Peraturan KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
Halaman 3 dari 12 · 333 dokumen
Besaran, Persyaratan, dan Tata Cara Pengenaan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak Sampai dengan Nol Rupiah atau Nol Persen Pelatihan Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-Undangan
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 14 Tahun 2022
Peraturan ini menetapkan bahwa tarif PNBP untuk pelatihan jabatan fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan ditetapkan sebesar nol rupiah atau nol persen. Ketentuan ini mengatur besaran, persyaratan, dan tata cara pengenaan tarif tersebut sebagai bentuk penghapusan biaya bagi peserta pelatihan.
Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Analis Hukum
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2022
Peraturan ini menetapkan petunjuk teknis untuk pengembangan karier, peningkatan profesionalisme, serta menjamin objektivitas dan kualitas Jabatan Fungsional Analis Hukum bagi Pegawai Negeri Sipil. Ketentuan ini mengatur seluruh aspek teknis pelaksanaan jabatan, mulai dari persyaratan, pengangkatan, hingga pembinaan, berdasarkan peraturan perundang-undangan terkait manajemen ASN dan jabatan fungsional.
Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2020 tentang Kamus Kompetensi Teknis Jabatan Urusan Pemerintahan di Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 15 Tahun 2022
Permenkumham No. 15 Tahun 2022 mengubah ketentuan dalam Lampiran Permenkumham No. 16 Tahun 2020 terkait Kamus Kompetensi Teknis Jabatan Urusan Pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia. Perubahan ini dilakukan untuk mengakomodir penambahan dan penyempurnaan kompetensi teknis pada sub urusan peraturan perundang-undangan, kekayaan intelektual, dan pembinaan hukum nasional. Tujuannya adalah menyesuaikan kamus kompetensi dengan perkembangan dan kebutuhan organisasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2022
Permenkumham No. 17 Tahun 2022 menetapkan mekanisme penilaian indeks reformasi hukum untuk mengukur profesionalisme aparatur negara dan tata pemerintahan yang baik di tingkat pusat dan daerah. Peraturan ini mewajibkan Kementerian/Lembaga serta Pemerintah Daerah untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam penyusunan serta pelaksanaan peraturan perundang-undangan. Penilaian ini menjadi instrumen utama dalam mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel sesuai amanat Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025.
Fasilitas Kartu Elektronik Sistem Perlintasan Keimigrasian di Tempat Pemeriksaan Imigrasi
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 13 Tahun 2022
Permenkumham No. 13 Tahun 2022 mengatur fasilitas penggunaan Kartu Elektronik Sistem Perlintasan Keimigrasian (EIS-I Card) yang memuat data pribadi, biometrik, dan rekaman perjalanan bagi warga negara Indonesia di Tempat Pemeriksaan Imigrasi. Peraturan ini diterbitkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 45 ayat (2) Permenkumham No. 28 Tahun 2021 terkait kemudahan keimigrasian di Kawasan Ekonomi Khusus.
Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 18 Tahun 2022
Permenkumham No. 18 Tahun 2022 mengubah definisi paspor dan surat perjalanan laksana paspor sebagai dokumen resmi untuk perjalanan antarnegara warga negara Indonesia, serta memperjelas bahwa keimigrasian mencakup pengawasan lalu lintas orang masuk dan keluar wilayah Indonesia demi menjaga kedaulatan negara. Perubahan ini bertujuan memenuhi kebutuhan pelayanan publik dan memberikan kepastian hukum terkait biaya beban sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Cap Keimigrasian
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 20 Tahun 2022
Permenkumham No. 20 Tahun 2022 mengubah pengaturan cap keimigrasian untuk menstandardisasi pelayanan izin tanggal, pemeriksaan daftar awak alat angkut dan penumpang, serta mengubah desain cap tanda keluar. Perubahan ini dilakukan guna menyesuaikan dengan kebutuhan organisasi dan kebutuhan pelayanan keimigrasian yang berkepastian hukum.
