lembaga otorita ibu kota nusantara
Lembaga & Badan · 49 peraturan
Bentuk dokumen
Tahun
- berlakuPeraturan Nomor 1 Tahun 2026 2026
Tata Cara Pengawasan Perizinan di Ibu Kota Nusantara
Peraturan Lembaga Otorita Ibu Kota Nusantara Nomor 1 Tahun 2026
Peraturan ini menetapkan tata cara pengawasan perizinan (berbasis risiko, nonberusaha, dan nonperizinan) di Ibu Kota Nusantara untuk memastikan kepatuhan pelaku usaha dan tertib administratif. Pengawasan dilaksanakan secara terintegrasi melalui sistem elektronik dan terkoordinasi sesuai dengan standar pelaksanaan kegiatan usaha. Dasar hukumnya meliputi berbagai undang-undang dan peraturan perundang-undangan terkait perizinan, Ibu Kota Negara, serta kewenangan khusus Otorita.
- berlakuPeraturan Nomor 3 Tahun 2026 2026
Penataan Pembangunan dan Pengelolaan Pasar Rakyat di Ibu Kota Nusantara
Peraturan Lembaga Otorita Ibu Kota Nusantara Nomor 3 Tahun 2026
Peraturan ini mengatur tata cara penataan, pembangunan, dan pengelolaan pasar rakyat di Ibu Kota Nusantara untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Otorita IKN berwenang melaksanakan pengelolaan infrastruktur dan bangunan yang telah selesai dibangun oleh kementerian/lembaga guna mendukung kegiatan pasar tersebut.
- berlakuPeraturan Nomor 2 Tahun 2026 2026
Penetapan Daerah Mitra Ibu Kota Nusantara
Peraturan Lembaga Otorita Ibu Kota Nusantara Nomor 2 Tahun 2026
Peraturan ini menetapkan kawasan tertentu sebagai "Daerah Mitra" yang berfungsi sebagai superhub untuk mendukung pembangunan dan pengembangan ekonomi Ibu Kota Nusantara. Penetapan daerah mitra ini dilakukan berdasarkan kriteria khusus serta selaras dengan rencana penataan ruang dan rencana induk Ibu Kota Nusantara.
- berlakuPeraturan Nomor 4 Tahun 2026 2026
Peta Jalan Pendidikan Ibu Kota Nusantara Tahun 2025-2045
Peraturan Lembaga Otorita Ibu Kota Nusantara Nomor 4 Tahun 2026
Peraturan ini menetapkan Peta Jalan Pendidikan IKN sebagai panduan strategis untuk membangun ekosistem pendidikan di Ibu Kota Nusantara guna menyiapkan talenta masa depan. Dokumen ini menguraikan analisis situasi, kerangka pikir, sasaran, serta strategi dan program pengembangan pendidikan yang harus dilaksanakan secara sistematis dan berkelanjutan pada periode 2025-2045.
- berlakuPeraturan Nomor 5 Tahun 2026 2026
Penyelesaian Kerugian Negara terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain di Otorita Ibu Kota Nusantara
Peraturan Lembaga Otorita Ibu Kota Nusantara Nomor 5 Tahun 2026
Peraturan ini mengatur mekanisme penyelesaian kerugian negara yang timbul akibat perbuatan melawan hukum (sengaja atau lalai) dari Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain di lingkungan Otorita Ibu Kota Nusantara. Tujuannya adalah memulihkan kerugian berupa kekurangan uang, surat berharga, atau barang yang nyata dan pasti jumlahnya melalui proses tuntutan dan penyelesaian yang ditetapkan oleh Kepala Otorita.
- berlakuPeraturan Nomor 7 Tahun 2026 2026
Perubahan Atas Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Nomor 18 Tahun 2025 tentang Formula Besaran dan Tata Cara Pembayaran Tarif Kontribusi atas Pengalokasian Aset Dalam Penguasaan Otorita Ibu Kota Nusantara
Peraturan Lembaga Otorita Ibu Kota Nusantara Nomor 7 Tahun 2026
Peraturan ini memberikan relaksasi pembayaran kontribusi bagi pelaku usaha pelopor yang telah menanamkan modal di Ibu Kota Nusantara dengan menyesuaikan ketentuan pembayaran. Perubahan ini bertujuan untuk memberikan insentif dan kemudahan bagi investor awal dalam pengembangan kawasan tersebut.
