Peraturan KEMENTERIAN HUKUM
Halaman 2 dari 3 · 66 dokumen
Formasi Jabatan Notaris dan Penentuan Kategori Daerah
Peraturan Menteri Hukum Nomor 17 Tahun 2025
Peraturan ini mengatur penataan ulang jumlah notaris yang dibutuhkan di setiap kabupaten/kota (formasi) dan pengelompokan wilayahnya berdasarkan kriteria tertentu. Formasi tersebut ditetapkan Menteri setiap tiga tahun dengan mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi, jumlah penduduk, serta rata-rata jumlah akta yang dibuat.
Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dan Berakhirnya Status Badan Hukum Perkumpulan
Peraturan Menteri Hukum Nomor 18 Tahun 2025
Permenkum No. 18 Tahun 2025 mengatur tata cara pengajuan permohonan pengesahan, persetujuan perubahan anggaran dasar, dan berakhirnya status badan hukum perkumpulan melalui Sistem Administrasi Badan Hukum secara elektronik. Peraturan ini menggantikan ketentuan lama untuk meningkatkan pelayanan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat. Proses pengesahan dilakukan oleh Menteri setelah pemohon (notaris) mengajukan pemakaian nama perkumpulan terlebih dahulu.
Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain di Lingkungan Kementerian Hukum
Peraturan Menteri Hukum Nomor 23 Tahun 2025
Permenkum No. 23 Tahun 2025 mengatur tata cara penyelesaian kerugian negara yang timbul akibat perbuatan melawan hukum (sengaja atau lalai) dari Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain di lingkungan Kementerian Hukum. Peraturan ini menggantikan Permenkum No. 5 Tahun 2023 yang dianggap sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan organisasi.
Syarat dan Tata Cara Pengangkatan Cuti Pindah Wilayah Pemberhentian dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris
Peraturan Menteri Hukum Nomor 22 Tahun 2025
Peraturan ini mengatur syarat dan tata cara pengangkatan, cuti, pindah wilayah, pemberhentian, serta perpanjangan masa jabatan Notaris untuk menjamin pelayanan prima dan berintegritas. Regulasi ini menggantikan aturan lama dan dilaksanakan untuk memenuhi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PUU-XXII/2024 terkait reformasi organisasi dan tata kerja Notaris.
Penetapan Pembinaan dan Pengawasan Organisasi Notaris
Peraturan Menteri Hukum Nomor 24 Tahun 2025
Permenkum No. 24 Tahun 2025 menetapkan Ikatan Notaris Indonesia sebagai satu-satunya wadah Organisasi Notaris yang diakui, mewajibkan organisasi tersebut menyusun laporan kinerja tahunan dan laporan keuangan diaudit, serta mengharuskan setiap kerja sama dengan pihak lain mendapat persetujuan Menteri.
Tata Cara Pengangkatan Pelantikan dan Pengambilan Sumpah atau Janji Mutasi Pemberhentian dan Pengangkatan Kembali Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil serta Kartu Tanda Pengenal Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil
Peraturan Menteri Hukum Nomor 26 Tahun 2025
Peraturan ini mengatur tata cara pengangkatan, pelantikan, pengambilan sumpah atau janji, mutasi, pemberhentian, dan pengangkatan kembali bagi Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) serta ketentuan penerbitan Kartu Tanda Pengenal mereka. Tujuannya adalah untuk menertibkan administrasi, meningkatkan layanan jasa hukum yang transparan, efektif, dan akuntabel, serta mengakomodasi perkembangan teknologi di lingkungan Kementerian Hukum.
Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan atau Musik
Peraturan Menteri Hukum Nomor 27 Tahun 2025
Peraturan ini mengatur mekanisme penarikan, penghimpunan, dan pendistribusian royalti hak cipta lagu dan/atau musik untuk memberikan perlindungan hukum bagi pencipta, pemegang hak, serta pengguna komersial. Ketentuan ini merupakan penyesuaian terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 guna menjawab perkembangan hukum di masyarakat.
Tata Cara Pembentukan Peraturan Menteri Hukum
Peraturan Menteri Hukum Nomor 28 Tahun 2025
Peraturan ini mengatur tata cara pembentukan Peraturan Menteri Hukum yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, penetapan, dan pengundangan, serta menetapkan Program Penyusunan Peraturan Menteri sebagai instrumen perencanaan tahunan. Ketentuan ini menggantikan peraturan sebelumnya untuk menstandarisasi proses pembuatan peraturan di lingkungan Kementerian Hukum demi meningkatkan tertib administrasi dan keseragaman.
Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai
Peraturan Menteri Hukum Nomor 31 Tahun 2025
Permenkum No. 31 Tahun 2025 menetapkan pedoman sikap dan perilaku bagi Pegawai Kementerian Hukum (ASN) untuk menjaga martabat, bangsa, dan negara, serta menggantikan peraturan lama yang sudah tidak sesuai dengan nilai dasar Aparatur Sipil Negara. Peraturan ini mengatur definisi pelanggaran dan mekanisme penegakan melalui Majelis Kode Etik yang bertugas menangani dugaan pelanggaran oleh Pegawai. Tujuannya adalah memperkuat budaya kerja yang berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif dalam rangka transformasi pengelolaan ASN.
Statuta Politeknik Pengayoman Indonesia
Peraturan Menteri Hukum Nomor 30 Tahun 2025
Peraturan ini menetapkan Statuta Politeknik Pengayoman Indonesia sebagai landasan pengelolaan pendidikan tinggi vokasi dan profesi di lingkungan kementerian hukum, menggantikan peraturan sebelumnya yang sudah tidak sesuai. Visi institusi ini adalah menjadi perguruan tinggi yang terpercaya dalam mendidik talenta beretika dan berwawasan global, dengan misi menyelenggarakan pendidikan berkualitas serta pengelolaan yang amanah dan berintegritas.
Satu Data
Peraturan Menteri Hukum Nomor 29 Tahun 2025
Permenkum No. 29 Tahun 2025 menggantikan Permenkum No. 12 Tahun 2023 untuk menata ulang tata kelola data di Kementerian Hukum dan HAM agar sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan organisasi. Peraturan ini mendefinisikan konsep dasar seperti Satu Data Indonesia, Satu Data Kementerian, serta berbagai jenis data (statistik, geospasial, keuangan negara) dan standar yang harus dipenuhi dalam pengumpulan, pengolahan, dan pembagian data antar instansi.
Penyelenggaraan Layanan Jasa Hukum Persekutuan Perdata Persekutuan Firma dan Persekutuan Komanditer
Peraturan Menteri Hukum Nomor 25 Tahun 2025
Peraturan ini menggantikan aturan lama untuk mengoptimalkan layanan pendaftaran, perubahan, dan pembubaran Persekutuan Perdata, Firma, dan CV agar lebih transparan, efektif, serta berbasis teknologi. Tujuannya adalah menciptakan sistem administrasi badan usaha yang lebih mudah diakses dan fleksibel di lingkungan Kementerian Hukum.
Tata Cara Permohonan Perbaikan Data Badan Hukum Perseroan Terbatas Yayasan dan Perkumpulan
Peraturan Menteri Hukum Nomor 32 Tahun 2025
Peraturan ini menggantikan Permenkum No. 17 Tahun 2017 untuk mengatur tata cara permohonan perbaikan data pada badan hukum Perseroan Terbatas, Yayasan, dan Perkumpulan guna meningkatkan pelayanan dan kepastian hukum. Fokus utamanya adalah penyempurnaan prosedur administrasi dalam Sistem Administrasi Badan Hukum yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.
Tata Cara Pengundangan Peraturan Perundang Undangan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Berita Negara Republik Indonesia dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia
Peraturan Menteri Hukum Nomor 33 Tahun 2025
Peraturan ini mengganti Permenkum No. 23 Tahun 2023 untuk menyesuaikan nomenklatur kementerian dan mengoptimalkan proses pengundangan peraturan perundang-undangan dalam media resmi negara. Pengundangan mencakup penempatan peraturan di Lembaran Negara, Tambahan Lembaran Negara, Berita Negara, dan Tambahan Berita Negara, baik di tingkat nasional maupun daerah.
Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Kementerian Hukum
Peraturan Menteri Hukum Nomor 35 Tahun 2025
Peraturan ini menetapkan kerangka tata kelola dan manajemen Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Kementerian Hukum untuk meningkatkan keterpaduan, efisiensi, dan kualitas layanan publik. Aturan ini mengintegrasikan proses bisnis, data, infrastruktur, aplikasi, dan keamanan dalam satu arsitektur yang selaras dengan prioritas nasional dan isu strategis.
