Peraturan PEMERINTAH PUSAT

Tunjangan Jabatan Fungsional Penata Kelola Intelijen

Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2022

Peraturan ini menetapkan pemberian Tunjangan Jabatan Fungsional Penata Kelola Intelijen secara bulanan bagi Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan penuh dalam jabatan tersebut. Besaran tunjangan diatur dalam Lampiran peraturan, sedangkan pemberiannya dihentikan jika pegawai tersebut pindah ke jabatan struktural atau jabatan fungsional lain.

Tunjangan Jabatan Fungsional Asisten Agen Intelijen

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2022

Peraturan ini menetapkan pemberian Tunjangan Jabatan Fungsional Asisten Agen Intelijen secara bulanan bagi Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan penuh dalam jabatan tersebut, dengan besaran tunjangan yang tercantum dalam Lampiran. Tunjangan ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara bagi pegawai di instansi pusat dan dihentikan jika pegawai tersebut diangkat ke jabatan struktural.

Tunjangan Jabatan Fungsional Pemeriksa Perdagangan Berjangka Komoditi

Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2022

Peraturan ini menetapkan bahwa Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Perdagangan Berjangka Komoditi berhak menerima tunjangan jabatan setiap bulan, dengan besaran yang tercantum dalam lampiran. Tunjangan ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara bagi pegawai di instansi pusat dan akan dihentikan jika pegawai tersebut diangkat ke jabatan struktural, jabatan fungsional lain, atau karena alasan lain yang diatur undang-undang.

Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan atas Tanah yang Diidentifikasi Sebagai Tanah Musnah dalam Rangka Pembangunan untuk Kepentingan Umum

Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2022

Peraturan ini mengatur mekanisme penanganan dampak sosial kemasyarakatan bagi pemilik hak atas tanah yang diidentifikasi sebagai tanah musnah namun masih memiliki status hak, dalam rangka pembangunan untuk kepentingan umum. Fokus utamanya adalah memberikan bantuan dana kerohanian kepada pihak yang berhak sebagai bentuk kompensasi sosial sebelum tanah tersebut digunakan atau direkonstruksi oleh pemerintah.

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Penghasilan, Hak Lainnya, dan Perlindungan Keamanan bagi Pimpinan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2022

Dewan Sumber Daya Air Nasional

Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2022

Peraturan Presiden No. 53 Tahun 2022 membentuk Dewan Sumber Daya Air Nasional sebagai lembaga nonstruktural di bawah Presiden untuk mengoordinasikan pengelolaan sumber daya air secara nasional. Tugas utamanya adalah menyelaraskan kebijakan, penyusunan wilayah sungai, serta sinkronisasi data hidrologi dan hidrometeorologi antar pemangku kepentingan lintas sektor dan wilayah.

Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2022

Peraturan ini menata ulang struktur organisasi Polri dengan memperkuat peran Korps Brigade Mobil (Korbrimob) dalam menanggulangi gangguan keamanan intensitas tinggi dan mengoptimalkan fungsi Pusat Kedokteran dan Kesehatan (Pusdokkes) untuk mendukung kesehatan masyarakat serta operasi kemanusiaan. Perubahan ini juga memperjelas komposisi Korbrimob yang terdiri dari satu Biro dan maksimal lima Pasukan, serta menegaskan tugas Pusdokkes dalam membina dan mengerahkan kekuatan di bidang kedokteran dan kesehatan kepolisian.

Hak Keuangan dan Fasilitas bagi Pimpinan dan Anggota Konsil Kedokteran Indonesia dan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia

Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2022

Peraturan Presiden No. 58 Tahun 2022 menetapkan hak keuangan bulanan bagi pimpinan dan anggota Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) serta Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) dengan besaran bervariasi mulai Rp20.787.000 hingga Rp29.378.000. Ketentuan ini menggantikan aturan sebelumnya untuk menyesuaikan status kepegawaian dan beban kerja, mencakup jabatan seperti Ketua KKI, Ketua MKDKI, serta para anggota dan divisi terkait.

Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) Pt Danareksa

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2022

Pengesahan Asean Framework Agreement On The Facilitation Of Cross Border Transport Of Passengers By Road Vehicles (Persetujuan Kerangka Kerja Asean Mengenai Pemberian Kemudahan terhadap Angkutan Penumpang Lintas Batas dengan Menggunakan Kendaraan Bermotor di Jalan)

Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2022

Peraturan Presiden No. 61 Tahun 2022 mengesahkan Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN mengenai kemudahan angkutan penumpang lintas batas dengan kendaraan bermotor yang ditandatangani pada 13 Oktober 2017 di Singapura. Pengesahan ini bertujuan untuk meningkatkan konektivitas, pariwisata, investasi, dan pertukaran budaya di kawasan ASEAN melalui penyederhanaan persyaratan pergerakan orang antar negara anggota. Dengan demikian, perjanjian ini menjadi dasar hukum resmi di Indonesia untuk mengatur transportasi penumpang lintas batas negara di wilayah ASEAN.

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022

Pengesahan Budapest Treaty On The International Recognition Of The Deposit Of Microorganisms For The Purposes Of Patent Procedure (Traktat Budapest Mengenai Pengakuan Internasional Penyimpanan Jasad Renik untuk Kepentingan Prosedur Paten)

Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2022

Peraturan Presiden No. 44 Tahun 2022 mengesahkan Traktat Budapest mengenai Pengakuan Internasional Penyimpanan Jasad Renik untuk Kepentingan Prosedur Paten yang diadopsi pada 1977 dan diubah pada 1980. Pengesahan ini bertujuan untuk mendukung inovasi dan pelindungan jasad renik dengan mempersiapkan proses permohonan paten yang efektif dan efisien secara internasional. Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan merupakan dasar hukum pemberlakuan traktat tersebut di Indonesia.

Tunjangan Jabatan Fungsional Pengembang Sistem Intelijen

Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2022

Peraturan ini menetapkan pemberian Tunjangan Jabatan Fungsional Pengembang Sistem Intelijen secara bulanan bagi Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam jabatan tersebut, dengan besaran tunjangan yang tercantum dalam lampiran. Tunjangan ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara bagi instansi pusat dan akan dihentikan jika pegawai tersebut diangkat ke jabatan struktural, jabatan fungsional lain, atau karena alasan lain yang diatur undang-undang.

Tunjangan Jabatan Fungsional Analis Intelijen

Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2022

Peraturan ini menetapkan pemberian Tunjangan Jabatan Fungsional Analis Intelijen secara bulanan bagi Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan penuh dalam jabatan tersebut. Besaran tunjangan diatur dalam Lampiran peraturan, dengan sumber dana bagi instansi pusat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Pemberian tunjangan ini dihentikan jika pegawai tersebut diangkat ke jabatan struktural, jabatan fungsional lain, atau karena alasan lain yang diatur undang-undang.

Pemberian Fasilitas Pembebasan dari Pengenaan Bea Meterai

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2022

Penataan, Pembinaan, dan Pengembangan Pasar Lelang Komoditas

Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2022

Peraturan ini mengatur penataan, pembinaan, dan pengembangan pasar lelang komoditas yang terdiri dari pasar penyelesaian segera (Spot) dan penyelesaian kemudian (Forward), serta mendefinisikan peran penyelenggara, lembaga penjamin, dan mekanisme jaminan transaksi untuk menjamin kepastian jual beli.

Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022

Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2022

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2022

Otorita Ibu Kota Nusantara

Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2022

Peraturan Presiden No. 62 Tahun 2022 menetapkan Otorita Ibu Kota Nusantara sebagai lembaga khusus yang bertugas menyelenggarakan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta menjalankan pemerintahan di wilayah tersebut. Otorita ini memiliki struktur organisasi yang terdiri dari Kepala Otorita, Wakil Kepala, Sekretariat, dan berbagai unit kerja pendukung untuk mengelola pembangunan superhub ekonomi di Kalimantan Timur.

