Peraturan KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian dalam Negeri

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2016

Peraturan ini mengatur standar pengelolaan naskah dinas (informasi tertulis kedinasan) di lingkungan Kementerian Dalam Negeri untuk menjamin tertib, efisien, dan efektifnya administrasi pemerintahan. Fokus utamanya adalah penyeragaman jenis, format, serta prosedur penyiapan, pengamanan, pengabsahan, distribusi, dan penyimpanan dokumen dinas.

Batas Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow dengan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Provinsi Sulawesi Utara

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2016

Peraturan ini menetapkan batas administratif yang pasti antara Kabupaten Bolaang Mongondow dan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara untuk menjamin tertib administrasi pemerintahan. Penetapan ini didasarkan pada kesepakatan kedua kabupaten yang difasilitasi oleh pemerintah provinsi dan disetujui oleh Tim Penegasan Batas Daerah Pusat.

Penyelenggaraan Forum Persaudaraan Masyarakat Melanesia Indonesia

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2016

Peraturan ini menetapkan pembentukan Forum Persaudaraan Masyarakat Melanesia Indonesia (FPMMI) sebagai wadah untuk membina kerukunan, melestarikan nilai sosial-budaya, serta mengembangkan kerjasama ekonomi dan sosial budaya masyarakat Melanesia di Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara, dan Nusa Tenggara Timur. Penyelenggaraan FPMMI dilakukan secara nasional oleh Menteri Dalam Negeri dan di tingkat provinsi oleh Gubernur melalui interaksi sosial dalam bidang bahasa, adat istiadat, seni budaya, pendidikan, dan perekonomian.

Batas Daerah Kabupaten Boalemo dengan Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2016

Peraturan ini menetapkan batas administratif yang pasti antara Kabupaten Boalemo dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo untuk menjamin tertib administrasi pemerintahan. Penetapan batas tersebut didasarkan pada kesepakatan kedua pemerintah kabupaten yang difasilitasi oleh pemerintah provinsi dan disetujui oleh Tim Penegasan Batas Daerah Pusat.

Batas Daerah Kabupaten Lombok Timur dengan Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2016

Peraturan ini menetapkan batas administratif yang pasti antara Kabupaten Lombok Timur dan Kabupaten Lombok Tengah di Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk menjaga tertib administrasi pemerintahan. Penetapan batas ini didasarkan pada kesepakatan kedua pemerintah kabupaten yang difasilitasi oleh pemerintah provinsi dan disetujui oleh Tim Penegasan Batas Daerah Pusat.

Batas Daerah Kabupaten Lombok Barat dengan Kabupaten Lombok Utara Provinsi Nusa Tenggara Barat

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2016

Peraturan ini menetapkan batas administratif yang pasti antara Kabupaten Lombok Barat dan Kabupaten Lombok Utara di Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk menjamin tertib administrasi pemerintahan. Penetapan ini didasarkan pada kesepakatan kedua pemerintah kabupaten yang difasilitasi oleh pemerintah provinsi dan disetujui oleh Tim Penegasan Batas Daerah Pusat.

Tunjangan Kinerja Pegawai di Kementerian Dalam Negeri

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2016

Peraturan ini menetapkan aturan pelaksanaan tunjangan kinerja bagi pegawai di lingkungan Kementerian Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 150 Tahun 2015. Dokumen ini mengatur mekanisme pemberian, perhitungan, serta ketentuan terkait pengurangan tunjangan kinerja bagi pegawai yang tidak memenuhi syarat kehadiran atau tugas.

Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016

Peraturan ini menetapkan pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2017 yang mencakup sinkronisasi kebijakan, prinsip, kebijakan, teknis, serta hal-hal khusus lainnya. Penyusunan anggaran ini harus selaras dengan kebijakan pemerintah pusat dan didasarkan pada peraturan perundang-undangan terkait pemerintahan daerah yang berlaku.

Batas Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya Dengan Kabupaten Gayo Lues di Aceh

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2016

Peraturan ini menetapkan batas administratif yang pasti antara Kabupaten Aceh Timur dan Kabupaten Aceh Utara di Provinsi Aceh untuk menjamin tertib administrasi pemerintahan. Penetapan batas tersebut didasarkan pada kesepakatan kedua pemerintah kabupaten yang difasilitasi Pemerintah Aceh dan disetujui oleh Tim Penegasan Batas Daerah Pusat.

