kementerian sosial
Kementerian · 196 peraturan
Bentuk dokumen
Tahun
- berlakuPermensos Nomor 10 Tahun 2026 2026
Pengelolaan Konflik Kepentingan di Lingkungan Kementerian Sosial
Peraturan Menteri Sosial Nomor 10 Tahun 2026
Peraturan ini mengatur definisi konflik kepentingan sebagai kondisi di mana kepentingan pribadi pejabat mempengaruhi netralitas keputusan publik, serta menetapkan pedoman pengelolaan proses pengambilan keputusan untuk mencegah hal tersebut. Tujuannya adalah mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan meningkatkan kualitas pelayanan publik di lingkungan Kementerian Sosial dengan menggantikan aturan lama yang sudah tidak relevan.
- berlakuPermensos Nomor 9 Tahun 2026 2026
Kurikulum pada Sekolah Rakyat
Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2026
Peraturan ini menetapkan standar kurikulum untuk Sekolah Rakyat, yaitu satuan pendidikan formal berbasis asrama yang sepenuhnya ditanggung pemerintah dengan fokus pada pembentukan karakter dan kecakapan hidup. Kurikulum mencakup Program Persiapan untuk adaptasi peserta didik serta Program Akademik yang terdiri dari kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler.
- berlakuPermensos Nomor 8 Tahun 2026 2026
Program Keluarga Harapan
Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2026
Peraturan ini menggantikan aturan lama untuk mengoptimalkan Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai bantuan sosial bersyarat berupa uang bagi keluarga miskin dan rentan, dengan dasar data tunggal yang terintegrasi dan kewajiban pemutakhiran data berkala. Fokus utamanya adalah penyaluran bantuan uang serta verifikasi komitmen penerima manfaat terhadap layanan kesehatan dan pendidikan guna meningkatkan kualitas hidup mereka.
- berlakuPermensos Nomor 7 Tahun 2026 2026
Sumber Daya Manusia di Bidang Kesejahteraan Sosial
Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2026
Peraturan ini menetapkan standar sertifikasi dan pembinaan teknis bagi tenaga kesejahteraan sosial untuk menggantikan regulasi lama yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum. Tujuannya adalah memastikan kompetensi SDM di bidang kesejahteraan sosial sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan ketentuan undang-undang terkait.
- berlakuPermensos Nomor 6 Tahun 2026 2026
Indeks Kesejahteraan Sosial
Peraturan Menteri Sosial Nomor 6 Tahun 2026
Peraturan ini menetapkan Indeks Kesejahteraan Sosial (Ikesos) sebagai alat ukur objektif untuk menilai taraf kesejahteraan masyarakat berdasarkan dimensi kebutuhan dasar, peranan sosial, dan keberdayaan ekonomi. Ikesos dirancang sebagai dasar perencanaan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan sosial yang berfokus pada kelompok rentan seperti lansia dan penyandang disabilitas. Tujuannya adalah menyediakan data akurat untuk merumuskan kebijakan yang tepat sasaran serta mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan sosial.
- berlakuPermensos Nomor 1 Tahun 2026 2026
Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Sosial
Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2026
Peraturan ini menetapkan kerangka kerja untuk meningkatkan kualitas perencanaan, kinerja, dan pengendalian intern Kementerian Sosial melalui penerapan manajemen risiko yang terintegrasi, terstruktur, dan berkelanjutan. Tujuannya adalah mengurangi dampak risiko, memanfaatkan peluang, serta meningkatkan akuntabilitas dan reputasi organisasi. Penerapannya harus mengikuti prinsip-prinsip seperti inklusivitas, kolaborasi, dan adaptasi terhadap konteks sosial-budaya.
- berlakuPermensos Nomor 2 Tahun 2026 2026
Program Pemberdayaan Sosial Ekonomi
Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2026
Peraturan ini menetapkan Program Pemberdayaan Sosial Ekonomi (PPSE) sebagai upaya peningkatan kesejahteraan melalui penguatan kemampuan, aset, dan akses bagi keluarga miskin, rentan, dan tidak mampu. PPSE menggantikan ketentuan lama yang sudah tidak sesuai dan wajib menggunakan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai basis data penerima manfaat. Program ini mencakup aspek sosial dan ekonomi dengan pendekatan individu maupun kelompok untuk meningkatkan kapasitas penerima manfaat.
- berlakuPermensos Nomor 3 Tahun 2026 2026
Persyaratan dan Tata Cara Perubahan Data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan
Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2026
Peraturan ini mengatur persyaratan dan tata cara perubahan data penerima bantuan iuran Jaminan Kesehatan untuk menjamin tertib administrasi, menggantikan aturan lama yang sudah tidak sesuai dengan kebutuhan hukum. Ketentuan ini didasarkan pada berbagai undang-undang terkait jaminan sosial, kesejahteraan sosial, dan penanganan fakir miskin, serta peraturan pemerintah sebelumnya.
