Peraturan KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Batas Daerah Kabupaten Teluk Bintuni dengan Kabupaten Teluk Wondama Provinsi Papua Barat

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 128 Tahun 2018

Tunjangan Kinerja Pegawai di Kementerian dalam Negeri

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 132 Tahun 2018

Kedudukan, Tata Hubungan Kerja dan Standar Kompetensi Staf Ahli Kepala Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 134 Tahun 2018

Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018

Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 135 Tahun 2018

Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018

Peraturan ini mengatur mekanisme penyelesaian tuntutan ganti kerugian daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara dan Pejabat Lain akibat perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian nyata. Tuntutan ini bertujuan memulihkan uang, surat berharga, atau barang yang hilang, dengan melibatkan pihak-pihak seperti pengampu atau ahli waris jika pihak yang merugikan tidak cakap hukum.

Standardisasi Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran di Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 122 Tahun 2018

Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018

Peraturan ini mengubah ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 untuk menjamin kepastian hukum pembentukan produk hukum daerah dan menyesuaikan dengan putusan Mahkamah Konstitusi terkait UU Pemerintahan Daerah. Perubahan mencakup definisi dasar seperti cakupan daerah (provinsi dan kabupaten/kota), peran kepala daerah, serta mekanisme pembentukan Perda yang melibatkan persetujuan bersama antara DPRD dan kepala daerah.

Standar Pelayanan Minimal Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2017

Peraturan ini menetapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Desa sebagai kewajiban pemerintah desa untuk memberikan pelayanan dasar yang menjamin hak-hak masyarakat desa dalam sistem pemerintahan Indonesia. SPM ini mencakup berbagai aspek pelayanan publik yang wajib disediakan oleh desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai kewenangannya.

Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017

Peraturan ini menetapkan pedoman pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah untuk meningkatkan kualitas layanan, menggantikan aturan lama yang sudah tidak sesuai. Pedoman ini didasarkan pada UU Keterbukaan Informasi Publik, UU Pelayanan Publik, dan UU Pemerintahan Daerah.

Penataan Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017

Peraturan ini mengatur tata cara penataan desa sebagai pelaksanaan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Fokus utamanya adalah menetapkan definisi dan kerangka hukum bagi Pemerintah Pusat dan Daerah dalam mengelola struktur dan batas wilayah desa.

Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Tata Kerja Tim Penilai Dan Tata Cara Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2017

Peraturan ini mengubah ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2012 untuk memperbaiki tata kerja tim penilai dan tata cara penilaian angka kredit bagi jabatan fungsional Pengawas Pemerintahan agar lebih lancar dan tertib secara administrasi. Perubahan ini didasarkan pada berbagai undang-undang terkait pemerintahan daerah, jabatan fungsional PNS, serta peraturan menteri sebelumnya yang menjadi dasar hukumnya.

Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017

Peraturan ini menetapkan pedoman penamaan (nomenklatur) bagi perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota yang bertugas sebagai penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan. Nomenklatur ini mencakup berbagai jenis badan seperti Bappeda, BKPSDM, dan badan kepegawaian yang berfungsi membantu kepala daerah dalam menjalankan kewenangan daerah.

Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2017

Permendagri No. 8 Tahun 2017 menetapkan bahwa kelembagaan Pemerintah Daerah DIY bersifat istimewa, mencakup keistimewaan dalam susunan organisasi dan nomenklatur. Peraturan ini berfungsi sebagai dasar bagi Pemerintah Daerah dan DPRD DIY untuk membentuk kelembagaan serta mempertegas kewenangan istimewa DIY berdasarkan sejarah dan hak asal-usulnya.

Perangkat Daerah Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2017

Peraturan ini menetapkan struktur dan kewenangan perangkat daerah di Provinsi Papua dan Papua Barat yang memiliki otonomi khusus, dengan Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan dan wakil pemerintah pusat. Ketentuan ini didasarkan pada UU Otonomi Khusus serta peraturan perundang-undangan terkait pemerintahan daerah dan perangkat daerah.

Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah Sebagaimana Telah Diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017

Permendagri No. 19 Tahun 2017 mencabut sepenuhnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 (yang telah diubah dengan Permenpan No. 22 Tahun 2016) terkait pedoman penetapan izin gangguan di daerah karena dianggap tidak lagi sesuai dengan tuntutan kemudahan berusaha. Peraturan ini mulai berlaku efektif sejak tanggal diundangkannya pada 30 Maret 2017.

Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan Daerah Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2017

Peraturan ini menetapkan hasil pemetaan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagai dasar penyusunan kelembagaan, perencanaan, penganggaran, serta pelayanan publik di daerah. Pemetaan tersebut dapat dievaluasi dan diubah paling lambat dua tahun setelah ditetapkan berdasarkan penilaian oleh Kementerian Dalam Negeri.

Standar Operasional Prosedur Seleksi Penerimaan Calon Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2017

Peraturan ini menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk menjamin efektifitas, efisiensi, dan tertib administrasi dalam seleksi penerimaan Calon Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN). Peraturan ini menggantikan ketentuan sebelumnya (Permenpan Nomor 16 Tahun 2016) guna menyesuaikan dengan dinamika kebutuhan dan menjadi dasar pelaksanaan seleksi yang seragam serta transparan.