Perolehan Tanah dan Pengelolaan Pertanahan di Ibu Kota Nusantara

Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2022

Peraturan ini mengatur mekanisme perolehan dan pengelolaan tanah di Ibu Kota Nusantara untuk mendukung persiapan, pembangunan, dan pemindahan ibu kota negara, dengan tetap memperhatikan hak masyarakat setempat. Otorita Ibu Kota Nusantara sebagai pelaksana utama bertanggung jawab atas pengadaan tanah yang dilakukan secara adil dan berkeadilan, serta mengelola aset yang tidak terkait langsung dengan penyelenggaraan pemerintahan.

Tunjangan Jabatan Fungsional Analis Hukum

Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2022

Peraturan ini menetapkan pemberian Tunjangan Jabatan Fungsional Analis Hukum secara bulanan bagi Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam jabatan tersebut. Besaran tunjangan diatur dalam lampiran peraturan, dengan sumber dana dari APBN untuk instansi pusat dan APBD untuk instansi daerah. Pemberian tunjangan ini dihentikan jika pegawai tersebut diangkat ke jabatan struktural, jabatan fungsional lain, atau karena alasan lain sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pelindungan Infrastruktur Informasi Vital

Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2022

Peraturan Presiden No. 82 Tahun 2022 mengatur pelindungan Infrastruktur Informasi Vital (IIV) dari gangguan akibat penyalahgunaan informasi elektronik dan transaksi elektronik yang dapat merugikan kepentingan umum, pertahanan, keamanan, dan perekonomian nasional. IIV didefinisikan sebagai sistem elektronik yang menunjang sektor strategis, di mana gangguan padanya dapat berdampak serius pada stabilitas nasional, sehingga memerlukan pengaturan khusus untuk menjamin keamanannya.

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2022

Pengesahan Asean Protocol On Enhanced Dispute Settlement Mechanism (Protokol Asean tentang Mekanisme Penyelesaian Sengketa yang Disempurnakan)

Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2022

Peraturan Presiden No. 81 Tahun 2022 mengesahkan ASEAN Protocol on Enhanced Dispute Settlement Mechanism yang ditandatangani Indonesia pada 20 Desember 2019 di Manila, Filipina, sebagai instrumen hukum internasional untuk memperkuat kerja sama penyelesaian sengketa di kawasan ASEAN. Pengesahan ini didasarkan pada tujuan membangun kawasan yang damai dan stabil serta dilaksanakan berdasarkan Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 dan UU No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2022

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022

Tunjangan Jabatan Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup

Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2022

Peraturan ini menetapkan pemberian Tunjangan Jabatan Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup secara bulanan bagi PNS yang diangkat dan ditugaskan penuh dalam jabatan tersebut, dengan besaran yang tercantum dalam lampiran. Ketentuan ini bertujuan meningkatkan mutu dan produktivitas kinerja pegawai, menggantikan aturan lama yang dianggap sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan.

Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Lingkungan Hidup

Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2022

Peraturan ini menetapkan pemberian Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Lingkungan Hidup secara bulanan bagi PNS yang diangkat dan ditugaskan penuh dalam jabatan tersebut, dengan besaran yang tercantum dalam lampiran. Tunjangan ini bersumber dari APBN untuk instansi pusat dan APBD untuk instansi daerah, serta dihentikan jika penerima diangkat ke jabatan struktural, fungsional lain, atau karena alasan lain yang diatur undang-undang.

Neraca Komoditas

Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2022

Peraturan ini menetapkan Neraca Komoditas sebagai data nasional yang memuat situasi konsumsi dan produksi komoditas untuk kebutuhan penduduk dan industri dalam kurun waktu tertentu. Ketentuan ini bertujuan untuk menjamin ketersediaan bahan baku dan bahan penolong serta mengatur perizinan ekspor dan impor komoditas perikanan.

Tunjangan Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan

Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2022

Peraturan ini menetapkan pemberian Tunjangan Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan secara bulanan bagi Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan penuh dalam jabatan tersebut, menggantikan ketentuan lama yang dianggap sudah tidak sesuai. Besaran tunjangan yang diberikan disesuaikan dengan beban kerja dan tanggung jawab pekerjaan sesuai dengan ketentuan dalam Lampiran peraturan.