Peraturan KEMENTERIAN KEUANGAN
Halaman 7 dari 68 · 2.016 dokumen
Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2024 yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15 Tahun 2024
Peraturan ini menetapkan petunjuk teknis pelaksanaan pemberian Tunjangan Hari Raya (Tahri) dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2024 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Ketentuan ini mencakup definisi penerima manfaat seperti PNS, PPPK, Prajurit TNI, Anggota Polri, dan Pejabat Negara, serta dasar hukumnya yang merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2024.
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana bagi Hasil Dan/Atau Dana Alokasi Umum yang Disalurkan Secara Nontunai Melalui Fasilitas Treasury Deposit Facility
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16 Tahun 2024
Peraturan ini mengubah definisi dan struktur pengaturan pengelolaan Dana Bagi Hasil serta Dana Alokasi Umum yang disalurkan secara nontunai melalui fasilitas Treasury Deposit Facility (TDF) dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19 Tahun 2023. Perubahan mencakup penyisipan dan penghapusan beberapa angka dalam definisi peraturan, serta penyesuaian ketentuan terkait mekanisme penyaluran dana tersebut. Tujuannya adalah untuk meningkatkan efisiensi dan mekanisme pengelolaan dana transfer ke daerah melalui instrumen keuangan modern.
RPMK Mekanisme Pengelolaan Hibah Millennium Challenge Corporation
Peraturan Menteri Keuangan Nomor pmk23 Tahun 2024
Peraturan ini menetapkan mekanisme pengelolaan hibah dari Pemerintah Amerika Serikat melalui Millennium Challenge Corporation (MCC) yang dikelola oleh MCA Indonesia II di bawah pengawasan Majelis Wali Amanat. Ketentuan ini didasarkan pada UU Keuangan Negara dan Perbendaharaan Negara untuk memastikan penyaluran dana guna mengurangi kemiskinan global melalui pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.
RPMK tentang Pengeluaran Barang Impor untuk Dipakai dengan Pelayanan Segera (Rush Handling)
Peraturan Menteri Keuangan Nomor pmk26 Tahun 2024
Permenkeu No. 26 Tahun 2024 mengubah daftar jenis barang impor yang berhak mendapatkan pelayanan segera (rush handling), mencakup kategori seperti jenazah, organ tubuh, barang berbahaya, makhluk hidup, surat kabar, dokumen, uang kertas asing, vaksin, hingga tanaman dan ikan potong segar. Perubahan ini bertujuan meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengawasan serta pelayanan di bidang kepabeanan.
Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik
Peraturan Menteri Keuangan Nomor pmk25 Tahun 2024
Permenkeu No. 25 Tahun 2024 mengatur pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebagai bagian dari transfer ke daerah yang bertujuan mendukung pembangunan dan pengadaan sarana prasarana layanan publik di daerah. Peraturan ini menetapkan bahwa Menteri Keuangan berwenang mengelola anggaran tersebut untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pembangunan di daerah.
Tarif Layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara pada Kepolisian Negara Republik Indonesia
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 3 Tahun 2024
Peraturan ini menetapkan tarif layanan bagi Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara yang melayani masyarakat atas permintaan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Penetapan tarif ini didasarkan pada usulan resmi dari Kepala Pusat Kedokteran dan Kesehatan Polri serta telah dikaji oleh tim penilai sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan keuangan BLU.
RPMK tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.04/2011 tentang Pemberian Premi
Peraturan Menteri Keuangan Nomor pmk21 Tahun 2024
Permenkeu No. 21 Tahun 2024 menyempurnakan aturan pemberian premi bagi orang perseorangan, kelompok, atau unit kerja yang berjasa menangani pelanggaran kepabeanan dan/atau cukai dengan memperjelas ruang lingkup objek dan persyaratan pengajuannya. Perubahan ini bertujuan memberikan kepastian hukum dan menyesuaikan ketentuan sebelumnya agar lebih relevan dengan kebutuhan penegakan hukum di bidang tersebut.
Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersifat Volatil dan Kebutuhan Mendesak pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19 Tahun 2024
Peraturan ini menetapkan jenis dan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Kementerian PUPR yang mencakup pengujian laboratorium, pelatihan, serta denda administratif di bidang sumber daya air. Ketentuan tarif untuk kategori volatil dan kebutuhan mendesak diatur dalam lampiran dan formula yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.