- berlakuPeraturan Nomor 6 Tahun 2026 2026
Penyelenggaraan Kearsipan di Otorita Ibu Kota Nusantara
Peraturan Lembaga Otorita Ibu Kota Nusantara Nomor 6 Tahun 2026
Peraturan ini menetapkan pedoman menyeluruh untuk tata kelola kearsipan di Otorita Ibu Kota Nusantara, mencakup kebijakan, pembinaan, dan pengelolaan arsip dalam berbagai bentuk media. Aturan ini didasarkan pada prinsip-prinsip kearsipan nasional dan UU Ibu Kota Negara untuk menjamin tertib administrasi serta kepastian hukum dalam pengelolaan rekaman kegiatan Otorita. Definisi jenis arsip seperti dinamis, aktif, inaktif, vital, dan terjaga juga diatur sebagai dasar pengelompokan dan penanganan dokumen.
- berlakuPeraturan Nomor 8 Tahun 2026 2026
Peningkatan Penggunaan Produk dalam Negeri dalam Pengadaan Barang Jasa di Otorita Ibu Kota Nusantara
Peraturan Lembaga Otorita Ibu Kota Nusantara Nomor 8 Tahun 2026
Peraturan ini mewajibkan Otorita IKN mengendalikan belanja produk impor untuk mempercepat penggunaan produk dalam negeri, termasuk produk usaha mikro, kecil, dan koperasi. Pengendalian ini dilakukan sebagai penjabaran dari Instruksi Presiden No. 2 Tahun 2022 guna menyukseskan gerakan nasional "Bangga Buatan Indonesia".
- berlakuPeraturan Nomor 1 Tahun 2025 2025
Tata Cara Penetapan Nilai Tanah di Ibu Kota Nusantara
Peraturan Lembaga Otorita Ibu Kota Nusantara Nomor 1 Tahun 2025
Peraturan ini menetapkan tata cara penentuan nilai tanah di Ibu Kota Nusantara oleh Kepala Otorita sebagai dasar untuk pengalihan hak, perhitungan kontribusi aset, dan pelepasan aset yang dikelola Otorita. Kewenangan ini bersumber dari Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2024 dan Peraturan Kepala Otorita Nomor 12 Tahun 2023 guna menjamin kepastian hukum dan kewajaran nilai tanah.
- berlakuPeraturan Nomor 2 Tahun 2025 2025
Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Otorita Ibu Kota Nusantara
Peraturan Lembaga Otorita Ibu Kota Nusantara Nomor 2 Tahun 2025
Peraturan ini menetapkan pedoman penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Otorita IKN sebagai panduan bagi unit organisasi untuk mengatur proses administrasi pemerintahan secara baku, terukur, dan efisien. Pedoman tersebut mencakup struktur isi SOP (pendahuluan, jenis/format, tata cara penyusunan, dan penutup) yang harus disusun sesuai tugas dan fungsi masing-masing unit.
- berlakuPeraturan Nomor 5 Tahun 2025 2025
Pakaian Dinas Pegawai Otorita Ibu Kota Nusantara
Peraturan Lembaga Otorita Ibu Kota Nusantara Nomor 5 Tahun 2025
Peraturan Kepala Otorita IKN Nomor 5 Tahun 2025 menetapkan spesifikasi, penggunaan, atribut, dan kelengkapan Pakaian Dinas Pegawai Otorita IKN untuk menegakkan identitas, disiplin, serta keseragaman dalam pelaksanaan tugas. Peraturan ini berlaku bagi seluruh Pegawai ASN (PNS dan PPPK), anggota Polri, serta Non-ASN yang ditugaskan di Otorita IKN.
- berlakuPeraturan Nomor 4 Tahun 2025 2025
Rancangan Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Tentang Garis Sempadan Bangunan Pada Jalan Sepaku Raya
Peraturan Lembaga Otorita Ibu Kota Nusantara Nomor 4 Tahun 2025
Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Nomor 4 Tahun 2025 menetapkan aturan mengenai penataan dan pengendalian garis sempadan bangunan pada Jalan Sepaku Raya untuk menjaga ketertiban umum, keamanan, serta mendukung pembangunan berkelanjutan. Ketentuan ini mengatur agar penataan bangunan di sepanjang jalan tersebut seimbang, serasi, tertib, dan selaras dengan lingkungannya.
