Peraturan BADAN PANGAN NASIONAL
Halaman 2 dari 3 · 76 dokumen
Perubahan atas Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 20 Tahun 2023 tentang Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Badan Pangan Nasional
Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 17 Tahun 2024
Peraturan ini mengubah Lampiran I, II, dan III Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 20 Tahun 2023 terkait jabatan dan kelas jabatan di lingkungan Badan Pangan Nasional untuk menyesuaikan dengan perubahan organisasi dan tata kerja terbaru. Penyesuaian kelas jabatan ini telah dievaluasi dan mendapat persetujuan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
Label Pangan Segar
Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 1 Tahun 2023
Peraturan ini mengatur ketentuan label pada pangan segar yang belum diolah untuk menjamin keamanan dan mutu pangan melalui informasi yang jelas dan benar. Pengaturannya mencakup definisi pangan segar, jenis label yang wajib dicantumkan, serta kewajiban pelabelan untuk produk yang diproduksi, diimpor, atau diperdagangkan di Indonesia.
Persyaratan Mutu dan Label Beras
Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2023
Peraturan ini menetapkan standar keamanan, mutu, dan label beras untuk melindungi kesehatan masyarakat serta mengatur ketentuan terkait klaim, gizi, dan harga eceran tertinggi. Definisi istilah kunci seperti produksi, peredaran, dan kemasan beras juga diatur secara rinci sebagai dasar penerapan persyaratan tersebut.
Satu Data Pangan
Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 3 Tahun 2023
Peraturan ini menetapkan tata kelola data pangan di lingkungan Badan Pangan Nasional untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan mudah diakses guna mendukung kebijakan satu data Indonesia. Pengaturan ini mewajibkan pemenuhan standar data, metadata, interoperabilitas, serta penggunaan kode referensi dan data induk sebagai pedoman operasional.
Penyelenggaraan Cadangan Daging Unggas Pemerintah dan Cadangan Daging Ruminansia Pemerintah
Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 5 Tahun 2023
Peraturan ini mengatur penyelenggaraan cadangan daging unggas dan ruminansia yang dikuasai serta dikelola oleh pemerintah untuk menjamin ketahanan pangan. Perum BULOG ditunjuk sebagai badan usaha yang menyelenggarakan usaha logistik pangan dalam rangka mengelola cadangan tersebut. Ketentuan ini berlaku sebagai dasar untuk menetapkan harga pembelian pemerintah dan mengelola persediaan daging ayam ras, sapi, serta kerbau.
Penyelenggaraan Cadangan Gula Konsumsi Pemerintah dan Cadangan Minyak Goreng Pemerintah
Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 4 Tahun 2023
Peraturan ini mengatur penyelenggaraan cadangan gula konsumsi dan minyak goreng pemerintah yang dikelola oleh Perum BULOG atau BUMN Pangan lainnya sebagai persediaan yang dikuasai negara. Ketentuan ini bertujuan untuk menjamin ketersediaan pangan pokok bagi masyarakat, terutama dalam menghadapi krisis pangan atau keadaan kahar, serta menetapkan mekanisme pembelian dan pengelolaan harga oleh pemerintah.
Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah untuk Pemberian Bantuan Pangan
Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 9 Tahun 2023
Peraturan ini mengatur mekanisme penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah untuk memberikan bantuan pangan guna menanggulangi kekurangan pangan, gejolak harga, bencana, dan keadaan darurat. Bantuan tersebut ditujukan bagi masyarakat miskin, rawan pangan dan gizi, serta untuk keperluan kerja sama internasional. Penyaluran dilakukan oleh pemerintah dengan melibatkan Perum BULOG dan BUMN Pangan lainnya sebagai mitra pelaksana.
Penyelenggaraan Cadangan Telur Unggas Pemerintah dan Cadangan Ikan Kembung Pemerintah
Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 10 Tahun 2023
Peraturan ini mengatur penyelenggaraan cadangan telur unggas dan ikan kembung pemerintah yang dikelola oleh Perum BULOG atau BUMN Pangan lainnya untuk menjamin ketahanan pangan. Ketentuan ini mencakup definisi barang, mekanisme pembelian dari produsen, serta peran pemerintah dalam mengelola persediaan sebagai strategi menghadapi krisis pangan.
Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Badan Pangan Nasional
Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 8 Tahun 2023
Peraturan ini menetapkan kerangka kerja untuk pengelolaan dokumen hukum di lingkungan Badan Pangan Nasional guna memastikan informasi hukum lengkap, akurat, dan mudah diakses. Dokumen ini mendefinisikan JDIH Badan Pangan sebagai wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib dan terpadu, serta mengatur jenis dokumen dan informasi hukum yang dikelola.
Harga Pembelian Pemerintah dan Rafaksi Harga Gabah dan Beras
Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 6 Tahun 2023
Peraturan ini menetapkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) dan Rafaksi Harga untuk gabah dan beras sebagai acuan pemerintah dalam membeli hasil panen petani untuk cadangan beras pemerintah guna melindungi pendapatan produsen. HPP ditentukan berdasarkan kualitas gabah dan beras di tingkat produsen, sedangkan Rafaksi Harga adalah potongan harga yang diterapkan jika mutu hasil panen tidak memenuhi standar yang ditetapkan.
Pola Pangan Harapan
Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 11 Tahun 2023
Peraturan ini menetapkan definisi dan kerangka dasar mengenai Pola Pangan Harapan (PPH) sebagai metode penilaian jumlah dan komposisi pangan, serta mengklarifikasi istilah terkait seperti Pangan, Angka Kecukupan Gizi (AKG), dan Data Konsumsi Pangan. Tujuannya adalah untuk memberikan landasan hukum bagi Badan Pangan Nasional dalam menilai ketersediaan pangan dan memenuhi kebutuhan gizi masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Pangan Sub Urusan Keamanan Pangan
Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 12 Tahun 2023
Peraturan ini menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren bidang pangan sub urus keamanan pangan oleh Pemerintah Pusat. Tujuannya adalah memastikan keamanan pangan dari cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang membahayakan kesehatan serta sesuai dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat.
Penyelenggaraan Dekonsentrasi Kepada Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat dan Tugas Pembantuan Kepada Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota di Lingkungan Badan Pangan Nasional
Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 13 Tahun 2023
Peraturan ini mengatur mekanisme dekonsentrasi kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dan tugas pembantuan kepada daerah provinsi serta kabupaten/kota di lingkungan Badan Pangan Nasional untuk melaksanakan urusan pemerintahan konkuren bidang pangan dan keamanan pangan. Ketentuan ini didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 dan bertujuan memastikan pelaksanaan tugas dan wewenang pemerintah pusat di daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Bantuan Pangan Pemerintah
Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 14 Tahun 2023
Peraturan ini mengatur pemberian bantuan pangan pokok dan lainnya oleh pemerintah kepada masyarakat miskin serta masyarakat rawan pangan dan gizi untuk mengatasi masalah pangan, krisis pangan, serta meningkatkan akses pangan bagi kelompok tersebut. Pelaksanaan bantuan bagi masyarakat rawan pangan dan gizi secara khusus dilakukan oleh Badan Pangan Nasional guna mengurangi beban pengeluaran dan mempermudah akses mereka terhadap pangan yang cukup dan sehat.
Pedoman Umum Penyelenggaraan Bantuan Pemerintah di Lingkungan Badan Pangan Nasional
Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 16 Tahun 2023
Peraturan ini menetapkan pedoman umum bagi Badan Pangan Nasional dalam penyelenggaraan bantuan pemerintah yang tertib, efisien, dan transparan, dengan membedakan bantuan tersebut dari bantuan sosial. Aturan ini mengatur peran Pengguna Anggaran (Kepala Bapanas) dan Kuasa Pengguna Anggaran dalam mengelola anggaran melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) untuk memastikan keadilan dan kepatutan dalam penyaluran bantuan.
