Peraturan KEMENTERIAN PERDAGANGAN
Halaman 5 dari 21 · 605 dokumen
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 33 Tahun 2020 tentang Barang dan Persyaratan Barang yang Dapat Disimpan dalam Sistem Resi Gudang
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 Tahun 2023
Peraturan ini mengubah jenis barang yang boleh disimpan dalam Sistem Resi Gudang dengan menambahkan tembakau dan kayu manis. Tujuannya adalah mengoptimalkan peran sistem tersebut dalam menjaga kualitas, stabilitas harga, dan ketersediaan kedua komoditas tersebut di pasar dalam negeri maupun ekspor.
Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Lingkungan Kementerian Perdagangan
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2023
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2023 menetapkan metode baku dan standar untuk meningkatkan koordinasi serta kelancaran dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan di lingkungan Kementerian Perdagangan. Peraturan ini menggantikan ketentuan lama (Permenparekraf No. 87 Tahun 2019) yang dianggap tidak lagi memadai untuk menampung perkembangan hukum terkini. Dengan adanya aturan ini, seluruh unit kerja di kementerian tersebut diwajibkan mengikuti prosedur yang seragam dan pasti dalam menyusun peraturan.
Pemberian Bantuan Hukum di Lingkungan Kementerian Perdagangan
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 27 Tahun 2023
Peraturan ini mengatur mekanisme pemberian layanan hukum oleh Kementerian Perdagangan kepada pihak yang menghadapi masalah hukum terkait pelaksanaan tugas dan fungsi kementerian tersebut, baik sebelum, saat, maupun setelah proses peradilan. Definisi masalah hukum dalam konteks ini adalah segala hal yang berkaitan dengan hukum yang timbul akibat pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Perdagangan.
Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 04 Tahun 2023
Peraturan ini mengatur kembali ketentuan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi untuk menjamin efektivitas, efisiensi, dan kelancaran penyediaan bagi petani, sekaligus menggantikan peraturan lama yang sudah tidak sesuai. Fokus utamanya adalah mendefinisikan mekanisme penyediaan pupuk dari dalam negeri atau impor serta distribusi hingga ke tangan petani sebagai konsumen akhir.
Penerapan Kuota Tingkat Tarif untuk Impor Barang Tertentu Berdasarkan Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Persatuan Emirat Arab (Comprehensive Economic Partnership Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The United Arab Emirates)
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 29 Tahun 2023
Peraturan ini mengatur penerapan kuota tingkat tarif untuk impor barang tertentu sebagai implementasi Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Indonesia dan Persatuan Emirat Arab. Ketentuan ini didasarkan pada ratifikasi perjanjian tersebut melalui Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2023 serta berbagai undang-undang terkait perdagangan dan kepatuhan.
Pencabutan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 94 Tahun 2018 tentang Ketentuan Penggunaan Letter Of Credit untuk Ekspor Barang Tertentu Sebagaimana Telah Diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 102 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 94 Tahun 2018 tentang Ketentuan Penggunaan Letter Of Credit untuk Ekspor Barang Tertentu
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 33 Tahun 2023
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 33 Tahun 2023 mencabut ketentuan penggunaan Letter of Credit untuk ekspor barang tertentu yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Menteri Nomor 94 Tahun 2018 (sebagaimana diubah dengan Permen No. 102 Tahun 2018). Pencabutan ini dilakukan karena telah digantikan oleh regulasi yang lebih komprehensif, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2023 tentang Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam.
Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 Tahun 2018 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Asal untuk Barang Asal Indonesia
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 34 Tahun 2023
Peraturan ini menyesuaikan ketentuan persetujuan penerbitan dan perolehan formulir Surat Keterangan Asal untuk meningkatkan pemanfaatannya. Perubahan ini dilakukan karena regulasi sebelumnya belum mengakomodasi kebutuhan penyesuaian tersebut.
