Peraturan KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Halaman 5 dari 20 · 572 dokumen
Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18/Permen-Kp/2019 tentang Penunjukan Lembaga Sertifikasi Produk dalam Rangka Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Tuna dalam Kemasan Kaleng dan Standar Nasional Indonesia Sarden dan Makerel dalam Kemasan Kaleng Secara Wajib
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 14 Tahun 2022
Peraturan ini mengubah penunjukan Lembaga Sertifikasi Produk yang berwenang melakukan sertifikasi untuk produk tuna, sarden, dan makerel dalam kemasan kaleng yang telah diberlakukan secara wajib sesuai Standar Nasional Indonesia. Perubahan ini dilakukan sebagai tindak lanjut hasil evaluasi terhadap kinerja lembaga-lembaga sertifikasi yang sebelumnya ditunjuk.
Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Lobster (Panulirus Spp.), Kepiting (Scylla Spp.), dan Rajungan (Portunus Spp.) di Wilayah Negara Republik Indonesia
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 795 Tahun 2022
Peraturan ini mengubah definisi "Setiap Orang" dalam Pasal 1 Permen KP No. 17 Tahun 2021 dengan menghapus angka 14 dan 16 serta menyisipkan angka baru (19a). Perubahan ini bertujuan untuk mengoptimalkan pengelolaan benih lobster dan memenuhi kebutuhan pembudidayaan lobster di wilayah Indonesia.
Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 21 Tahun 2022
Peraturan ini menetapkan sistem manajemen karier ASN di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang berfokus pada identifikasi, pengembangan, dan penempatan pegawai berprestasi (talenta) untuk mengisi jabatan strategis secara objektif dan akuntabel. Sistem ini mencakup tahapan akuisisi, pengembangan, retensi, dan penempatan berdasarkan potensi dan kinerja tertinggi guna mewujudkan rencana suksesi yang efektif.
Pencabutan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 44/Permen-Kp/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 61/Permen-Kp/2018 tentang Pemanfataan Jenis Ikan yang Dilindungi Dan/Atau Jenis Ikan yang Tercantum dalam Appendiks Convention On International Trade In Endangered Species Of Wild Fauna And Flora
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 20 Tahun 2022
Peraturan ini mencabut Permen KP No. 44/2019 yang mengubah aturan pemanfaatan ikan dilindungi, demi kepastian tarif PNBP sesuai PP No. 85 Tahun 2021. Dengan dicabutnya aturan tersebut, ketentuan lama Permen KP No. 61/2018 menjadi berlaku kembali sebagai dasar pengelolaan ikan yang tercantum dalam Appendiks CITES.
Statuta Politeknik Kelautan dan Perikanan Dumai
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17 Tahun 2022
Peraturan ini menetapkan aturan dasar pengelolaan Politeknik Kelautan dan Perikanan Dumai sebagai institusi pendidikan vokasi yang berfokus pada tridharma perguruan tinggi. Tujuannya adalah meningkatkan pengelolaan, penyelenggaraan, dan reformasi organisasi politeknik tersebut. Peraturan ini menggantikan ketentuan sebelumnya untuk menyesuaikan dengan struktur organisasi terbaru.
Statuta Politeknik Kelautan dan Perikanan Pangandaran
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18 Tahun 2022
Peraturan ini menetapkan aturan dasar pengelolaan Politeknik Kelautan dan Perikanan Pangandaran sebagai institusi pendidikan vokasi yang menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Peraturan ini menggantikan ketentuan sebelumnya untuk meningkatkan pengelolaan dan reformasi organisasi sesuai dengan visi dan misi institusi.
Statuta Politeknik Kelautan dan Perikanan Jembrana
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 19 Tahun 2022
Peraturan ini menetapkan aturan dasar pengelolaan Politeknik Kelautan dan Perikanan Jembrana sebagai institusi pendidikan vokasi yang berfokus pada tridharma perguruan tinggi. Peraturan ini menggantikan ketentuan sebelumnya untuk meningkatkan pengelolaan, penyelenggaraan, dan reformasi organisasi sesuai dengan visi dan misi institusi.
