Peraturan KEMENTERIAN AGAMA
Halaman 11 dari 17 · 500 dokumen
Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama
Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2019
Peraturan ini mengubah ketentuan bantuan pemerintah di Kementerian Agama untuk mendukung layanan kesehatan dan menyesuaikan aturan dengan kebutuhan organisasi serta regulasi keuangan terbaru. Perubahan ini mencakup penyesuaian tata cara pengelolaan anggaran, mekanisme pembayaran, dan struktur organisasi terkait bantuan pemerintah.
Statuta Institut Agama Hindu Negeri Tampung Penyang Palangka Raya
Peraturan Menteri Agama Nomor 25 Tahun 2019
Peraturan ini menetapkan Statuta Institut Agama Hindu Negeri Tampung Penyang Palangka Raya untuk menjamin penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi yang baik. Statuta ini disusun berdasarkan berbagai undang-undang pendidikan nasional, peraturan pemerintah, serta peraturan presiden dan menteri terkait pendidikan tinggi keagamaan dan manajemen ASN.
Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama
Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019
Permenag No. 19 Tahun 2019 mengatur struktur Instansi Vertikal Kementerian Agama yang terdiri dari Kantor Wilayah di tingkat provinsi dan Kantor Kementerian Agama di tingkat kabupaten/kota. Peraturan ini menetapkan tugas dan fungsi instansi tersebut sebagai pelaksana tugas Kementerian Agama di daerah berdasarkan persetujuan Mendagri dan peraturan sebelumnya.
Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 68 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Agama Kristen Negeri Palangka Raya
Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2019
Peraturan ini mengubah struktur organisasi Sekolah Tinggi Agama Kristen Negeri Palangka Raya dengan menetapkan Program Studi sebagai satuan pelaksana akademik yang dipimpin oleh seorang Ketua Program Studi. Perubahan ini juga mendefinisikan fungsi Program Studi mencakup penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat, pembinaan sivitas akademika, serta administrasi dan pelaporan. Tujuannya adalah menata ulang organisasi dan tata kerja institusi tersebut agar lebih sesuai dengan kebutuhan dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi.
Pengelolaan Keuangan Operasional Penyelenggaraan Ibadah Haji
Peraturan Menteri Agama Nomor 28 Tahun 2019
Peraturan ini mengatur pengelolaan keuangan operasional penyelenggaraan ibadah haji secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel untuk mewujudkan tata kelola yang baik. Fokus utamanya adalah mendefinisikan istilah kunci seperti Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH), peran Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), serta mekanisme perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan keuangan oleh para pejabat terkait.
Pencatatan Pernikahan
Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019
Peraturan ini mengatur tata cara pengadministrasian peristiwa pernikahan bagi umat Islam untuk menjamin tertib administrasi, transparansi, dan kepastian hukum, sekaligus menggantikan peraturan sebelumnya yang dianggap tidak sesuai dengan kebutuhan terkini. KUA Kecamatan ditetapkan sebagai unit pelaksana teknis yang bertanggung jawab secara operasional dalam proses pencatatan ini.
Statuta Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal
Peraturan Menteri Agama Nomor 27 Tahun 2019
Peraturan ini menetapkan Statuta sebagai landasan dasar pengelolaan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal di bawah Kementerian Agama, yang mengatur struktur organ seperti Ketua dan Senat serta definisi istilah kunci seperti Program Studi dan Rencana Induk Pengembangan. Tujuannya adalah mewujudkan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi yang baik sesuai dengan berbagai undang-undang dan peraturan perundang-undangan yang terkait.
Statuta Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau
Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2019
Peraturan ini menetapkan Statuta sebagai landasan dasar pengelolaan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau di bawah Kementerian Agama. Statuta ini mengatur struktur organisasi, fungsi organ seperti Ketua dan Senat, serta instrumen perencanaan seperti Rencana Induk Pengembangan untuk menyelenggarakan tridharma perguruan tinggi.
Majelis Taklim
Peraturan Menteri Agama Nomor 29 Tahun 2019
Peraturan ini mengatur Majelis Taklim sebagai lembaga pendidikan keagamaan Islam nonformal yang bertujuan meningkatkan pemahaman, penghayatan, dan pengamalan ajaran Islam serta menjaga keutuhan NKRI. Majelis Taklim menyelenggarakan fungsi pendidikan, pengkaderan ustadz, penguatan silaturahmi, hingga pemberdayaan ekonomi umat.
