Peraturan KEMENTERIAN PERTANIAN

Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pengawas Alat dan Mesin Pertanian

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 24 Tahun 2021

Peraturan ini menetapkan Petunjuk Teknis untuk pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas Alat dan Mesin Pertanian guna mendukung pengelolaan dan pengawasan alat serta mesin pertanian di Indonesia. Ketentuan ini mengatur aspek teknis dan prosedural terkait tugas, tanggung jawab, serta standar kompetensi bagi pejabat fungsional tersebut dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas sektor pertanian.

Penerapan Permohonan Hak Perlindungan Varietas Tanaman

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25 Tahun 2021

Peraturan ini menggantikan aturan sebelumnya untuk meningkatkan kualitas pelayanan perlindungan varietas tanaman dengan menyesuaikan perkembangan iptek dan dinamika lingkungan. Fokus utamanya adalah mengatur syarat dan tata cara permohonan hak perlindungan varietas tanaman, termasuk definisi varietas, hak eksklusif pemulia, serta mekanisme pemeriksaan substantif atas sifat kebaruan, keunikan, keseragaman, dan kestabilan varietas.

Praktik Hortikultura yang Baik

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 22 Tahun 2021

Peraturan ini menetapkan definisi dan ruang lingkup praktik hortikultura yang mencakup seluruh tahapan dari budi daya, panen, hingga pascapanen dengan memperhatikan keamanan pangan dan kelestarian lingkungan. Istilah kunci seperti benih, varietas, pengendalian hama terpadu, serta penggunaan pestisida dan pupuk didefinisikan secara spesifik untuk memastikan standar produksi yang baik.

Kode Etik Personel Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kementerian Pertanian

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 27 Tahun 2021

Peraturan ini menetapkan pedoman perilaku bagi personel Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kementerian Pertanian untuk menjamin profesionalisme, integritas, dan keadilan dalam proses pengadaan. Kode etik ini didasarkan pada lima prinsip utama, yaitu profesionalitas, objektivitas, integritas, kehati-hatian, dan akuntabilitas.

Pengelolaan Kinerja Pegawai Lingkup Kementerian Pertanian

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 35 Tahun 2021

Peraturan ini mengatur mekanisme pengelolaan kinerja pegawai di Kementerian Pertanian untuk menjamin keselarasan antara kinerja individu dengan kinerja organisasi melalui penyusunan SKP dan IKI. Fokus utamanya adalah pada peningkatan hasil kerja dan perilaku kerja yang sesuai dengan standar serta target yang ditetapkan setiap tahun.

Pedoman Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar Pegawai Negeri Sipil Lingkup Kementerian Pertanian

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 31 Tahun 2021

Permentan No. 31 Tahun 2021 mengatur pedoman pemberian Tugas Belajar (pendidikan formal dengan dana negara) dan Izin Belajar (pendidikan formal dengan biaya sendiri sambil tetap bekerja) bagi PNS di Kementerian Pertanian. Peraturan ini menggantikan aturan sebelumnya dan mencakup definisi serta jenis-jenis pendidikan tinggi seperti akademik, vokasi, dan profesi yang dapat diikuti oleh pegawai.

Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 17 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemberian Tunjangan Kinerja bagi Pegawai Lingkup Kementerian Pertanian

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32 Tahun 2021

Permentan No. 32 Tahun 2021 mengubah definisi "Pegawai" di lingkungan Kementerian Pertanian menjadi mencakup PNS dan Pegawai Lainnya yang diangkat berdasarkan keputusan pejabat berwenang. Peraturan ini juga memperjelas bahwa Tunjangan Kinerja merupakan insentif berbasis capaian kinerja individu yang sejalan dengan capaian kinerja organisasi, serta menetapkan batasan jam kerja sesuai peraturan lembaga pemerintah.

Pengelolaan Karya Cetak dan Karya Rekam Lingkup Kementerian Pertanian

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 30 Tahun 2021

Peraturan ini mewajibkan setiap unit kerja di Kementerian Pertanian untuk menyimpan karya asli, menyerahkan salinannya ke perpustakaan terkait, serta mengalihmediakan karya cetak dan rekam analog ke dalam format digital. Tujuannya adalah menjaga karya tersebut tetap terpelihara, dapat dimanfaatkan, dan memberikan kepastian hukum dalam pengelolaannya.

Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 41 Tahun 2021

Peraturan ini mengatur penetapan alokasi dan harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi untuk menjaga stabilitas harga dan peredarannya bagi petani. Pengaturannya mencakup pengadaan, penyaluran, serta syarat kelayakan bagi petani penerima subsidi di sektor pertanian.

Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Oleh Walidata dan Produsen Data Lingkup Kementerian Pertanian

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2021

Peraturan ini menetapkan kerangka kerja bagi Walidata dan Produsen Data di Kementerian Pertanian untuk mengelola data yang akurat, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan guna mendukung kebijakan Satu Data Indonesia. Fokus utamanya adalah pada proses pengumpulan, pemeriksaan, pengelolaan, serta penyebaran data melalui pemenuhan standar baku seperti metadata, interoperabilitas, dan kode referensi.

