Peraturan KEMENTERIAN PERDAGANGAN
Halaman 6 dari 21 · 605 dokumen
Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022
Peraturan ini mengubah daftar jenis barang yang dilarang untuk diimpor ke Indonesia karena ketentuan sebelumnya dianggap tidak lagi sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat. Perubahan tersebut secara spesifik menyangkut revisi pada Lampiran II dari Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 yang mengatur barang-barang tersebut.
Tata Naskah Dinas Kementerian Perdagangan
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2022
Peraturan ini mengatur jenis, susunan, bentuk, serta prosedur pembuatan dan pengendalian dokumen komunikasi kedinasan di Kementerian Perdagangan untuk menjamin ketertiban dan kepastian hukum. Peraturan ini menggantikan pedoman sebelumnya yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum kearsipan dan sistem pemerintahan berbasis elektronik.
Ketentuan Asal Barang Indonesia dan Ketentuan Penerbitan Dokumen Keterangan Asal untuk Barang Asal Indonesia Berdasarkan Asean Trade In Goods Agreement (Persetujuan Perdagangan Barang Asean)
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 32 Tahun 2022
Peraturan ini menggantikan aturan sebelumnya untuk menyesuaikan prosedur penerbitan dokumen keterangan asal dan formulir Surat Keterangan Asal (Form D) dengan amandemen ASEAN Trade in Goods Agreement. Tujuannya adalah meningkatkan kelancaran ekspor barang Indonesia ke negara anggota ASEAN dan mengakomodasi perubahan kebijakan hukum terkait.
Tata Kelola Minyak Goreng Kemasan Rakyat
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 41 Tahun 2022
Peraturan ini mengatur tata kelola distribusi dan penjualan minyak goreng rakyat dalam kemasan dengan merek "MINYAKITA" untuk memastikan akses masyarakat terhadap harga terjangkau. Ketentuan ini memberikan alternatif bagi pelaku usaha dalam mendistribusikan minyak goreng rakyat yang berasal dari program curah rakyat.
Program Percepatan Penyaluran Crude Palm Oil, Refined, Bleached And Deodorized Palm Oil, Refined, Bleached And Deodorized Palm Olein, dan Used Cooking Oil Melalui Ekspor
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 38 Tahun 2022
Peraturan ini mengatur mekanisme percepatan ekspor Crude Palm Oil, Refined, Bleached and Deodorized Palm Oil, Palm Olein, dan Used Cooking Oil guna menstabilkan rantai produksi, harga bahan baku, dan mendorong pertumbuhan ekonomi sektor perkebunan. Kebijakan ini merupakan respons terhadap dampak pelarangan sementara ekspor sebelumnya untuk menjamin ketersediaan produk di dalam negeri sekaligus menjaga stabilitas produksi dan harga tandan buah segar bagi para pekebun.
Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 30 Tahun 2022 tentang Ketentuan Ekspor Crude Palm Oil, Refined, Bleached And Deodorized Palm Oil, Refined, Bleached And Deodorized Palm Olein, dan Used Cooking Oil
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 39 Tahun 2022
Peraturan ini mengubah ketentuan ekspor Crude Palm Oil, Refined, Bleached and Deodorized Palm Oil, Refined, Bleached and Deodorized Palm Olein, dan Used Cooking Oil dengan menambahkan aturan pengalihan alokasi ekspor kepada pihak lain. Tujuannya adalah mengoptimalkan pertumbuhan ekonomi nasional khususnya pada sektor industri komoditas tersebut.
Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain di Lingkungan Kementerian Perdagangan
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 47 Tahun 2022
Peraturan ini menetapkan tata cara tuntutan ganti kerugian negara terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain di lingkungan Kementerian Perdagangan akibat perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian negara. Ketentuan ini mencakup definisi kerugian negara, subjek yang dapat dituntut, serta mekanisme pemulihan hak negara atas uang, surat berharga, atau barang yang hilang.
