Peraturan KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Halaman 9 dari 27 · 794 dokumen
Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor Pm 40 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor pm-118 Tahun 2021
Peraturan ini menata ulang organisasi dan tata kerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan kinerja tugas serta fungsi sebagai bagian dari penyederhanaan birokrasi. Perubahan ini merupakan kelanjutan dari penyesuaian sebelumnya yang telah disetujui oleh Menteri PANRB dan menyesuaikan struktur organisasi sesuai dengan perkembangan terkini.
Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Pelayaran Sulawesi Utara
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor pm-116 Tahun 2021
Politeknik Pelayaran Sulawesi Utara adalah perguruan tinggi negeri di lingkungan Kementerian Perhubungan yang dipimpin oleh Direktur, dengan tugas menyelenggarakan pendidikan vokasi, penelitian, dan pengabdian masyarakat di bidang pelayaran. Lembaga ini berfungsi menyusun rencana pendidikan, mengelola administrasi akademik dan keuangan, serta mengembangkan sistem penjaminan mutu dan karakter sivitas akademika.
Pencabutan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor Pm 61 Tahun 2013 tentang Pedoman Sistem Akuntansi Keuangan (Psak) Akademi Teknik dan Keselamatan Penerbangan (Atkp) Surabaya
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 1 Tahun 2020
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 1 Tahun 2020 mencabut dan menyatakan tidak berlaku Peraturan Menteri Nomor PM 61 Tahun 2013 yang mengatur Pedoman Sistem Akuntansi Keuangan (PSAK) untuk Akademi Teknik dan Keselamatan Penerbangan Surabaya. Pencabutan ini dilakukan karena regulasi lama tersebut sudah tidak sesuai dengan ketentuan terbaru mengenai sistem akuntansi berbasis akrual di lingkungan Kementerian Perhubungan dan standar akuntansi pemerintahan.
Pencabutan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor Pm 137 Tahun 2016 tentang Peta Jabatan dan Uraian Jenis Kegiatan Jabatan di Lingkungan Badan Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi Kementerian Perhubungan
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor pm4 Tahun 2020
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 4 Tahun 2020 mencabut dan menyatakan tidak berlaku Peraturan Menteri Nomor PM 137 Tahun 2016 yang mengatur peta jabatan serta uraian jenis kegiatan jabatan di lingkungan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek. Langkah ini diambil untuk menjamin efektivitas, efisiensi, dan kualitas pelaksanaan tugas jabatan mengingat dinamika perubahan di lingkungan Kementerian Perhubungan.
Pencabutan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor Pm 103 Tahun 2018 tentang Peta Jabatan dan Uraian Jenis Kegiatan Jabatan di Lingkungan Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Darat Bali
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor pm3 Tahun 2020
Peraturan ini mencabut dan menyatakan tidak berlaku Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 103 Tahun 2018 yang mengatur Peta Jabatan dan Uraian Jenis Kegiatan Jabatan di lingkungan Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Darat Bali. Pencabutan ini dilakukan untuk menyesuaikan peta jabatan yang dinamis guna menjamin efektivitas, efisiensi, serta kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan dalam satuan organisasi.
Tata Cara Pemeriksaan Kecelakaan Kapal
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor pm6 Tahun 2020
Peraturan ini menetapkan tata cara pemeriksaan kecelakaan kapal sebagai serangkaian kegiatan pengusutan untuk menegakkan hukum dan memberikan rekomendasi guna mencegah terulangnya kejadian serupa, dengan mengacu pada standar internasional IMO Resolution MSC.255 (84). Pemeriksaan ini mencakup definisi kecelakaan yang meliputi ancaman terhadap keselamatan kapal, jiwa manusia, harta benda, dan lingkungan maritim akibat faktor internal maupun eksternal.
Pencabutan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor Pm 114 Tahun 2016 tentang Peta Jabatan dan Uraian Jenis Kegiatan Jabatan di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor pm13 Tahun 2020
Peraturan ini mencabut dan menyatakan tidak berlaku Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 114 Tahun 2016 yang mengatur peta jabatan dan uraian kegiatan jabatan di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian. Langkah ini diambil karena peta jabatan di Kementerian Perhubungan bersifat dinamis dan perlu ditetapkan ulang oleh Menteri untuk menjamin efektivitas serta efisiensi pelaksanaan tugas.
