Peraturan KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Halaman 7 dari 20 · 572 dokumen
Penyusunan Neraca Komoditas Perikanan dan Distribusi Alokasi Impor Komoditas Perikanan
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 24 Tahun 2021
Peraturan ini mengatur penyusunan neraca komoditas perikanan untuk menjamin ketersediaan dan kebutuhan nasional, serta menentukan distribusi alokasi impor kepada pelaku usaha berdasarkan data neraca tersebut. Tujuannya adalah menciptakan kepastian dan transparansi dalam penyediaan komoditas perikanan di tingkat nasional.
Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021
Peraturan ini menetapkan standar kegiatan usaha dan produk untuk perizinan berbasis risiko di sektor kelautan dan perikanan yang dilaksanakan melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Ketentuan ini menggantikan peraturan sebelumnya yang tidak bertentangan dan mulai berlaku sejak tanggal diundangkannya.
Log Book Penangkapan Ikan, Pemantauan di atas Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan, Inspeksi, Pengujian, dan Penandaan Kapal Perikanan, serta Tata Kelola Pengawakan Kapal Perikanan
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33 Tahun 2021
Peraturan ini mengatur kewajiban pelaporan harian kegiatan perikanan melalui Log Book, pelaksanaan inspeksi dan pengujian langsung di atas kapal, serta tata kelola pengawakan kapal perikanan. Fokus utamanya adalah memastikan transparansi operasional penangkapan ikan dan kepatuhan terhadap standar keselamatan serta kompetensi awak kapal.
Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 67/Permen-Kp/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perikanan Budidaya
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 32 Tahun 2021
Permenkkp No. 32 Tahun 2021 mengubah status Loka Pemeriksaan Penyakit Ikan dan Lingkungan menjadi Balai dengan meningkatkan fungsinya terkait pengujian kesehatan ikan dan lingkungan. Perubahan ini mencakup penataan ulang struktur organisasi Unit Pelaksana Teknis Perikanan Budidaya yang kini terdiri dari berbagai jenis Balai Besar dan Balai khusus untuk budidaya air tawar, payau, laut, serta produksi induk udang.
Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan di Luar Pemanfaatan Sumber Daya Alam Perikanan
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 39 Tahun 2021
Peraturan ini mengatur persyaratan dan tata cara pengenaan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk kegiatan di luar pemanfaatan sumber daya alam perikanan. Definisi PNBP mencakup pungutan yang dibayar oleh perorangan atau badan atas layanan atau hak yang diperoleh dari negara, serta mengatur peran wajib bayar, bendahara, dan petugas pelayanan dalam mekanisme pengelolaan pendapatan negara tersebut.
Besaran, Persyaratan, dan Tata Cara Pengenaan Tarif Sampai dengan Nol Rupiah atau Nol Persen atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2021
Peraturan ini mengatur besaran, persyaratan, dan tata cara pengenaan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Kementerian Kelautan dan Perikanan yang dapat ditetapkan hingga nol rupiah atau nol persen. Ketentuan ini merupakan implementasi dari Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 terkait jenis dan tarif PNBP yang berlaku di kementerian tersebut.
Logo Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Penggunaannya
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 36 Tahun 2021
Peraturan ini menetapkan logo resmi Kementerian Kelautan dan Perikanan beserta aturan penggunaannya pada berbagai media dan identitas negara. Logo tersebut bertujuan untuk mempersatukan semangat pegawai serta meningkatkan citra dan kepercayaan publik terhadap tugas kementerian. Selain itu, peraturan ini mengatur tata cara penggunaan logo oleh pihak lain yang harus mendapat persetujuan tertulis serta jadwal transisi bertahap untuk mengganti logo lama hingga akhir 2022.
Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 65/Permen-Kp/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Ruang Laut
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 37 Tahun 2021
Peraturan ini menata ulang organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis Kawasan Konservasi Perairan Nasional untuk meningkatkan kinerja pengelolaan kawasan konservasi perairan. Perubahan ini mencakup penegasan tugas utama dalam perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan ekosistem, serta penyusunan fungsi operasional seperti perencanaan, pemantauan, dan evaluasi program.
Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan yang Berasal dari Pemanfaatan Sumber Daya Alam Perikanan
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 38 Tahun 2021
Peraturan ini mengatur persyaratan dan tata cara pengenaan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Kementerian Kelautan dan Perikanan yang berasal dari pemanfaatan sumber daya alam perikanan, termasuk definisi jenis-jenis izin seperti SIUP dan SIPR serta pelaku usahanya.
Tata Cara Penetapan Nilai Produksi Ikan pada Saat Didaratkan
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 34 Tahun 2021
Peraturan ini mengatur tata cara penetapan nilai ikan hasil tangkapan saat didaratkan di pelabuhan pangkalan sebagai dasar pemungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Prosedur ini melibatkan penggunaan timbangan elektronik yang terhubung secara daring, serta peran pelaku usaha, pengolah data, dan verifikator dalam proses pelaporan dan validasi. Ketentuan ini bertujuan untuk memastikan akurasi data produksi ikan yang menjadi dasar perhitungan pungutan negara.
Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan Kepada Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat dalam Rangka Penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Penugasan Sebagian Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan Kepada Pemerintah Daerah dalam Rangka Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2022
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 41 Tahun 2021
Peraturan ini melimpahkan sebagian urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat untuk penyelenggaraan dekonsentrasi, serta kepada pemerintah daerah untuk tugas pembantuan tahun anggaran 2022. Ketentuan ini mengatur definisi dekonsentrasi dan tugas pembantuan serta sumber dana yang digunakan untuk pelaksanaan urusan tersebut.
Pedoman Perhitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Pasar Hasil Perikanan
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 44 Tahun 2021
Peraturan ini menetapkan pedoman teknis untuk menghitung kebutuhan jumlah Jabatan Fungsional Analis Pasar Hasil Perikanan (APHP) di instansi pemerintah, dengan mendefinisikan kategori jabatan berdasarkan tingkat penguasaan teknis dan profesional serta unsur beban kerja yang harus dicapai.
Tata Cara Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Analis Pengusahaan Jasa Kelautan Melalui Penyesuaian
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 40 Tahun 2021
Peraturan ini menetapkan tata cara pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Analis Pengusahaan Jasa Kelautan melalui mekanisme penyesuaian. Mekanisme ini dirancang untuk menyesuaikan kualifikasi dan kompetensi PNS agar sesuai dengan standar jabatan fungsional tersebut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 43 Tahun 2021
Permenk KP No. 43 Tahun 2021 mengatur pembentukan dan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai wadah pendayagunaan dokumen hukum yang tertib, terpadu, dan berkesinambungan untuk memberikan pelayanan informasi hukum yang lengkap, akurat, mudah, dan cepat. Peraturan ini mendefinisikan cakupan dokumen hukum yang meliputi peraturan perundang-undangan hingga hasil penelitian hukum, serta menetapkan standar pengelolaan mulai dari pengumpulan, penyimpanan, hingga pendayagunaan informasi tersebut.
Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Analis Pengusahaan Jasa Kelautan
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42 Tahun 2021
Peraturan ini menetapkan petunjuk pelaksanaan dan teknis untuk Jabatan Fungsional Analis Pengusahaan Jasa Kelautan sebagai turunan dari Peraturan Menteri PANRB Nomor 26 Tahun 2021. Dokumen ini mendefinisikan istilah kunci seperti Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Pembina Kepegawaian, dan Pejabat yang Berwenang dalam konteks pengelolaan jabatan fungsional tersebut.
Pedoman Perhitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Pengusahaan Jasa Kelautan
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 45 Tahun 2021
Peraturan ini menetapkan pedoman teknis untuk menghitung kebutuhan jumlah pegawai pada Jabatan Fungsional Analis Pengusahaan Jasa Kelautan (APJK) di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan serta instansi pengguna lainnya. Pedoman ini didasarkan pada standar kemampuan rata-rata (SKR) yang mengukur target hasil kerja yang harus dicapai oleh seorang APJK dalam satu tahun kerja efektif. Tujuannya adalah memastikan ketersediaan tenaga ahli yang memadai untuk melaksanakan analisis terkait sumber daya kelautan, pesisir, dan pulau-pulau kecil sesuai kebutuhan instansi.
Kampung Perikanan Budidaya
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 47 Tahun 2021
Peraturan ini menetapkan Kampung Perikanan Budidaya sebagai kawasan berbasis komoditas unggulan dan lokal yang disinergikan untuk mendorong usaha pembudidayaan ikan yang kompetitif, berkelanjutan, serta menjaga kelestarian sumber daya. Kawasan ini digerakkan oleh masyarakat guna menjamin produksi ikan yang kontinu dan terjadwal, mencakup budidaya tawar, payau, maupun laut.
Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 50 Tahun 2021
Peraturan ini menetapkan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) sebagai pusat bisnis terpadu berbasis kawasan yang mengintegrasikan seluruh kegiatan usaha dari hulu hingga hilir untuk menciptakan nilai tambah ekonomi. SKPT dikelola melalui kemitraan antara pelaku utama (nelayan, pembudi daya, pengolah, dan pemasar) dengan pelaku usaha, dengan tujuan menumbuhkan kesejahteraan masyarakat di wilayah produksi.
Statuta Politeknik Ahli Usaha Perikanan
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 46 Tahun 2021
Peraturan ini menetapkan aturan dasar pengelolaan Politeknik Ahli Usaha Perikanan sebagai institusi pendidikan vokasi di bidang kelautan dan perikanan yang berfokus pada tridharma perguruan tinggi. Peraturan ini menggantikan Permen KP No. 23 Tahun 2020 dan disusun untuk meningkatkan pengelolaan serta reformasi organisasi politeknik tersebut.
