Peraturan KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
Halaman 6 dari 8 · 234 dokumen
Keselamatan dan Kesehatan Kerja Lingkungan Kerja
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2018
Peraturan ini menetapkan standar keselamatan dan kesehatan kerja lingkungan kerja untuk memenuhi konvensi ILO dan undang-undang keselamatan kerja yang berlaku, sekaligus mencabut peraturan-peraturan lama terkait syarat kesehatan, kebersihan, dan nilai ambang batas faktor fisik serta kimia di tempat kerja.
Perubahan Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2018
Peraturan ini menyempurnakan struktur organisasi Kementerian Ketenagakerjaan dengan menetapkan daftar lengkap unit Eselon I, termasuk penjabaran detail unit kerja di bawah Sekretariat Jenderal. Tujuannya adalah meningkatkan kinerja dan efektivitas pelaksanaan tugas serta fungsi di kementerian tersebut.
Pelaksanaan Seleksi Anggota Badan Nasional Sertifikasi Profesi
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 7 Tahun 2018
Peraturan ini mengatur mekanisme seleksi calon anggota Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) yang terdiri dari 7 orang (Ketua, Wakil Ketua, dan 5 Anggota) dengan komposisi 2 unsur pemerintah dan 5 unsur masyarakat. Calon anggota harus memenuhi syarat profesionalisme, transparansi, dan keadilan dalam proses seleksi, serta diangkat oleh Presiden atas usul Menteri Ketenagakerjaan untuk masa jabatan 5 tahun yang dapat diperpanjang satu kali.
Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2018
Peraturan ini menyempurnakan tata cara penggunaan Tenaga Kerja Asing di Indonesia untuk menyesuaikan dengan perkembangan ketenagakerjaan dan peraturan perundang-undangan terkait. Pengaturan mencakup prosedur pengajuan, persyaratan, serta mekanisme pengawasan bagi perusahaan yang ingin mempekerjakan warga negara asing. Peraturan ini menggantikan dan mengubah ketentuan dalam Permenaker No. 16 Tahun 2015 sebelumnya.
Perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Pelatihan Kerja
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 9 Tahun 2018
Peraturan ini menetapkan lokasi Balai Latihan Kerja Kelas II di Lembang, Lombok Timur, Bantaeng, Sidoarjo, dan Banyuwangi. Perubahan ini didasarkan pada persetujuan pembentukan unit di Sidoarjo dan Banyuwangi serta penataan organisasi yang disetujui oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
Pelaporan Harta Kekayaan bagi Penyelenggara Negara dan Aparatur Sipil Negara di Kementerian Ketenagakerjaan
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 11 Tahun 2018
Permenaker No. 11 Tahun 2018 mengatur kewajiban Penyelenggara Negara dan Aparatur Sipil Negara di Kementerian Ketenagakerjaan untuk melaporkan harta kekayaan mereka guna mendukung pencegahan korupsi dan reformasi birokrasi. Peraturan ini menyempurnakan ketentuan sebelumnya dengan menetapkan tata cara pelaporan yang lebih sesuai dengan perkembangan kebutuhan. Dasar hukumnya bersumber pada UU tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN serta UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Ketenagakerjaan
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 12 Tahun 2018
Peraturan ini mengubah Lampiran angka II dalam Permenaker No. 19 Tahun 2017 yang berisi Program Penempatan dan Pemberdayaan Tenaga Kerja. Perubahan tersebut bertujuan meningkatkan efektivitas, tertib administrasi, serta percepatan pelaksanaan kegiatan penyaluran bantuan pemerintah di Kementerian Ketenagakerjaan.
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Ketenagakerjaan
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2018
Peraturan ini mengubah Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas dalam pedoman penyaluran bantuan pemerintah di Kementerian Ketenagakerjaan. Perubahan dilakukan untuk meningkatkan efektivitas, tertib administrasi, serta menyesuaikan dengan perubahan harga peralatan pelatihan di Balai Latihan Kerja Komunitas.
Upah Minimum
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 15 Tahun 2018
Peraturan ini menetapkan definisi Upah Minimum sebagai upah bulanan terendah yang ditetapkan oleh gubernur sebagai jaring pengaman, mencakup Upah Minimum Provinsi (UMP), Kabupaten/Kota (UMK), serta Upah Minimum Sektoral. Dasar hukumnya bersumber pada Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan dan berbagai undang-undang terkait ketenagakerjaan serta pemerintahan daerah.
Manajemen Talenta Pegawai Negeri Sipil Kementerian Ketenagakerjaan
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2018
Peraturan ini menetapkan kerangka kerja untuk perencanaan dan pengembangan karier PNS di Kementerian Ketenagakerjaan berbasis sistem merit. Fokus utamanya adalah membangun sistem Manajemen Talenta yang terintegrasi untuk mengidentifikasi, menyeleksi, dan memetakan potensi pegawai guna mengisi jabatan strategis. Definisi talenta mencakup kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural yang menjadi dasar pengelolaan sumber daya manusia secara adil dan profesional.
