Peraturan KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
Halaman 5 dari 8 · 234 dokumen
Pedoman Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Ketenagakerjaan Tahun Anggaran 2021
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 20 Tahun 2020
Peraturan ini menetapkan pedoman penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Ketenagakerjaan Tahun Anggaran 2021 yang mencakup jenis bantuan seperti penghargaan, operasional, sarana prasarana, hingga rehabilitasi gedung, serta penerima yang meliputi perseorangan, kelompok masyarakat, LSM, lembaga pendidikan, dan lembaga pemerintah daerah. Penyaluran harus dilaksanakan dengan prinsip akuntabel, efisien, efektif, transparan, bermanfaat, serta memperhatikan keadilan dan kepatutan.
Rencana Strategis Kementerian Ketenagakerjaan Tahun 2020-2024
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 12 Tahun 2020
Peraturan ini menetapkan Rencana Strategis Kementerian Ketenagakerjaan untuk periode 2020-2024 sebagai dokumen perencanaan lima tahunan yang mencakup visi, misi, tujuan, strategi, dan indikator kinerja utama. Dokumen ini disusun sebagai dasar penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan menjadi acuan bagi seluruh kegiatan serta evaluasi kinerja kementerian selama periode tersebut.
Perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Kementerian Ketenagakerjaan
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 11 Tahun 2020
Peraturan ini mengubah pedoman penerapan, penilaian, dan review pengendalian intern atas pelaporan keuangan Kementerian Ketenagakerjaan agar selaras dengan perubahan proses bisnis pemerintah pusat. Perubahan ini didasarkan pada berbagai undang-undang dan peraturan terkait perbendaharaan, pemeriksaan keuangan, serta tata kerja kementerian negara. Tujuannya adalah meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan.
Pelaksanaan Dekonsentrasi Kementerian Ketenagakerjaan Tahun Anggaran 2019
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2019
Peraturan ini menetapkan mekanisme pelimpahan wewenang dan penugasan dari Pemerintah Pusat kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah untuk mengelola Dana Dekonsentrasi bidang ketenagakerjaan tahun 2019. Sumber dana berasal dari APBN yang dialokasikan melalui daftar isian pelaksanaan anggaran Kementerian Ketenagakerjaan, dengan rincian program, kegiatan, dan alokasi per provinsi tercantum dalam lampiran peraturan.
Pemberdayaan Komunitas Pekerja Migran Indonesia di Desa Migran Produktif
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2019
Peraturan ini menetapkan kerangka pemberdayaan komunitas Pekerja Migran Indonesia di Desa Migran Produktif untuk meningkatkan kesejahteraan mereka dan mengurangi pekerja migran nonprosedural. Ketentuan ini bertujuan menyesuaikan program desa migran dengan tugas kementerian serta memperluas kesempatan kerja bagi tenaga kerja Indonesia.
Perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan dalam Jaringan
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 4 Tahun 2019
Peraturan ini mengubah definisi "Pengusaha" dalam Permenaker No. 18 Tahun 2017 dengan menambahkan kategori pengusaha yang menjalankan perusahaan bukan miliknya secara berdiri sendiri. Perubahan ini bertujuan untuk mengintegrasikan sistem wajib lapor ketenagakerjaan dengan sistem online single submission guna mendukung pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.
Tata Naskah Dinas di Kementerian Ketenagakerjaan
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2019
Peraturan ini mengatur jenis, format, penyiapan, pengamanan, pengabsahan, distribusi, dan media komunikasi kedinasan di Kementerian Ketenagakerjaan untuk menggantikan aturan lama yang sudah tidak sesuai. Ketentuan ini didasarkan pada UU Kearsipan dan PP terkait guna menstandarisasi naskah dinas sebagai alat komunikasi resmi dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
Perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas Pembantuan Kementerian Ketenagakerjaan Tahun Anggaran 2019
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2019
Peraturan ini mengubah nilai paket dan jumlah lokasi kegiatan padat karya infrastruktur serta tenaga kerja mandiri dalam Dana Tugas Pembantuan Kementerian Ketenagakerjaan Tahun Anggaran 2019 guna mendukung target Rencana Strategis. Perubahan tersebut mencakup revisi terhadap Lampiran I dan Lampiran II yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari peraturan terkait.
Perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyaluran Bantuan Pemerintah Bidang Ketenagakerjaan
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2019
Peraturan ini mengubah ketentuan lampiran pada angka I Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 25 Tahun 2018 terkait pedoman penyaluran bantuan pemerintah. Perubahan tersebut bertujuan untuk mendorong peningkatan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja melalui pemberian apresiasi berupa uang dan/atau barang.