Pengendalian Gratifikasi pada Kementerian Agama
Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2019
Peraturan ini menetapkan kewajiban pembentukan unit pengendalian gratifikasi di setiap satuan kerja dan unit teknis Kementerian Agama untuk menjamin pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Peraturan ini juga menggantikan regulasi sebelumnya (Permenag No. 24 Tahun 2015) yang dianggap sudah tidak sesuai dengan kebutuhan hukum terkini.
Pendirian dan Penegerian Satuan Pendidikan Keagamaan Kristen
Peraturan Menteri Agama Nomor 32 Tahun 2019
Peraturan ini mengatur mekanisme pendirian dan penerapan satuan pendidikan keagamaan Kristen formal tingkat dasar dan menengah yang diselenggarakan oleh pemerintah atau masyarakat. Pendirian oleh pemerintah harus mendapat persetujuan dari menteri pendayagunaan aparatur negara, sedangkan satuan pendidikan ini memadukan ilmu agama Kristen dengan ilmu umum.
Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Menengah Teologi Kristen Negeri
Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2019
SMTKN adalah satuan pendidikan formal yang memadukan ilmu agama Kristen dan ilmu umum, berada di bawah Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen, dengan tugas menyelenggarakan pendidikan dan fungsi mencakup penyampaian materi, penanaman nilai kebangsaan, pengembangan karakter berbasis kekristenan, serta pengelolaan administrasi dan evaluasi.
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif
Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2019
Peraturan ini mengubah nishab zakat pendapatan menjadi setara 85 gram emas dan menetapkan kadar zakat untuk pendapatan serta jasa sebesar 2,5% agar selaras dengan Fatwa MUI No. 3 Tahun 2003. Perubahan ini dilakukan melalui amandemen pada Pasal 26 Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014.
Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang
Peraturan Menteri Agama Nomor 37 Tahun 2019
Peraturan ini mengubah struktur organisasi UIN Imam Bonjol Padang dengan menambahkan Fakultas Sains dan Teknologi serta memperbarui daftar fakultas dan susunan internalnya. Pembentukan fakultas baru ini didasarkan pada persetujuan Menteri PANRB dan bertujuan meningkatkan mutu pendidikan tinggi keagamaan.
Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 23 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten
Peraturan Menteri Agama Nomor 39 Tahun 2019
Peraturan ini mengubah struktur organisasi UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten dengan menambahkan Fakultas Sains dan Teknologi serta memperbarui daftar fakultas yang ada. Pembentukan Fakultas Sains didasarkan pada persetujuan Kementerian PANRB untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi di perguruan tinggi tersebut.
Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
Peraturan Menteri Agama Nomor 38 Tahun 2019
Peraturan ini mengubah struktur organisasi UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi dengan menambah Fakultas Sains dan Teknologi serta memperbarui daftar fakultas yang ada. Pembentukan fakultas baru ini didasarkan pada persetujuan Menteri PANRB dan bertujuan meningkatkan mutu pendidikan tinggi.
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2016 tentang Gelar Akademik Perguruan Tinggi Keagamaan
Peraturan Menteri Agama Nomor 35 Tahun 2019
Peraturan ini mengubah Lampiran II dan Lampiran V Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2016 (yang telah diubah dengan Permenag No. 38 Tahun 2017) menjadi Lampiran I dan Lampiran II dalam peraturan ini. Perubahan tersebut bertujuan menyesuaikan gelar akademik di Perguruan Tinggi Keagamaan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan dunia kerja.
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 25 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2018
Peraturan ini mengubah struktur organisasi UIN Alauddin Makassar dengan menambah Fakultas Ilmu Kesehatan dan mengembangkan organ pengelola serta struktur pascasarjana guna meningkatkan mutu pendidikan. Perubahan ini didasarkan pada persetujuan Menteri PANRB terkait penyempurnaan struktur organisasi tiga UIN di Indonesia.
Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2018
Peraturan ini mengubah struktur organisasi dan tata kerja UIN Maulana Malik Ibrahim Malang untuk meningkatkan mutu pendidikan, termasuk pengembangan organ pengelola, struktur pascasarjana, dan pembentukan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan. Perubahan ini didasarkan pada persetujuan Menteri PANRB dan mengacu pada berbagai undang-undang serta peraturan terkait pendidikan nasional dan kementerian agama.
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta
Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2018
Peraturan ini mengubah struktur organisasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan menambah Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi, berdasarkan persetujuan Kementerian PANRB. Perubahan ini didasarkan pada pertimbangan perluasan layanan pendidikan dan telah melalui proses penyempurnaan struktur organisasi yang disetujui oleh Menteri PANRB.
Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal
Peraturan Menteri Agama Nomor 5 Tahun 2018
Peraturan ini mengatur organisasi dan tata kerja STAIN Madina sebagai perguruan tinggi di bawah Kementerian Agama yang dipimpin oleh Ketua, dengan tugas menyelenggarakan pendidikan akademik, vokasi, dan profesi. Struktur organisasinya terdiri atas organ pengelola (Ketua/Wakil Ketua, Jurusan, Bagian, Pusat, dan UPT), organ pertimbangan, serta organ pengawasan untuk menjalankan fungsi perumusan kebijakan, tridharma, pembinaan sivitas akademika, dan administrasi.
Pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal
Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2018
Peraturan ini menetapkan pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal yang berkedudukan di Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara, dengan tugas menyelenggarakan pendidikan akademik, vokasi, dan profesi keagamaan. Pendanaan institusi ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta didukung oleh APBD dan sumber lain yang sah. Pada saat peraturan berlaku, seluruh aset, hak, kewajiban, dan pegawai dari pendahulunya dialihkan secara otomatis ke institusi baru ini.
Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah
Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2018
Peraturan ini mengatur penyelenggaraan perjalanan ibadah Umrah sebagai rangkaian kegiatan di luar musim haji yang mencakup pembinaan, pelayanan, dan perlindungan jemaah. Ketentuan ini berlaku bagi penyelenggara (PPIU) yang berizin, jemaah Muslim yang terdaftar, serta menetapkan standar biaya (BPIU) dan peran pemerintah dalam mengawasi pelaksanaannya.
Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri
Peraturan Menteri Agama Nomor 7 Tahun 2018
Peraturan ini menetapkan Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi (SSBOPT) sebagai besaran biaya operasional per mahasiswa per tahun di Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri, yang dihitung berdasarkan biaya langsung dan tidak langsung serta berbagai indeks mutu dan wilayah. Penetapan standar ini bertujuan untuk membiayai kekurangan biaya operasional akibat batasan biaya pendidikan, dengan dasar hukum utama UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 59 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan
Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2018
Peraturan ini mengubah wilayah kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan di Manado, Makassar, dan Ambon. Perubahan tersebut bertujuan meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas pendidikan dan pelatihan keagamaan.
Buku Pendidikan Agama
Peraturan Menteri Agama Nomor 9 Tahun 2018
Peraturan ini mengatur standar penyusunan, penelaahan, dan penggunaan buku pendidikan agama (teks dan nonteks) di seluruh jenjang pendidikan formal dan nonformal agar sesuai dengan Pancasila, UUD 1945, dan kurikulum yang berlaku. Tujuannya adalah menjamin mutu buku tersebut dalam membentuk keyakinan, sikap, kepribadian, dan keterampilan peserta didik dalam mengamalkan ajaran agama.
Tata Cara Pengeluaran Keuangan Haji untuk Penyelenggaraan Ibadah Haji
Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2018
Peraturan ini menetapkan tata cara pengeluaran keuangan haji untuk penyelenggaraan ibadah haji guna melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (3) UU No. 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji. Aturan ini mengatur mekanisme pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan yang dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dalam mendukung pelaksanaan ibadah haji.
Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler
Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2018
Peraturan ini mengatur penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler sebagai rangkaian kegiatan pengelolaan, pembinaan, pelayanan, dan perlindungan Jemaah Haji yang bersifat umum dan dibiayai pemerintah. Ketentuan ini berlaku bagi warga negara Indonesia yang beragama Islam dan telah mendaftarkan diri sesuai persyaratan yang ditetapkan.
Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil Pada Kementerian Agama
Peraturan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2018
Peraturan ini menetapkan nomenklatur jabatan pelaksana bagi Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Agama untuk menyesuaikan ruang lingkup tugas, fungsi, dan tanggung jawab. Peraturan ini juga mencabut Peraturan Menteri Agama Nomor 48 Tahun 2014 yang dianggap sudah tidak sesuai dengan regulasi terbaru tentang nomenklatur jabatan.
Organisasi dan Tata Kerja Unit Percetakan Al-Qur’an
Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2018
UPQ adalah unit pelaksana teknis Kementerian Agama yang dipimpin oleh seorang kepala, bertugas mencetak, menerbitkan, mendistribusikan Al-Qur'an, serta memberikan jasa pencetakan kepada masyarakat. Organisasi UPQ terdiri dari kepala, subbagian tata usaha, dan kelompok jabatan fungsional, dengan subbagian tata usaha menangani urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, dan administrasi.