Peraturan PEMERINTAH PUSAT

Penyelenggaraan Penataan Ruang

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021

Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021

Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021

Penyelenggaraan Bidang Perdagangan

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021

Penyelenggaraan Bidang Pelayaran

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021

Penyelenggaraan Bidang Perindustrian

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021

Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dan Tata Cara Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal dari Denda Administratif di Bidang Kehutanan

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2021

Penyelenggaraan Bidang Pertanian

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021

Penyelenggaraan Kehutanan

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021

Kerja Sama Antara Pemerintah Pusat dengan Badan Usaha Milik Negara dalam Penyelenggaraan Informasi Geospasial Dasar

Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2021

Peraturan ini mengatur kerangka kerja sama antara Pemerintah Pusat dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam penyelenggaraan Informasi Geospasial Dasar, yang didasarkan pada UU Cipta Kerja dan UU Informasi Geospasial. Fokus utamanya adalah mendefinisikan istilah kunci seperti Data Geospasial, Informasi Geospasial Dasar, serta peran BUMN sebagai pelaksana yang telah melalui proses seleksi. Selain itu, aturan ini juga menetapkan jenis dukungan dari pemerintah (fiskal dan nonfiskal) serta mekanisme pemberian layanan geospasial kepada pengguna melalui platform digital.

Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan

Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2021

Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2021 membentuk Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan (BP3) sebagai lembaga pusat untuk mempercepat penyediaan rumah layak dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah. BP3 ini dibentuk berdasarkan mandat Undang-Undang Cipta Kerja dan berfungsi mengkoordinasikan seluruh aspek penyelenggaraan perumahan, mulai dari perencanaan, pembangunan, pendanaan, hingga pemeliharaan kawasan permukiman.

Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitan

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021

Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021

Rekening Penampungan Biaya Perjalanan Ibadah Umrah

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2021

Penyelenggaraan Bidang Penerbangan

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2021

Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021

Peraturan ini mengubah definisi dan pengaturan dalam PP No. 16 Tahun 2018 terkait penggunaan produk/jasa Usaha Mikro, Kecil, dan Koperasi serta pengadaan jasa konstruksi yang dibiayai APBN/APBD untuk mendukung kemudahan berusaha. Perubahan ini juga menyesuaikan ketentuan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa agar selaras dengan UU Cipta Kerja.

Bidang Usaha Penanaman Modal

Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021

Peraturan ini menetapkan bahwa seluruh bidang usaha terbuka bagi penanaman modal, kecuali yang dinyatakan tertutup atau hanya boleh dilakukan oleh Pemerintah Pusat. Bidang usaha tertutup mencakup kegiatan yang tidak dapat diusahakan sesuai ketentuan UU Penanaman Modal serta aktivitas pelayanan, pertahanan, dan keamanan strategis yang menjadi kewenangan negara.

Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021

Penyelenggaraan Bidang Perkeretaapian

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2021

Penyelenggaraan Informasi Geospasial

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021

Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021

Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2021

Perlakuan Perpajakan atas Transaksi yang Melibatkan Lembaga Pengelola Investasi Dan/Atau Entitas yang Dimilikinya

Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2021

Pengupahan

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021

Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2021

Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2021

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021

Kemudahan Proyek Strategis Nasional

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2021

Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin, Dan/Atau Hak atas Tanah

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2021

Pengelolaan Mikroorganisme

Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2021

Peraturan Presiden No. 1 Tahun 2021 mengatur pengelolaan mikroorganisme sebagai aset negara yang harus dikelola secara terencana dan terstandar untuk mendukung penelitian, pengembangan, serta industrialisasi guna meningkatkan daya saing bangsa. Definisi dan jenis mikroorganisme mencakup berbagai entitas biologis mikroskopis seperti bakteri, virus, dan fungi yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan nonkomersial maupun komersial, dengan penekanan pada perlindungan keberlangsungan hidup dan pemanfaatan berkelanjutan.