Uraian Tugas Pejabat Eselon II di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2017

Peraturan ini menetapkan cakupan uraian tugas pejabat Eselon II di lingkungan Kementerian Dalam Negeri yang meliputi 11 unit kerja utama, mulai dari Sekretariat Jenderal hingga Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Isi rinci tugas untuk setiap unit kerja tersebut tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017

Peraturan ini menetapkan pedoman pembentukan dan klasifikasi Cabang Dinas serta Unit Pelaksana Teknis Daerah sebagai unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan. Ketentuan ini didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah untuk mengatur struktur organisasi di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017

Peraturan ini menetapkan pedoman evaluasi untuk Rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran pertanggungjawabannya. Pedoman ini bertujuan memastikan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah sesuai ketentuan UU Pemerintahan Daerah.

Batas Daerah Kabupaten Bandung dengan Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2017

Peraturan ini menetapkan batas administratif yang pasti antara Kabupaten Bandung dan Kabupaten Garut di Provinsi Jawa Barat untuk menjamin tertib administrasi pemerintahan. Penetapan batas ini didasarkan pada kesepakatan kedua pemerintah kabupaten yang difasilitasi oleh pemerintah provinsi dan disetujui oleh Tim Penegasan Batas Daerah Pusat.

Batas Daerah Kabupaten Bogor dengan Kota Depok Provinsi Jawa Barat

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2017

Peraturan ini menetapkan batas administratif yang pasti antara Kabupaten Bogor dan Kota Depok di Provinsi Jawa Barat untuk menjaga tertib pemerintahan, berdasarkan kesepakatan kedua pemerintah daerah setempat yang difasilitasi oleh Pemprov Jabar dan disetujui oleh Tim Penegasan Batas Daerah Pusat. Penetapan ini didasarkan pada serangkaian undang-undang pembentukan daerah serta peraturan perundang-undangan terkait pemerintahan daerah yang berlaku.

Batas Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan dengan Kabupaten Tapanuli Utara Provinsi Sumatera Utara

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2017

Peraturan ini menetapkan batas administratif yang pasti antara Kabupaten Humbang Hasundutan dan Kabupaten Tapanuli Utara di Provinsi Sumatera Utara untuk menjaga tertib administrasi pemerintahan. Penetapan batas ini didasarkan pada kesepakatan kedua pemerintah kabupaten yang difasilitasi oleh pemerintah provinsi dan disetujui oleh Tim Penegasan Batas Daerah Pusat.

Batas Daerah Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah dengan Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2017

Peraturan ini menetapkan batas administratif yang pasti antara Kabupaten Barito Selatan di Kalimantan Tengah dan Kabupaten Barito Kuala di Kalimantan Selatan untuk menertibkan pemerintahan. Penetapan ini didasarkan pada kesepakatan kedua pemerintah kabupaten yang difasilitasi oleh pemerintah provinsi masing-masing dan disetujui oleh Tim Penegasan Batas Daerah Pusat.

Batas Daerah Kabupaten Agam dengan Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2017

Peraturan ini menetapkan batas administratif yang pasti antara Kabupaten Agam dan Kabupaten Padang Pariaman di Provinsi Sumatera Barat untuk menertibkan pemerintahan daerah. Penetapan ini didasarkan pada kesepakatan kedua pemerintah kabupaten yang difasilitasi oleh pemerintah provinsi dan disetujui oleh Tim Penegasan Batas Daerah Pusat.

Batas Daerah Kabupaten Agam dengan Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2017

Peraturan ini menetapkan batas administratif yang pasti antara Kabupaten Agam dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat untuk menertibkan pemerintahan daerah. Penetapan batas ini didasarkan pada kesepakatan kedua pemerintah kabupaten yang difasilitasi oleh pemerintah provinsi dan disetujui oleh Tim Penegasan Batas Daerah Pusat.

Batas Daerah Kabupaten Agam dengan Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatera Barat

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2017

Peraturan ini menetapkan batas daerah secara pasti antara Kabupaten Agam dan Kabupaten Pasaman di Provinsi Sumatera Barat untuk menjamin tertib administrasi pemerintahan. Penetapan ini didasarkan pada kesepakatan kedua pemerintah kabupaten yang difasilitasi oleh pemerintah provinsi dan disetujui oleh Tim Penegasan Batas Daerah Pusat.

Batas Daerah Kota Sawahlunto dengan Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2017

Peraturan ini menetapkan batas administratif yang pasti antara Kota Sawahlunto dan Kabupaten Tanah Datar di Provinsi Sumatera Barat untuk menjaga tertib administrasi pemerintahan. Penetapan ini didasarkan pada kesepakatan antara pemerintah daerah setempat yang difasilitasi oleh pemerintah provinsi dan disetujui oleh Tim Penegasan Batas Daerah Pusat.

Batas Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dengan Kabupaten Solok Selatan Provinsi Sumatera Barat

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2017

Peraturan ini menetapkan batas administratif yang pasti antara Kabupaten Pesisir Selatan dan Kabupaten Solok Selatan di Provinsi Sumatera Barat untuk menjamin tertib administrasi pemerintahan. Penetapan ini didasarkan pada kesepakatan kedua pemerintah kabupaten yang difasilitasi oleh pemerintah provinsi dan disetujui oleh Tim Penegasan Batas Daerah Pusat.