Kembali
Memuat PDF…
Permenkeu Nomor 228-pmk-01-2021 Tahun 2021 Peraturan Menteri kementerian keuangan 2021 berlaku

Pencabutan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/Pmk.01/2015 tentang Pedoman Penyusunan Proses Bisnis, Kerangka Pengambilan Keputusan, dan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Kementerian Keuangan Sebagaimana Telah Diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/Pmk.01/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/Pmk.01/2015 tentang Pedoman Penyusunan Proses Bisnis, Kerangka Pengambilan Keputusan, dan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Kementerian Keuangan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228-pmk-01-2021 Tahun 2021

dilihat 0×

Materi Pokok / Ringkasan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.01/2021 mencabut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.01/2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.01/2020. Pencabutan ini dilakukan untuk menampung dinamika kebutuhan organisasi dan pembaruan kebijakan terkait pedoman penyusunan proses bisnis, kerangka pengambilan keputusan, serta standar operasional prosedur di lingkungan Kementerian Keuangan.

Metadata Peraturan

Jenis/Bentuk Peraturan
PERATURAN MENTERI
Pemrakarsa
KEMENTERIAN KEUANGAN
Nomor
228/PMK.01/2021
Tahun
2021
Tentang
PENCABUTAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 131/PMK.01/2015 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN PROSES BISNIS, KERANGKA PENGAMBILAN KEPUTUSAN, DAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 128/PMK.01/2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 131/PMK.01/2015 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN PROSES BISNIS, KERANGKA PENGAMBILAN KEPUTUSAN, DAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN
Tempat Penetapan
Jakarta
Ditetapkan Tanggal
31 Desember 2021
Status
Berlaku
Jumlah dilihat
10699
Jumlah diDownload
382
Tahun Pengundangan
2021
Nomor Pengundangan
1612
Tanggal Pengundangan
31 Desember 2021

Sumber resmi

Pusat Peraturan · bagian dari Gov Academy · data dari sumber resmi pemerintah