Peraturan KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Halaman 7 dari 27 · 794 dokumen
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor Pm 125 Tahun 2018 tentang Pengerukan dan Reklamasi
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor pm-53 Tahun 2021
Peraturan ini mengubah definisi dalam PM 125 Tahun 2018 untuk menyesuaikan dengan PP Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran. Perubahan mencakup penyesuaian istilah terkait pengerukan, reklamasi, kapal, serta fasilitas pelabuhan dan alur pelayaran agar selaras dengan regulasi terbaru.
Standar Pelayanan Minimal Penumpang Angkutan Udara
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor pm-30 Tahun 2021
Peraturan ini menetapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagai kewajiban wajib bagi Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Berjadwal untuk menjamin pelayanan yang berkualitas, cepat, dan mudah bagi penumpang kelas ekonomi. SPM ini mencakup berbagai aspek layanan mulai dari pemesanan tiket, keberangkatan, hingga penanganan keluhan, yang menjadi tolok ukur standar pelayanan publik di sektor penerbangan.
Sertifikasi dan Registrasi Bandar Udara
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor pm-31 Tahun 2021
Peraturan ini mengatur syarat dan prosedur sertifikasi serta registrasi bagi bandar udara di Indonesia untuk menjamin keselamatan dan keamanan penerbangan. Definisi dan jenis bandar udara (umum/khusus) serta peran penyelenggaranya ditetapkan sebagai dasar pelaksanaan aturan ini.
Personel Bandar Udara
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor pm-37 Tahun 2021
Peraturan ini menetapkan standar kompetensi dan pengembangan kemampuan personel bandar udara untuk menjamin keselamatan, keamanan, pelayanan, serta kelestarian lingkungan. Ketentuan ini mengatur definisi operasional personel, fasilitas, serta mekanisme sertifikasi kompetensi yang harus dipenuhi oleh mereka yang terlibat dalam pengoperasian dan pemeliharaan bandar udara.
Standarisasi Fasilitas Bandar Udara
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor pm-36 Tahun 2021
Peraturan ini menetapkan standar fasilitas bandar udara untuk menjamin keamanan dan keselamatan penerbangan, menggantikan regulasi sebelumnya yang dianggap sudah tidak sesuai kebutuhan. Fokus utamanya adalah mendefinisikan standar untuk prasarana, peralatan, utilitas, serta pelayanan darurat yang wajib dipenuhi oleh semua bandar udara di Indonesia.
Tata Cara Pengawasan dan Pengenaan Sanksiadministratif terhadap Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Penerbangan
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor pm-27 Tahun 2021
Peraturan ini mengatur tata cara pengawasan dan pengenaan sanksi administratif terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang penerbangan untuk menjamin keselamatan, keamanan, dan keteraturan penerbangan. Peraturan ini menggantikan ketentuan lama dengan menetapkan mekanisme pengawasan yang lebih sesuai kebutuhan dan kepastian hukum.
Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor Pm 52 Tahun 2018 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 47 (Civil Aviation Safety Regulation Part 47) tentang Pendaftaran Pesawat Udara (Aircraft Registration)
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor pm-26 Tahun 2021
Peraturan ini menyempurnakan ketentuan pendaftaran pesawat udara dalam Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 47 untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Penerbangan. Perubahan dilakukan dengan memodifikasi beberapa pasal dalam lampiran peraturan sebelumnya yang mengatur prosedur dan persyaratan pendaftaran pesawat.
Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 22 tentang Standar Kelaikudaraan untuk Sistem Pesawat Udara yang Dikendalikan Jarak Jauh (Remotely Piloted Aircraft System)
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor pm-34 Tahun 2021
Peraturan ini menetapkan standar kelaikudaraan untuk Sistem Pesawat Udara yang Dikendalikan Jarak Jauh (Remotely Piloted Aircraft System) yang dioperasikan di wilayah Indonesia, mencakup pesawat terbang dan helikopter tanpa awak. Tujuannya adalah menjamin keselamatan penerbangan dengan mengatur persyaratan desain tipe agar sistem tersebut dapat beroperasi secara aman sesuai peraturan perundang-undangan terkait.
Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 107 tentang Sistem Pesawat Udara Kecil Tanpa Awak
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor pm-63 Tahun 2021
Peraturan ini menetapkan standar keselamatan untuk pengoperasian Pesawat Udara Kecil Tanpa Awak di Indonesia dengan batasan berat maksimal 25 kilogram, serta mendefinisikan peran dan tanggung jawab pemilik, operator, dan penerbang (Remote Pilot) dalam sistem ruang udara nasional.
Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor Pm 3 Tahun 2019 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan Negara
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 69 Tahun 2021
Peraturan ini mengubah aturan bahwa satu Pejabat Perbendaharaan Negara hanya boleh mengelola satu DIPA, dengan pengecualian untuk KPA dan Bendahara di perwakilan luar negeri. Selain itu, mekanisme pengangkatan KPA Eselon II diatur melalui usulan oleh Pejabat Eselon I kepada Sekretaris Jenderal, yang kemudian ditetapkan oleh Menteri atau delegasi kewenangannya.
Penyelenggaraan Usaha Jasa Terkait dengan Angkutan di Perairan
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor pm-59 Tahun 2021
Peraturan ini menyederhanakan dan menyinkronkan pengaturan usaha jasa terkait angkutan di perairan menjadi satu aturan komprehensif yang menyesuaikan dengan UU Pelayaran terbaru dan prinsip perizinan berbasis risiko. Fokus utamanya adalah mendefinisikan ruang lingkup kegiatan seperti bongkar muat barang dan jasa pengurusan transportasi untuk memperlancar proses pelayaran.
Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara di Lingkungan Kementerian Perhubungan
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor pm-68 Tahun 2021
Peraturan ini mengatur tata cara penuntutan ganti kerugian negara terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara di lingkungan Kementerian Perhubungan yang disebabkan oleh perbuatan melawan hukum (sengaja atau lalai). Tujuannya adalah memulihkan kerugian negara berupa kekurangan uang dan barang yang nyata serta pasti jumlahnya, dengan melibatkan mekanisme pemeriksaan, penetapan tanggung jawab, hingga proses penyelesaian oleh pejabat dan tim khusus yang ditunjuk.
Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 172 tentang Penyelenggara Pelayanan Manajemen Lalu Lintas dan Telekomunikasi Penerbangan
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor pm-29 Tahun 2021
Peraturan ini menetapkan standar sertifikasi, persyaratan, dan tata cara bagi penyelenggara pelayanan manajemen lalu lintas dan telekomunikasi penerbangan untuk menjamin keselamatan dan kelancaran arus lalu lintas udara. Aturan ini mencakup definisi teknis seperti Air Traffic Flow Management (ATFM) dan kalibrasi penerbangan, serta mewajibkan penyelenggara untuk menyediakan jam operasi yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor Pm 11 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Serah Terima Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Perhubungan
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor pm-64 Tahun 2021
Permenhub No. 64 Tahun 2021 mengubah Pasal 3 dari aturan sebelumnya untuk mendefinisikan objek serah terima hasil pekerjaan dan serah terima sementara di lingkungan Kementerian Perhubungan. Perubahan ini bertujuan menyesuaikan pedoman pengelolaan barang milik negara dengan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai.
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor pm-67 Tahun 2021
Peraturan ini mengatur penataan organisasi dan tata kerja Kementerian Perhubungan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan kinerja birokrasi. Kementerian ini dipimpin oleh Menteri yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi. Susunannya terdiri atas Sekretariat Jenderal serta beberapa Direktorat Jenderal (Darat, Laut, Udara, Perkeretaapian) dan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek.
Organisasi dan Tata Kerja Balai Kesehatan Kerja Pelayaran
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor pm-73 Tahun 2021
Balai Kesehatan Kerja Pelayaran merupakan unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Perhubungan yang dipimpin oleh Kepala Balai, dengan tugas utama melaksanakan pemeriksaan kesehatan pelaut, tenaga penunjang keselamatan pelayaran, dan lingkungan kerja pelayaran. Dalam menjalankan tugasnya, Balai ini menyelenggarakan fungsi penyusunan rencana program dan anggaran, pelaksanaan pemeriksaan serta pemeliharaan kesehatan, penyiapan sertifikasi kesehatan, hingga evaluasi dan pelaporan terkait keselamatan pelayaran.
Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 34 tentang Persyaratan untuk Bahan Bakar Terbuang, Gas Buang untuk Pesawat Udara yang Digerakkan dengan Mesin Turbin, dan Emisi Co2 Pesawat Udara
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor pm-15 Tahun 2021
Peraturan ini menetapkan standar emisi bahan bakar terbuang, gas buang, dan CO2 untuk pesawat udara sipil dengan mesin turbin gas yang bersertifikat kelaikudaraan. Ketentuan ini mencakup aturan penerapan standar, prosedur sertifikasi, serta metode pengujian emisi gas buang dan asap mesin.
Perlengkapan Keselamatan Kendaraan Bermotor
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor pm-74 Tahun 2021
Peraturan ini menetapkan standar perlengkapan keselamatan wajib yang harus dipasang pada kendaraan bermotor untuk meningkatkan keselamatan lalu lintas dan mencegah fatalitas akibat kecelakaan. Ketentuan ini mencakup definisi dan persyaratan teknis untuk berbagai alat seperti sabuk keselamatan, segitiga pengaman, alat pemantul cahaya, serta fasilitas tanggap darurat.
Sistem Manajemen Transportasi Cerdas di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor pm-76 Tahun 2021
Peraturan ini menetapkan pedoman untuk membangun Sistem Manajemen Transportasi Cerdas guna meningkatkan pelayanan transportasi jalan yang berkualitas, aman, informatif, dan ramah lingkungan melalui integrasi teknologi informasi dan telekomunikasi. Ruang lingkupnya mencakup jenis, fungsi, prinsip kerja, penyelenggaraan, serta pembinaan dan pengawasan sistem tersebut di bidang lalu lintas dan angkutan jalan.
Pengaturan Lalu Lintas Mobil Barang di Ruas Jalan Batas Kota Medan-Batas Kabupaten Karo Nomor 052 (Medan-Berastagi) dan Ruas Jalan Batas Kota Pematang Siantar-Parapat Nomor 065
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor pm-75 Tahun 2021
Peraturan ini mengatur pembatasan lalu lintas atau pengalihan arus mobil barang di dua ruas jalan nasional di Sumatera Utara, yaitu Medan-Berastagi dan Pematang Siantar-Parapat, demi menjamin keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas.
Tata Cara Penanganan dan Pengangkutan Barang Berbahaya di Pelabuhan
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor pm-16 Tahun 2021
Peraturan ini mengatur tata cara penanganan dan pengangkutan barang berbahaya di pelabuhan, yang mencakup definisi barang berbahaya, kegiatan penumpukan hingga bongkar muat, serta peran pengangkut dan otoritas yang berwenang. Ketentuan ini didasarkan pada standar internasional seperti IMDG Code dan bertujuan menjamin keselamatan kesehatan, harta benda, serta lingkungan hidup selama proses logistik di pelabuhan.
Penyelenggaraan Angkutan Udara
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor pm-35 Tahun 2021
Peraturan ini menggantikan PM 45 Tahun 2017 untuk mengatur penyelenggaraan angkutan udara di Indonesia, mencakup definisi penerbangan, jenis pesawat, serta pembedaan antara angkutan niaga dan bukan niaga. Tujuannya adalah menyesuaikan ketentuan dengan perkembangan hukum dan peraturan perundang-undangan terkait penerbangan yang berlaku.
Kegiatan Pengusahaan di Bandar Udara
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor pm-81 Tahun 2021
Peraturan ini menggantikan PM 33 Tahun 2021 untuk mengatur kegiatan pengusahaan di bandar udara guna mendukung keselamatan, keamanan, dan kelancaran lalu lintas udara serta pertumbuhan ekonomi. Pengusahaan ini mencakup pengelolaan kawasan bandar udara sebagai tempat pendaratan pesawat, perpindahan penumpang/kargo, serta fasilitas pendukung lainnya di bawah kewenangan Kementerian Perhubungan.
Kompetensi Sumber Daya Manusia Angkutan Barang Berbahaya di Jalan
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor pm-77 Tahun 2021
Peraturan ini menetapkan standar kompetensi berupa pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang wajib dikuasai oleh sumber daya manusia dalam pengangkutan barang berbahaya di jalan untuk menjamin keselamatan. Pengaturan ini mewajibkan SDM angkutan barang berbahaya mengikuti pendidikan dan pelatihan khusus yang menghasilkan sertifikat kompetensi dan tanda kualifikasi sesuai sifat barang yang diangkut.
Pencabutan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor Pm 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Perhubungan
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor pm-79 Tahun 2021
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 79 Tahun 2021 mencabut dan menyatakan tidak berlaku Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 43 Tahun 2018 terkait tata cara kerja sama pemanfaatan Barang Milik Negara di lingkungan Kementerian Perhubungan. Pencabutan ini dilakukan untuk menyikapi dinamika kondisi dan praktik pengelolaan barang negara yang terus berkembang.
Pencabutan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor Pm 6 Tahun 2017 tentang Peta Jabatan dan Uraian Jenis Kegiatan Jabatan di Lingkungan Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor pm-80 Tahun 2021
Peraturan ini mencabut dan menyatakan tidak berlaku Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 6 Tahun 2017 terkait Peta Jabatan dan Uraian Jenis Kegiatan Jabatan di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Perkeretaapian. Langkah ini diambil untuk meningkatkan sistem manajemen kepegawaian dan kualitas pelaksanaan tugas di lingkungan tersebut dengan pengaturan yang lebih dinamis.
Pengaturan Lalu Lintas di Ruas Jalan Nasional Ciawi-Puncak Nomor 074 dan Ruas Jalan Nasional Puncak-Batas Kota Cianjur Nomor 075
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor pm-84 Tahun 2021
Peraturan ini mengatur pembatasan lalu lintas untuk mobil penumpang, mobil bus, dan sepeda motor di ruas jalan nasional Ciawi-Puncak (Nomor 074) dan Puncak-Batas Kota Cianjur (Nomor 075) demi menjamin keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas. Ketentuan ini didasarkan pada kebutuhan untuk mengoptimalkan penggunaan jalan serta melaksanakan kebijakan manajemen dan rekayasa lalu lintas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pengaturan Lalu Lintas Kendaraan Bermotor Perseorangan di Ruas Jalan pada Kawasan Tertentu
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor pm-82 Tahun 2021
Peraturan ini mengatur pembatasan lalu lintas kendaraan bermotor perseorangan di ruas jalan pada kawasan tertentu demi menjamin keamanan, kenyamanan, dan kelancaran lalu lintas. Ketentuan ini didasarkan pada UU LLAJ dan PP No. 32 Tahun 2011, serta melibatkan koordinasi dengan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek.
Penyelenggaraan Angkutan Penumpang Umum pada Kawasan Strategis Nasional
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor pm-83 Tahun 2021
Peraturan ini menggantikan PM 88 Tahun 2020 untuk meningkatkan pelayanan angkutan penumpang umum di Kawasan Strategis Nasional agar lebih selamat, aman, nyaman, dan terjangkau. Tujuannya adalah menambah aksesibilitas transportasi di wilayah yang memiliki pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan, ekonomi, dan aspek sosial-budaya lainnya.
Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 69 tentang Lisensi, Rating, Pelatihan, dan Kecakapan Personel Navigasi Penerbangan
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor pm-87 Tahun 2021
Peraturan ini mengatur persyaratan lisensi, rating, pelatihan, dan kecakapan bagi personel navigasi penerbangan (termasuk pemandu lalu lintas, komunikasi, teknik telekomunikasi, informasi aeronautika, dan perancang prosedur) untuk menjamin keselamatan penerbangan sipil. Pemegang lisensi wajib memenuhi standar administrasi, kesehatan, bahasa Inggris, kompetensi teknis, serta lulus ujian, dengan sanksi administratif berlaku bagi yang melanggar ketentuan.