RPMK tentang Pengelolaan Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2024
Peraturan ini menetapkan kerangka pengelolaan hibah dari pemerintah pusat untuk daerah guna mendukung rehabilitasi dan rekonstruksi fisik serta layanan publik pascabencana berdasarkan perjanjian dengan pemerintah daerah. Menegaskan wewenang Menteri Keuangan sebagai pengelola fiskal dalam mengalokasikan dana tersebut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan terkait transfer ke daerah dan hibah.
Rancangan Peraturan Menteri Keuangan tentang Fasilitas Perpajakan dan Kepabeanan di Ibu Kota Nusantara
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 28 Tahun 2024
Peraturan ini menetapkan fasilitas perpajakan dan kepatuhan di Ibu Kota Nusantara untuk mendukung kemudahan berusaha dan penanaman modal sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2023. Ketentuan ini didasarkan pada berbagai undang-undang perpajakan, kepatuhan, dan UU tentang Ibu Kota Negara. Tujuannya adalah memberikan insentif dan kemudahan bagi pelaku usaha yang beroperasi di wilayah IKN.
Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersifat Volatil dan Kebutuhan Mendesak yang Berlaku pada Badan Karantina Indonesia
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27 Tahun 2024
Permenkeu No. 27 Tahun 2024 menetapkan jenis dan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) untuk Badan Karantina Indonesia, yang mencakup jasa pengujian dan tindakan karantina hewan, ikan, serta tumbuhan, serta penggunaan sarana prasarana. Peraturan ini membedakan jenis PNBN menjadi dua kategori: bersifat volatil untuk pengujian laboratorium dan kebutuhan mendesak untuk tindakan karantina serta penggunaan fasilitas. Tarif yang ditetapkan merupakan batas tertinggi dan dapat disesuaikan melalui kontrak kerja sama sesuai ketentuan perundang-undangan.
RPMK tentang Standar dan Tata Cara Pemenuhan Kompetensi Teknis Penyusun Rencana Kerja dan Anggaran
Peraturan Menteri Keuangan Nomor pmk22 Tahun 2024
Permenkeu No. 22 Tahun 2024 menetapkan standar kompetensi teknis (pengetahuan, keterampilan, dan sikap) serta tata cara pemenuhannya bagi penyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) untuk memastikan kesesuaian dengan tugas jabatan. Peraturan ini mengatur persyaratan kompetensi bagi berbagai pihak terkait pengelolaan anggaran, termasuk Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, dan unit-unit di lingkungan Kementerian Keuangan maupun pemerintah daerah. Tujuannya adalah menjamin kualitas penyusunan dokumen RKA yang mencakup RKA-K/L dan RKA-BUN sesuai dengan standar teknis yang berlaku.
Tata Cara Penundaan dan/atau Pemotongan Penyaluran Dana Transfer ke Daerah atas Pemenuhan Belanja Wajib dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Peraturan Menteri Keuangan Nomor pmk24 Tahun 2024
Permenkeu No. 24 Tahun 2024 mengatur sanksi penundaan dan/atau pemotongan penyaluran dana transfer ke daerah bagi daerah otonom yang gagal mengalokasikan belanja wajib untuk urusan pemerintahan daerah sesuai ketentuan PP No. 1 Tahun 2024. Peraturan ini bertujuan memastikan kepatuhan daerah terhadap kewajiban fiskal nasional dan mencegah penyalahgunaan dana transfer yang tidak ditujukan untuk belanja wajib.
Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Impor Dan/Atau Penyerahan Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Berupa Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Roda Empat Tertentu yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2024
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9 Tahun 2024
Peraturan ini memberikan insentif fiskal berupa penggantian pajak penjualan atas barang mewah untuk kendaraan listrik berbasis baterai roda empat tertentu yang ditanggung pemerintah. Kebijakan ini bertujuan mendorong transisi energi dari fosil ke listrik serta meningkatkan produksi kendaraan listrik di dalam negeri. Insentif ini berlaku khusus untuk Tahun Anggaran 2024.
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 26/Pmk.010/2022 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10 Tahun 2024
Permenkeu No. 10 Tahun 2024 mengubah tarif bea masuk untuk kendaraan bermotor listrik berbasis baterai roda empat (CBU dan CKD) guna mendorong investasi dan transisi energi sesuai Perpres No. 79 Tahun 2023. Perubahan ini bertujuan memberikan insentif fiskal bagi impor kendaraan listrik dalam keadaan utuh maupun terurai lengkap untuk meningkatkan produksi di dalam negeri.
