Peraturan KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Halaman 18 dari 27 · 794 dokumen
Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor pm1 Tahun 2017
Peraturan ini menetapkan rencana umum jaringan trayek angkutan umum massal yang terintegrasi untuk memenuhi kebutuhan pergerakan komuter di kawasan Jabodetabek. Dokumen ini menjadi acuan dalam penyusunan sistem transportasi yang efektif dan efisien di wilayah DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten.
Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor Pm 10 Tahun 2016 tentang Tarif Angkutan Barang di Laut Dalam Rangka Pelaksanaan Kewajiban Pelayanan Publik (Public Service Obligation)
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor pm7 Tahun 2017
Peraturan ini mengubah ketentuan tarif angkutan barang di laut untuk menyesuaikan trayek baru guna meningkatkan efektivitas dan mengurangi disparitas harga antara wilayah Indonesia Barat dan Timur. Perubahan ini dilakukan sebagai upaya pelaksanaan kewajiban pelayanan publik (PSO) dalam rangka menyejahterakan masyarakat dan mendorong pemerataan distribusi logistik.
Sertifikasi Tenaga Pemeriksa Prasarana Perkeretaapian
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor pm9 Tahun 2017
Peraturan ini menetapkan standar sertifikasi bagi tenaga pemeriksa prasarana perkeretaapian untuk memastikan kompetensi, pengetahuan, dan keterampilan mereka dalam menilai kondisi serta fungsi jalur, stasiun, dan fasilitas operasi kereta api sesuai perkembangan teknologi. Tujuannya adalah menjamin keselamatan dan kelancaran operasional perkeretaapian dengan mewajibkan tenaga pemeriksa memiliki kualifikasi kompetensi yang terverifikasi sebelum diberi kewenangan melakukan pemeriksaan.
Sertifikasi Tenaga Pemeriksa Sarana Perkeretaapian
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor pm8 Tahun 2017
Peraturan ini menetapkan standar sertifikasi bagi tenaga pemeriksa sarana perkeretaapian untuk memastikan mereka memiliki kompetensi dan kewenangan dalam memeriksa kondisi serta fungsi kendaraan di atas rel sesuai perkembangan teknologi. Sertifikasi ini menjadi prasyarat bagi seseorang untuk diakui secara resmi sebagai pemeriksa yang sah dalam menjamin keselamatan dan kepatuhan operasional sarana perkeretaapian.
Sertifikasi Kecakapan Pengatur Perjalanan Kereta Api dan Pengendali Perjalanan Kereta Api
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor pm5 Tahun 2017
Peraturan ini menetapkan standar sertifikasi kompetensi bagi petugas pengatur dan pengendali perjalanan kereta api guna meningkatkan pelayanan dan mengikuti perkembangan teknologi, serta mencabut peraturan-peraturan lama yang terkait. Sertifikasi ini wajib dipenuhi oleh seluruh petugas yang bekerja dalam sistem operasional perkeretaapian, baik secara manual maupun otomatis, untuk memastikan keselamatan dan kelancaran perjalanan.
Sertifikasi Kecakapan Awak Sarana Perkeretaapian
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor pm4 Tahun 2017
Peraturan ini menetapkan standar sertifikasi kecakapan bagi awak sarana perkeretaapian untuk meningkatkan kompetensi dan keselamatan operasional sesuai perkembangan teknologi. Sertifikasi ini wajib dipenuhi oleh seluruh awak kereta api sebagai syarat legal untuk menjalankan tugas dalam sistem transportasi perkeretaapian nasional.
Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Kementerian Perhubungan
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor pm12 Tahun 2017
Peraturan ini menetapkan aturan pelaporan harta kekayaan bagi penyelenggara negara di Kementerian Perhubungan untuk mendukung tata pemerintahan yang baik dan mencegah korupsi. Ketentuan ini menggantikan aturan sebelumnya agar sesuai dengan perubahan organisasi kementerian serta mengikuti tata cara pendaftaran dan pemeriksaan harta kekayaan yang diatur oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
Statuta Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor pm14 Tahun 2017
Peraturan ini menetapkan Statuta Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan sebagai acuan pengelolaan dan penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi di lingkungan politeknik tersebut. Ketentuan ini diterbitkan untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
Komponen Penghasilan dan Biaya yang Diperhitungkan Dalam Kegiatan Penyelenggaraan Angkutan Laut Perintis Melalui Mekanisme Penugasan
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor pm15 Tahun 2017
Peraturan ini menetapkan komponen penghasilan dan biaya yang diperhitungkan dalam penyelenggaraan angkutan laut perintis melalui mekanisme penugasan. Aturan ini didasarkan pada berbagai undang-undang dan peraturan terkait pelayaran, kepulauan, serta pelayanan publik kapal perintis milik negara. Tujuannya adalah untuk mengatur standar perhitungan finansial dalam pelaksanaan tugas operasional kapal perintis.
Statuta Politeknik Pelayaran Surabaya
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor pm13 Tahun 2017
Peraturan ini menetapkan Statuta Politeknik Pelayaran Surabaya sebagai acuan pengelolaan dan penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi di lingkungan institusi tersebut. Dasar hukumnya mencakup berbagai undang-undang nasional tentang pendidikan, keuangan negara, serta peraturan perundang-undangan spesifik di bidang pelayaran dan transportasi.
Sertifikasi Tenaga Perawatan Prasarana Perkeretaapian
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor pm17 Tahun 2017
Peraturan ini mengatur standar sertifikasi kompetensi bagi tenaga perawatan prasarana perkeretaapian guna menjamin keandalan dan keselamatan operasional jalur, stasiun, serta fasilitas kereta api. Sertifikasi ini wajib dipenuhi oleh tenaga yang memiliki kualifikasi pengetahuan, keterampilan, dan perilaku profesional sesuai perkembangan teknologi perkeretaapian.
Sertifikasi Tenaga Perawatan Sarana Perkeretaapian
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor pm-16 Tahun 2017
Peraturan ini menetapkan standar dan prosedur sertifikasi bagi tenaga perawatan sarana perkeretaapian untuk memastikan mereka memiliki kompetensi (pengetahuan, keterampilan, dan perilaku) yang sesuai guna mempertahankan keandalan dan kelancaran operasional kereta api. Sertifikasi ini didasarkan pada kualifikasi kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan, serta diperlukan sebagai syarat bagi tenaga yang diberi kewenangan untuk melaksanakan tugas perawatan di bidang perkeretaapian.
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 75 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor pm11 Tahun 2017
Peraturan ini mengubah syarat wajib Analisis Dampak Lalu Lintas dengan menetapkan bahwa rencana pengembangan pusat kegiatan dan permukiman yang lebih besar 30% dari kondisi awal, serta rencana pengembangan infrastruktur yang lebih besar 50% dari fasilitas utama, harus melalui analisis tersebut. Perubahan ini juga mencakup ketentuan untuk perubahan fungsi penggunaan lahan.
Pedoman Standar Pelayanan di Lingkungan Kementerian Perhubungan
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor pm19 Tahun 2017
Peraturan ini mewajibkan setiap unit di Kementerian Perhubungan menyusun dan menerapkan standar pelayanan untuk setiap jenis layanan yang diberikan. Standar tersebut harus mencakup dua komponen utama, yaitu proses penyampaian pelayanan kepada masyarakat dan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi. Penyusunan standar ini didasarkan pada spesifikasi layanan yang dilaksanakan dan ditetapkan oleh pimpinan unit terkait.
Formulasi Biaya Operasi Penerbangan Angkutan Udara Perintis Dan Tarif Penumpang Angkutan Udara Perintis Tahun 2017
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor pm18 Tahun 2017
Peraturan ini menetapkan aturan mengenai formulasi biaya operasi penerbangan dan tarif penumpang untuk angkutan udara perintis tahun 2017, yang disesuaikan dengan pergerakan harga bahan bakar dan nilai tukar mata uang. Tujuannya adalah menjamin kelancaran pelayanan serta mempertimbangkan daya beli masyarakat, sekaligus mencabut peraturan sebelumnya (PM 194 Tahun 2015).