Harga Eceran Tertinggi Beras
Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 7 Tahun 2023
Peraturan ini menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) untuk beras medium dan premium sebagai pedoman wajib bagi pelaku usaha pangan dalam penjualan eceran kepada konsumen. Penetapan harga dilakukan oleh Kepala Badan Pangan Nasional berdasarkan hasil koordinasi tingkat menteri/kepala lembaga dan dapat dievaluasi sewaktu-waktu. Pelaku usaha wajib mencantumkan informasi HET pada kemasan beras atau saat membungkus beras di hadapan pembeli.
Tata Cara Penghitungan Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah
Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 15 Tahun 2023
Peraturan ini menetapkan bahwa jumlah cadangan beras pemerintah daerah (desa, kabupaten/kota, dan provinsi) ditetapkan oleh kepala daerah dengan mempertimbangkan produksi beras lokal, kebutuhan penanggulangan darurat, serta faktor-faktor lain yang relevan.
Perubahan atas Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 11 Tahun 2O22 tentang Harga Acuan Pemb Elian di Tingkat Produsen dan Harga Acuan Penjualan di Tingkat Konsumen Komoditas Kedelai, Bawang Merah, Cabai Rawit Merah, Cabai Merah Keriting, Daging Sapi/Kerbau, dan Gula Konsumsi
Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 17 Tahun 2023
Peraturan ini mengubah harga acuan pembelian di tingkat produsen dan harga acuan penjualan di tingkat konsumen untuk komoditas gula konsumsi karena harga sebelumnya sudah tidak sesuai dengan struktur biaya produksi dan distribusinya. Perubahan ini berlaku efektif sejak tanggal diundangkan dan mencakup komoditas kedelai, bawang merah, cabai rawit merah, cabai merah keriting, daging sapi/kerbau, serta gula konsumsi.
Kesiapsiagaan Krisis Pangan
Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 19 Tahun 2023
Peraturan ini menetapkan kerangka kesiapsiagaan untuk mengantisipasi krisis pangan yang disebabkan oleh kelangkaan akibat distribusi, bencana alam, perubahan iklim, atau konflik. Tindakan ini mencakup pengorganisasian langkah tepat guna oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Badan Pangan Nasional untuk menjamin ketersediaan pangan bagi masyarakat.
Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Badan Pangan Nasional
Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 20 Tahun 2023
Peraturan ini menetapkan bahwa Kepala Badan Pangan Nasional berwenang menetapkan kelas jabatan untuk seluruh pegawai, dengan klasifikasi jabatan dibagi menjadi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, dan Jabatan Fungsional. Ketentuan ini didasarkan pada hasil evaluasi jabatan yang telah disetujui oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta mengacu pada peraturan terkait tunjangan kinerja dan organisasi Badan Pangan Nasional.
Pedoman Kerja Sama dan Penyusunan Perjanjian di Lingkungan Badan Pangan Nasional
Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 18 Tahun 2023
Peraturan ini menetapkan pedoman bagi Badan Pangan Nasional dalam mengelola kerja sama dan menyusun perjanjian, baik nasional maupun internasional, guna mendukung kinerja lembaga. Aturan ini mendefinisikan jenis-jenis perjanjian serta jenis dokumen formal yang mengikat para pihak dalam berbagai bentuk kerja sama di bidang pangan.
Tata Cara Penyusunan Proyeksi Neraca Pangan
Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 22 Tahun 2023
Peraturan ini menetapkan tata cara penyusunan proyeksi neraca pangan sebagai perkiraan selisih antara ketersediaan dan kebutuhan pangan antarwaktu dan antarwilayah untuk mengidentifikasi surplus atau defisit. Tujuannya adalah memberikan pedoman bagi pemerintah pusat dan daerah dalam mengetahui ketersediaan pangan dari produksi dalam negeri, cadangan, dan impor guna menjamin ketahanan pangan secara berkelanjutan.