Tata Cara Koordinasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan serta Sekretariat Panitia Nasional Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2022
Peraturan ini menetapkan tata cara koordinasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan, serta pembentukan dan peran Sekretariat PANRANHAM dalam pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) 2021-2025. Struktur PANRANHAM terdiri dari lima menteri yang dipimpin oleh Menteri Hukum dan HAM sebagai ketua, dengan Sekretariat PANRANHAM di bawah Kemenkumham sebagai unit pendukung utama.
Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2022
Permenkumham No. 22 Tahun 2022 mengubah Peraturan Menteri No. 10 Tahun 2021 agar selaras dengan kebijakan pemerintah terkini terkait pemberian tunjangan kinerja di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Perubahan ini didasarkan pada pertimbangan bahwa regulasi sebelumnya dinilai tidak lagi sesuai dengan arah kebijakan pemerintah yang berlaku.
Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2021 tentang Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2022
Permenkumham No. 21 Tahun 2022 mengatur mekanisme pembayaran tunjangan kinerja bagi pegawai Kemenkumham yang terdampak penataan birokrasi, di mana jika penghasilan turun, pembayaran dilakukan sebesar penghasilan pada jabatan administrasinya. Peraturan ini juga menetapkan bahwa penyesuaian kelas jabatan dan tunjangan kinerja berlaku sejak surat persetujuan Menteri PAN dan RB dikeluarkan.
Penanganan Dugaan Pelanggaran Hak Asasi Manusia
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 23 Tahun 2022
Peraturan ini menetapkan mekanisme penanganan dugaan pelanggaran HAM, baik yang dilaporkan maupun tidak, melalui fasilitas Pos Pengaduan HAM yang berfungsi untuk menerima pengaduan, melakukan pemeriksaan administrasi, serta memberikan konsultasi. Definisi pelanggaran HAM dalam aturan ini mencakup perbuatan disengaja, tidak sengaja, atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi atau mencabut hak-hak yang dijamin undang-undang tanpa penyelesaian hukum yang adil. Tujuannya adalah meningkatkan penanganan kasus HAM secara adil, berkepastian hukum, terbuka, akuntabel, mengutamakan kepentingan umum, dan proporsional.
Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2022
Permenkumham No. 24 Tahun 2022 mengatur jenis, spesifikasi, dan penggunaan pakaian dinas (Umum, Khusus, Upacara, Harian, Lapangan) serta atributnya bagi Pegawai ASN di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk menciptakan keseragaman, ketertiban, dan identitas. Peraturan ini menggantikan ketentuan lama (Permenkumham No. 26 Tahun 2018) karena dianggap sudah tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi terkini.
Kode Etik dan Kode Perilaku Aparat Pengawasan Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2022
Permenkumham No. 25 Tahun 2022 menetapkan pedoman sikap, perilaku, dan perbuatan bagi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Kementerian Hukum dan HAM untuk menjaga integritas dan profesionalisme dalam menjalankan tugas audit, evaluasi, dan pengawasan. Peraturan ini menggantikan ketentuan sebelumnya dengan membentuk struktur khusus berupa Komite dan Majelis Kode Etik untuk menegakkan aturan serta menyelesaikan pelanggaran yang dilakukan oleh APIP.
Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi Melalui Sistem Pembelajaran Terintegrasi di Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 26 Tahun 2022
Permenkumham No. 26 Tahun 2022 mengatur pelaksanaan pengembangan kompetensi Pegawai Negeri Sipil di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui pendekatan sistem pembelajaran terintegrasi yang mencakup pendidikan, pelatihan, dan penerapan nilai-nilai. Peraturan ini bertujuan mewujudkan PNS unggul dan berkelas dunia dengan menyelaraskan kompetensi jabatan, rencana pengembangan karier, serta target kinerja melalui strategi Kemenkumham CorpU.