- berlakuPermensos Nomor 4 Tahun 2026 2026
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 04 Tahun 2015 tentang Bantuan Langsung Berupa Uang Tunai bagi Korban Bencana
Peraturan Menteri Sosial Nomor 4 Tahun 2026
Peraturan ini menyempurnakan dan menyesuaikan pengaturan bantuan jaminan hidup bagi korban bencana dalam konteks bantuan langsung berupa uang tunai. Perubahan ini dilakukan untuk memperbarui definisi dan ketentuan terkait bantuan yang sebelumnya diatur dalam Permensos No. 04 Tahun 2015 dan telah diubah dengan Permensos No. 10 Tahun 2020.
- berlakuPermensos Nomor 5 Tahun 2026 2026
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial
Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2026
Permensos No. 5 Tahun 2026 mengubah Pasal 6 dengan menambahkan fungsi baru berupa pengembangan sumber daya manusia bidang kesejahteraan sosial dan penyelenggaraan sekolah rakyat, serta mengubah ketentuan Pasal 7 untuk menyesuaikan struktur organisasi. Perubahan ini bertujuan menata ulang fungsi Kementerian Sosial agar lebih tepat guna dan mendukung peningkatan kinerja dalam pelaksanaan tugasnya.
- berlakuPermensos Nomor 1 Tahun 2025 2025
Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2023 tentang Jabatan dan Kelas Jabatan Pegawai di Lingkungan Kementerian Sosial
Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2025
Permensos No. 1 Tahun 2025 mengubah ketentuan jabatan dan kelas jabatan untuk Jabatan Fungsional Pekerja Sosial, Penyuluh Sosial, Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli Pertama, dan Pamong Budaya Ahli Pertama di Kementerian Sosial. Perubahan ini mencakup pembaruan pada Lampiran peraturan serta penyesuaian Pasal 7 terkait transisi bagi pejabat pelaksana yang belum memenuhi syarat jabatan saat peraturan berlaku.
- berlakuPermensos Nomor 2 Tahun 2025 2025
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial
Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2025
Peraturan ini mengatur penataan organisasi dan tata kerja Kementerian Sosial untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja, dengan menetapkan bahwa Kementerian berada di bawah Presiden dan dipimpin oleh Menteri yang dapat dibantu oleh Wakil Menteri. Tugas pokok Kementerian adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial (rehabilitasi, jaminan, pemberdayaan, dan perlindungan sosial), sementara fungsinya mencakup perumusan kebijakan, penetapan kriteria penerima manfaat, bimbingan teknis, serta pengelolaan dan pengawasan aset dan tugas di lingkungan Kementerian.
- berlakuPermensos Nomor 3 Tahun 2025 2025
Pemutakhiran dan Penggunaan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional untuk Bantuan Sosial Pemberdayaan Sosial dan Program Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2025
Peraturan ini mengatur pemutakhiran dan penggunaan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai basis data terpadu untuk penyaluran bantuan sosial, pemberdayaan sosial, dan program kesejahteraan. DTSEN menggabungkan data registrasi sosial, data terpadu kesejahteraan sosial, serta data percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem yang telah disinkronisasi dengan data kependudukan. Tujuannya adalah memastikan data penerima program sosial menjadi akurat, terkini, dan terintegrasi untuk mendukung kebijakan pemerintah.
- berlakuPermensos Nomor 4 Tahun 2025 2025
Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2020 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Kementerian Sosial
Peraturan Menteri Sosial Nomor 4 Tahun 2025
Permensos No. 4 Tahun 2025 mengubah struktur organisasi JDIH Kementerian Sosial dengan menempatkan Biro Hukum sebagai Pusat JDIH yang bertugas melakukan koordinasi dan pengelolaan, serta menghapus dua anggota JDIH sebelumnya. Selain itu, peraturan ini juga menetapkan pembentukan tim teknis JDIH untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Pusat JDIH.
- berlakuPermensos Nomor 5 Tahun 2025 2025
Tugas Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Sosial
Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2025
Peraturan ini menggantikan Permenso No. 1 Tahun 2021 untuk mengatur pemberian tugas belajar bagi PNS di Kementerian Sosial guna optimalisasi kompetensi, dengan membedakan jenisnya menjadi Tugas Belajar Dibiayai dan Tugas Belajar Mandiri. Ketentuan ini mencakup definisi tugas belajar, jenis pendidikannya, serta dasar hukum yang mengikat bagi pengembangan karier dan kinerja pegawai di lingkungan kementerian tersebut.
