Peraturan KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Asisten Penyuluh Perikanan

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 25 Tahun 2023

Peraturan ini menetapkan petunjuk pelaksanaan dan teknis untuk Jabatan Fungsional Asisten Penyuluh Perikanan, yang bertugas melaksanakan pelayanan teknis dan operasional penyuluhan perikanan bagi pelaku usaha. Ketentuan ini mengatur definisi jabatan, ruang lingkup tugas, serta mekanisme pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan tersebut.

Pedoman Penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Teknisi Pengendali Hama dan Penyakit Ikan

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 30 Tahun 2023

Peraturan ini menetapkan pedoman penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Teknisi Pengendali Hama dan Penyakit Ikan (TPHPI) di Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk menjamin ketersediaan SDM yang sesuai dengan beban kerja dan target hasil kerja. Pedoman ini mengatur definisi istilah kunci seperti beban kerja, standar kemampuan, serta kontribusi setiap jenjang jabatan dalam menghasilkan pelayanan teknis penyelenggaraan Karantina Ikan.

Pedoman Penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Pengendali Hama dan Penyakit Ikan

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 29 Tahun 2023

Peraturan ini menetapkan pedoman teknis untuk menghitung kebutuhan jumlah Jabatan Fungsional Pengendali Hama dan Penyakit Ikan (PHPI) di Kementerian Kelautan dan Perikanan guna melaksanakan tugas Karantina Ikan. Perhitungan ini didasarkan pada analisis beban kerja, standar kemampuan rata-rata, dan kontribusi setiap jenjang jabatan dalam mencapai hasil kerja utama. Tujuannya adalah memastikan penyediaan jumlah dan kualifikasi PNS yang memadai untuk mencegah masuk, keluar, dan tersebarnya hama serta penyakit ikan.

Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2023

Peraturan ini mengatur mekanisme penangkapan ikan yang terkendali dan proporsional berdasarkan kuota di wilayah tertentu untuk menjaga kelestarian sumber daya dan pemerataan ekonomi. Definisi mencakup ruang lingkup wilayah (WPPNRI dan laut lepas), jenis nelayan (lokal dan kecil), serta konsep alokasi usaha dan kuota yang menjadi dasar pengelolaan perikanan terukur.

Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 20 Tahun 2021 tentang Komisi Nasional Pengkajian Sumber Daya Ikan

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 34 Tahun 2023

Permenkkp No. 34 Tahun 2023 mengubah ketentuan keanggotaan Komisi Nasional Pengkajian Sumber Daya Ikan dengan menetapkan minimal empat bidang keahlian (perikanan, teknologi, manajemen, dan data analitik) serta membatasi jumlah anggota maksimal 25 orang. Pengangkatan anggota dilakukan oleh Menteri atas usulan Direktur Jenderal Pengelolaan Perikanan Tangkap dengan masa tugas 4 tahun yang dapat diperpanjang. Perubahan ini bertujuan meningkatkan kinerja dan penyesuaian terhadap regulasi terkait Badan Riset dan Inovasi Nasional.

Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2023

Peraturan ini menggantikan Permen No. 68 Tahun 2017 untuk mengatur pengelolaan kinerja organisasi di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui mekanisme penjenjangan kinerja dan perjanjian kinerja. Tujuannya adalah meningkatkan efektivitas penggunaan sumber daya guna mencapai tujuan organisasi yang tertuang dalam Rencana Strategis dan Rencana Kerja.

Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Tuna dalam Kemasan Kaleng dan Standar Nasional Indonesia Sarden dan Makerel dalam Kemasan Kaleng Secara Wajib

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 32 Tahun 2023

Peraturan ini mewajibkan pelaku usaha untuk mematuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) terkait produk tuna, sarden, dan makerel dalam kemasan kaleng demi menjamin keamanan pangan dan kesehatan konsumen. Ketentuan ini berlaku bagi seluruh produk ikan tersebut yang telah melalui proses sterilisasi komersial dan dikemas dalam kaleng sesuai spesifikasi teknis yang ditetapkan.