Penyelenggaraan Kearsipan di Lingkungan Kementerian Perdagangan
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 48 Tahun 2022
Peraturan ini mengatur penyelenggaraan kearsipan di lingkungan Kementerian Perdagangan untuk menjamin ketersediaan arsip yang autentik, terpercaya, dan sesuai dengan perkembangan teknologi. Fokus utamanya adalah menetapkan standar pengelolaan arsip dinamis, vital, aktif, inaktif, statis, dan terjaga guna mendukung efisiensi dan akuntabilitas organisasi.
Ketentuan Ekspor Crude Palm Oil, Refined, Bleached, And Deodorized Palm Oil, Refined, Bleached, And Deodorized Palm Olein, dan Used Cooking Oil
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 50 Tahun 2022
Peraturan ini mengatur ketentuan ekspor Crude Palm Oil (CPO), RBDPO, RBDPO Olein, dan Used Cooking Oil (UCO) guna optimalisasi ketersediaan minyak goreng dan mendorong pertumbuhan ekonomi sektor perkebunan serta industri. Peraturan ini menggantikan regulasi sebelumnya yang dianggap sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebijakan dan kebutuhan hukum terkini.
Tata Kelola Program Minyak Goreng Rakyat
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 49 Tahun 2022
Peraturan ini mengatur tata kelola Program Minyak Goreng Rakyat untuk memastikan ketersediaan dan keterjangkauan harga minyak goreng bagi masyarakat di seluruh Indonesia. Fokus utamanya adalah penyelarasan kebijakan tata kelola guna mengoptimalkan distribusi barang kebutuhan pokok tersebut.
Pedoman Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Perdagangan
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 52 Tahun 2022
Peraturan ini menetapkan pedoman layanan informasi publik bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Kementerian Perdagangan untuk meningkatkan akses dan kualitas layanan. Aturan ini mencakup definisi informasi publik, termasuk format elektronik, serta ketentuan mengenai informasi yang dapat diakses dan dikecualikan. Tujuannya adalah menyesuaikan standar layanan dengan perkembangan teknologi dan peraturan perundang-undangan terkait keterbukaan informasi.
Tata Cara Penetapan Harga Patokan Ekspor atas Produk Pertanian dan Kehutanan yang Dikenakan Bea Keluar, Harga Referensi atas Produk Pertanian dan Kehutanan dan Daftar Merek Refined, Bleached And Deodorized Palm Olein yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 46 Tahun 2022
Peraturan ini mengatur tata cara penetapan harga patokan ekspor dan harga referensi untuk produk pertanian serta kehutanan yang dikenakan bea keluar, termasuk daftar merek Refined, Bleached and Deodorized Palm Olein dan tarif layanan BLU BPDPKS. Peraturan ini menggantikan ketentuan lama yang dianggap sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebijakan dan kebutuhan hukum saat ini.
Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 101 Tahun 2020 tentang Jabatan, Kelas Jabatan, dan Peta Jabatan di Lingkungan Kementerian Perdagangan
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 44 Tahun 2022
Peraturan ini melakukan penyesuaian peta jabatan dan kelas jabatan struktural (termasuk jabatan pimpinan tinggi madya, staf ahli, pimpinan tinggi pratama, administrator, dan pengawas) di lingkungan Kementerian Perdagangan. Penyesuaian tersebut didasarkan pada hasil evaluasi jabatan dan persetujuan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara terhadap Bendahara di Lingkungan Kementerian Perdagangan
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51 Tahun 2022
Peraturan ini mengatur tata cara penyelesaian ganti kerugian negara terhadap bendahara di lingkungan Kementerian Perdagangan akibat perbuatan melawan hukum (sengaja atau lalai). Fokus utamanya adalah mendefinisikan jenis kerugian negara dan bendahara, serta menetapkan mekanisme penggunaan surat kesanggupan membayar, surat keterangan tanggung jawab mutlak, dan surat keputusan pembebanan sementara sebagai dasar sita jaminan.