- berlakuPermensos Nomor 7 Tahun 2025 2025
Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Rakyat
Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2025
Peraturan ini menetapkan organisasi dan tata kerja Sekolah Rakyat sebagai satuan pendidikan berbasis asrama dan karakter untuk jenjang dasar dan menengah bagi peserta didik dari keluarga miskin ekstrem, miskin, dan rentan, yang dikelola oleh Kementerian Sosial. Sekolah ini dibentuk sebagai tindak lanjut Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 guna mendukung pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem.
- berlakuPermensos Nomor 6 Tahun 2025 2025
Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial
Peraturan Menteri Sosial Nomor 6 Tahun 2025
Permensos No. 6 Tahun 2025 menata ulang fungsi Bagian Tata Usaha dalam Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Pengembangan Profesi Kesejahteraan Sosial untuk menangani administrasi, keuangan, serta sumber daya manusia, sekaligus memperjelas tugas pusat tersebut mencakup penyusunan kebijakan teknis, fasilitasi akreditasi lembaga, dan penyelenggaraan sekolah rakyat. Struktur organisasi pusat ini kini secara eksplisit terdiri dari Bagian Tata Usaha, Bidang Penyelenggaraan Sekolah Rakyat, serta jabatan fungsional dan pelaksana.
- berlakuPermensos Nomor 9 Tahun 2025 2025
Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 tentang Karang Taruna
Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2025
Permensos No. 9 Tahun 2025 mengubah definisi Karang Taruna sebagai wadah sumber daya manusia generasi muda untuk kegiatan sosial, serta memperbarui definisi wilayah administratif (Desa, Kelurahan, Kecamatan) dan konsep Kesejahteraan Sosial. Perubahan ini juga mencakup pengaturan mengenai penyelenggaraan kesejahteraan sosial dan pemberdayaan Karang Taruna dalam meningkatkan potensi serta penanganan masalah sosial.
- berlakuPermensos Nomor 8 Tahun 2025 2025
Akreditasi Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial
Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2025
Peraturan ini menggantikan regulasi lama untuk menetapkan standar akreditasi lembaga kesejahteraan sosial guna melindungi masyarakat dari penyalahgunaan layanan dan meningkatkan kualitas pelayanan secara bertahap. Akreditasi dilakukan oleh Badan Akreditasi Lembaga Kesejahteraan Sosial (BALKS) melalui penilaian menyeluruh terhadap program, proses layanan, sumber daya manusia, manajemen, serta hasil pelayanan lembaga.
- berlakuPermensos Nomor 11 Tahun 2025 2025
Tunjangan Profesi Guru Sekolah Rakyat
Peraturan Menteri Sosial Nomor 11 Tahun 2025
Peraturan ini menetapkan pemberian Tunjangan Profesi Guru (TPG) khusus bagi Guru Sekolah Rakyat yang memiliki sertifikat pendidik dan berstatus sebagai Guru aparatur sipil negara di Kementerian Sosial. TPG ini merupakan bentuk penghargaan atas profesionalitas guru yang dibebankan pada anggaran Kementerian dan bertujuan meningkatkan kinerja serta kesejahteraan guru di satuan pendidikan berbasis asrama untuk keluarga rentan.
- berlakuPermensos Nomor 10 Tahun 2025 2025
Pemberian Rekomendasi Hak Milik atas Tanah bagi Lembaga Kesejahteraan Sosial
Peraturan Menteri Sosial Nomor 10 Tahun 2025
Peraturan ini mengatur tata cara pemberian rekomendasi hak milik atas tanah bagi Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) yang berbadan hukum, menggantikan aturan lama yang sudah tidak sesuai. Pemberian rekomendasi dilakukan oleh Menteri melalui Direktur Jenderal sebagai pelaksana teknis untuk memberikan kepastian hukum dan meningkatkan kualitas layanan LKS.
- berlakuPermensos Nomor 12 Tahun 2025 2025
Rencana Strategis Kementerian Sosial Tahun 2025 2029
Peraturan Menteri Sosial Nomor 12 Tahun 2025
Peraturan ini menetapkan Rencana Strategis Kementerian Sosial untuk periode lima tahun (2025-2029) sebagai dokumen perencanaan utama yang mengacu pada berbagai undang-undang dan peraturan presiden terkait perencanaan pembangunan nasional. Dokumen ini menjadi acuan bagi Kementerian Sosial dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial, dengan data dan informasi kinerjanya terintegrasi dalam sistem informasi perencanaan nasional.