Sistem Penyuluhan Hukum
Peraturan Menteri Hukum Nomor 36 Tahun 2025
Peraturan ini menetapkan kerangka sistem penyuluhan hukum nasional yang komprehensif untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat serta aparatur negara. Tata kelola penyuluhan hukum mencakup perencanaan tahunan, pelaksanaan, pemantauan evaluasi, dan rekomendasi yang dilakukan oleh kementerian/lembaga serta pemerintah daerah. Definisi dan peran berbagai pihak seperti Penyuluh Hukum, Paralegal, dan Kadarkum diatur untuk mendukung tujuan pembinaan budaya hukum secara terpadu dan berkelanjutan.
Tata Cara Verifikasi dan Akreditasi Organisasi Pemberi Bantuan Hukum
Peraturan Menteri Hukum Nomor 37 Tahun 2025
Peraturan ini menetapkan mekanisme verifikasi dan akreditasi tiga tahunan bagi lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan untuk memastikan kelayakan mereka sebagai pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma bagi masyarakat miskin. Tujuannya adalah meningkatkan akses keadilan dan memperluas jangkauan layanan hukum, menggantikan aturan lama yang dianggap sudah tidak sesuai dengan kebutuhan terkini.
Tata Cara Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak atas Pelayanan Kekayaan Intelektual pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual
Peraturan Menteri Hukum Nomor 41 Tahun 2025
Peraturan ini mengatur tata cara pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) atas layanan kekayaan intelektual di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektal melalui sistem pembayaran elektronik yang terintegrasi. Tujuannya adalah mewujudkan pengelolaan PNBP yang tertib, efisien, transparan, akuntabel, serta meningkatkan kualitas penatausahaan piutang dan pelayanan publik.
Tata Cara Pengharmonisasian Pembulatan dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah
Peraturan Menteri Hukum Nomor 40 Tahun 2025
Peraturan ini menetapkan tata cara pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi untuk Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah guna mempercepat proses penyusunannya. Proses ini mencakup penyelarasan substansi dan teknik penyusunan agar rancangan tersebut menjadi peraturan perundang-undangan yang utuh dan konsisten. Ketentuan ini didasarkan pada UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah.
Rencana Strategis Kementerian Hukum Tahun 2025 2029
Peraturan Menteri Hukum Nomor 42 Tahun 2025
Peraturan ini menetapkan Rencana Strategis Kementerian Hukum untuk periode 2025–2029 sebagai dokumen perencanaan lima tahunan yang memuat visi, misi, strategi, serta target kinerja, sekaligus mencabut Permenkum No. 33 Tahun 2020 dan perubahannya yang berlaku sebelumnya. Dokumen ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dengan efek surut sejak 10 Oktober 2025.
Unit Kerja Pengadaan Barang Jasa
Peraturan Menteri Hukum Nomor 43 Tahun 2025
Peraturan ini menetapkan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Kementerian Hukum untuk menjamin pelaksanaan pengadaan yang terintegrasi, sesuai prinsip dan etika, serta dapat dipertanggungjawabkan melalui satu sistem. Peraturan ini menggantikan peraturan-peraturan sebelumnya yang dianggap sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan organisasi.
Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Hukum
Peraturan Menteri Hukum Nomor 12 Tahun 2025
Permenkum No. 12 Tahun 2025 menggantikan peraturan sebelumnya untuk mengatur keseragaman dan ketertiban penggunaan pakaian dinas (Umum, Khusus, dan Upacara) serta atributnya bagi Pegawai ASN di Kementerian Hukum. Peraturan ini mendefinisikan jenis-jenis pakaian dinas, termasuk Pakaian Dinas Harian (PDH) untuk tugas sehari-hari dan Pakaian Dinas Upacara (PDU) untuk acara resmi, guna mencerminkan identitas dan wibawa Aparatur Sipil Negara.
Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum
Peraturan Menteri Hukum Nomor 34 Tahun 2025
Peraturan ini menggantikan aturan sebelumnya untuk meningkatkan akses keadilan dengan mengoptimalkan peran Paralegal dalam pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat miskin. Aturan ini menetapkan syarat rekrutmen Paralegal, termasuk harus berusia minimal 18 tahun, bukan ASN atau advokat, serta wajib memiliki penugasan tertulis dari lembaga pemberi bantuan hukum.
Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja di Lingkungan Kementerian Hukum
Peraturan Menteri Hukum Nomor 39 Tahun 2025
Peraturan ini mengatur mekanisme pemberian Tunjangan Kinerja bagi seluruh pegawai di lingkungan Kementerian Hukum yang didasarkan pada capaian kinerja, perilaku kerja, dan kelas jabatan. Besaran tunjangan ditetapkan setiap bulan dan menjadi hak pegawai sebagai bentuk penghargaan atas kontribusi serta pencapaian target kerja yang telah ditetapkan.
Tentang Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Hukum
Peraturan Menteri Hukum Nomor 38 Tahun 2025
Peraturan ini menetapkan definisi jabatan dan kelas jabatan bagi pegawai di lingkungan Kementerian Hukum sebagai dasar penentuan fungsi, tanggung jawab, serta besaran tunjangan kinerja. Kelas jabatan digunakan untuk mengelompokkan pegawai berdasarkan tingkat kesulitan, tanggung jawab, dan kualifikasi pekerjaan yang setara, meskipun jenis pekerjaannya berbeda. Ketentuan ini berlaku bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara dan pegawai lainnya yang diangkat dalam jabatan di satuan organisasi Kementerian Hukum.
Peningkatan Penggunaan Produk dalam Negeri dalam Pengadaan Barang Jasa di Lingkungan Kementerian Hukum
Peraturan Menteri Hukum Nomor 46 Tahun 2025
Peraturan ini mengatur mekanisme pengendalian belanja produk impor, persetujuan, serta pemberian penghargaan dan sanksi di lingkungan Kementerian Hukum untuk mendorong penggunaan Produk Dalam Negeri. Tujuannya adalah menyukseskan gerakan nasional "Bangga Buatan Indonesia" dengan memprioritaskan barang/jasa yang diproduksi oleh perusahaan berinvestasi dan berproduksi di Indonesia.
Pengukuran Indeks Pembangunan Hukum dan Penilaian Indeks Reformasi Hukum
Peraturan Menteri Hukum Nomor 44 Tahun 2025
Peraturan ini menetapkan kerangka kerja untuk mengukur ketercapaian kinerja pembangunan hukum dan menilai pelaksanaan reformasi hukum di Kementerian/Lembaga serta Pemerintah Daerah melalui tiga tahapan utama: perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Tujuannya adalah mengidentifikasi keberhasilan serta tantangan dalam sistem hukum nasional yang bersumber dari Pancasila dan UUD 1945, sekaligus memastikan keberlanjutan pembangunan hukum di Indonesia.
Penanganan Laporan Pelanggaran Kekayaan Intelektual dalam Sistem Elektronik
Peraturan Menteri Hukum Nomor 47 Tahun 2025
Peraturan ini mengatur mekanisme penanganan laporan pelanggaran kekayaan intelektual (hak cipta, desain industri, dan paten) yang terjadi melalui sistem elektronik. Tujuannya adalah memberikan perlindungan hukum yang efektif dan efisien untuk mendeteksi, mencegah, serta menindak pelanggaran di era digital.
Pemberian Tunjangan Kinerja bagi Pegawai yang Ditunjuk Sebagai Pelaksana Tugas atau Pelaksana Harian di Lingkungan Kementerian Hukum
Peraturan Menteri Hukum Nomor 45 Tahun 2025
Peraturan ini mengatur mekanisme dan besaran pemberian tambahan tunjangan kinerja bagi Pegawai ASN yang ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas atau Pelaksana Harian di lingkungan Kementerian Hukum. Ketentuan ini berlaku di samping tunjangan kinerja yang diterima dari jabatan definitif mereka, dengan dasar hukum UU Kementerian Negara dan Perpres tentang Kementerian Hukum.
Tata Kelola Kerja Sama
Peraturan Menteri Hukum Nomor 48 Tahun 2025
Permenkum No. 48 Tahun 2025 mengatur tata kelola kerja sama di lingkungan Kementerian Hukum untuk mewujudkan kebijakan satu pintu dan menyesuaikan perubahan nomenklatur serta organisasi. Peraturan ini menggantikan aturan sebelumnya dengan menetapkan jenis kerja sama menjadi dalam negeri (utama dan teknis) serta luar negeri yang dilaksanakan melalui Biro Sekretariat Jenderal.