Pengawasan Keamanan Pangan Segar Asal Hewan dan Pangan Segar Asal Tumbuhan dari Negara Jepang terhadap Kontaminasi Zat Radioaktif

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 05 Tahun 2020

Peraturan ini menetapkan kewajiban pengawasan keamanan pangan segar asal hewan dan tumbuhan dari Jepang untuk mencegah konsumsi produk yang terkontaminasi zat radioaktif melebihi batas aman. Ketentuan ini menggantikan peraturan sebelumnya karena adanya perubahan status keamanan pangan di berbagai prefektur Jepang yang perlu disesuaikan dengan perkembangan informasi dan hasil monitoring terbaru. Dasar hukumnya bersumber pada UU Pangan, UU Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan, serta berbagai peraturan pemerintah terkait keamanan mutu dan gizi pangan.

Jenjang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Tenaga Kerja Sektor Pertanian

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 04 Tahun 2020

Peraturan ini menetapkan jenjang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) untuk tenaga kerja sektor pertanian guna menyesuaikan dengan perkembangan yang cepat dan dinamis serta menggantikan peraturan lama yang sudah tidak sesuai. Ketentuan ini mengatur definisi kompetensi sebagai kemampuan menguasai pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja, serta menyediakan standar untuk menyandingkan dan mengintegrasikan bidang pendidikan dengan pelatihan kerja di sektor pertanian.

Tata Naskah Dinas Kementerian Pertanian

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 06 Tahun 2020

Peraturan ini menetapkan standar keseragaman, estetika, dan ketertiban dalam penyusunan naskah dinas Kementerian Pertanian, mencakup pengaturan jenis, format, hingga media komunikasinya. Peraturan ini menggantikan ketentuan sebelumnya untuk memastikan kelancaran komunikasi kedinasan sebagai alat informasi tertulis dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.

Penghentian Sementara Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Gula Kristal Mentah dan Gula Kristal Putih Secara Wajib

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2020

Peraturan ini memberhentikan sementara penerapan wajib Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk gula kristal mentah dan putih guna menjaga keseimbangan pasokan dan kebutuhan masyarakat selama masa darurat pandemi COVID-19. Penghentian ini berlaku hingga situasi darurat selesai, dengan ketentuan pasokan gula tetap dikelola dan diawasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pendelegasian Wewenangpenerbitan Perizinan Berusaha Sektor Pertaniankepadabadan Koordinasi Penanaman Modal

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 8 Tahun 2020

Permentan No. 8 Tahun 2020 mendelegasikan wewenang penerbitan perizinan berusaha sektor pertanian kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal. Wewenang ini mencakup berbagai jenis izin usaha seperti hortikultura, peternakan, dan perkebunan, serta izin komersial untuk pemasukan dan pengeluaran benih, sumber daya genetik, dan bahan pakan. Tujuannya adalah untuk mengoptimalkan pelayanan perizinan agar lebih cepat, mudah, dan transparan.

Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07 Tahun 2019 tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia, Penelitian dan Pengembangan, Peremajaan, serta Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2020

Permentan No. 15 Tahun 2020 mengubah ketentuan dalam Permentan No. 07 Tahun 2019 untuk meningkatkan efektivitas peremajaan perkebunan kelapa sawit. Perubahan ini mencakup aspek pengembangan sumber daya manusia, penelitian, peremajaan, serta sarana dan prasarana perkebunan.

Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 39 Tahun 2019 tentang Rekomendasi Impor Produk Hortikultura

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2020

Peraturan ini mengubah aturan penerbitan Rekomendasi Impor Produk Hortikultura untuk menjamin kelancaran prosesnya. Perubahan ini didasarkan pada berbagai undang-undang terkait perdagangan, pangan, karantina, dan pemberdayaan petani. Tujuannya adalah menyelaraskan prosedur impor dengan regulasi yang lebih baru dan kebutuhan perlindungan pertanian nasional.

Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner Unit Usaha Produk Hewan

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11 Tahun 2020

Peraturan ini menetapkan kewajiban sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner bagi unit usaha produk hewan sebagai jaminan keamanan pangan dan kesehatan hewan. Sertifikat ini diterbitkan setelah unit usaha memenuhi standar higiene dan sanitasi melalui audit oleh dokter hewan berwenang yang bersertifikat. Tujuannya adalah menjamin bahwa produk hewan yang diproduksi, disimpan, atau diedarkan aman bagi konsumen dan sesuai dengan ketentuan kesehatan masyarakat.

Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 08 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Wewenang Penerbitan Perizinan Berusaha Sektor Pertanian Kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18 Tahun 2020

Permentan No. 18 Tahun 2020 mengubah Pasal 3 Permentan sebelumnya untuk membatasi pendelegasian wewenang penerbitan Izin Usaha sektor pertanian hanya kepada Kepala BKPM untuk tujuh jenis izin: Hortikultura, Peternakan, Perkebunan, Tanaman Pangan, Hijauan Pakan Ternak, Veteriner, dan Obat Hewan. Dalam penerbitan izin tersebut, Kepala BKPM bertindak atas nama Menteri Pertanian.