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 12 Tahun 2019
Peraturan ini menyempurnakan struktur organisasi Kementerian Ketenagakerjaan dengan mengubah komposisi Direktorat Jenderal Eselon I, termasuk penambahan unit baru dan penyesuaian nama direktorat. Perubahan ini bertujuan meningkatkan kinerja dan efektivitas pelaksanaan tugas serta fungsi di kementerian tersebut.
Pedoman Nomenklatur Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Kementerian Ketenagakerjaan
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2019
Peraturan ini menetapkan pedoman nomenklatur jabatan pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Kementerian Ketenagakerjaan untuk menggantikan aturan sebelumnya, dengan tujuan menerapkan sistem merit. Pedoman ini mengatur definisi dasar jabatan, tugas, klasifikasi, serta ukuran kinerja dan kedudukan jabatan dalam struktur unit kerja kementerian.
Tata Cara Pemberian Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2019
Peraturan ini mengatur tata cara pemberian izin tertulis bagi perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia (P3MI) yang berbentuk perseroan terbatas melalui sistem perizinan online (OSS). Izin ini merupakan syarat wajib bagi badan usaha untuk menyelenggarakan layanan penempatan pekerja migran sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017.
Tata Cara Penempatan Pekerja Migran Indonesia
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 9 Tahun 2019
Peraturan ini mengatur tata cara penempatan Pekerja Migran Indonesia, baik melalui perusahaan penempatan (P3MI) maupun secara perseorangan, serta mendefinisikan hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian penempatan dan kerja. Fokus utamanya adalah pada prosedur administratif dan legalitas yang harus dipenuhi oleh calon pekerja, perusahaan penempatan, mitra usaha, dan pemberi kerja di negara tujuan.
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Pelatihan Kerja
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 7 Tahun 2019
Peraturan ini mengubah Pasal 8 Permenaker No. 21 Tahun 2015 terkait organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Bidang Pelatihan Kerja. Perubahan ini mencakup penyesuaian nomenklatur dan struktur organisasi akibat perubahan di Kementerian Ketenagakerjaan serta pembentukan UPT baru di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan serta Kabupaten Belitung.
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2012 tentang Syarat-Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 11 Tahun 2019
Peraturan ini menata ulang syarat dan tata cara permohonan izin penyediaan jasa pekerja/buruh untuk memberikan kemudahan perizinan serta meningkatkan perlindungan bagi pekerja/buruh. Perubahan ini dilakukan karena ketentuan sebelumnya dianggap sudah tidak sesuai dengan perkembangan kondisi dan kebutuhan masyarakat saat ini.
Pedoman Penatausahaan Persediaan di Kementerian Ketenagakerjaan
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 15 Tahun 2019
Peraturan ini menetapkan pedoman penatausahaan persediaan di Kementerian Ketenagakerjaan sebagai pengganti aturan lama yang sudah tidak sesuai kebutuhan, dengan fokus pada pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan barang milik negara untuk mendukung kegiatan operasional.
Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Kementerian Ketenagakerjaan
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 14 Tahun 2019
Peraturan ini menetapkan pedoman bagi Kementerian Ketenagakerjaan dalam menerapkan, menilai, dan melakukan review atas pengendalian intern pelaporan keuangannya guna menjamin akuntabilitas dan penyusunan laporan yang sesuai dengan UU Perbendaharaan Negara. Pedoman ini mengatur tata cara pengelolaan sistem pengendalian intern sebagai dasar penyusunan laporan pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja negara.
Pedoman Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Kementerian Ketenagakerjaan
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2019
Peraturan ini menetapkan pedoman pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Kementerian Ketenagakerjaan sebagai proses integral untuk menjamin efektivitas, efisiensi, keandalan pelaporan, pengamanan aset, dan ketaatan hukum. Peraturan ini juga menggantikan aturan sebelumnya guna menyesuaikan dengan perubahan organisasi kementerian dan memperkuat mekanisme pengawasan intern oleh pimpinan dan seluruh pegawai.
Konfirmasi Status Wajib Pajak dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Kementerian Ketenagakerjaan
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2019
Peraturan ini mewajibkan Kementerian Ketenagakerjaan melakukan konfirmasi status wajib pajak kepada pelamar sebelum memberikan layanan publik tertentu sebagai bentuk pencegahan korupsi. Konfirmasi ini bertujuan untuk meningkatkan pemantauan dan pengawasan pemenuhan kewajiban perpajakan bagi wajib pajak.
Penghentian dan Pelarangan Penempatan Pekerja Migran Indonesia
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 17 Tahun 2019
Peraturan ini memberikan wewenang kepada Menteri Ketenagakerjaan untuk menghentikan atau melarang penempatan Pekerja Migran Indonesia ke negara atau jabatan tertentu berdasarkan pertimbangan keamanan, perlindungan HAM, dan pemerataan kesempatan kerja. Penghentian ini berlaku untuk berbagai kategori pekerja, termasuk yang bekerja pada pemberi kerja berbadan hukum, perseorangan, awak kapal, serta pekerja yang ditempatkan untuk kepentingan perusahaan sendiri.
Perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Jumlah Jam Minimal Tatap Muka dan Pemberian Honorarium atas Kelebihan Jam Minimal Tatap Muka bagi Jabatan Fungsional Instruktur
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2019
Peraturan ini mengubah ketentuan jam kerja Instruktur menjadi 37,5 jam per minggu dan menetapkan jumlah jam minimal kegiatan tatap muka sebanyak 6 jam. Perubahan ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja Instruktur dengan menyesuaikan aturan jam kerja dan ketentuan honorarium atas kelebihan jam.
Pakaian Dinas Pejabat Fungsional Pengantar Kerja
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 19 Tahun 2019
Peraturan ini menggantikan aturan lama untuk mengatur standar penggunaan Pakaian Dinas Upacara dan Pakaian Dinas Harian bagi Pejabat Fungsional Pengantar Kerja, termasuk spesifikasi desain, warna, dan atributnya.
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Tunjangan Kinerja bagi Pegawai Kementerian Ketenagakerjaan
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 22 Tahun 2019
Peraturan ini mengubah ketentuan dalam Pedoman Pemberian Tunjangan Kinerja bagi Pegawai Kementerian Ketenagakerjaan (Permenaker No. 10 Tahun 2017) untuk memberikan apresiasi atas pencapaian kinerja pegawai. Perubahan ini didasarkan pada UU Kementerian Negara, UU ASN, dan berbagai peraturan perundang-undangan terkait manajemen pegawai serta tunjangan kinerja di lingkungan kementerian tersebut.
Penatausahaan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersumber dari Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 20 Tahun 2019
Peraturan ini menggantikan aturan lama yang tidak lagi sesuai kebutuhan organisasi dengan menetapkan tata cara penatausahaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang bersumber dari dana kompensasi penggunaan Tenaga Kerja Asing. Ketentuan ini didasarkan pada berbagai undang-undang ketenagakerjaan, penerimaan negara, serta peraturan menteri terkait penggunaan TKA dan sistem pembayaran elektronik.
Pelayanan Informasi Publik di Kementerian Ketenagakerjaan
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2019
Peraturan ini menggantikan aturan sebelumnya untuk menata ulang tata cara pelayanan informasi publik di Kementerian Ketenagakerjaan sesuai perkembangan teknologi dan kebutuhan publik. Aturan ini mengatur definisi informasi publik, peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), serta prosedur pengajuan dan penyediaan informasi bagi pemohon dari warga negara atau badan hukum Indonesia.
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Ketenagakerjaan
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2018
Peraturan ini menetapkan kerangka kerja Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Kementerian Ketenagakerjaan untuk memastikan instansi mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan secara terukur. SAKIP dirancang sebagai rangkaian sistematik aktivitas dan prosedur untuk menetapkan, mengukur, serta melaporkan kinerja guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi organisasi.
Jumlah Jam Minimal Tatap Muka dan Pemberian Honorarium Atas Kelebihan Jam Minimal Tatap Muka Bagi Jabatan Fungsional Instruktur
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2018
Peraturan ini mengatur standar jumlah jam tatap muka minimal yang wajib dipenuhi oleh Instruktur Jabatan Fungsional untuk mendapatkan hak honorarium atas kelebihan jam tersebut, serta menetapkan definisi teknis terkait satuan waktu pelatihan dan mekanisme penghitungannya.
Tata Cara Pengenaan dan Pencabutan Sanksi Administratif Tidak Mendapat Pelayanan Publik Tertentu bagi Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 4 Tahun 2018
Peraturan ini mengatur tata cara pengenaan dan pencabutan sanksi berupa pembatasan layanan publik bagi pemberi kerja yang tidak menaati kewajiban dalam program jaminan sosial (JKK, JKM, JP, JHT, dan JKN). Sanksi ini diterapkan sebagai bentuk penegakan hukum administratif untuk memastikan kepatuhan pemberi kerja terhadap peraturan perundang-undangan di bidang jaminan sosial.
Pelaksanaan Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2018
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2018
Peraturan ini mengatur mekanisme penugasan Pemerintah Pusat kepada Daerah (atau Provinsi ke Kabupaten/Kota) untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan pusat/provinsi, dengan sumber dananya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Ketentuan ini berlaku khusus untuk tahun anggaran 2018 sebagai implementasi dari Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.
Pedoman Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Kementerian Ketenagakerjaan
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2018
Peraturan ini menetapkan pedoman penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Kementerian Ketenagakerjaan untuk mendukung reformasi birokrasi dan tata kelola keuangan yang baik, sekaligus mencabut peraturan sebelumnya yang sudah tidak sesuai.