Pedoman Kerja Sama dan Penyusunan Perjanjian di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23 Tahun 2022
Peraturan ini menetapkan pedoman kerja sama dan penyusunan perjanjian di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, termasuk definisi kerja sama, jenis perjanjian (nasional/internasional), serta mekanisme pengesahan. Peraturan ini menggantikan Permen KP No. 65 Tahun 2016 dan bertujuan meningkatkan tertib pelaksanaan kerja sama serta penyusunan perjanjian di kementerian tersebut.
Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pengendalian Hama dan Penyakit Ikan
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 22 Tahun 2022
Peraturan ini menetapkan penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) pada bidang pengendalian hama dan penyakit ikan dengan jenjang kualifikasi 3 hingga 7 yang mencakup operator, teknisi, manajer, manajer umum, dan ahli. Ketentuan ini berlaku untuk pelaksanaan pendidikan atau pelatihan, sertifikasi kompetensi, pengembangan sumber daya manusia, serta pengakuan kesetaraan kualifikasi, dengan evaluasi dilakukan paling sedikit sekali dalam lima tahun.
Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 39 Tahun 2021 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan di Luar Pemanfaatan Sumber Daya Alam Perikanan
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 24 Tahun 2022
Peraturan ini mencabut Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 8 Tahun 2019 yang mengatur pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Fungsional di lingkungan BPOM. Langkah ini diambil karena regulasi lama dianggap sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan terkini, sehingga digantikan oleh pengaturan terbaru dari Kementerian Keuangan.
Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31 Tahun 2021 tentang Pengenaan Sanksi Administratif di Bidang Kelautan dan Perikanan
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 26 Tahun 2022
Peraturan ini mengubah Pasal 3 PMKP No. 31 Tahun 2021 dengan menambahkan dua jenis pelanggaran baru terkait perizinan berusaha di sektor kelautan dan perikanan, yaitu pemanfaatan ruang perairan tanpa izin dan pemanfaatan pulau-pulau kecil untuk investasi asing tanpa izin. Perubahan ini bertujuan meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pengenaan sanksi administratif bagi pelaku yang melanggar ketentuan perizinan di bidang tersebut.
Advokasi Hukum di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 15 Tahun 2022
Peraturan ini mengatur definisi advokasi hukum di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, mencakup bantuan hukum di dalam dan luar pengadilan serta pembinaan hukum bagi pegawai. Tujuannya adalah meningkatkan efektivitas dan efisiensi penanganan masalah hukum yang kompleks dan dinamis di sektor kelautan dan perikanan.
Tata Cara Rehabilitasi Lingkungan Budidaya
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 25 Tahun 2022
Peraturan ini mengatur tata cara pemulihan mutu lingkungan kawasan budidaya perikanan yang mengalami pencemaran atau kerusakan akibat gangguan terhadap keseimbangan biologis sumber daya ikan. Tujuannya adalah mengembalikan fungsi habitat perairan agar sesuai kembali dengan baku mutu lingkungan hidup yang ditetapkan.
Pencabutan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 66/Permen-Kp/2017 tentang Pengendalian Impor Komoditas Pergaraman
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 27 Tahun 2022
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 27 Tahun 2022 mencabut dan menyatakan tidak berlakunya Peraturan Menteri Nomor 66/PERMEN-KP/2017 terkait pengendalian impor komoditas pergaraman karena dianggap sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan hukum. Ketentuan ini berlaku efektif sejak tanggal diundangkan, yaitu 3 Oktober 2022.
Pedoman Perhitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Teknisi Akuakultur
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 30 Tahun 2022
Peraturan ini menetapkan pedoman untuk menghitung kebutuhan jumlah Jabatan Fungsional Teknisi Akuakultur di instansi pusat dan daerah guna mendukung pelayanan teknis pengelolaan perikanan budidaya. Pedoman ini didasarkan pada standar kemampuan rata-rata dan beban kerja yang harus dicapai oleh teknisi dalam satu tahun untuk menentukan jumlah personel yang diperlukan. Tujuannya adalah memastikan ketersediaan tenaga ahli yang memadai sesuai dengan target pekerjaan di bidang akuakultur.