- berlakuPeraturan Nomor 6 Tahun 2025 2025
Perubahan atas Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Nomor 12 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pertanahan di Ibu Kota Nusantara
Peraturan Lembaga Otorita Ibu Kota Nusantara Nomor 6 Tahun 2025
Peraturan ini mengubah definisi dan cakupan wilayah serta fungsi Kawasan Strategis Nasional Ibu Kota Nusantara (KSN) dalam Pasal 1. Perubahan ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan investasi dan memberikan kepastian hukum bagi pengadaan tanah untuk kepentingan umum di wilayah Ibu Kota Nusantara.
- berlakuPeraturan Nomor 3 Tahun 2025 2025
Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang Undangan di Lingkungan Otorita Ibu Kota Nusantara dan Keputusan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara
Peraturan Lembaga Otorita Ibu Kota Nusantara Nomor 3 Tahun 2025
Peraturan ini menetapkan tata cara baku, terencana, dan sistematis untuk pembentukan peraturan perundang-undangan serta keputusan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara guna meningkatkan kualitas dan keseragamannya. Ketentuan ini didasarkan pada kewenangan Otorita yang diatur dalam UU Ibu Kota Negara dan Peraturan Presiden terkait, serta mengacu pada UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- berlakuPeraturan Nomor 7 Tahun 2025 2025
Satu Data Indonesia di Otorita Ibu Kota Nusantara
Peraturan Lembaga Otorita Ibu Kota Nusantara Nomor 7 Tahun 2025
Peraturan ini menetapkan kerangka tata kelola data pemerintah di Otorita IKN untuk mewujudkan keterpaduan pembangunan melalui standar data yang akurat, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan. Fokus utamanya adalah memastikan data mudah diakses, dibagikan, dan interoperabel antar instansi pusat dan daerah menggunakan Kode Referensi serta Data Induk.
- berlakuPeraturan Nomor 9 Tahun 2025 2025
Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha Ibu Kota Nusantara dalam Lingkup Kewenangan Otorita Ibu Kota Nusantara
Peraturan Lembaga Otorita Ibu Kota Nusantara Nomor 9 Tahun 2025
Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Nomor 9 Tahun 2025 mengatur tata cara pelaksanaan skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) untuk persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara serta penyelenggaraan pemerintahan di IKN Nusantara. Peraturan ini menetapkan Kepala Otorita sebagai Penanggung Jawab Proyek KPBU yang berwenang menerima pengalihan hak dan kewajiban dari menteri atau kepala lembaga terkait. Dasar hukumnya bersumber pada UU Cipta Kerja, PP No. 17 Tahun 2022, serta berbagai peraturan perundang-undangan terkait kewenangan Otorita dan pendanaan IKN.
- berlakuPeraturan Nomor 8 Tahun 2025 2025
Ketentraman dan Ketertiban Umum di Ibu Kota Nusantara
Peraturan Lembaga Otorita Ibu Kota Nusantara Nomor 8 Tahun 2025
Peraturan ini menetapkan kerangka hukum untuk menjaga ketenteraman, ketertiban, keamanan, dan kenyamanan di Ibu Kota Nusantara melalui kewenangan khusus Otorita Ibu Kota Nusantara dalam penegakan hukum dan pembinaan penyidik. Peraturan ini mengatur definisi kelembagaan Otorita dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sebagai penanggung jawab utama dalam menegakkan peraturan daerah dan produk hukum Otorita.
- berlakuPeraturan Nomor 10 Tahun 2025 2025
Pengelolaan Sampah di Wilayah Ibu Kota Nusantara
Peraturan Lembaga Otorita Ibu Kota Nusantara Nomor 10 Tahun 2025
Peraturan ini mewajibkan pengelolaan sampah di Ibu Kota Nusantara dilakukan secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir, termasuk yang melibatkan pihak swasta. Kewenangan ini didasarkan pada lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2023 yang memberikan otoritas khusus kepada Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara.