Terminal Khusus dan Terminal untuk Kepentingan Sendiri
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor pm20 Tahun 2017
Peraturan ini menata kembali sektor kepelabuhanan untuk memberikan kepastian hukum dan iklim investasi bagi pengelola terminal khusus serta terminal untuk kepentingan sendiri. Dasar hukumnya bersumber pada berbagai undang-undang terkait penataan ruang, pelayaran, dan kepelabuhanan, serta peraturan pemerintah dan presiden yang relevan. Tujuannya adalah menciptakan kerangka regulasi yang jelas dalam pengoperasian kedua jenis terminal tersebut.
Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 128 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan di Lingkungan Kementerian Perhubungan
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor pm21 Tahun 2017
Peraturan ini mengubah aturan pengangkatan PNS dalam jabatan di lingkungan Kementerian Perhubungan untuk meningkatkan efisiensi anggaran, khususnya terkait pelaksanaan assessment. Perubahan ini didasarkan pada berbagai undang-undang dan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Aparatur Sipil Negara, kenaikan pangkat, serta organisasi dan tata kerja Kementerian Perhubungan.
Standar Pelayanan Pada Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor pm23 Tahun 2017
Peraturan ini menetapkan standar pelayanan baru untuk Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang guna meningkatkan mutu pendidikan dan pelatihan kepelautan, menggantikan aturan lama yang sudah tidak sesuai perkembangan. Ketentuan ini didasarkan pada kewajiban instansi Badan Layanan Umum untuk menerapkan standar pelayanan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 serta berbagai undang-undang terkait pendidikan, keuangan negara, dan pelayaran.
Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor pm26 Tahun 2017
Peraturan ini menggantikan aturan sebelumnya untuk menjamin kepastian hukum dalam aspek keselamatan, keamanan, kenyamanan, dan keteraturan penyelenggaraan angkutan umum tak trayek. Tujuannya adalah menampung perkembangan kebutuhan masyarakat sekaligus memberikan jaminan terhadap aspek kesetaraan dan keterjangkauan layanan.
Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 116 Tahun 2016 tentang Pemindahan Barang yang Melewati Batas Waktu Penumpukan (Long Stay) di Pelabuhan Utama Belawan, Pelabuhan Utama Tanjung Priok, Pelabuhan Utama Tanjung Perak, dan Pelabuhan Utama Makassar
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor pm25 Tahun 2017
Peraturan ini mengubah ketentuan pemindahan barang yang melewati batas waktu penumpukan (long stay) di empat pelabuhan utama (Belawan, Tanjung Priok, Tanjung Perak, dan Makassar) untuk efisiensi biaya, khususnya guna mengurangi biaya double handling di terminal. Perubahan ini didasarkan pada kebutuhan penyempurnaan aturan sebelumnya (PM 116 Tahun 2016) terkait pengelolaan barang yang tertahan melebihi batas waktu di lokasi-lokasi tersebut.
Pencabutan Persyaratan Kepemilikan Modal Badan Usaha di Bidang Pengusahaan Angkutan Laut, Keagenan Kapal, Pengusahaan Bongkar Muat dan Badan Usaha Pelabuhan
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor pm24 Tahun 2017
Peraturan ini mencabut persyaratan kepemilikan modal badan usaha di sektor transportasi laut, keagenan kapal, bongkar muat, dan pelabuhan untuk mendorong iklim investasi dan daya saing. Langkah ini menyesuaikan ketentuan permodalan sebelumnya guna mendukung pertumbuhan ekonomi nasional tanpa membatasi kepemilikan modal.
Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor Pm 35 Tahun 2016 tentang Tarif Angkutan Orang dengan Kereta Api Kelas Ekonomi untuk Melaksanakan Kewajiban Pelayanan Publik (Public Service Obligation)
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor pm27 Tahun 2017
Peraturan ini mengubah tarif angkutan kereta api kelas ekonomi untuk menyesuaikan perubahan lintas, pola operasi, dan pola pelayanan guna melaksanakan kewajiban pelayanan publik. Perubahan tarif ini didasarkan pada pertimbangan dampak operasional baru terhadap biaya dan struktur layanan yang diatur dalam berbagai undang-undang dan peraturan perundang-undangan terkait perkeretaapian.