Pedoman Pengelolaan Keuangan Negara dan Barang Milik Negara Bidang Ketenagakerjaan
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 20 Tahun 2018
Peraturan ini menetapkan pedoman pengelolaan keuangan negara dan barang milik negara khusus untuk bidang ketenagakerjaan guna meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan menyesuaikan dengan kebutuhan lapangan. Peraturan ini menggantikan Permenaker Nomor 34 Tahun 2015 dan didasarkan pada berbagai undang-undang serta peraturan perundang-undangan terkait keuangan negara, perbendaharaan, dan pengelolaan barang milik negara.
Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Nasional Sertifikasi Profesi
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2018
Peraturan ini menetapkan Sekretariat BNSP sebagai unit kerja pendukung yang secara fungsional bertanggung jawab kepada Ketua BNSP dan secara administratif kepada Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas. Tugas utamanya adalah memberikan dukungan administratif dan teknis, dengan fungsi penyusunan rencana, program, anggaran, serta peraturan perundang-undangan yang diperlukan.
Pelaksanaan Tugas Pembantuan Kementerian Ketenagakerjaan Tahun Anggaran 2019
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 24 Tahun 2018
Peraturan ini menetapkan mekanisme penugasan Pemerintah Pusat kepada daerah (bupati/walikota) untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan ketenagakerjaan pada tahun anggaran 2019. Pelaksanaan tugas tersebut dibiayai melalui anggaran pendapatan dan belanja negara yang dikelola oleh Dinas Kabupaten/Kota sesuai program dan kegiatan yang tercantum dalam lampiran peraturan.
Tata Cara Penyesuaian/Inpassing Jabatan Fungsional Bidang Ketenagakerjaan
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 23 Tahun 2018
Peraturan ini menggantikan Permenaker No. 4 Tahun 2017 untuk mengatur tata cara penyesuaian atau inpassing jabatan fungsional di bidang ketenagakerjaan agar sesuai dengan perkembangan hukum. Aturan ini mencakup mekanisme penyesuaian bagi pegawai yang memiliki kompetensi dan angka kredit yang memenuhi syarat untuk naik kelas atau pindah jabatan fungsional.
Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis Kementerian Ketenagakerjaan
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 22 Tahun 2018
Peraturan ini menetapkan pedoman pengelolaan arsip dinamis di Kementerian Ketenagakerjaan untuk menjamin keamanan, akses cepat dan aman bagi publik, serta kenyamanan kerja pegawai. Isi utama mencakup tujuan klasifikasi keamanan arsip dan rincian daftar arsip yang dikategorikan berdasarkan tingkat keamanan dan aksesibilitasnya.
Jadwal Retensi Arsip Kementerian Ketenagakerjaan
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 17 Tahun 2018
Peraturan ini menetapkan jadwal penyimpanan wajib (retensi) bagi berbagai jenis arsip Kementerian Ketenagakerjaan berdasarkan nilai guna dan kegunaannya. Dokumen ini membedakan antara arsip dinamis yang digunakan aktif dan arsip statis yang memiliki nilai sejarah serta harus dipermanenkan. Ketentuan ini disusun untuk melaksanakan UU Kearsipan dan mengatur tata cara pengelolaan arsip di lingkungan kementerian tersebut.
Perubahan Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai Kementerian Ketenagakerjaan
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 14 Tahun 2018
Peraturan ini mengubah ketentuan dalam Pedoman Pemberian Tunjangan Kinerja bagi Pegawai Kementerian Ketenagakerjaan (Permenaker No. 10 Tahun 2017) sebagai respons terhadap berlakunya Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2018 yang merevisi aturan tunjangan kinerja di lingkungan kementerian tersebut. Perubahan ini bertujuan untuk menyesuaikan mekanisme pemberian dan pengelolaan tunjangan kinerja agar selaras dengan regulasi terbaru dari pemerintah pusat.
Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2018
Peraturan ini menetapkan definisi dan jenis-jenis jaminan sosial bagi Pekerja Migran Indonesia, meliputi Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua. Ketentuan ini mengatur hak-hak peserta berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan oleh BPJS Ketenagakerjaan saat terjadi kecelakaan, kematian, atau saat peserta mencapai usia tua.
Tata Cara Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil, Jabatan Administrasi, Jabatan Fungsional, dan Jabatan Pimpinan Tinggi
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 19 Tahun 2018
Peraturan ini menetapkan tata cara pelantikan dan pengambilan sumpah/janji bagi Pegawai Negeri Sipil pada jabatan administrasi, fungsional, dan pimpinan tinggi di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan. Ketentuan ini mencakup definisi istilah kunci seperti Calon PNS, PNS, Jabatan, dan Pejabat Pembina Kepegawaian sebagai dasar pelaksanaan pelantikan. Tujuannya adalah menciptakan keseragaman prosedur pelantikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Struktur dan Skala Upah
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2017
Peraturan ini mewajibkan pengusaha menyusun struktur dan skala upah berdasarkan golongan, jabatan, masa kerja, pendidikan, serta kompetensi pekerja. Struktur tersebut mengatur susunan tingkat upah dari terendah hingga tertinggi, sementara skala upah menetapkan kisaran nilai nominal untuk setiap golongan jabatan.