Jenis Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25-pmk-05-2020 Tahun 2020

Penanganan Perizinan Berusaha Sektor Pertanian yang Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2020

Permentan No. 19 Tahun 2020 mengatur mekanisme penanganan dan penyederhanaan perizinan berusaha di sektor pertanian untuk meminimalisir kerugian ekonomi pelaku usaha akibat dampak pandemi COVID-19. Peraturan ini memberikan kepastian hukum dan kemudahan pelayanan perizinan bagi usaha pertanian yang terdampak, dengan dasar hukum berbagai peraturan menteri terkait perunggasan, obat hewan, benih, pakan, dan keamanan pangan yang tercantum dalam pertimbangan.

Pendaftaran dan Perizinan Usaha Peternakan

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14 Tahun 2020

Peraturan ini menggantikan pedoman lama untuk mengatur pendaftaran dan perizinan usaha peternakan guna meningkatkan kemudahan pelayanan, dengan membedakan jenis izin berdasarkan skala usaha (mikro, kecil, menengah, besar) dan jenis kegiatan (budi daya atau pembibitan). Dokumen ini menetapkan definisi dasar seperti ternak dan budi daya serta mengacu pada berbagai undang-undang dan peraturan pemerintah terkait peternakan dan pelayanan perizinan terintegrasi secara elektronik.

Statuta Politeknik Pembangunan Pertanian Bogor

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 29 Tahun 2020

Peraturan ini menetapkan Statuta sebagai aturan dasar penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi di Politeknik Pembangunan Pertanian Bogor, yang berfungsi sebagai acuan perencanaan, pengembangan program, dan penyusunan peraturan akademik. Statuta ini menggantikan peraturan sebelumnya agar sesuai dengan perkembangan lingkungan strategis dan didasarkan pada berbagai undang-undang serta peraturan perundang-undangan terkait pendidikan tinggi dan kementerian negara.

Statuta Politeknik Pembangunan Pertanian Malang

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 31 Tahun 2020

Peraturan ini menetapkan Statuta Politeknik Pembangunan Pertanian Malang sebagai aturan dasar penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi untuk mendukung pembangunan pertanian. Statuta ini berfungsi sebagai acuan utama dalam perencanaan, pengembangan program, serta penyusunan peraturan akademik dan prosedur operasional di lingkungan Polbangtan.

Statuta Politeknik Pembangunan Pertanian Medan

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 33 Tahun 2020

Peraturan ini menetapkan Statuta sebagai aturan dasar penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi di Politeknik Pembangunan Pertanian Medan, yang berfungsi sebagai acuan untuk perencanaan, pengembangan, dan pelaksanaan kegiatan fungsional sesuai tujuan institusi. Ketentuan ini didasarkan pada kebutuhan penyesuaian dengan perkembangan lingkungan strategis dan kewajiban perguruan tinggi untuk memiliki statuta sesuai UU Pendidikan Tinggi.

Statuta Politeknik Pembangunan Pertanian Manokwari

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32 Tahun 2020

Peraturan ini menetapkan Statuta Politeknik Pembangunan Pertanian Manokwari sebagai aturan dasar penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi dan acuan penyusunan peraturan akademik di lingkungan Kementerian Pertanian. Statuta ini menggantikan aturan sebelumnya yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan strategis dan mengatur struktur organisasi serta tugas pokok lembaga pendidikan vokasi tersebut.

Statuta Politeknik Pembangunan Pertanian Yogyakarta-Magelang

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 34 Tahun 2020

Peraturan ini menetapkan Statuta sebagai aturan dasar bagi Politeknik Pembangunan Pertanian Yogyakarta-Magelang (Polbangtan Yoma) sebagai perguruan tinggi vokasi di lingkungan Kementerian Pertanian. Statuta ini disusun untuk menyesuaikan dengan perkembangan lingkungan strategis dan menggantikan peraturan sebelumnya yang sudah tidak relevan.

Statuta Politeknik Pembangunan Pertanian Gowa

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 30 Tahun 2020

Peraturan ini menetapkan Statuta Politeknik Pembangunan Pertanian Gowa sebagai aturan dasar penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi di lingkungan Kementerian Pertanian. Statuta ini menggantikan peraturan sebelumnya yang dianggap tidak sesuai lagi dengan perkembangan lingkungan strategis di bidang pertanian.

Tindakan Karantina Hewan terhadap Pemasukan atau Pengeluaran Sarang Burung Walet ke dan dari dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26 Tahun 2020

Peraturan ini menetapkan tindakan karantina hewan untuk mencegah masuk, menyebar, dan keluarnya hama penyakit hewan karantina terkait sarang burung walet ke dan dari wilayah Indonesia, sekaligus mencabut peraturan lama yang sudah tidak sesuai.

Komponen Harga Pokok Penjualan Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 28 Tahun 2020

Peraturan ini menetapkan komponen biaya pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi yang harus dihitung secara efektif, efisien, dan akuntabel sebagai dasar pemberian subsidi oleh pemerintah. Ketentuan ini menggantikan aturan lama untuk memastikan penyaluran pupuk kepada petani berjalan sesuai kebutuhan sektor pertanian.