Pelaksanaan Skema Subsidi Resi Gudang
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53 Tahun 2022
Peraturan ini mengatur pelaksanaan skema subsidi resi gudang berupa kredit atau pembiayaan dengan jaminan resi gudang yang disubsidi bunga atau margin oleh pemerintah. Tujuannya adalah memastikan penyaluran bantuan tersebut berjalan secara transparan dan tepat sasaran bagi petani, nelayan, pembudidaya ikan, petambak garam, pemanfaat hasil hutan, dan koperasi.
Klasifikasi Arsip Kementerian Perdagangan
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 54 Tahun 2022
Peraturan ini mengatur ulang klasifikasi arsip Kementerian Perdagangan menjadi dua kategori utama, yaitu Fungsi Fasilitatif dan Fungsi Substantif, guna meningkatkan efisiensi pengelolaan arsip dinamis. Klasifikasi ini menggunakan kode kombinasi huruf dan angka sebagai tanda pengenal urusan yang menjadi dasar pemberkasan dan penataan arsip. Peraturan ini menggantikan peraturan sebelumnya yang dianggap sudah tidak sesuai dengan kebutuhan hukum dan perkembangan kearsipan saat ini.
Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Perdagangan
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 55 Tahun 2022
Peraturan ini menggantikan aturan sebelumnya untuk menata ulang organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Perdagangan, termasuk menetapkan tiga unit pelatihan khusus di bidang metrologi, mutu, dan jasa perdagangan. Struktur ini dirancang untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan penunjang guna mendukung kebijakan penataan birokrasi di lingkungan kementerian.
Pelimpahan Kewenangan dan Tanggung Jawab Tertentu dalam Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Perdagangan
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 58 Tahun 2022
Peraturan ini mengatur pelimpahan kewenangan dan tanggung jawab pengelolaan Barang Milik Negara dari Menteri kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan melalui mandat, menggantikan aturan sebelumnya yang sudah tidak sesuai. Tujuannya adalah mendukung kelancaran tugas dan fungsi kementerian dalam mengelola aset negara.
Penyediaan Minyak Goreng Kemasan untuk Kebutuhan Masyarakat dalam Kerangka Pembiayaan Oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 3 Tahun 2022
Peraturan ini menetapkan aturan penyediaan minyak goreng kemasan untuk seluruh jenis kemasan guna memenuhi kebutuhan masyarakat dengan harga terjangkau, sebagai pengganti dan penyesuaian dari aturan sebelumnya yang dianggap belum cukup efektif. Kebijakan ini didanai oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit dan mencakup berbagai jenis kemasan minyak goreng, bukan hanya kemasan sederhana.
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 29 Tahun 2022
Peraturan ini mengatur susunan organisasi dan tata kerja Kementerian Perdagangan yang dipimpin oleh Menteri dan dibantu Wakil Menteri, dengan tugas utama menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan. Fungsi kementerian mencakup perumusan kebijakan perdagangan dalam negeri dan luar negeri, perlindungan konsumen, serta koordinasi dan pengawasan terhadap seluruh unsur organisasi. Struktur organisasi terdiri atas Sekretariat Jenderal dan beberapa Direktorat Jenderal yang menangani bidang-bidang spesifik perdagangan.
Larangan Sementara Ekspor Crude Palm Oil, Refined, Bleached And Deodorized Palm Oil, Refined, Bleached And Deodorized Palm Olein, dan Used Cooking Oil
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22 Tahun 2022
Peraturan ini melarang sementara ekspor Crude Palm Oil, Refined Bleached and Deodorized Palm Oil, Palm Olein, dan Used Cooking Oil demi menjaga ketersediaan minyak goreng sebagai kebutuhan pokok masyarakat Indonesia. Kebijakan ini didasarkan pada optimasi pasokan dalam negeri untuk memastikan ketersediaan barang pokok bagi seluruh rakyat.