Rincian Dana bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2024
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6 Tahun 2024
Peraturan ini menetapkan rincian alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) untuk setiap daerah provinsi, kabupaten, dan kota di Indonesia untuk Tahun Anggaran 2024. Dasar penentuan pembagian dana ini bersumber dari Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian APBN 2024 dan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah.
Pedoman Penggunaan Sistem Informasi Kredit Program
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 12 Tahun 2024
Permenkeu No. 12 Tahun 2024 menetapkan pedoman penggunaan Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) untuk menata usaha dan menjaga kerahasiaan data penyaluran kredit program usaha mikro, kecil, dan menengah yang bersubsidi pemerintah. Peraturan ini mendefinisikan peran berbagai pihak seperti penyelenggara, pengguna, dan penyalur dalam mengelola sistem elektronik tersebut guna meningkatkan efektivitas pengelolaan pembiayaan produktif.
Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Roda Empat Tertentu dan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Bus Tertentu yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2024
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8 Tahun 2024
Permenkeu No. 8 Tahun 2024 menetapkan kebijakan insentif fiskal berupa penghapusan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas penyerahan kendaraan listrik berbasis baterai roda empat dan bus tertentu untuk tahun anggaran 2024 guna mendorong transisi energi dan meningkatkan minat beli masyarakat. Kebijakan ini merupakan kelanjutan dari fasilitas serupa tahun 2023 dan didasarkan pada dukungan pemerintah dalam rangka percepatan program kendaraan listrik di Indonesia.
Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Rumah Tapak dan Satuan Rumah Susun yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2024
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7 Tahun 2024
Peraturan ini melanjutkan insentif fiskal berupa penggantian PPN untuk pembelian rumah tapak dan satuan rumah susun yang ditanggung pemerintah pada tahun anggaran 2024 guna menstimulasi daya beli masyarakat. Kebijakan ini merupakan kelanjutan dari aturan tahun 2023 dan didasarkan pada kebutuhan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui dukungan pemerintah di sektor perumahan.
Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Manajemen Aset Negara
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35 Tahun 2024
Permenkeu No. 35 Tahun 2024 menata ulang organisasi dan tata kerja Lembaga Manajemen Aset Negara untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan aset negara, khususnya dalam pendanaan pengadaan tanah untuk Proyek Strategis Nasional. Peraturan ini menggantikan ketentuan sebelumnya guna mendukung program infrastruktur pemerintah dan optimalisasi aset negara sesuai dengan regulasi terkait barang milik negara.
RPMK tentang Penyelesaian Piutang Instansi Pemerintah yang Diurus/Dikelola oleh DJKN/PUPN Tahun Anggaran 2024
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 30 Tahun 2024
Permenkeu No. 30 Tahun 2024 mengatur mekanisme penyelesaian piutang instansi pemerintah yang dikelola oleh PUPN atau DJKN untuk tahun anggaran 2024, termasuk definisi piutang negara dan instrumen Crash Program berupa keringanan utang. Peraturan ini menetapkan istilah-istilah kunci seperti SP3N dan peran PUPN dalam mengoptimalkan pelunasan utang melalui pengurangan pokok, bunga, denda, atau biaya lainnya.
RPMK tentang Sasaran Inflasi Tahun 2025, Tahun 2026, dan Tahun 2027
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 31 Tahun 2024
Peraturan ini menetapkan sasaran inflasi tahunan sebesar 2,5% dengan deviasi 1,0% untuk periode tahun 2025, 2026, dan 2027 guna mendukung stabilitas ekonomi. Sasaran tersebut dihitung menggunakan Inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) tahunan dan menjadi acuan bagi koordinasi kebijakan fiskal pemerintah serta kebijakan moneter Bank Indonesia.
Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38 Tahun 2024
Permenkeu No. 38 Tahun 2024 menggantikan aturan sebelumnya untuk mendukung kebijakan hilirisasi industri mineral logam di dalam negeri melalui fasilitas pemurnian serta menyederhanakan ketentuan bea keluar. Peraturan ini menetapkan jenis barang ekspor yang dikenakan pungutan dan tarif bea keluar berdasarkan UU Kepabeanan dan PP No. 55 Tahun 2008.