Penyelenggaraan Dekonsentrasi Kepada Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat dan Tugas Pembantuan Kepada Daerah Provinsi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2024

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 38 Tahun 2023

Peraturan ini mengatur mekanisme pelimpahan sebagian urusan pemerintahan pusat kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dan penugasan kepada daerah provinsi di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2024. Dasar hukumnya bersumber pada Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan serta peraturan-peraturan terkait lainnya. Tujuannya adalah memastikan pelaksanaan tugas dan wewenang pemerintah pusat di daerah dapat berjalan sesuai asas dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

Penyelenggaraan Penilaian Kompetensi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 39 Tahun 2023

Peraturan ini mengatur penyelenggaraan penilaian kompetensi manajerial, sosial kultural, dan teknis bagi Pegawai ASN di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk mendukung sistem merit dan manajemen talenta. Penilaian dilakukan dengan membandingkan kompetensi yang dimiliki pegawai dengan standar kompetensi jabatan yang dipersyaratkan melalui metode Assessment Center atau metode lainnya. Tujuannya adalah mendapatkan profil kompetensi ASN guna meningkatkan kinerja dan efektivitas organisasi.

Standar Kualitas Hasil Kerja dan Pedoman Penilaian Kualitas Hasil Kerja Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48 Tahun 2023

Peraturan ini menetapkan standar kualitas hasil kerja dan pedoman penilaian untuk Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan guna mengevaluasi pencapaian kinerja mereka dalam pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan sesuai Sasaran Kinerja Pegawai (SKP). Standar ini mencakup persyaratan mutu yang harus dipenuhi oleh pejabat fungsional tersebut untuk mendapatkan penilaian kualitas hasil kerja yang objektif dan transparan.

Standar Kualitas Hasil Kerja dan Pedoman Penilaian Kualitas Hasil Kerja Inspektur Mutu Hasil Perikanan

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 47 Tahun 2023

Peraturan ini menetapkan standar mutu dan pedoman penilaian kinerja bagi Inspektur Mutu Hasil Perikanan dalam menjalankan tugas pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan dari praproduksi hingga distribusi. Penilaian dilakukan oleh atasan langsung atau pejabat yang diberi wewenang berdasarkan pencapaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dan perilaku kerja untuk memastikan kualitas hasil kerja sesuai ketentuan.

Pedoman Perhitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 44 Tahun 2023

Peraturan ini menetapkan pedoman teknis untuk menghitung kebutuhan jumlah Penyuluh Perikanan di Kementerian Kelautan dan Perikanan berdasarkan beban kerja, target hasil, dan standar kemampuan rata-rata. Tujuannya adalah memastikan penyaluran penyuluh yang proporsional agar mampu meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan kesejahteraan pelaku usaha perikanan serta pelestarian lingkungan.

Petunjuk Teknis Kredit Usaha Rakyat Sektor Kelautan dan Perikanan

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 46 Tahun 2023

Peraturan ini menetapkan petunjuk teknis penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) khusus untuk sektor kelautan dan perikanan, yang ditujukan bagi pelaku usaha produktif yang belum memiliki agunan tambahan atau agunannya belum cukup. Penyaluran dilakukan melalui Lembaga Keuangan atau koperasi yang ditunjuk, dengan fokus pada usaha yang menghasilkan barang dan/atau jasa untuk meningkatkan pendapatan pelaku usaha.

Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 43 Tahun 2023

Peraturan ini menetapkan pedoman pelaksanaan pengarusutamaan gender di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai strategi untuk mengintegrasikan perspektif gender ke dalam seluruh siklus pembangunan, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga evaluasi. Peraturan ini juga menggantikan peraturan-peraturan sebelumnya yang dianggap sudah tidak sesuai dengan perkembangan terkini guna memastikan kesetaraan dan keadilan gender dalam akses sumber daya serta pengambilan keputusan.