Pedoman Sistem Akuntansi Balai Besar Pendidikan Penyegaran dan Peningkatan Ilmu Pelayaran Jakarta
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor pm22 Tahun 2017
Peraturan ini menetapkan pedoman sistem akuntansi untuk Balai Besar Pendidikan Penyegaran dan Peningkatan Ilmu Pelayaran Jakarta guna menggantikan aturan lama yang sudah tidak relevan. Pedoman ini disusun untuk melaksanakan ketentuan hukum terkait pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (BLU) dan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual. Tujuannya adalah mengatur tata cara pencatatan, pelaporan, dan pengelolaan keuangan di lembaga tersebut sesuai regulasi keuangan negara yang berlaku.
Tarif Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan Lintas Antarprovinsi
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor pm30 Tahun 2017
Peraturan ini menetapkan tarif untuk angkutan penyeberangan lintas antarprovinsi pada jalur komersial guna memperlancar arus penumpang dan barang serta menjamin kesinambungan pelayanan. Penetapan tarif ini didasarkan pada ketentuan Pasal 171 Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan yang memberikan wewenang kepada Menteri Perhubungan.
Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Transportasi Darat
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor pm33 Tahun 2017
Peraturan ini menata ulang organisasi dan tata kerja Sekolah Tinggi Transportasi Darat sebagai lembaga pemerintah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum. Penataan ini didasarkan pada berbagai undang-undang pendidikan, peraturan pemerintah, serta keputusan presiden terkait pendirian dan pengelolaan perguruan tinggi.
Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor pm31 Tahun 2017
Peraturan ini menata ulang organisasi dan tata kerja Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia sebagai organisasi pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum. Penataan ini didasarkan pada berbagai undang-undang pendidikan, penerbangan, serta peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan keuangan dan sumber daya manusia di sektor transportasi.
Tata Cara Pengajuan dan Persetujuan Rencana Investasi Perusahaan Umum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor pm34 Tahun 2017
Peraturan ini mengatur tata cara pengajuan dan persetujuan rencana investasi oleh Perum LPPNI untuk pengadaan barang dan jasa guna menjamin standar pelayanan navigasi yang andal serta penyesuaian biaya. Kewajiban penyusunan dan persetujuan rencana investasi ini didasarkan pada pengawasan Menteri Perhubungan terhadap pelaksanaan investasi di Perum LPPNI.
Penyelenggaraan Kegiatan Pelayanan Publik Kapal Perintis Milik Negara
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor pm35 Tahun 2017
Peraturan ini mengatur tata cara penyelenggaraan pelayanan publik oleh kapal perintis milik negara untuk menjamin keberlangsungan layanan di wilayah terpencil. Ketentuan ini didasarkan pada mandat Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2016 dan berbagai undang-undang terkait pelayaran serta badan usaha milik negara.
Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Penerbangan Surabaya
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor pm32 Tahun 2017
Peraturan ini menetapkan organisasi dan tata kerja Politeknik Penerbangan Surabaya sebagai perguruan tinggi vokasi di bawah Kementerian Perhubungan, menyusul perubahan statusnya dari Akademi Teknik dan Keselamatan Penerbangan Surabaya. Dasar hukumnya mencakup berbagai undang-undang terkait pendidikan tinggi, ketenagakerjaan, keuangan negara, serta peraturan pemerintah dan presiden yang mengatur pengelolaan badan layanan umum dan sumber daya manusia di sektor transportasi.
Peta Jabatan dan Uraian Jenis Kegiatan Jabatan di Lingkungan Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor pm36 Tahun 2017
Peraturan ini menetapkan susunan jabatan dan rincian jenis kegiatan untuk setiap posisi di Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Perhubungan Udara guna meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan kualitas pelaksanaan tugas. Aturan ini didasarkan pada berbagai undang-undang dan peraturan perundang-undangan terkait aparatur sipil negara serta organisasi Kementerian Perhubungan.