Peraturan BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
Halaman 4 dari 9 · 260 dokumen
Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Analis Pembiayaan dan Risiko Keuangan
Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2019
Peraturan ini menetapkan petunjuk pelaksanaan pembinaan Jabatan Fungsional Analis Pembiayaan dan Risiko Keuangan sebagai upaya meningkatkan kompetensi PNS dalam analisis pengelolaan pinjaman, hibah, surat berharga negara, dan risiko keuangan. Pembinaan ini mencakup aspek pengangkatan, pemindahan, pemberhentian, serta evaluasi kinerja yang dilakukan oleh Pejabat yang Berwenang dan Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai standar kompetensi jabatan.
Pembinaan Penyelenggara Penilaian Kompetensi Pegawai Negeri Sipil
Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 26 Tahun 2019
Peraturan ini menetapkan standar penyelenggaraan penilaian kompetensi ASN untuk menjamin mutu hasil penilaian dalam proses manajemen karir, termasuk pengisian jabatan pimpinan tinggi dan penyusunan profil pegawai. Badan Kepegawaian Negara bertindak sebagai Instansi Pembina yang bertugas mengawasi, mengendalikan, dan memastikan kelayakan lembaga atau unit yang menyelenggarakan penilaian kompetensi tersebut.
Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Pranata Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2019
Peraturan ini mengatur petunjuk pelaksanaan pembinaan Jabatan Fungsional Pranata Keuangan APBN sebagai upaya untuk meningkatkan kompetensi dan kinerja pegawai dalam mengelola keuangan negara. Pembinaan mencakup penyusunan standar kompetensi, pelaksanaan uji kompetensi, serta pengembangan kurikulum dan pelatihan sesuai dengan kebutuhan jabatan.
Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Widyaprada
Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2019
Peraturan ini menetapkan panduan pelaksanaan pembinaan bagi Widyaprada, yaitu PNS yang bertugas dalam penjaminan mutu pendidikan seperti pemetaan mutu, supervisi, dan pengembangan model. Fokus utamanya adalah memastikan seluruh proses penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan melalui mekanisme yang sistematis dan berkelanjutan.
Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilihan Umum
Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2019
Peraturan ini memberikan petunjuk pelaksanaan pembinaan Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilihan Umum bagi Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan mengelola seluruh tahapan pemilu, mulai dari perencanaan, logistik, pelaksanaan, hingga penyelesaian sengketa. Pembinaan ini mencakup aspek pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian oleh Pejabat Pembina Kepegawaian serta pengembangan kompetensi sesuai standar keahlian dan keterampilan yang ditetapkan.
Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Asisten Konselor Adiksi
Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 16 Tahun 2019
Peraturan ini menetapkan petunjuk pelaksanaan pembinaan Jabatan Fungsional Asisten Konselor Adiksi sebagai PNS yang bertugas dalam layanan rehabilitasi penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat aditif lain. Fokus utamanya adalah mengatur mekanisme pengelolaan, pengembangan kompetensi, dan pelaksanaan tugas bagi pegawai yang memiliki keahlian khusus dalam konseling dan pemulihan adiksi.
Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Asisten Perisalah Legislatif
Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 25 Tahun 2019
Peraturan ini menetapkan petunjuk pelaksanaan pembinaan Jabatan Fungsional Asisten Perisalah Legislatif yang mencakup kegiatan perekaman, pembuatan transkrip, dan pelaporan hasil transkrip legislatif. Pembinaan ini dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk memastikan peningkatan kompetensi dan kinerja ASN dalam menjalankan tugas fungsionalnya.
Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Penyidik Badan Narkotika Nasional
Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 23 Tahun 2019
Peraturan ini menetapkan petunjuk pelaksanaan pembinaan Jabatan Fungsional Penyidik BNN sebagai upaya meningkatkan kompetensi dan profesionalisme dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkotika. Pembinaan mencakup penyusunan standar kompetensi, kurikulum pelatihan, uji kompetensi, serta pemantauan dan evaluasi kinerja penyidik untuk memastikan efektivitas tugasnya.
Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Konselor Adiksi
Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 15 Tahun 2019
Peraturan ini menetapkan petunjuk pelaksanaan pembinaan Jabatan Fungsional Konselor Adiksi sebagai upaya meningkatkan kompetensi dan profesionalisme PNS yang bertugas menangani gangguan penggunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Pembinaan ini mencakup seluruh tahapan pengembangan kapasitas agar konselor dapat memberikan layanan rehabilitasi dan konseling yang efektif berdasarkan keahlian dan keterampilan khusus.
Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Pembina Teknis Perbendaharaan Negara
Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 17 Tahun 2019
Peraturan ini menetapkan petunjuk pelaksanaan pembinaan teknis bagi Pegawai Negeri Sipil yang memegang Jabatan Fungsional Pembina Teknis Perbendaharaan Negara. Fokus utamanya adalah mengatur serangkaian kegiatan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan perbendaharaan negara secara profesional berdasarkan standar dan metode tertentu. Ketentuan ini didasarkan pada UU ASN dan peraturan terkait manajemen PNS untuk memastikan kesesuaian kompetensi dengan tugas jabatan.
Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2019
Peraturan ini menetapkan petunjuk pelaksanaan pembinaan Jabatan Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan APBN sebagai upaya pemenuhan kebutuhan kompetensi sesuai standar jabatan dan rencana pengembangan karier. Pembinaan dilakukan secara bertahap melalui tahapan pendidikan, pengembangan, dan penilaian untuk meningkatkan kemampuan fungsional pegawai dalam mengelola keuangan negara.
Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Inspektur Bandar Udara
Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 34 Tahun 2019
Peraturan ini menetapkan petunjuk pelaksanaan pembinaan Jabatan Fungsional Inspektur Bandar Udara untuk mengimplementasikan ketentuan Peraturan Menteri PANRB Nomor 57 Tahun 2018. Fokus utamanya adalah mengatur definisi jabatan terkait serta ruang lingkup tugas pengendalian dan pengawasan keselamatan operasi bandar udara.
Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Keamanan Penerbangan
Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 33 Tahun 2019
Peraturan ini menetapkan petunjuk pelaksanaan pembinaan Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Keamanan Penerbangan untuk mengatur kegiatan pengaturan, pengendalian, pengawasan, dan investigasi di bidang keamanan penerbangan serta penanganan kargo dan barang berbahaya. Ketentuan ini dirancang untuk melaksanakan Pasal 47 Peraturan Menteri PANRB Nomor 56 Tahun 2018 dengan mengacu pada berbagai undang-undang dan peraturan perundang-undangan terkait manajemen ASN dan keamanan penerbangan.
Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Asisten Pranata Siaran
Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 28 Tahun 2019
Peraturan ini menetapkan petunjuk pelaksanaan pembinaan Jabatan Fungsional Asisten Pranata Siaran bagi PNS yang bertugas di bidang produksi, penyiaran, dan layanan media baru pada lembaga penyiaran publik RRI dan TVRI. Ketentuan ini didasarkan pada peraturan menteri terkait jabatan fungsional dan bertujuan untuk mengatur standar kompetensi serta pengembangan kemampuan bagi pegawai yang menangani kegiatan siaran dan media baru.
Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Dokter Hewan Karantina
Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 30 Tahun 2019
Peraturan ini menetapkan petunjuk pelaksanaan pembinaan untuk Jabatan Fungsional Dokter Hewan Karantina dan Paramedik Karantina Hewan guna melaksanakan tugas analisis, diagnosa, tindakan karantina, serta pengawasan keamanan hayati hewani. Ketentuan ini mengatur definisi jabatan, ruang lingkup tugas, serta kewenangan Pejabat Pembina Kepegawaian dan Pejabat yang Berwenang dalam mengelola aspek pengangkatan, pemindahan, pemberhentian, dan pengembangan kompetensi pegawai terkait.
Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Penata Laksana Barang
Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 22 Tahun 2019
Peraturan ini menetapkan petunjuk pelaksanaan pembinaan Jabatan Fungsional Penata Laksana Barang yang mencakup seluruh kegiatan pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah seperti perencanaan, penggunaan, pengamanan, hingga pemusnahan. Penata Laksana Barang sebagai pemegang jabatan ini bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas berdasarkan keahlian dan keterampilan khusus dalam mengelola aset negara atau daerah.
Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Pemeriksa Karantina Tumbuhan
Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 29 Tahun 2019
Peraturan ini menetapkan petunjuk pelaksanaan pembinaan bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Fungsional Pemeriksa Karantina Tumbuhan, mencakup aspek pengangkatan, pemindahan, pemberhentian, serta penilaian kinerja dan pengembangan kompetensi sesuai standar keahlian dan keterampilan karantina tumbuhan.
Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Pranata Siaran
Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 27 Tahun 2019
Peraturan ini menetapkan petunjuk pelaksanaan pembinaan Jabatan Fungsional Pranata Siaran bagi PNS yang bertugas di lembaga penyiaran publik Radio Republik Indonesia dan Televisi Republik Indonesia. Pembinaan ini mencakup aspek pengangkatan, pemindahan, pemberhentian, serta pengembangan kompetensi sesuai standar keahlian dan keterampilan di bidang produksi, penyiaran, dan layanan media baru.
Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Pengawas Alat dan Mesin Pertanian
Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 31 Tahun 2019
Peraturan ini menetapkan petunjuk pelaksanaan pembinaan Jabatan Fungsional Pengawas Alat dan Mesin Pertanian yang mencakup pengawasan, sertifikasi, pengujian mutu, serta pengembangan metode terkait alat dan mesin pertanian. Pembinaan ini dilakukan oleh instansi pembina untuk memastikan standar kompetensi, pelaksanaan tugas, dan pengembangan profesionalitas bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan tersebut.
Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Pemeriksa Keimigrasian
Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 32 Tahun 2019
Peraturan ini menetapkan petunjuk pelaksanaan pembinaan Jabatan Fungsional Pemeriksa Keimigrasian sebagai PNS yang bertugas melakukan pemeriksaan dokumen, intelijen, penindakan, serta pengendalian rumah detensi imigrasi. Pembinaan mencakup penyusunan standar kompetensi, kurikulum pelatihan, uji kompetensi, serta pemantauan dan evaluasi kinerja oleh instansi pembina sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Teknisi Siaran
Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 37 Tahun 2019
Peraturan ini menetapkan petunjuk pelaksanaan pembinaan Jabatan Fungsional Teknisi Siaran bagi PNS yang bertugas mengoperasikan peralatan teknik produksi, penyiaran, dan Layanan Media Baru di lembaga penyiaran publik Radio Republik Indonesia dan Televisi Republik Indonesia. Ketentuan ini disusun untuk melaksanakan Pasal 50 Peraturan Menteri PANRB Nomor 29 Tahun 2017 dan mengatur definisi serta ruang lingkup tugas jabatan tersebut.
Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Analis Keimigrasian
Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 46 Tahun 2019
Peraturan ini menetapkan petunjuk pelaksanaan pembinaan Jabatan Fungsional Analis Keimigrasian sebagai profesi yang bertugas melakukan analisis dan adjudikasi di bidang keimigrasian, termasuk pengawasan lalu lintas orang, dokumen, serta penindakan terkait. Pembinaan ini mencakup aspek perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengawasan kinerja Analis Keimigrasian untuk memastikan efektivitas dan efisiensi tugasnya dalam menjalankan fungsi keimigrasian.
Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Teknisi Perkebunrayaan
Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 44 Tahun 2019
Peraturan ini menetapkan petunjuk pelaksanaan pembinaan Jabatan Fungsional Teknisi Perkebunrayaan sebagai PNS yang bertugas melakukan pengelolaan teknis di bidang perkebunrayaan, termasuk pembibitan, registrasi, pemeliharaan koleksi, pembuatan herbarium, dan bank biji. Pembinaan ini mencakup penyusunan standar kompetensi, pedoman penilaian kinerja, serta penyelenggaraan pelatihan dan uji kompetensi untuk meningkatkan profesionalitas Teknisi Perkebunrayaan sesuai standar jabatan.
Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan
Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 47 Tahun 2019
Peraturan ini menetapkan petunjuk pelaksanaan pembinaan Jabatan Fungsional Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan sebagai wujud pelaksanaan ketentuan Pasal 46 Peraturan Menteri PANRB Nomor 33 Tahun 2018. Pembinaan ini mencakup penyusunan standar kompetensi, pedoman pelaksanaan, kurikulum pelatihan, serta mekanisme uji kompetensi dan akreditasi untuk meningkatkan profesionalitas pejabat fungsional di bidang penyelidikan dan pengamanan perdagangan.
Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Inspektur Keamanan Penerbangan
Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 40 Tahun 2019
Peraturan ini mengatur petunjuk pelaksanaan pembinaan Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat yang berfokus pada pemberdayaan masyarakat desa melalui penggerakan keswadayaan untuk mencapai kemandirian berkelanjutan. Pembinaan ini mencakup penyusunan standar kompetensi, pedoman penilaian kinerja, serta penyelenggaraan uji kompetensi dan pelatihan oleh instansi pembina sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Asisten Teknisi Siaran
Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 38 Tahun 2019
Peraturan ini menetapkan petunjuk pelaksanaan pembinaan Jabatan Fungsional Asisten Teknisi Siaran bagi PNS yang bertugas di bidang teknik produksi, penyiaran, dan layanan media baru pada Lembaga Penyiaran Publik Radio dan Televisi Republik Indonesia. Ketentuan ini mengatur definisi jabatan, ruang lingkup tugas, serta peran Pejabat yang Berwenang dan Pejabat Pembina Kepegawaian dalam pengelolaan dan pengembangan kompetensi pegawai sesuai standar keahlian teknis.
Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Analis Perkarantinaan Tumbuhan
Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 42 Tahun 2019
Peraturan ini menetapkan petunjuk pelaksanaan pembinaan Jabatan Fungsional Analis Perkarantinaan Tumbuhan sebagai pelaksanaan tugas analisis dan tindakan karantina tumbuhan serta pengawasan keamanan hayati nabati. Ketentuan ini mengatur definisi jabatan, peran Pejabat Pembina Kepegawaian, serta standar kompetensi dan pengembangan bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan tersebut.
Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Paramedik Karantina Hewan
Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 43 Tahun 2019
Peraturan ini menetapkan petunjuk pelaksanaan pembinaan Jabatan Fungsional Paramedik Karantina Hewan sebagai PNS yang bertugas melaksanakan tindakan karantina hewan dan pengawasan keamanan hayati hewani. Ketentuan ini didasarkan pada UU ASN, PP Manajemen PNS, dan peraturan terkait untuk memastikan pengelolaan jabatan yang sesuai dengan keahlian dan keterampilan fungsional.
Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Inspektur Angkutan Udara
Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 41 Tahun 2019
Peraturan ini mengatur petunjuk pelaksanaan pembinaan untuk Jabatan Fungsional Inspektur dan Asisten Inspektur Angkutan Udara, yang mencakup definisi jabatan, ruang lingkup tugas, serta kewenangan terkait pengaturan, pengendalian, dan pengawasan keselamatan penerbangan di bidang penyelenggaraan angkutan udara.
Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Angkutan Udara
Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 36 Tahun 2019
Peraturan ini menetapkan petunjuk pelaksanaan pembinaan Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Angkutan Udara sebagai PNS yang bertugas dalam pengaturan, pengendalian, pengawasan, dan investigasi keselamatan penerbangan di bidang angkutan udara. Ketentuan ini mengatur definisi jabatan, tugas, serta kewenangan bagi pejabat yang berwenang dalam proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai pada jabatan tersebut.