Pengecualian dari Kewajiban Pemenuhan Standar Keselamatan Penerbangan Sipil
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor pm2 Tahun 2020
Peraturan ini mengatur mekanisme pemberian pengecualian (exemption) bagi penyedia jasa penerbangan dan personilnya yang tidak dapat memenuhi standar keselamatan penerbangan sipil karena adanya keadaan tertentu. Pengecualian ini hanya diberikan dalam situasi khusus yang mengancam kehidupan dan penghidupan sekelompok orang, di mana tindakan penanganan segera diperlukan.
Pemberian Subsidi Angkutan Penumpang Umum Perkotaan
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor pm9 Tahun 2020
Peraturan ini mengatur pemberian subsidi berupa bantuan biaya pengoperasian untuk angkutan perkotaan pada trayek tertentu guna meningkatkan kualitas, kenyamanan, dan keterjangkauan layanan. Subsidi diberikan melalui skema pembelian layanan kepada perusahaan angkutan umum yang memenuhi standar pelayanan minimal di kawasan perkotaan.
Pencabutan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor Pm 136 Tahun 2016 tentang Peta Jabatan dan Uraian Jenis Kegiatan Jabatan di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor pm7 Tahun 2020
Peraturan ini mencabut dan menyatakan tidak berlaku Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 136 Tahun 2016 terkait Peta Jabatan dan Uraian Jenis Kegiatan Jabatan di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat. Langkah ini diambil karena peta jabatan di lingkungan Kementerian Perhubungan bersifat dinamis dan perlu ditetapkan ulang oleh Menteri untuk menjamin efektivitas, efisiensi, serta kualitas pelaksanaan tugas jabatan.
Pedoman Pelaksanaan Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik untuk Angkutan Barang di Jalan dari dan ke Daerah Tertinggal, Terpencil, Terluar, dan Perbatasan
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor pm10 Tahun 2020
Peraturan ini menetapkan pedoman pelaksanaan kewajiban pelayanan publik untuk angkutan barang di jalan yang menghubungkan daerah tertinggal, terpencil, terluar, dan perbatasan, dengan fokus pada keselamatan, keamanan, serta penggunaan lintasan atau trayek yang telah ditetapkan.
Pencabutan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor Pm 119 Tahun 2016 tentang Standar Reviu Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor pm12 Tahun 2020
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 12 Tahun 2020 mencabut dan menyatakan tidak berlaku Peraturan Menteri Nomor PM 119 Tahun 2016 terkait standar reviu teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan Kementerian Perhubungan. Langkah ini diambil untuk menyesuaikan dengan perkembangan kondisi dan kegiatan yang dinamis guna menjamin efektivitas, efisiensi, serta sinkronisasi dan integrasi dalam pengelolaan teknologi tersebut.
Penyelenggaraan Tiket Angkutan Penyeberangan Secara Elektronik
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor pm19 Tahun 2020
Peraturan ini mewajibkan penyelenggara pelabuhan (BPTD/UPTD) atau Badan Usaha Pelabuhan untuk menyediakan tiket elektronik bagi penumpang dan kendaraan penyeberangan dengan menetapkan standar operasional prosedur yang jelas. Tiket elektronik berfungsi sebagai dokumen perjalanan yang sah berisi data pelabuhan, jadwal, dan harga, serta dapat digunakan untuk mendapatkan Pas Naik (Boarding Pass) guna naik ke kapal. Penyedia layanan ini juga diizinkan bermitra dengan pihak ketiga selama tetap mengikuti prosedur standar yang ditetapkan.
Pencabutan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor Pm 30 Tahun 2017 tentang Tarif Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan Lintas Antarprovinsi Sebagaimana Telah Diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor Pm 124 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor Pm 30 Tahun 2017 tentang Tarif Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan Lintas Antarprovinsi
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor pm20 Tahun 2020
Peraturan ini mencabut dan menyatakan tidak berlaku Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 30 Tahun 2017 beserta perubahannya yang mengatur tarif angkutan penyeberangan lintas antarprovinsi karena dianggap sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan. Pencabutan ini berlaku efektif mulai tanggal 1 Mei 2020 untuk memberikan kemudahan berusaha bagi pelaku usaha di sektor tersebut.
Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Panel Ahli Mahkamah Pelayaran yang Berasal dari Nonpegawai Negeri Sipil
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor pm23 Tahun 2020
Peraturan ini mengatur tata cara pengangkatan dan pemberhentian anggota Panel Ahli Mahkamah Pelayaran yang berasal dari nonpegawai negeri sipil, dengan syarat calon harus memenuhi kriteria administrasi dan kompetensi teknis. Anggota Panel Ahli terdiri dari berbagai latar belakang pendidikan seperti Ahli Nautika, Ahli Teknika, Sarjana Teknik Perkapalan, dan Sarjana Hukum, dengan jumlah maksimal 20 orang. Ketentuan ini bertujuan untuk mendukung pelaksanaan pemeriksaan lanjutan kecelakaan kapal sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2019.