Kebijakan dan Pengaturan Impor
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2023
Peraturan ini menggantikan dan mencabut Permen No. 20 Tahun 2021 untuk memperkuat efektivitas pengendalian impor sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan terkini. Pengaturan ini didasarkan pada berbagai undang-undang terkait perdagangan, kebeayaan, serta peraturan pemerintah tentang perizinan dan industri.
Pencabutan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 59 Tahun 2018 tentang Kewajiban Pencantuman Label Kemasan Beras dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 59 Tahun 2018 tentang Kewajiban Pencantuman Label Kemasan Beras
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 35 Tahun 2023
Peraturan ini mencabut kewajiban pencantuman label pada kemasan beras yang sebelumnya diatur oleh Kementerian Perdagangan, sebagai langkah untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan kewenangan Badan Pangan Nasional.
Pengelolaan Kendaraan Dinas di Lingkungan Kementerian Perdagangan
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 32 Tahun 2023
Permendag No. 32 Tahun 2023 diterbitkan untuk menyesuaikan kebijakan pengelolaan kendaraan dinas di Kementerian Perdagangan akibat perubahan standar barang, kebutuhan kendaraan, dan perluasan perencanaan kebutuhan barang milik negara. Peraturan ini menggantikan Permendag No. 17 Tahun 2017 yang dianggap sudah tidak menampung perkembangan hukum terkini dalam pengelolaan kendaraan dinas.
Penetapan Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng Sawit
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06 Tahun 2022
Peraturan ini menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) untuk minyak goreng sawit guna menjaga stabilitas harga dan keterjangkauan bagi konsumen. Dasar penerbitan adalah menjaga kepastian harga komoditas pangan pokok tersebut di tingkat pasar.
Penyediaan Minyak Goreng Kemasan Sederhana untuk Kebutuhan Masyarakat dalam Kerangka Pembiayaan Oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 01 Tahun 2022
Peraturan ini mengatur penyediaan minyak goreng kemasan sederhana untuk menjamin ketersediaan dan harga terjangkau bagi masyarakat, dengan pendanaan yang bersumber dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit. Ketentuan ini diterbitkan sebagai implementasi dari berbagai undang-undang pangan, perdagangan, serta peraturan sebelumnya terkait minyak goreng sawit wajib kemasan.
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08 Tahun 2022
Peraturan ini mengatur kembali kebijakan ekspor crude palm oil dan produk turunannya (seperti minyak goreng) untuk menjamin ketersediaan bahan baku di dalam negeri. Perubahan ini dilakukan karena regulasi sebelumnya belum mencakup pengaturan ekspor untuk produk turunan crude palm oil.
Pendistribusian dan Pengawasan Bahan Berbahaya
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 07 Tahun 2022
Peraturan ini mengatur pendistribusian dan pengawasan Bahan Berbahaya (B2) untuk mencegah penyalahgunaan serta meningkatkan efektivitas pengendaliannya. Ketentuan ini menggantikan peraturan sebelumnya yang dianggap sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum di masyarakat.
Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 12 Tahun 2022
Peraturan ini mengubah kebijakan dan pengaturan ekspor Crude Palm Oil (CPO) serta produk turunannya untuk memberikan kemudahan berusaha. Perubahan ini dilakukan karena regulasi sebelumnya dinilai sudah tidak sesuai dengan perkembangan terkini.
Penetapan Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng Curah
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 11 Tahun 2022
Peraturan ini menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) minyak goreng curah sebesar Rp14.000 per liter atau Rp15.500 per kilogram (termasuk PPN) yang wajib dipatuhi oleh pengecer saat menjual ke masyarakat, UMKM, dan usaha kecil. Ketentuan ini bertujuan menjaga stabilitas harga dan keterjangkauan minyak goreng sawit yang belum dikemas bagi konsumen akhir, dengan melarang industri menengah dan besar serta pengemas menggunakan harga tersebut.