Pedoman Perhitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Teknisi Kesehatan Ikan
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31 Tahun 2022
Peraturan ini menetapkan pedoman perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Teknisi Kesehatan Ikan untuk mendukung pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan di instansi pusat maupun daerah. Pedoman ini mendefinisikan istilah kunci seperti beban kerja, hasil kerja, dan standar kemampuan rata-rata sebagai dasar penentuan jumlah jabatan yang diperlukan. Tujuannya adalah memastikan penyediaan tenaga teknis yang memadai sesuai dengan standar kompetensi dan kebutuhan operasional di bidang kelautan dan perikanan.
Pedoman Perhitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Akuakultur
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 29 Tahun 2022
Peraturan ini menetapkan pedoman perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Akuakultur untuk mendukung pelaksanaan Analisis dan Pengelolaan Perikanan Budidaya di instansi pusat maupun daerah. Pedoman ini mengatur definisi jabatan, ruang lingkup tugas, serta parameter teknis seperti hasil kerja dan beban kerja sebagai dasar penentuan jumlah pegawai yang diperlukan.
Pencabutan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Per.19/Men/2011 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 32 Tahun 2022
Permenkkp No. 32 Tahun 2022 mencabut dan menyatakan tidak berlaku Permen No. PER.19/MEN/2011 terkait sistem akuntansi dan pelaporan keuangan di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan karena aturan tersebut sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan organisasi. Peraturan ini ditetapkan pada 4 November 2022 dan mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yang merupakan tanggal 14 November 2022.
Pengelolaan Konten Portal Web dan Situs Web di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33 Tahun 2022
Peraturan ini mengatur tata cara pengelolaan konten digital (tulisan, gambar, suara, animasi, atau aplikasi) pada Portal Web Kementerian dan Situs Web unit kerja di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Tujuannya adalah untuk menertibkan pengelolaan serta mengoptimalkan layanan publik dalam penyampaian informasi terkait kebijakan, program, dan kegiatan kementerian.
Kampung Nelayan Maju
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 34 Tahun 2022
Peraturan ini menetapkan syarat dan tata cara penataan Kampung Nelayan menjadi Kampung Nelayan Maju yang tertata, bersih, sehat, dan produktif. Syarat utamanya adalah mayoritas kepala keluarga di lokasi tersebut harus berprofesi sebagai nelayan. Penataan ini mencakup penyediaan dan perbaikan prasarana serta sarana publik untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Pedoman Perhitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Inspektur Mutu Hasil Perikanan
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 36 Tahun 2022
Peraturan ini menetapkan pedoman untuk menghitung kebutuhan jumlah Jabatan Fungsional Inspektur Mutu Hasil Perikanan guna mendukung kegiatan pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan. Pedoman ini mengatur definisi terkait beban kerja, standar kemampuan, serta kontribusi setiap jenjang jabatan dalam menghasilkan target pekerjaan yang harus dicapai dalam satu tahun. Tujuannya adalah memastikan penyediaan jumlah inspektur yang memadai dan kompeten sesuai kebutuhan instansi pembina di bidang kelautan dan perikanan.
Pedoman Perhitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 37 Tahun 2022
Peraturan ini menetapkan pedoman untuk menghitung kebutuhan jumlah Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan di Kementerian Kelautan dan Perikanan berdasarkan beban kerja dan standar kemampuan rata-rata. Tujuannya adalah memastikan penugasan yang proporsional bagi Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan kegiatan inspeksi, verifikasi, dan audit mutu hasil perikanan.
Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Inspektur Mutu Hasil Perikanan
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 38 Tahun 2022
Peraturan ini menetapkan pedoman pelaksanaan dan teknis bagi Pegawai Negeri Sipil yang memegang Jabatan Fungsional Inspektur Mutu Hasil Perikanan untuk melakukan kegiatan pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan melalui inspeksi, verifikasi, surveilans, audit, dan pengambilan contoh. Jabatan ini bertujuan menjamin mutu dan keamanan hasil perikanan dengan ruang lingkup tugas yang mencakup pengendalian mutu dan keamanan, serta diatur dalam kerangka manajemen PNS dan instansi pembina di bidang kelautan dan perikanan.
Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 39 Tahun 2022
Peraturan ini mengatur tata cara pelaksanaan dan teknis Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan, yang bertugas melakukan pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan. Jabatan ini diduduki oleh PNS yang diberi tugas penuh oleh Pejabat yang Berwenang untuk menjalankan pelayanan teknis dan operasional terkait jaminan kualitas produk perikanan.
Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 40 Tahun 2022
Peraturan ini menetapkan mekanisme pemantauan dan evaluasi untuk mengoptimalkan pelaksanaan serta manfaat program dan kegiatan di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan menggantikan peraturan sebelumnya. Istilah kunci seperti pemantauan, evaluasi, efektivitas, dan efisiensi didefinisikan secara jelas sebagai dasar pengukuran pencapaian sasaran dan penggunaan sumber daya. Dokumen ini juga mengidentifikasi komponen dasar seperti program, kegiatan, dan Daftar Simak sebagai instrumen pendukung dalam proses pengawasan internal.
Kriteria dan Persyaratan Pemberian Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu Dan/Atau Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan di Daerah-Daerah Tertentu pada Sektor Kelautan dan Perikanan
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2022
Peraturan ini menetapkan kriteria dan persyaratan bagi Wajib Pajak badan dalam negeri untuk mendapatkan fasilitas pajak penghasilan atas penanaman modal di sektor kelautan dan perikanan, baik berupa investasi baru maupun perluasan usaha. Fasilitas tersebut diberikan jika usaha memenuhi salah satu kriteria: nilai investasi tinggi atau ekspor, penyerapan tenaga kerja besar, atau memiliki kandungan lokal yang tinggi.
Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 44 Tahun 2022
Peraturan ini menetapkan kerangka pengembangan kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk memastikan sumber daya manusia yang terintegrasi, berkesinambungan, dan sesuai dengan dinamika kebutuhan unit kerja. Fokus utamanya adalah meningkatkan kemampuan, keterampilan, dan perilaku ASN agar dapat melaksanakan tugas jabatan secara efektif, efisien, dan berdaya guna.
Penyelenggaraan Kehumasan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 43 Tahun 2022
Peraturan ini menggantikan Permen KP No. 44 Tahun 2016 untuk mengatur tata cara penyelenggaraan kehumasan guna menciptakan dan meningkatkan citra serta dukungan publik bagi sektor kelautan dan perikanan. Dokumen ini mendefinisikan konsep dasar seperti kehumasan, komunikasi, dan media, serta menetapkan kerangka kerja bagi Kementerian dalam mengelola informasi dan hubungan dengan pemangku kepentingan.
Kartu Pelaku Usaha dan Pelaku Pendukung Sektor Kelautan dan Perikanan
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 41 Tahun 2022
Peraturan ini menetapkan Kusuka sebagai identitas tunggal bagi pelaku usaha dan pelaku pendukung sektor kelautan dan perikanan untuk menggantikan sistem sebelumnya yang sudah tidak sesuai kebutuhan. Kusuka berfungsi sebagai bukti registrasi dan identitas resmi bagi perseorangan maupun badan usaha yang bergerak di bidang kelautan dan perikanan.
Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42 Tahun 2022
Peraturan ini menetapkan pedoman umum tata naskah dinas untuk meningkatkan tertib administrasi dan mendukung implementasi sistem elektronik di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, sekaligus menggantikan peraturan sebelumnya yang sudah tidak sesuai. Aturan ini mencakup pengaturan jenis, susunan, bentuk, serta prosedur pembuatan dan pengendalian naskah dinas sebagai alat komunikasi resmi kedinasan.