- berlakuPermensos Nomor 13 Tahun 2025 2025
Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Rakyat
Peraturan Menteri Sosial Nomor 13 Tahun 2025
Peraturan ini mengubah definisi Sekolah Rakyat menjadi satuan pendidikan formal berbasis asrama yang berfokus pada pembentukan karakter, kecakapan hidup, dan biaya sepenuhnya ditanggung pemerintah. Penataan ini juga mengatur peran Kepala Sekolah sebagai guru yang memimpin pembelajaran dan pengelolaan sekolah, serta mengacu pada berbagai undang-undang dan peraturan terkait pendidikan dan kementerian sosial.
- berlakuPermensos Nomor 14 Tahun 2025 2025
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2023 tentang Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Sosial
Peraturan Menteri Sosial Nomor 14 Tahun 2025
Permensos No. 14 Tahun 2025 mengubah ketentuan jabatan dan kelas jabatan di Kementerian Sosial untuk menyesuaikan perubahan organisasi dan tata kerja yang telah disetujui oleh Menteri PANRB. Perubahan ini merupakan penyempurnaan atas aturan sebelumnya yang telah diubah dengan Permensos No. 1 Tahun 2025, guna memastikan keselarasan dengan struktur organisasi terbaru Kementerian Sosial.
- berlakuPermensos Nomor 15 Tahun 2025 2025
Asistensi Rehabilitasi Sosial
Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 Tahun 2025
Peraturan ini menggantikan aturan sebelumnya untuk mengatur asistensi rehabilitasi sosial sebagai layanan berbasis keluarga, komunitas, atau residensial yang mencakup dukungan pemenuhan kebutuhan, terapi, pelatihan, dan bantuan sosial guna mencapai keberfungsian sosial individu dan masyarakat. Tujuannya adalah menyesuaikan perubahan organisasi Kementerian Sosial dan mengoptimalkan layanan agar individu mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
- berlakuPermensos Nomor 16 Tahun 2025 2025
Hibah Langsung Dalam Negeri untuk Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2025
Peraturan ini mengatur tata cara pengelolaan hibah langsung dalam negeri yang diterima Kementerian Sosial untuk kepentingan kesejahteraan sosial, menggantikan aturan lama tentang undian gratis berhadiah yang dianggap tidak sesuai kondisi saat ini. Fokus utamanya adalah menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam proses penyaluran dana hibah tersebut.
- berlakuPermensos Nomor 1 Tahun 2024 2024
Pencabutan Peraturan Menteri Sosial Nomor 22 Tahun 2019 tentang Prosedur dan Mekanisme Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah untuk Penanggulangan Keadaan Darurat Bencana dan Kerawanan Pasca Bencana
Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2024
Permensos No. 1 Tahun 2024 mencabut dan menyatakan tidak berlaku Permensos No. 22 Tahun 2019 yang mengatur prosedur penyaluran cadangan beras pemerintah untuk bencana. Pencabutan ini dilakukan karena telah diundangkannya Perpres No. 125 Tahun 2022 yang memberikan kewenangan baru terkait penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah.
- dicabutPermensos Nomor 2 Tahun 2024 2024
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2021 tentang Asistensi Rehabilitasi Sosial
Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2024
Permensos No. 2 Tahun 2024 mengubah Pasal 17 Permensos No. 7 Tahun 2021 dengan menambahkan tiga ayat baru (ayat 3 hingga 5) yang mengatur detail bantuan asistensi rehabilitasi sosial. Perubahan ini bertujuan mengoptimalkan layanan penyaluran bantuan dan menyesuaikan dengan perkembangan hukum serta tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak terbaru.
- berlakuPermensos Nomor 4 Tahun 2024 2024
Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional di Bidang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
Peraturan Menteri Sosial Nomor 4 Tahun 2024
Peraturan ini menetapkan pedoman pelaksanaan dan teknis untuk Jabatan Fungsional di bidang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial guna meningkatkan profesionalisme dan kinerja pegawai. Dokumen ini menjadi acuan bagi Kementerian Sosial dalam menyusun standar kompetensi, kurikulum pelatihan, serta mekanisme uji kompetensi bagi pejabat fungsional terkait.
- berlakuPermensos Nomor 3 Tahun 2024 2024
Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah
Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2024
Peraturan ini mengatur tata cara penyelenggaraan undian gratis berhadiah, termasuk definisi kegiatan, peran penyelenggara, serta mekanisme pengawasan dan penentuan pemenang. Ketentuan ini juga mencakup prosedur penyegelan sarana undian dan pengelolaan hadiah yang tidak tertebak atau tidak diambil oleh pemenang.