bagi pegawai di lingkungan Kementerian Sosial, termasuk memberikan persetujuan prinsip pemberian tunjangan bagi pegawai yang menjabat Pelaksana Tugas (Plt). Perubahan ini didasarkan pada kebutuhan perbaikan kekurangan regulasi sebelumnya dan persetujuan dari Menteri Keuangan.