Pemblokiran dan Pembukaan Pemblokiran Akses Perseroan Terbatas pada Sistem Administrasi Badan Hukum
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2022
Peraturan ini mengatur mekanisme pemblokiran dan pembukaan akses terhadap data Perseroan Terbatas pada Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) untuk melindungi pemegang saham yang bersengketa. Ketentuan ini menggantikan aturan lama yang dianggap sudah tidak sesuai dengan kebutuhan perkembangan hukum dan dunia usaha saat ini. Tujuannya adalah memberikan perlindungan hukum yang lebih baik bagi masyarakat terkait sengketa kepemilikan saham di tingkat Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.
Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pembina Keamanan Pemasyarakatan
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 27 Tahun 2022
Peraturan ini menetapkan standar kualitas, profesionalitas, dan pengembangan karier untuk Jabatan Fungsional Pembina Keamanan Pemasyarakatan sebagai PNS yang bertugas melakukan pembinaan di bidang keamanan dan ketertiban pemasyarakatan. Pengaturan ini disusun instansi pembina berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri PANRB Nomor 34 Tahun 2021 untuk menjamin pelaksanaan tugas yang objektif, transparan, dan adil sesuai prinsip Sistem Merit.
Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pengaman Pemasyarakatan
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 28 Tahun 2022
Permenkumham No. 28 Tahun 2022 menetapkan standar kualitas, profesionalitas, dan pengembangan karir bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Fungsional Pengaman Pemasyarakatan. Peraturan ini secara khusus mengatur tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak Pengaman Pemasyarakatan dalam melakukan pencegahan serta penindakan gangguan keamanan dan ketertiban di bidang pemasyarakatan.
Pedoman Perhitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Hukum
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 1 Tahun 2021
Peraturan ini menetapkan pedoman teknis untuk menghitung kebutuhan jumlah Analis Hukum di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan analisis beban kerja, jumlah kasus, dan target kinerja. Pedoman ini mengatur metode perhitungan angka kredit serta kriteria penentuan jumlah jabatan fungsional Analis Hukum agar sesuai dengan kebutuhan operasional dan strategis kementerian.
Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Analis Hukum Melalui Penyesuaian/Inpassing
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2021
Peraturan ini mengatur mekanisme pengangkatan Pegawai Negeri Sipil ke Jabatan Fungsional Analis Hukum melalui jalur penyesuaian atau inpassing untuk meningkatkan profesionalisme dan kinerja organisasi. Ketentuan ini didasarkan pada kebutuhan pengembangan karier PNS serta implementasi Pasal 18 ayat (3) Peraturan Menteri PANRB Nomor 51 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Analis Hukum.
Standar Layanan Bantuan Hukum
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2021
Peraturan ini menetapkan tolok ukur dan pedoman teknis untuk menjamin layanan bantuan hukum diberikan secara cuma-cuma, berkualitas, serta memenuhi asas keadilan dan akuntabilitas. Standar ini mencakup definisi bantuan hukum sebagai jasa hukum gratis serta aturan pembentukan Standar Operasional Pemberian Layanan Bantuan Hukum oleh pemberi bantuan.
Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 30 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemberian Lisensi-Wajib Paten
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 14 Tahun 2021
Permenkumham No. 14 Tahun 2021 mengubah alasan pemberian lisensi wajib paten menjadi pemegang paten tidak melaksanakan kewajiban dalam 36 bulan, pelaksanaan yang merugikan kepentingan masyarakat, atau hasil pengembangan paten sebelumnya tidak dapat dilaksanakan. Perubahan ini bertujuan mempercepat proses penyelesaian permohonan di bidang paten sederhana untuk mendukung kemudahan berusaha dan peningkatan ekosistem investasi sesuai UU Cipta Kerja.
Manajemen Karier Pegawai Negeri Sipil Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2021
Peraturan ini mengatur manajemen karier, pengembangan kompetensi, pola karier, serta penerapan manajemen talenta bagi PNS di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk menjamin kualitas dan objektivitas. Peraturan ini menggantikan ketentuan lama yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan organisasi, serta dilaksanakan dalam jangka waktu satu tahun sejak diundangkan.