Pedoman Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Ketenagakerjaan
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2017
Peraturan ini menetapkan pedoman bagi Kementerian Ketenagakerjaan dalam menyalurkan bantuan pemerintah yang bukan termasuk bantuan sosial kepada perseorangan, kelompok masyarakat, atau lembaga. Pedoman ini disusun untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan terkait mekanisme pelaksanaan anggaran bantuan pada kementerian/lembaga.
Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pengantar Kerja dan Angka Kreditnya
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2017
Peraturan ini menetapkan petunjuk teknis pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengantar Kerja serta sistem penentuan dan penghitungan angka kredit bagi pegawainya. Aturan ini berfungsi sebagai panduan operasional untuk memastikan pelaksanaan jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi terkait Aparatur Sipil Negara.
Tata Cara Penyesuaian Jabatan Fungsional Bidang Ketenagakerjaan
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 4 Tahun 2017
Permenaker No. 4 Tahun 2017 mengatur tata cara penyesuaian (inpassing) Jabatan Fungsional bidang Ketenagakerjaan bagi PNS yang diangkat melalui mekanisme penyesuaian sesuai ketentuan Permenpan RB No. 26 Tahun 2016. Peraturan ini menetapkan prosedur dan persyaratan teknis untuk menyesuaikan kompetensi dan kualifikasi pejabat administrasi ke dalam jabatan fungsional yang setara guna meningkatkan efisiensi pelayanan publik. Penyesuaian ini dilakukan tanpa mengubah hak dan kewajiban pegawai, namun menyesuaikan tingkat jabatan fungsional dengan latar belakang pendidikan, pengalaman, dan kompetensi yang dimiliki.
Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Admisitrasi Pemerintahan Kementerian Ketenagakerjaan
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2017
Peraturan ini menetapkan pedoman penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan untuk menata tata laksana pengambilan keputusan dan tindakan oleh pejabat pemerintahan. SOP tersebut mencakup pengaturan pelayanan internal antar unit dan eksternal kepada masyarakat, serta harus disusun sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Keselamatan dan Kesehatan Kerja Elevator dan Eskalator
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2017
Peraturan ini menetapkan standar keselamatan dan kesehatan kerja untuk elevator dan eskalator guna mencegah kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja, sekaligus menyempurnakan aturan sebelumnya terkait lift. Dasar hukumnya bersumber pada Undang-Undang Keselamatan Kerja dan peraturan perundang-undangan terkait ketenagakerjaan serta konvensi ILO.
Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Indonesia
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 7 Tahun 2017
Peraturan ini mengubah regulasi sebelumnya dari "Asuransi TKI" menjadi "Program Jaminan Sosial TKI" untuk menjamin kebutuhan dasar hidup layak bagi warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri. Ketentuan ini mengatur definisi peserta (Calon TKI dan TKI), serta peran lembaga penjamin sosial (BPJS) dan pelaksana penempatan (BNP2TKI dan PPTKIS) dalam sistem perlindungan tersebut.
Standar Balai Latihan Kerja
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2017
Peraturan ini menetapkan standar bagi Balai Latihan Kerja (BLK) sebagai tempat penyelenggaraan pelatihan kerja untuk membekali peserta dengan kompetensi tertentu guna memasuki pasar kerja, usaha mandiri, atau meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan. Standar ini bertujuan menjamin kualitas pelatihan kerja dengan mengacu pada berbagai undang-undang dan peraturan perundang-undangan terkait ketenagakerjaan, pelatihan kerja nasional, serta tata kerja kementerian.
Perubahan Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Ketenagakerjaan di Badan Koordinasi Penanaman Modal
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 9 Tahun 2017
Peraturan ini menyempurnakan mekanisme penerbitan izin usaha di Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk sektor ketenagakerjaan, di mana Kepala BKPM atau pejabat yang ditunjuk berwenang menerbitkan izin atas nama Menteri. Tembusan dari penerbitan izin tersebut wajib disampaikan kepada Menteri Ketenagakerjaan.
Pedoman Pemberian Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai Kementerian Ketenagakerjaan
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2017
Peraturan ini menetapkan pedoman pemberian tunjangan kinerja bagi pegawai Kementerian Ketenagakerjaan untuk menggantikan aturan sebelumnya yang sudah tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi. Pedoman ini disusun sebagai implementasi dari Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2017 dan didasarkan pada berbagai undang-undang serta peraturan perundang-undangan terkait keuangan negara dan manajemen ASN.
Perubahan Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Ketenagakerjaan
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 11 Tahun 2017
Peraturan ini mengubah Lampiran Pedoman Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Ketenagakerjaan (sebelumnya diatur dalam Permenaker No. 2 Tahun 2017) sebagai akibat efisiensi anggaran. Perubahan ini bertujuan menyesuaikan mekanisme penyaluran bantuan pemerintah dengan ketentuan terbaru.