Tarif Layanan Badan Layanan Umum Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37 Tahun 2024
Permenkeu No. 37 Tahun 2024 menetapkan tarif layanan untuk Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan yang terdiri dari layanan utama (tes akademik objektif/non-objektif dan tes non-akademik) serta layanan penunjang. Besaran tarif layanan utama dirinci dalam lampiran peraturan dan penetapannya wajib mempertimbangkan jenis pengguna layanan.
Pengelolaan Transfer ke Daerah dalam Rangka Otonomi Khusus
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33 Tahun 2024
Permenkeu No. 33 Tahun 2024 mengatur tata cara perencanaan, penganggaran, pengalokasian, penyaluran, pelaporan, dan pengelolaan sistem informasi untuk dana otonomi khusus di Papua dan Aceh sebagai bagian dari transfer ke daerah. Peraturan ini menetapkan Menteri Keuangan sebagai pengelola fiskal yang berwenang mengelola anggaran tersebut berdasarkan UU Otonomi Khusus Papua, UU Pemerintahan Aceh, serta peraturan perundang-undangan terkait APBN dan pengelolaan transfer.
Pengelolaan Tugas Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Keuangan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34 Tahun 2024
Permenkeu No. 34 Tahun 2024 mengatur kembali tata cara pengelolaan tugas belajar bagi PNS di lingkungan Kementerian Keuangan untuk memenuhi kebutuhan pengembangan kompetensi sesuai dinamika organisasi dan kemajuan teknologi. Peraturan ini didasarkan pada berbagai peraturan perundang-undangan terkait manajemen ASN, disiplin PNS, dan pemberian tugas belajar sebelumnya. Tujuannya adalah memastikan pengembangan kompetensi PNS dilakukan secara terstruktur dan efektif dalam rangka peningkatan kapasitas aparatur negara.
RPMK tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak pada Kementerian Kesehatans
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45 Tahun 2024
Permenkeu No. 45 Tahun 2024 menetapkan jenis dan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) untuk Kementerian Kesehatan yang terdiri dari lima kategori layanan, termasuk jasa laboratorium dan pengamanan fasilitas. Layanan terkait laboratorium dan kekarantinaan dikategorikan sebagai tarif volatil, sedangkan pengamanan fasilitas dan kekarantinaan lainnya sebagai kebutuhan mendesak. Tarif yang ditetapkan merupakan batas tertinggi dan dapat dilaksanakan melalui kontrak kerja sama untuk jenis tertentu.
RPMK tentang Strategi dan Pelaksanaan Pengelolaan Kelebihan dan Kekurangan Kas Pemerintah Pusat
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44 Tahun 2024
Peraturan ini menetapkan strategi dan mekanisme pengelolaan kelebihan serta kekurangan kas Pemerintah Pusat untuk memastikan pengelolaan dana APBN yang efektif, optimal, dan adaptif. Definisi kelebihan dan kekurangan kas didasarkan pada perbandingan saldo rekening Bendahara Umum Negara dengan kebutuhan pengeluaran negara setelah memperhitungkan saldo awal dan operasional minimal. Aturan ini juga mengatur instrumen keuangan seperti Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) beserta akad jual belinya sebagai bagian dari strategi pengelolaan kas tersebut.
RPMK tentang Pembebasan Bea Masuk atas Impor Peralatan dan Bahan yang Digunakan untuk Mencegah Pencemaran Lingkungan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 Tahun 2024
Peraturan ini menggantikan aturan lama (PMK No. 101/PMK.04/2007) untuk menyederhanakan proses impor peralatan dan bahan yang digunakan secara khusus untuk mencegah atau mengendalikan pencemaran lingkungan. Peralatan didefinisikan sebagai instalasi atau mesin untuk pemantauan, pemrosesan, dan pemanfaatan limbah, sedangkan bahan mencakup segala jenis bahan fisika, biologi, atau kimia habis pakai yang fungsinya sama. Aturan ini berlaku bagi badan usaha di Indonesia yang menghasilkan limbah atau khusus menangani pengolahan limbah.
RPMK tentang Pengelolaan Insentif Fiskal Tahun Anggaran 2024 untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43 Tahun 2024
Peraturan ini mengatur pengelolaan Insentif Fiskal Tahun Anggaran 2024 yang diberikan kepada Pemerintah Daerah atas pencapaian kinerja baik dalam kategori pengendalian inflasi, kesejahteraan masyarakat, dan aspek keuangan serta pelayanan umum. Dana tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan disalurkan sebagai penghargaan bagi daerah yang berhasil memenuhi kriteria tertentu sesuai kebijakan strategis nasional.