Imbal Beli untuk Pengadaan Barang Pemerintah Asal Impor
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 1 Tahun 2021
Permendag No. 1 Tahun 2021 menggantikan aturan sebelumnya untuk mengatur kembali mekanisme imbal beli dalam pengadaan barang pemerintah asal impor guna meningkatkan efektivitas pelaksanaannya. Peraturan ini didasarkan pada berbagai undang-undang terkait kepabeanan, perdagangan, dan penerimaan negara bukan pajak.
Tahapan dan Tata Cara Pembuatan Perjanjian Perdagangan Internasional
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 7 Tahun 2021
Peraturan ini mengatur tahapan dan tata cara pembuatan perjanjian perdagangan internasional antara Pemerintah Indonesia dengan negara lain, lembaga/organisasi internasional, atau subjek hukum internasional lainnya. Tujuannya adalah memberikan pedoman yang jelas dalam proses perundingan dan penandatanganan untuk meningkatkan akses pasar serta melindungi kepentingan nasional.
Verifikasi atau Penelusuran Teknis di Bidang Perdagangan Luar Negeri
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 16 Tahun 2021
Peraturan ini mengatur mekanisme verifikasi atau penelusuran teknis atas barang ekspor dan impor yang dilakukan oleh surveyor berotorisasi untuk memastikan kepatuhan pelaku usaha. Ketentuan ini berlaku khusus bagi barang tertentu (dibatasi ekspor/impor) dan dilaksanakan di dalam Daerah Pabean serta kawasan perdagangan bebas atau ekonomi khusus Indonesia.
Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perdagangan
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2021
Peraturan ini menetapkan standar kegiatan usaha dan produk, serta jenis barang yang wajib memenuhi standar tersebut, untuk perizinan berbasis risiko di sektor perdagangan. Peraturan ini berlaku efektif sejak proses perizinan dilakukan melalui sistem OSS dan mencabut beberapa peraturan menteri sebelumnya yang terkait.
Eksportir dan Importir yang Bereputasi Baik
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 17 Tahun 2021
Peraturan ini menetapkan kriteria dan tata cara bagi eksportir dan importir yang memiliki reputasi baik berdasarkan rekam jejak kepatuhan mereka. Status ini diberikan untuk memberikan kemudahan dan insentif dalam kegiatan ekspor dan impor barang.
Penetapan Barang yang Wajib Menggunakan atau Melengkapi Label Berbahasa Indonesia
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 25 Tahun 2021
Peraturan ini menetapkan jenis barang yang wajib menggunakan atau melengkapi label berbahasa Indonesia, dengan rincian spesifik tercantum dalam lampiran peraturan. Peraturan ini menggantikan dan mencabut Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 73 Tahun 2015 beserta perubahannya yang sebelumnya berlaku.
Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 Tahun 2021
Peraturan ini menetapkan pedoman untuk pembangunan dan pengelolaan berbagai sarana perdagangan seperti pasar rakyat, gudang nonsistem resi gudang, pusat distribusi, serta pusat promosi produk dan kuliner. Tujuannya adalah mengoptimalkan peran sarana tersebut dalam mendukung kelancaran arus distribusi barang, sekaligus menyesuaikan aturan sebelumnya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perdagangan.
Tata Cara Pelaporan Distribusi Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22 Tahun 2021
Peraturan ini menetapkan tata cara pelaporan distribusi oleh pelaku usaha untuk Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting guna memastikan ketersediaan barang bagi masyarakat dan kelancaran pembangunan nasional. Pelapor wajib melaporkan aktivitas distribusi secara langsung atau tidak langsung kepada konsumen sesuai ketentuan yang berlaku.
Perikatan untuk Pendistribusian Barang Oleh Distributor atau Agen
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 Tahun 2021
Peraturan ini mengatur hak dan kewajiban (perikatan) antara Prinsipal (produsen/pemasok) dengan Distributor atau Agen dalam kegiatan pendistribusian barang. Definisi mencakup batasan mengenai barang, jasa, serta peran masing-masing pihak seperti Prinsipal, Prinsipal Produsen, dan Prinsipal Supplier.