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 101 Tahun 2020 tentang Jabatan, Kelas Jabatan, dan Peta Jabatan di Lingkungan Kementerian Perdagangan
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 13 Tahun 2022
Peraturan ini menyesuaikan peta jabatan dan kelas jabatan di lingkungan Kementerian Perdagangan, khususnya untuk posisi Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Perdagangan, Jabatan Fungsional Perencana, serta Jabatan Fungsional Auditor. Penyesuaian ini dilakukan sebagai tindak lanjut evaluasi jabatan dan persetujuan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
Ketentuan Asal Barang Indonesia dan Ketentuan Penerbitan Surat Keterangan Asal untuk Barang Asal Indonesia Berdasarkan Preferential Trade Agreement Among D-8 Member States (Persetujuan Preferensi Perdagangan Antar Negaranegara Anggota D-8)
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19 Tahun 2022
Peraturan ini mengatur ketentuan asal barang Indonesia dan prosedur penerbitan Surat Keterangan Asal untuk barang yang diekspor ke negara anggota D-8 berdasarkan Persetujuan Preferensi Perdagangan Antar Negara-Negara Anggota D-8. Tujuannya adalah memberikan kemudahan dalam penentuan asal barang dan kelancaran arus ekspor sesuai dengan ratifikasi Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2011.
Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengembangan, Penataan, dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2022
Peraturan ini mengubah definisi "Toko Swalayan" dalam pedoman sebelumnya menjadi toko dengan sistem pelayanan mandiri yang menjual berbagai jenis barang secara eceran, mencakup minimarket, supermarket, department store, hypermarket, hingga grosir berbentuk perkulakan. Perubahan ini bertujuan untuk meningkatkan kepastian berusaha, tertib usaha, serta menjaga iklim investasi sesuai perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat.
Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 01 Tahun 2019 tentang Perdagangan Gula Kristal Rafinasi
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 17 Tahun 2022
Peraturan ini mengubah pengaturan distribusi gula kristal rafinasi untuk menjangkau industri pengguna skala usaha mikro, kecil, dan menengah yang merupakan anggota koperasi. Perubahan ini dilakukan karena regulasi sebelumnya belum mencakup kategori industri tersebut, sehingga perlu penyesuaian untuk menjaga ketersediaan dan penyalurannya.
Petunjuk Teknis Persetujuan Tipe
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 Tahun 2022
Peraturan ini mewajibkan alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapan (baik produksi dalam negeri maupun impor) untuk mendapatkan persetujuan tipe sebelum beredar di pasar atau memasuki wilayah Indonesia. Persetujuan ini memastikan bahwa alat-alat tersebut telah memenuhi syarat teknis melalui proses evaluasi tipe yang diterbitkan oleh unit pelaksana teknis Kementerian Perdagangan.
Penyesuaian Klasifikasi Barang yang Terkena Ketentuan Larangan dan Pembatasan Ekspor dan Impor Berdasarkan Sistem Klasifikasi Barang
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2022
Peraturan ini menyesuaikan klasifikasi barang yang terkena larangan dan pembatasan ekspor-impor agar sesuai dengan sistem klasifikasi baru pemerintah, sekaligus menggantikan Permen Dag No. 14 Tahun 2017 yang sudah tidak relevan. Tujuannya adalah meningkatkan efektivitas pengawasan dan pelaksanaan ekspor serta impor barang yang dibatasi atau dilarang.
Tata Kelola Program Minyak Goreng Curah Rakyat
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 33 Tahun 2022
Peraturan ini mengatur tata kelola program penyediaan minyak goreng curah oleh Kementerian Perdagangan untuk menjamin ketersediaan dan keterjangkauan harga bagi masyarakat melalui penetapan Harga Eceran Tertinggi. Program ini melibatkan produsen CPO, produsen minyak goreng, pelaku usaha logistik dan eceran berizin, serta pengecer yang menjual produk dalam kondisi tidak dikemas dan tanpa merek.