- berlakuPeraturan Nomor 11 Tahun 2025 2025
Rencana Strategis Otorita Ibu Kota Nusantara Tahun 2025 2029
Peraturan Lembaga Otorita Ibu Kota Nusantara Nomor 11 Tahun 2025
Peraturan ini menetapkan Rencana Strategis Otorita Ibu Kota Nusantara untuk periode lima tahun (2025–2029) yang mencakup visi, misi, arah kebijakan, strategi, serta target kinerja dan pendanaan. Dokumen ini menggantikan dan mencabut Peraturan Kepala Otorita Nomor 3 Tahun 2024 tentang Renstra periode 2020–2024.
- berlakuPeraturan Nomor 12 Tahun 2025 2025
Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif terhadap Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Ibu Kota Nusantara
Peraturan Lembaga Otorita Ibu Kota Nusantara Nomor 12 Tahun 2025
Peraturan ini mengatur tata cara pengenaan sanksi administratif bagi pelanggar ketenteraman dan ketertiban umum di Ibu Kota Nusantara, yang diterbitkan oleh Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara sebagai pelaksana UU Ibu Kota Negara. Sanksi ini menjadi instrumen penegakan hukum di wilayah khusus tersebut, yang dikelola oleh Direktorat Ketenteraman dan Ketertiban Umum bersama aparat Pol PP dan PPNS.
- berlakuPeraturan Nomor 13 Tahun 2025 2025
Perubahan atas Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Nomor 6 Tahun 2024 tentang Tata Cara Peninjauan Kembali Revisi dan Penetapan Rencana Detail Tata Ruang di Ibu Kota Nusantara
Peraturan Lembaga Otorita Ibu Kota Nusantara Nomor 13 Tahun 2025
Peraturan ini mengubah tata cara peninjauan kembali, revisi, dan penetapan Rencana Detail Tata Ruang di Ibu Kota Nusantara untuk meningkatkan pelayanan investasi dan kepastian hukum. Perubahan ini didasarkan pada berbagai undang-undang penataan ruang dan peraturan khusus terkait Otorita Ibu Kota Nusantara. Ketentuan teknis implementasi perubahan tersebut diatur dalam pasal-pasal yang menyusul dalam dokumen lengkap.
- berlakuPeraturan Nomor 14 Tahun 2025 2025
Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Otorita Ibu Kota Nusantara
Peraturan Lembaga Otorita Ibu Kota Nusantara Nomor 14 Tahun 2025
Peraturan ini mewajibkan Otorita Ibu Kota Nusantara membentuk jaringan dokumentasi dan informasi hukum yang terpadu dan terintegrasi dengan jaringan nasional untuk mengelola dokumen hukum bidang perencanaan pembangunan nasional. Tujuannya adalah menyediakan layanan informasi hukum yang lengkap, akurat, mudah, dan cepat bagi masyarakat di lingkungan Otorita.
- berlakuPeraturan Nomor 18 Tahun 2025 2025
Formula Besaran dan Tata Cara Pembayaran Tarif Kontribusi atas Pengalokasian Aset dalam Penguasaan Otorita Ibu Kota Nusantara
Peraturan Lembaga Otorita Ibu Kota Nusantara Nomor 18 Tahun 2025
Peraturan ini menetapkan formula, besaran, dan tata cara pembayaran tarif kontribusi atas pengalokasian aset dalam penguasaan Otorita Ibu Kota Nusantara kepada pelaku usaha, termasuk ketentuan pembayaran secara angsuran untuk pelaku usaha pelopor. Dasar hukumnya bersumber pada UU Cipta Kerja, UU Ibu Kota Negara, serta berbagai peraturan perundang-undangan terkait pendanaan dan tata kelola pertanahan di IKN. Tujuannya adalah memberikan kepastian hukum dan meningkatkan kualitas pelayanan melalui tata kelola yang akuntabel, adil, dan terkendali dalam pemanfaatan lahan di Ibu Kota Nusantara.