Tarif Angkutan Orang dengan Kereta Api Perintis
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor pm22 Tahun 2020
Peraturan ini menetapkan tarif angkutan orang dengan kereta api perintis yang terjangkau, termasuk iuran dana pertanggungan wajib kecelakaan penumpang, dan mencabut peraturan sebelumnya (PM 32 Tahun 2018) yang berlaku sejak 1 Januari 2020.
Tarif Angkutan Orang dengan Kereta Api Pelayanan Kelas Ekonomi untuk Melaksanakan Kewajiban Pelayanan Publik
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor pm21 Tahun 2020
Peraturan ini menetapkan tarif angkutan orang dengan kereta api kelas ekonomi untuk layanan antarkota dan perkotaan guna memenuhi kewajiban pelayanan publik dengan harga terjangkau, yang mencakup iuran dana pertanggungan wajib kecelakaan penumpang. Peraturan ini menggantikan dan mencabut Peraturan Menteri Nomor PM 36 Tahun 2019, serta berlaku efektif sejak 1 Januari 2020.
Integrasi Pelayanan Perizinan Berusaha Secara Elektronik Sektor Perhubungan
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor pm24 Tahun 2020
Peraturan ini mewajibkan pelaku usaha di sektor perhubungan untuk mengurus izin melalui sistem OSS (Online Single Submission) yang dikelola oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal. Penerbitan izin dilakukan secara terintegrasi dalam bentuk dokumen elektronik setelah pelaku usaha menyelesaikan pemenuhan komitmen perizinan.
Kriteria, Tata Cara, dan Persyaratan Pengenaan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak terhadap Kegiatan Tertentu
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor pm32 Tahun 2020
Peraturan ini mengatur kriteria, tata cara, dan persyaratan pengenaan tarif PNBP untuk kegiatan tertentu di sektor transportasi yang bukan bersifat komersial, seperti kenegaraan, bencana, atau usaha mikro. Untuk kegiatan tersebut, tarif PNBP dapat ditetapkan hingga nol rupiah guna memberikan keringanan bagi pelaku usaha kecil dan kegiatan kemanusiaan.
Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor Pm 73 Tahun 2017 tentang Peta Jabatan dan Uraian Jenis Kegiatan Jabatan di Lingkungan Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor pm33 Tahun 2020
Peraturan ini mengubah struktur Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Ditjen Perhubungan Laut dengan menghapus kategori "Kantor Pelabuhan" dan menggantinya menjadi Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Khusus Batam. Perubahan ini dilakukan untuk menyesuaikan dengan dinamika organisasi dan menjamin efektivitas serta efisiensi pelaksanaan tugas di satuan organisasi tersebut.
Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor pm26 Tahun 2020
Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan adalah unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Perhubungan yang dipimpin oleh seorang kepala, dengan tugas utama mengelola sarana dan prasarana kereta api di Pulau Sulawesi. Fungsi utamanya mencakup perencanaan dan pelaksanaan pelayanan angkutan penumpang serta barang, perawatan fasilitas, pengaturan operasional, penyusunan tarif, hingga pengelolaan keuangan dan kepegawaian.
Pencabutan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor Pm 155 Tahun 2016 tentang Batas Usia Pesawat Udara yang Digunakan untuk Kegiatan Angkutan Udara Niaga
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor pm27 Tahun 2020
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 27 Tahun 2020 mencabut dan menyatakan tidak berlaku Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 155 Tahun 2016 yang mengatur batas usia pesawat udara untuk kegiatan angkutan udara niaga. Pencabutan ini dilakukan untuk meningkatkan investasi di bidang penerbangan dan dilaksanakan sejak tanggal diundangkannya peraturan tersebut.
Pengoperasian Pesawat Udara Tanpa Awak di Ruang Udara yang Dilayani Indonesia
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor pm37 Tahun 2020
Peraturan ini menetapkan aturan pengoperasian pesawat udara tanpa awak di ruang udara yang dilayani Indonesia, termasuk definisi operasional Beyond Visual Line-of Sight (BVLOS) dan jenis ruang udara yang diatur. Tujuannya adalah meningkatkan keselamatan penerbangan dan mengakomodir perkembangan teknologi drone. Peraturan ini juga mencabut peraturan sebelumnya (PM 180 Tahun 2015) yang telah diubah dengan PM 47 Tahun 2016.