Peta Proses Bisnis Badan Pangan Nasional
Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 24 Tahun 2023
Peraturan ini menetapkan Peta Proses Bisnis Badan Pangan Nasional sebagai diagram standar yang terdiri dari peta proses, subproses, relasi, dan lintas fungsi untuk mengatur hubungan kerja antar unit kerja. Tujuannya adalah memberikan pedoman bagi seluruh unit dalam melaksanakan tugas di bidang pangan guna mencapai sasaran strategis organisasi secara efektif dan efisien. Isi detail peta proses tersebut tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.
Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Badan Pangan Nasional
Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 25 Tahun 2023
Peraturan ini menetapkan pedoman standar pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Badan Pangan Nasional untuk memastikan penyediaan data pangan yang cepat, akuntabel, dan transparan. Aturan ini mengatur definisi informasi publik, peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), serta jenis-jenis informasi yang harus disediakan bagi warga negara dan badan hukum. Dasar hukumnya bersumber pada UU Keterbukaan Informasi Publik dan peraturan terkait Badan Pangan Nasional.
Tata Cara Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Pangan Nasional
Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 23 Tahun 2023
Peraturan ini menetapkan tata cara pemberian tunjangan kinerja bagi Pegawai Negeri Sipil dan pegawai lainnya di lingkungan Badan Pangan Nasional sebagai insentif berbasis pencapaian kinerja. Ketentuan ini mengatur definisi tunjangan, jenis pegawai yang berhak, serta dasar hukumnya berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2023.
Penyelenggaraan Cadangan Bawang Pemerintah dan Cadangan Cabai Pemerintah
Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 28 Tahun 2023
Peraturan ini mengatur penyelenggaraan Cadangan Bawang Pemerintah (CBWP) dan Cadangan Cabai Pemerintah (CCP) yang dikelola oleh pemerintah melalui Perum BULOG sebagai BUMN Pangan. Ketentuan ini mencakup definisi spesifik komoditas (bawang merah/putih dan cabai merah keriting/rawit merah) serta mekanisme pembentukan cadangan melalui penetapan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) di tingkat produsen. Dasar hukumnya bersumber pada Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah.
Tata Cara Penetapan Kebutuhan Ekspor Pangan dan Impor Pangan
Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 31 Tahun 2023
Peraturan ini menetapkan tata cara penentuan kebutuhan ekspor dan impor pangan oleh Badan Pangan Nasional berdasarkan proyeksi neraca pangan dan ketersediaan cadangan pemerintah. Ketentuan ini mengatur definisi pangan, mekanisme ekspor-impor, serta peran cadangan pangan pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan nasional.
Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah untuk Menanggulangi Bencana dan Keadaan Darurat
Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 30 Tahun 2023
Peraturan ini mengatur mekanisme penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah untuk menanggulangi dampak bencana dan keadaan darurat. Ketentuan ini didasarkan pada berbagai undang-undang terkait penanggulangan bencana, pangan, dan ketahanan pangan. Tujuannya adalah memastikan ketersediaan pangan bagi masyarakat saat terjadi krisis akibat faktor alam, non-alam, atau manusia.
Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja pada Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Pangan
Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 32 Tahun 2023
Peraturan ini menetapkan pedoman penamaan (nomenklatur) untuk perangkat daerah dan unit kerja yang menangani urusan pemerintahan di bidang pangan, dengan pendekatan fungsi pada setiap sub-urusan dan kewenangan. Ketentuan ini didasarkan pada mandat Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 yang mewajibkan kementerian/lembaga nonkementerian menyusun pedoman nomenklatur sesuai kewenangannya. Tujuannya adalah untuk menciptakan standar yang jelas dan konsisten dalam penyusunan struktur organisasi di tingkat daerah terkait sektor pangan.
Tata Cara Pembentukan Produk Hukum di Lingkungan Badan Pangan Nasional
Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 29 Tahun 2023
Peraturan ini menetapkan pedoman, keseragaman format, dan tata cara pembentukan produk hukum di lingkungan Badan Pangan Nasional untuk menciptakan tertib dan meningkatkan koordinasi. Definisi produk hukum mencakup peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum lainnya yang disusun sesuai kewenangan pejabat di lingkungan tersebut.