Pedoman Perhitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Asisten Penyuluh Perikanan

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 45 Tahun 2023

Peraturan ini menetapkan pedoman teknis untuk menghitung kebutuhan jumlah Asisten Penyuluh Perikanan di Kementerian Kelautan dan Perikanan berdasarkan beban kerja, standar kemampuan, dan kontribusi jenjang jabatan. Tujuannya adalah memastikan penyediaan jumlah pegawai yang memadai untuk melaksanakan pelayanan teknis dan operasional penyuluhan perikanan guna meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan pelaku usaha perikanan.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.05/MEN/2009 tentang Skala Usaha di Bidang Pembudidayaan Ikan, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 49/PERMEN-KP/2014 tentang Usaha Pembudidayaan Ikan, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7/PERMEN-KP/2016 tentang Tata Cara Penetapan Faktor X Tarif Jasa Pengadaan Es di Pelabuhan Perikanan, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 37/PERMEN-KP/2016 tentang Skala Usaha Pengolahan Ikan, dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31/PERMENKP/2018 tentang Master Plan Teknologi Informasi Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2018-2022

Peraturan ini mencabut lima peraturan menteri sebelumnya terkait skala usaha pembudidayaan dan pengolahan ikan, tarif jasa pengadaan es, serta master plan teknologi informasi karena substansinya sudah diatur dalam undang-undang lain atau tidak sesuai perkembangan hukum. Tujuannya adalah menyelaraskan regulasi dengan ketentuan perundang-undangan yang lebih baru dan mutakhir.

Kemitraan pada Bidang Usaha Sektor Kelautan dan Perikanan

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31 Tahun 2023

Peraturan ini mengatur kemitraan dalam keterkaitan usaha antara pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah dengan usaha besar di sektor kelautan dan perikanan berdasarkan prinsip saling menguntungkan. Tujuannya adalah mendorong keberlanjutan usaha dan peningkatan investasi dengan menyesuaikan ketentuan kemitraan dengan regulasi penanaman modal terbaru.

Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 3 Tahun 2022

Peraturan ini membentuk Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sebagai unit pelaksana teknis yang bertugas mengumpulkan, mengolah, dan menyebarluaskan data serta informasi geospasial terkait kelautan dan perikanan. Balai ini dipimpin oleh seorang Kepala dan menyelenggarakan fungsi perencanaan, survei, verifikasi data, serta pendokumentasian informasi geospasial untuk mendukung pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan.

Pencabutan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 15/Permen-Kp/2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 4 Tahun 2022

Peraturan ini mencabut dan menyatakan tidak berlaku Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 15/PERMEN-KP/2013 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pencabutan ini dilakukan untuk menyesuaikan dengan pengaturan terbaru yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020.

Pencabutan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 36/Permen-Kp/2015 tentang Kriteria dan Pengelompokan Skala Kecil, Skala Menengah, dan Skala Besar dalam Pungutanhasil Perikanan

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2022

Peraturan ini mencabut Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 36/PERMEN-KP/2015 yang mengatur kriteria pengelompokan skala usaha perikanan. Pencabutan ini dilakukan karena adanya perubahan formula penghitungan pungutan hasil perikanan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021.

Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 3/Permen-Kp/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2022

Permenkkp No. 2 Tahun 2022 merevisi Pasal 2 Permenkkp No. 3/PERMEN-KP/2017 untuk menata ulang organisasi dan tata kerja Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (LPMUKP). Perubahan ini bertujuan meningkatkan kinerja dan optimalisasi pengelolaan modal usaha kelautan dan perikanan sesuai dinamika organisasi. Penataan ini telah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri PANRB dan didasarkan pada berbagai peraturan perundang-undangan terkait Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Petunjuk Operasional Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2022

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 1 Tahun 2022

Peraturan ini menetapkan pedoman bagi Kementerian Kelautan dan Perikanan serta pemerintah daerah dalam mengelola Dana Alokasi Khusus Fisik bidang kelautan dan perikanan tahun anggaran 2022. Tujuannya adalah menjamin tertibnya perencanaan, penggunaan, pemanfaatan, serta administrasi dana tersebut sesuai prioritas nasional.