- berlakuPeraturan Nomor 17 Tahun 2025 2025
Pelindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Ibu Kota Nusantara
Peraturan Lembaga Otorita Ibu Kota Nusantara Nomor 17 Tahun 2025
Peraturan ini menetapkan kerangka hukum untuk pelindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Ibu Kota Nusantara, yang menjadi kewenangan khusus Otorita Ibu Kota Nusantara berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2023. Ketentuan ini dirancang untuk menjamin kelestarian fungsi lingkungan hidup dalam mendukung pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan di wilayah tersebut.
- berlakuPeraturan Nomor 16 Tahun 2025 2025
Pelindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Ibu Kota Nusantara
Peraturan Lembaga Otorita Ibu Kota Nusantara Nomor 16 Tahun 2025
Peraturan ini menetapkan kerangka pelindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan di Ibu Kota Nusantara untuk menjamin ketahanan pangan, ketersediaan ruang hijau, dan pencapaian net zero emission selama proses pemindahan ibu kota. Kewenangan ini diberikan kepada Otorita Ibu Kota Nusantara berdasarkan UU No. 21 Tahun 2023 yang mengubah UU No. 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.
- berlakuPeraturan Nomor 15 Tahun 2025 2025
Pembentukan Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama di Otorita Ibu Kota Nusantara
Peraturan Lembaga Otorita Ibu Kota Nusantara Nomor 15 Tahun 2025
Peraturan ini mengatur pembentukan Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama oleh Otorita Ibu Kota Nusantara dengan mitra dalam negeri maupun luar negeri untuk mendukung persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara. Ketentuan ini didasarkan pada UU Cipta Ibu Kota dan Perpres No. 62 Tahun 2022, serta menetapkan definisi kerja sama dan instrumen hukum yang digunakan dalam pengelolaan wilayah Ibu Kota Nusantara.
- berlakuPeraturan Nomor 2 Tahun 2024 2024
Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan di Ibu Kota Nusantara
Peraturan Lembaga Otorita Ibu Kota Nusantara Nomor 2 Tahun 2024
Peraturan ini menetapkan kewenangan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara untuk menyelenggarakan perizinan berusaha dan perizinan nonberusaha di wilayah Ibu Kota Nusantara. Ketentuan ini didasarkan pada mandat khusus dari Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2023 dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2023 yang memberikan otoritas khusus kepada Otorita untuk mengelola perizinan di kawasan tersebut.
- berlakuPeraturan Nomor 1 Tahun 2024 2024
Persetujuan Lingkungan di Wilayah Ibu Kota Nusantara
Peraturan Lembaga Otorita Ibu Kota Nusantara Nomor 1 Tahun 2024
Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Nomor 1 Tahun 2024 menetapkan mekanisme pemberian persetujuan lingkungan di wilayah IKN untuk menjamin kepastian hukum dan efisiensi bagi penanggung jawab usaha. Ketentuan ini disusun sebagai pedoman khusus yang sejalan dengan kewenangan Otorita dan mendukung pelaksanaan perizinan berusaha di Ibu Kota Negara.
- berlakuPeraturan Nomor 4 Tahun 2024 2024
Tata Naskah Dinas di Lingkungan Otorita Ibu Kota Nusantara
Peraturan Lembaga Otorita Ibu Kota Nusantara Nomor 4 Tahun 2024
Peraturan ini menetapkan standar keseragaman dan kepastian dalam pembuatan, pengamanan, serta pengendalian naskah dinas di lingkungan Otorita Ibu Kota Nusantara. Aturan ini mencakup pengaturan jenis, susunan, bentuk, hingga penandatanganan naskah dinas oleh pejabat yang berwenang.
- berlakuPeraturan Nomor 5 Tahun 2024 2024
Rincian Cakupan Bidang Usaha yang Diberikan Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan di Ibu Kota Nusantara dan di Daerah Mitra
Peraturan Lembaga Otorita Ibu Kota Nusantara Nomor 5 Tahun 2024
Peraturan ini menetapkan rincian cakupan bidang usaha yang berhak mendapatkan fasilitas pengurangan pajak penghasilan badan bagi pelaku usaha yang menanam modal di Ibu Kota Nusantara dan Daerah Mitra. Ketentuan ini merupakan implementasi dari Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2023 untuk memberikan kemudahan berusaha dan menarik investasi di wilayah tersebut.