Pencabutan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor Pm 113 Tahun 2016 tentang Peta Jabatan dan Uraian Jenis Kegiatan Jabatan di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor pm35 Tahun 2020
Peraturan ini mencabut dan menyatakan tidak berlaku Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 113 Tahun 2016 terkait Peta Jabatan dan Uraian Jenis Kegiatan Jabatan di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara. Langkah ini diambil karena peta jabatan di lingkungan Kementerian Perhubungan dianggap sangat dinamis dan perlu ditetapkan ulang oleh Menteri untuk menjamin efektivitas, efisiensi, serta kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan.
Pedoman Pakaian Dinas Lapangan bagi Petugas Operasional yang Menyelenggarakan Fungsi Perhubungan Darat
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor pm28 Tahun 2020
Peraturan ini menetapkan pedoman agar petugas operasional perhubungan darat wajib mengenakan pakaian dinas lapangan secara lengkap, rapi, dan teratur saat menjalankan tugas pengawasan, penindakan, pemeriksaan, pengendalian, dan pelayanan masyarakat. Ketentuan ini dibuat untuk mewujudkan ketertiban dan keseragaman dalam penggunaan seragam, menggantikan aturan lama yang dinilai sudah tidak sesuai dengan kebutuhan operasional.
Pencabutan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor Pm 147 Tahun 2016 tentang Peta Jabatan dan Uraian Jenis Kegiatan Jabatan di Lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor pm36 Tahun 2020
Peraturan ini mencabut dan menyatakan tidak berlaku Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 147 Tahun 2016 terkait Peta Jabatan dan Uraian Jenis Kegiatan Jabatan di lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan. Langkah ini diambil karena peta jabatan yang ada dianggap sangat dinamis dan perlu ditinjau ulang untuk menjamin efektivitas, efisiensi, serta kualitas pelaksanaan tugas jabatan.
Pengujian Tipe Fisik Kendaraan Bermotor dengan Motor Penggerak Menggunakan Motor Listrik
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor pm44 Tahun 2020
Peraturan ini menetapkan standar pengujian tipe fisik tambahan khusus untuk kendaraan bermotor yang menggunakan motor listrik sebagai penggerak utama atau tambahan, guna menjamin keselamatan pengguna. Pengujian ini melengkapi regulasi sebelumnya (PM 33 Tahun 2018) dengan fokus pada aspek teknis kendaraan listrik seperti perlindungan kontak, konektor, dan penyimpanan energi.
Kendaraan Tertentu dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor pm45 Tahun 2020
Peraturan ini mengatur jenis, definisi, dan persyaratan keselamatan teknis (seperti kecepatan maksimal 25 km/jam untuk skuter listrik) bagi kendaraan tertentu yang menggunakan penggerak motor listrik, termasuk skuter listrik, sepeda listrik, hoverboard, unicycle, dan otopet. Tujuannya adalah menjamin keselamatan pengguna kendaraan tersebut di jalan raya.
Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor Pm 35 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Penghargaan Wahana Tata Nugraha
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor pm47 Tahun 2020
Peraturan ini menyempurnakan tahapan pemberian Penghargaan Wahana Tata Nugraha menjadi enam langkah: pengusulan, seleksi administrasi, survei lokasi, penilaian hasil survei, penetapan peraih, dan penyerahan penghargaan. Proses ini melibatkan Gubernur sebagai pengusul, Direktur Jenderal sebagai pelaksana seleksi dan pembentukan tim, serta Tim Survei dan Tim Penilai yang dapat bekerja sama dengan pihak ketiga untuk mengevaluasi penyelenggaraan transportasi perkotaan di kabupaten/kota.
Petunjuk Operasional Penyelenggaraan Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2020
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor pm46 Tahun 2020
Peraturan ini menetapkan petunjuk operasional bagi kementerian/lembaga dalam mengelola Dana Alokasi Khusus Fisik tahun anggaran 2020 untuk mendanai kegiatan khusus fisik yang menjadi urusan daerah dan sesuai prioritas nasional. Aturan ini mengatur definisi istilah kunci seperti Usulan Rencana Kegiatan (URK) dan Rencana Kegiatan (RK), serta landasan hukumnya yang bersumber dari Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2019 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang APBN 2020.