Pakaian Kerja dan Atribut Pegawai di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7 Tahun 2022

Peraturan ini menetapkan standar pakaian kerja dan atribut pegawai di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk meningkatkan citra, wibawa, serta identitas instansi, sekaligus mencabut peraturan sebelumnya. Dokumen ini mendefinisikan jenis-jenis pakaian (Pakaian Kerja, Pakaian Dinas, Pakaian Sipil Lengkap) dan berbagai atribut yang wajib digunakan sesuai jabatan dan tugas fungsional pegawai.

Tata Kelola Penggunaan Alat Angkutan Darat Bermotor Dinas di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6 Tahun 2022

Peraturan ini menetapkan tata kelola penggunaan kendaraan dinas (BMN) di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai pengganti aturan sebelumnya, dengan dasar perubahan standar kebutuhan kendaraan dan reorganisasi kementerian. Aturan ini mencakup definisi jenis kendaraan dinas (jabatan, operasional kantor, dan fungsional) serta mengacu pada standar barang dan rencana kebutuhan BMN untuk pengelolaan yang lebih efisien.

Jenis Komoditas Wajib Periksa Karantina Ikan, Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 8 Tahun 2022

Peraturan ini menetapkan jenis komoditas perikanan yang wajib diperiksa untuk menjamin bebas dari hama penyakit karantina, memenuhi standar mutu dan keamanan pangan, serta melindungi keanekaragaman hayati saat masuk atau keluar wilayah Indonesia. Komoditas tersebut mencakup ikan hidup, segar, beku, olahan, serta produk rekayasa genetik, sumber daya genetik, agensia hayati, dan jenis ikan invasif atau dilindungi. Ketentuan ini menggantikan peraturan sebelumnya untuk memperkuat pengawasan ekspor dan impor guna mencegah penyebaran penyakit dan memastikan keamanan pangan.

Statuta Politeknik Kelautan dan Perikanan Kupang

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12 Tahun 2022

Peraturan ini menetapkan aturan dasar pengelolaan Politeknik Kelautan dan Perikanan Kupang untuk meningkatkan organisasi dan tata kerja sesuai visi-misinya. Statuta ini mengatur perencanaan, pengembangan, dan penyelenggaraan program pendidikan vokasi serta kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Statuta Politeknik Kelautan dan Perikanan Bone

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 11 Tahun 2022

Peraturan ini menetapkan aturan dasar pengelolaan Politeknik Kelautan dan Perikanan Bone untuk meningkatkan organisasi dan reformasi sesuai dengan visi dan misinya. Statuta ini berfungsi sebagai pedoman dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi, mencakup perencanaan, pengembangan, serta penyelenggaraan program dan kegiatan akademik.

Statuta Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2022

Peraturan ini menetapkan aturan dasar pengelolaan Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung untuk meningkatkan organisasi dan tata kerja sesuai visi misinya. Statuta ini mengatur perencanaan, pengembangan, dan penyelenggaraan program pendidikan vokasi di bidang kelautan dan perikanan.

Statuta Politeknik Kelautan dan Perikanan Sorong

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 9 Tahun 2022

Peraturan ini menetapkan aturan dasar pengelolaan Politeknik Kelautan dan Perikanan Sorong sebagai perguruan tinggi vokasi yang berfokus pada tridharma perguruan tinggi. Statuta ini mengatur perencanaan, pengembangan, dan pelaksanaan program serta kegiatan institusi sesuai dengan visi dan misinya. Ketentuan ini diterbitkan untuk menggantikan dan menyelaraskan organisasi dengan peraturan terbaru terkait OJK dan tata kerja kementerian.

Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 13 Tahun 2022

Permenkkp No. 13 Tahun 2022 mengatur pemberian tunjangan kinerja di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang terdiri dari komponen statis (tetap) dan dinamis (berdasarkan capaian kinerja, perilaku kerja, serta kelas jabatan). Peraturan ini menggantikan ketentuan sebelumnya dengan tujuan menyesuaikan perkembangan organisasi dan kebutuhan sistem kinerja pegawai.