Penyelenggaraan Perjalanan Dinas Luar Negeri di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48 Tahun 2021
Peraturan ini mengatur tata cara penyelenggaraan perjalanan dinas luar negeri oleh pejabat dan aparatur Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk mendukung kegiatan bidang kelautan dan perikanan. Tujuannya adalah memastikan pelaksanaan perjalanan tersebut menjadi lebih efektif, efisien, transparan, dan bertanggung jawab.
Peningkatan Nilai Tambah Hasil Perikanan
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 59 Tahun 2021
Peraturan ini mengatur definisi dan ruang lingkup kegiatan perikanan, mulai dari penangkapan, pembudidayaan, penanganan, hingga pengolahan dan pemasaran ikan. Tujuannya adalah meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha melalui peningkatan nilai tambah hasil perikanan dari proses produksi hingga distribusi.
Pembangunan Integritas di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 49 Tahun 2021
Peraturan ini menggantikan aturan sebelumnya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas KKN di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Fokus utamanya adalah membangun integritas tinggi pada Aparatur Sipil Negara melalui konsistensi perilaku yang selaras dengan nilai organisasi serta kejujuran dalam hubungan dengan atasan, rekan kerja, dan pemangku kepentingan.
Standar Kualitas Hasil Kerja dan Pedoman Penilaian Kualitas Hasil Kerja Analis Pengusahaan Jasa Kelautan
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56 Tahun 2021
Peraturan ini menetapkan standar mutu dan pedoman penilaian kinerja untuk Analis Pengusahaan Jasa Kelautan guna memastikan pelaksanaan tugas jabatan fungsionalnya sesuai ketentuan. Standar ini mencakup persyaratan mutu yang harus dipenuhi oleh pejabat fungsional tersebut sebagai dasar evaluasi kinerja di instansi pemerintah.
Kajian Pengalihfungsian Bangunan dan Instalasi di Laut
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 55 Tahun 2021
Peraturan ini mengatur kajian pengalihfungsian bangunan dan instalasi di laut yang sudah tidak terpakai untuk mencegah kerusakan lingkungan, dengan syarat harus memperhatikan keberlangsungan perikanan, keselamatan pelayaran, dan kepentingan pertahanan. Alih fungsi tersebut dapat dilakukan jika telah mendapatkan persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut dan/atau perizinan berusaha terkait.
Standar Kualitas Hasil Kerja dan Pedoman Penilaian Kualitas Hasil Kerja Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 57 Tahun 2021
Peraturan ini menetapkan standar mutu dan pedoman penilaian kinerja bagi pejabat fungsional Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir sesuai ketentuan Jabatan Fungsionalnya. Tujuannya adalah memastikan bahwa unsur kegiatan tugas jabatan tersebut memenuhi persyaratan mutu yang ditetapkan oleh instansi pembina.
Statuta Politeknik Kelautan dan Perikanan Sidoarjo
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 51 Tahun 2021
Peraturan ini menetapkan Statuta Politeknik Kelautan dan Perikanan Sidoarjo sebagai aturan dasar pengelolaan institusi tersebut dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi (pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat). Statuta ini dirancang untuk meningkatkan pengelolaan, penyelenggaraan, dan reformasi organisasi politeknik sebagai dampak dari berlakunya Peraturan Menteri Nomor 91 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja. Peraturan ini juga mencabut peraturan sebelumnya, yaitu Peraturan Menteri Nomor 35 Tahun 2019 tentang Statuta yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Nomor 41 Tahun 2020.
Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 53 Tahun 2021
Peraturan ini menetapkan kerangka tata kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel. Peraturan ini menggantikan aturan sebelumnya dengan mengatur definisi, risiko, serta komponen teknis seperti aplikasi, infrastruktur, dan pusat data yang wajib digunakan.
Statuta Politeknik Kelautan dan Perikanan Karawang
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 52 Tahun 2021
Peraturan ini menetapkan Statuta Politeknik Kelautan dan Perikanan Karawang sebagai aturan dasar pengelolaan institusi tersebut dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi. Ketentuan ini bertujuan untuk meningkatkan pengelolaan, penyelenggaraan, dan reformasi organisasi politeknik sebagai dampak dari berlakunya Peraturan Menteri Nomor 91 Tahun 2020.
Sistem Logistik Ikan Nasional
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 58 Tahun 2021
Peraturan ini menetapkan Sistem Logistik Ikan Nasional (SLIN) sebagai sistem manajemen rantai pasokan hasil perikanan yang mencakup pengadaan, penyimpanan, transportasi, hingga distribusi. Tujuannya adalah untuk memenuhi konsumsi ikan dalam negeri dengan mengintegrasikan kebijakan dari praproduksi hingga pemasaran.
Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 54 Tahun 2021
Peraturan ini menetapkan petunjuk pelaksanaan dan teknis untuk Jabatan Fungsional Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir sebagai dasar pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS di instansi pemerintah. Dokumen ini menguraikan definisi istilah kunci seperti Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Pembina Kepegawaian, dan instansi terkait guna memastikan pengelolaan jabatan fungsional berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.