Ketentuan Ekspor Crude Palm Oil, Refined, Bleached And Deodorized Palm Oil, Refined, Bleached And Deodorized Palm Olein, dan Used Cooking Oil
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 30 Tahun 2022
Peraturan ini mengatur ketentuan ekspor Crude Palm Oil, RBD Palm Oil, RBD Palm Olein, dan Used Cooking Oil untuk optimalisasi ketersediaan minyak goreng dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Peraturan ini menggantikan dan mencabut larangan sementara ekspor yang sebelumnya berlaku melalui Permendag Nomor 22 Tahun 2022.
Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 02 Tahun 2022
Peraturan ini mengubah ketentuan ekspor Crude Palm Oil, Refined, Bleached, and Deodorized Palm Olein, serta Used Cooking Oil untuk menjaga ketersediaan bahan baku minyak goreng di dalam negeri. Perubahan ini dilakukan berdasarkan pertimbangan kebutuhan pasokan domestik terhadap komoditas minyak goreng.
Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 25 Tahun 2022
Peraturan ini mengubah kebijakan dan pengaturan impor barang tertentu agar sesuai dengan perkembangan kebutuhan masyarakat dan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait pemasukan ternak serta perizinan berbasis risiko. Perubahan ini dilakukan untuk menyesuaikan regulasi impor dengan dinamika terkini dan memastikan kepatuhan terhadap berbagai undang-undang dan peraturan pemerintah yang berlaku.
Pencabutan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 59/M-Dag/Per/12/2009 tentang Lembaga Contoh Standar Karet Indonesia
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 16 Tahun 2022
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 16 Tahun 2022 mencabut dan menyatakan tidak berlaku Peraturan Menteri Nomor 59/M-DAG/PER/12/2009 tentang Lembaga Contoh Standar Karet Indonesia. Fungsi dan tugas lembaga tersebut kemudian dialihkan ke Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga di Kementerian Perdagangan.
Pencabutan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 79/M-Dag/Per/10/2014 tentang Pola Karier Pegawai Negeri Sipil Kementerian Perdagangan
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 28 Tahun 2022
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 28 Tahun 2022 mencabut dan menyatakan tidak berlaku Peraturan Menteri Nomor 79/M-DAG/PER/10/2014 tentang Pola Karier Pegawai Negeri Sipil Kementerian Perdagangan. Pencabutan ini dilakukan karena kebijakan pola karier kini terintegrasi secara nasional melalui Peraturan Menteri PANRB Nomor 22 Tahun 2021.
Ketentuan Asal Barang Indonesia dan Ketentuan Penerbitan Surat Keterangan Asal untuk Barang Asal Indonesia Berdasarkan Persetujuan Perdagangan Preferensial Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Mozambik (Preferential Trade Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Republic Of Mozambique)
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37 Tahun 2022
Peraturan ini mengatur ketentuan asal barang Indonesia dan prosedur penerbitan Surat Keterangan Asal untuk barang tersebut guna mendukung ekspor ke Mozambik berdasarkan Persetujuan Perdagangan Preferensial. Tujuannya adalah memberikan kemudahan dalam penentuan asal barang dan kelancaran arus ekspor sesuai dengan persyaratan perjanjian bilateral antara Indonesia dan Mozambik.
Pencabutan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08 Tahun 2020 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik di Bidang Perdagangan Sebagaimana Telah Diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08 Tahun 2020 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik di Bidang Perdagangan dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Integrasi Pelayanan Perizinan Berusaha Secara Elektronik di Bidang Perdagangan
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2022
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2022 mencabut Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08 Tahun 2020, sebagaimana telah diubah dengan Nomor 64 Tahun 2020, serta Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22 Tahun 2020 terkait pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik di bidang perdagangan. Pencabutan ini dilakukan untuk menyesuaikan dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan.