Peraturan KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor Pm 98 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penunjukan dan Pengangkatan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas di Lingkungan Kementerian Perhubungan

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor pm38 Tahun 2020

Pengendalian Transportasi Selama Masa Mudik Idul Fitri Tahun 1441 Hijriah dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor pm25 Tahun 2020

Peraturan ini mengatur larangan sementara penggunaan semua jenis sarana transportasi (darat, kereta, laut, dan udara) selama masa mudik Idul Fitri Tahun 1441 Hijriah. Tujuannya adalah untuk mencegah penyebaran virus Corona (COVID-19) dengan mengendalikan arus transportasi.

Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor Pm 120 Tahun 2017 tentang Pelayanan Pengiriman Pesanan Secara Elektronik (Delivery Order Online) untuk Barang Impor di Pelabuhan

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor pm42 Tahun 2020

Peraturan ini mewajibkan pelabuhan dan perusahaan angkutan laut menerapkan sistem *Delivery Order* (DO) Online untuk barang impor, yang harus digunakan oleh pemilik barang atau perusahan jasa pengurusan transportasi. Penerapannya dilakukan secara bertahap, dimulai dari empat pelabuhan utama (Belawan, Tanjung Priok, Tanjung Perak, dan Makassar) sebelum diperluas ke pelabuhan lain.

Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 172 tentang Penyelenggara Pelayanan Lalu Lintas Penerbangan

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor pm43 Tahun 2020

Keamanan Penerbangan Nasional

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor pm51 Tahun 2020

Peraturan ini menetapkan definisi dan kerangka dasar Keamanan Penerbangan Nasional untuk melindungi penerbangan dari Tindakan Melawan Hukum melalui keterpaduan sumber daya, fasilitas, dan prosedur. Dokumen ini mengatur jenis-jenis pemeriksaan keamanan (pengendalian dan pemeriksaan) serta klasifikasi penumpang dan barang dalam konteks pencegahan ancaman terhadap keselamatan penerbangan.

Keselamatan Pesepeda di Jalan

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor pm59 Tahun 2020

Peraturan ini menetapkan standar keselamatan wajib bagi sepeda di jalan, mencakup komponen seperti spakbor, bel, sistem rem, lampu, dan alat pemantul cahaya. Selain itu, aturan ini juga mendefinisikan istilah-istilah kunci seperti jalur sepeda dan rambu lalu lintas untuk memastikan tertib berlalu lintas.

Pencabutan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor Pm 45 Tahun 2015 tentang Persyaratan Kepemilikan Modal Badan Usaha di Bidang Transportasi

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor pm64 Tahun 2020

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 64 Tahun 2020 mencabut dan menyatakan tidak berlaku Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 45 Tahun 2015 yang mengatur persyaratan kepemilikan modal badan usaha di bidang transportasi. Langkah ini diambil untuk mendorong iklim investasi dan meningkatkan daya saing usaha di sektor tersebut.

Pencabutan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor Pm 34 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan pada Balai Pendidikan dan Pelatihan Penerbangan (Bp3) Palembang

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 63 Tahun 2020

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 63 Tahun 2020 mencabut dan menyatakan tidak berlaku Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 34 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan pada Balai Pendidikan dan Pelatihan Penerbangan (BP3) Palembang. Pengunduhan peraturan ini dilakukan pada tanggal 27 Agustus 2020, menggantikan ketentuan sebelumnya yang mengatur standar pelayanan di institusi tersebut.

Pengawasan Prasarana dan Sarana Perkeretaapian Berbasis Teknologi Informasi

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor pm60 Tahun 2020

Peraturan ini mewajibkan penggunaan sistem berbasis teknologi informasi untuk memonitor kondisi prasarana dan sarana perkeretaapian guna meningkatkan pelayanan serta keselamatan. Pengawasan tersebut dilakukan oleh Direktur Jenderal Perkeretaapian dengan fokus utama pada kelaikan peralatan dan kemampuan operasionalnya.

Pedoman Pemberian Penghargaan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor pm52 Tahun 2020

Peraturan ini menetapkan pedoman pemberian penghargaan bagi pelajar sekolah menengah atas dan sederajat yang memiliki kepedulian serta kesadaran tinggi dalam membentuk budaya keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan. Penghargaan diberikan melalui proses seleksi bertingkat (kabupaten/kota, provinsi, dan nasional) dengan tujuan utama membangun karakter, menanamkan perilaku tertib berlalu lintas, serta mengurangi risiko kecelakaan di kalangan pelajar.

Pencabutan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor Pm 150 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan pada Sekolah Tinggi Transportasi Darat

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor pm55 Tahun 2020

Peraturan ini mencabut dan menyatakan tidak berlaku Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 150 Tahun 2015 yang mengatur standar pelayanan pada Politeknik Transportasi Darat Indonesia (STTD). Pencabutan ini dilakukan karena STTD telah ditetapkan sebagai Badan Layanan Umum yang pengelolaannya harus menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan badan layanan umum.

Pencabutan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor Pm 99 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan pada Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran (Bp2ip) Tangerang

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor pm54 Tahun 2020

Peraturan ini mencabut dan menyatakan tidak berlaku Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 99 Tahun 2015 yang mengatur standar pelayanan pada Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran (BP2IP) Tangerang. Pencabutan ini dilakukan karena Politeknik Pelayaran Banten telah ditetapkan sebagai instansi pemerintah yang menerapkan pengelolaan keuangan badan layanan umum.

Pencabutan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor Pm 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Tetap Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Perhubungan

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor pm53 Tahun 2020

Peraturan ini mencabut dan menyatakan tidak berlaku Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Tetap Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Perhubungan. Pencabutan ini dilakukan untuk menyikapi dinamika pengelolaan BMN guna menjamin efektivitas, efisiensi, dan kualitas pelaksanaan tugas di lingkungan kementerian tersebut.

Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor Pm 90 Tahun 2014 tentang Hari dan Jam Kerja di Lingkungan Kementerian Perhubungan

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor pm29 Tahun 2020

Peraturan ini mengubah definisi hari dan jam kerja di lingkungan Kementerian Perhubungan untuk meningkatkan pelayanan publik serta menjamin efektivitas, efisiensi, dan kedisiplinan pegawai. Perubahan mencakup penyesuaian terminologi terkait jenis jam kerja (normatif dan efektif) serta sistem pencatatan kehadiran pegawai, termasuk pengenalan sistem biometrik.

Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor Pm 79 Tahun 2017 tentang Kriteria dan Penyelenggaraan Kegiatan Angkutan Udara Perintis dan Subsidi Angkutan Udara Kargo

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor pm66 Tahun 2020

Peraturan ini mengubah kriteria Angkutan Udara Perintis menjadi layanan yang wajib menghubungkan daerah terpencil, tertinggal, belum terlayani moda lain, atau tidak menguntungkan secara komersial. Fokus utamanya adalah memastikan konektivitas bagi daerah sulit akses, perbatasan, pulau terluar, dan wilayah tertinggal untuk mendukung pemerataan harga dan akses barang.

Konversi Sepeda Motor dengan Penggerak Motor Bakar Menjadi Sepeda Motor Listrik Berbasis Baterai

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor pm65 Tahun 2020

Peraturan ini mengatur konversi sepeda motor bermotor bakar menjadi listrik berbasis baterai sebagai percepatan program kendaraan ramah lingkungan, dengan syarat kendaraan harus terdaftar dan identifikasi serta dilakukan oleh bengkel yang berizin. Konversi wajib mengganti sistem penggerak dengan komponen inti seperti baterai, sistem manajemen baterai, dan penurun tegangan arus searah.

Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor Pm 128 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan di Lingkungan Kementerian Perhubungan

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 58 Tahun 2020

Peraturan ini menyesuaikan aturan pengangkatan PNS di Kementerian Perhubungan dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020, termasuk memperjelas definisi jabatan berdasarkan tingkatan eselon dan mengklasifikasikan mutasi jabatan sebagai pemindahan PNS.

Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor Pm 78 Tahun 2017 tentang Pengenaan Sanksi Administratif terhadap Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Penerbangan

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor pm56 Tahun 2020

Peraturan ini mengubah ketentuan sanksi administratif untuk pelanggaran operasional transportasi udara guna menyesuaikan dengan adaptasi kebiasaan baru dan pencegahan COVID-19. Perubahan tersebut dilakukan dengan menambahkan 48 angka baru (mulai dari 6.1 hingga 10.12) ke dalam lampiran peraturan sebelumnya.

Pencabutan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor Pm 148 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan pada Akademi Perkeretaapian Indonesia Madiun

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor pm50 Tahun 2020

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 50 Tahun 2020 mencabut dan menyatakan tidak berlaku Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 148 Tahun 2015 yang mengatur standar pelayanan pada Akademi Perkeretaapian Indonesia Madiun. Pengundangan peraturan ini dilakukan pada tanggal 15 Juli 2020 untuk menggantikan ketentuan sebelumnya yang terkait dengan Politeknik Perkeretaapian Indonesia Madiun.

Pengujian Tipe Fisik Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor pm87 Tahun 2020

Peraturan ini menetapkan standar pengujian tipe fisik khusus untuk kendaraan bermotor listrik berbasis baterai guna menjamin keselamatan pengguna dan mendukung percepatan program kendaraan listrik di jalan raya. Pengujian ini dilakukan sebagai tambahan terhadap pengujian tipe kendaraan bermotor konvensional yang sudah ada sebelumnya.

Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor Pm 44 Tahun 2020 tentang Pengujian Tipe Fisik Kendaraan Bermotor dengan Motor Penggerak Menggunakan Motor Listrik

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor pm86 Tahun 2020

Peraturan ini memperluas ruang lingkup pengujian tipe fisik kendaraan bermotor listrik untuk mencakup kendaraan berbasis sel bahan bakar dan kendaraan kombinasi motor bakar dengan motor listrik. Perubahan ini dilakukan untuk menyesuaikan regulasi dengan perkembangan teknologi kendaraan listrik yang lebih beragam di luar kendaraan berbasis baterai murni.

Penyelenggaraan Angkutan Penumpang Umum pada Kawasan Strategis Nasional

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor pm88tahun2020 Tahun 2020

Peraturan ini mengatur penyelenggaraan angkutan penumpang umum pada Kawasan Strategis Nasional (seperti kawasan pariwisata dan ekonomi khusus) yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah pusat atau daerah untuk menjamin keselamatan, keamanan, kenyamanan, dan keterjangkauan akses. Layanan tersebut dilaksanakan melalui trayek kendaraan bermotor umum dengan skema pembiayaan berupa subsidi atau kompensasi pemerintah untuk menutupi selisih biaya operasional dan menjamin keberlangsungan layanan.

Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor Pm 51 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor pm-57 Tahun 2020

Peraturan ini mengubah pengaturan terkait pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah dalam penyelenggaraan pelabuhan laut, khususnya pelabuhan pengumpan yang menjadi kewenangan daerah. Perubahan mencakup penyesuaian norma, standar, pedoman, kriteria, perencanaan, prosedur, dan perizinan yang sebelumnya diatur dalam Permenhub No. PM 51 Tahun 2015.

Pencabutan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor Pm 21 Tahun 2020 tentang Tarif Angkutan Orang dengan Kereta Api Pelayanan Kelas Ekonomi untuk Melaksanakan Kewajiban Pelayanan Publik

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor pm-90 Tahun 2020

Peraturan ini mencabut dan menyatakan tidak berlaku Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 21 Tahun 2020 yang mengatur tarif angkutan penumpang kelas ekonomi kereta api. Tujuannya adalah untuk melaksanakan kewajiban pelayanan publik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.

Pedoman Pemberian Bantuan Teknis dalam Penyelenggaraan Sarana dan Prasarana Transportasi Darat

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor pm-89 Tahun 2020

Peraturan ini mengatur pemberian bantuan teknis berupa aset oleh pemerintah pusat kepada daerah dan satuan pendidikan untuk meningkatkan keselamatan dan kinerja pelayanan transportasi darat serta sungai/danau. Jenis bantuan mencakup pembangunan atau rehabilitasi sarana prasarana lalu lintas, peningkatan keselamatan, serta pengembangan sistem informasi dan teknologi.

Statuta Politeknik Penerbangan Jayapura

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor pm-76 Tahun 2020

Peraturan ini menetapkan Statuta Politeknik Penerbangan Jayapura sebagai aturan dasar pengelolaan institusi yang menyelenggarakan pendidikan vokasi di bidang penerbangan. Statuta ini berfungsi sebagai landasan hukum untuk menyusun peraturan dan prosedur operasional di lingkungan Politeknik tersebut.

Statuta Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor pm-84 Tahun 2020

Peraturan ini menetapkan Statuta Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan sebagai landasan dasar pengelolaan dan penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi di lingkungan Kementerian Perhubungan. Statuta ini berfungsi sebagai acuan utama untuk menyusun berbagai peraturan dan prosedur operasional di dalam politeknik tersebut.

Statuta Politeknik Transportasi Darat Indonesia-Sttd

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor pm-82 Tahun 2020

Peraturan ini menetapkan Statuta Politeknik Transportasi Darat Indonesia (PTDI-STTD) sebagai landasan dasar pengelolaan dan penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi di lingkungan Kementerian Perhubungan. Statuta ini berfungsi sebagai acuan utama untuk menyusun berbagai peraturan dan prosedur operasional di dalam politeknik tersebut.

Statuta Politeknik Transportasi Darat Bali

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor pm-83 Tahun 2020

Peraturan ini menetapkan Statuta Politeknik Transportasi Darat Bali sebagai landasan dasar pengelolaan dan penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi di lingkungan Kementerian Perhubungan. Statuta ini berfungsi sebagai acuan utama untuk menyusun berbagai peraturan dan prosedur operasional di dalam institusi tersebut.

Statuta Akademi Penerbang Indonesia Banyuwangi

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor pm-77 Tahun 2020

Peraturan ini menetapkan Statuta Akademi Penerbang Indonesia Banyuwangi sebagai landasan dasar pengelolaan dan penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi di lingkungan Kementerian Perhubungan. Statuta ini berfungsi sebagai acuan utama untuk menyusun berbagai peraturan dan prosedur operasional di dalam akademi tersebut.