Syarat dan Tata Cara Pembentukan Organisasi Profesi Jabatan Fungsional Pemeriksa Keimigrasian serta Hubungan Kerja dengan Instansi Pembina
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2021
Peraturan ini mengatur syarat dan tata cara pembentukan Organisasi Profesi Jabatan Fungsional Pemeriksa Keimigrasian serta hubungan kerjanya dengan Instansi Pembina. Tujuannya adalah untuk mengembangkan profesionalisme, pembinaan kode etik, dan menjamin pelayanan fungsional yang berkualitas bagi praktisi pemeriksa keimigrasian.
Tata Cara Pelaksanaan Konsultasi Publik dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 11 Tahun 2021
Permenkumham No. 11 Tahun 2021 menetapkan tata cara pelaksanaan konsultasi publik sebagai kegiatan wajib untuk menerima masukan dan aspirasi masyarakat guna menciptakan peraturan perundang-undangan yang berkualitas. Peraturan ini mengatur definisi konsultasi publik, masyarakat, serta tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan hingga pengundangan.
Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 12 Tahun 2021
Permenkumham No. 12 Tahun 2021 mengubah aturan pendaftaran merek untuk mempercepat proses dengan memperjelas tahapan pemeriksaan substantif dan batas waktu penyelesaian jika terjadi keberatan. Perubahan ini juga bertujuan mendukung kemudahan berusaha dan peningkatan ekosistem investasi sesuai amanat UU Cipta Kerja.
Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 38 Tahun 2018 tentang Permohonan Paten
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 13 Tahun 2021
Permenkumham No. 13 Tahun 2021 mengubah aturan agar paten sederhana hanya diberikan untuk satu invensi dan memperjelas syarat pemeriksaan substantif meliputi kebaruan, kemampuan pengembangan, kegunaan praktis, serta keterapan industri. Selain itu, waktu pemeriksaan administrasi untuk paten sederhana dipercepat menjadi maksimal 5 hari sejak permohonan diterima.
Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2021
Peraturan ini menetapkan peran paralegal sebagai tenaga non-advokat dari masyarakat atau lembaga bantuan hukum yang telah mengikuti pelatihan untuk membantu masyarakat miskin dalam akses keadilan, guna mengatasi keterbatasan pelaksana bantuan hukum. Pengaturan ini menggantikan peraturan lama dengan tujuan memperluas jangkauan bantuan hukum secara cuma-cuma bagi orang yang tidak mampu.
Syarat dan Tata Cara Pembentukan Organisasi Profesi Jabatan Fungsional Analis Keimigrasian serta Hubungan Kerja dengan Instansi Pembina
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 5 Tahun 2021
Peraturan ini menetapkan syarat dan tata cara pembentukan Organisasi Profesi Jabatan Fungsional Analis Keimigrasian (JFAK) yang diakui oleh Instansi Pembina untuk mengembangkan profesionalisme dan kode etik anggota. Selain itu, aturan ini juga mengatur hubungan kerja antara Organisasi Profesi JFAK dengan Instansi Pembina dalam rangka pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional tersebut.
Organisasi dan Tata Kerja Balai Harta Peninggalan
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2021
Peraturan ini mengatur restrukturisasi organisasi dan tata kerja Balai Harta Peninggalan (BHP) sebagai unit pelaksana teknis di bawah Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. BHP bertugas mewakili kepentingan subjek hukum dalam penyelesaian masalah perwalian, pengampuan, harta tidak terurus, serta pendaftaran dan pembacaan wasiat. Fungsi utamanya meliputi pembuatan surat keterangan hak waris dan bertindak sebagai kurator dalam pengurusan serta pemberesan harta peninggalan.
Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2021
Peraturan ini mengatur tata kelola jabatan dan kelas jabatan bagi seluruh pegawai di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, termasuk definisi pegawai, jabatan pimpinan tinggi, serta jabatan administrasi. Peraturan ini menggantikan ketentuan sebelumnya untuk menyesuaikan dengan perkembangan organisasi dan kebutuhan birokrasi sesuai kebijakan Aparatur Sipil Negara.