Batas Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya Dengan Kabupaten Gayo Lues di Aceh

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2016

Peraturan ini menetapkan batas administratif yang pasti antara Kabupaten Aceh Barat Daya dan Kabupaten Gayo Lues di Provinsi Aceh untuk menjaga tertib administrasi pemerintahan. Penetapan batas ini didasarkan pada kesepakatan kedua pemerintah kabupaten yang difasilitasi oleh Pemerintah Aceh dan disetujui oleh Tim Penegasan Batas Daerah Pusat.

Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2017

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2016

Peraturan ini menetapkan acuan, sasaran, dan prioritas pengawasan Kementerian Dalam Negeri terhadap pemerintah daerah untuk menjamin efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Ketentuan ini juga mengatur peran aparat pengawas internal (APIP) serta mendefinisikan perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota sebagai objek pengawasan.

Pedoman Pemberian Subsidi dari Pemerintah Daerah Kepada Badan Usaha Milik Daerah Penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2016

Peraturan ini menetapkan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam memberikan subsidi kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang bertugas menyelenggarakan Sistem Penyediaan Air Minum. Dasar hukumnya bersumber pada UU Pengairan, UU Keuangan Negara, dan Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum. Tujuannya adalah untuk memastikan pelaksanaan ketentuan Pasal 55 ayat (2) dan Pasal 59 Peraturan Pemerintah tersebut berjalan dengan baik.

Batas Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dengan Kabupaten Minahasa Tenggara Provinsi Sulawesi Utara

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2016

Peraturan ini menetapkan batas administratif yang pasti antara Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dan Kabupaten Minahasa Tenggara di Provinsi Sulawesi Utara untuk menjamin tertib administrasi pemerintahan. Penetapan ini didasarkan pada kesepakatan kedua pemerintah kabupaten yang difasilitasi oleh pemerintah provinsi dan disetujui oleh Tim Penegasan Batas Daerah Pusat.

Batas Daerah Kabupaten Buleleng dengan Kabupaten Jembrana Provinsi Bali

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2016

Peraturan ini menetapkan batas administratif yang pasti antara Kabupaten Buleleng dan Kabupaten Jembrana di Provinsi Bali untuk menjamin tertib administrasi pemerintahan. Penetapan batas ini didasarkan pada kesepakatan kedua pemerintah kabupaten yang difasilitasi oleh pemerintah provinsi dan disetujui oleh Tim Penegasan Batas Daerah Pusat.

Batas Daerah Kabupaten Tabanan dengan Kabupaten Jembrana Provinsi Bali

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 68 Tahun 2016

Peraturan ini menetapkan batas administratif yang pasti antara Kabupaten Tabanan dan Kabupaten Jembrana di Provinsi Bali untuk menjaga tertib pemerintahan, berdasarkan kesepakatan kedua kabupaten yang difasilitasi oleh pemerintah provinsi dan disetujui oleh pusat. Penetapan ini menggunakan sistem penandaan fisik berupa Pilar Acuan Batas Utama (PABU) dan titik koordinat kartometrik sebagai acuan teknis dalam menentukan garis pemisah kedua wilayah tersebut.

Batas Daerah Kabupaten Bandung dengan Kota Bandung Provinsi Jawa Barat

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2016

Peraturan ini menetapkan batas administratif yang pasti antara Kabupaten Bandung dan Kota Bandung di Provinsi Jawa Barat untuk menjamin tertib administrasi pemerintahan. Penetapan batas ini didasarkan pada kesepakatan antara pemerintah daerah setempat yang difasilitasi oleh pemerintah provinsi dan disetujui oleh Tim Penegasan Batas Daerah Pusat. Dasar hukumnya merujuk pada berbagai undang-undang pembentukan daerah serta peraturan pemerintah terkait perubahan wilayah di Jawa Barat.

Pedoman Pemberian Tanda Kehormatan Satyalancana Wira Karya Bidang Pemerintahan dalam Pengelolaan, Pengembangan dan Pembangunan Kelautan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2016

Peraturan ini menetapkan pedoman pemberian tanda kehormatan Satyalancana Wira Karya bagi Kepala Daerah atau Kepala Perangkat Daerah yang berjasa di bidang pengelolaan, pengembangan, dan pembangunan kelautan. Pengaturan ini didasarkan pada UU Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil serta UU Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan.

Batas Daerah Kabupaten Madiun dengan Kabupaten Nganjuk Provinsi Jawa Timur

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2016

Peraturan ini menetapkan batas administratif yang pasti antara Kabupaten Madiun dan Kabupaten Nganjuk di Provinsi Jawa Timur untuk menjamin tertib administrasi pemerintahan. Penetapan batas tersebut didasarkan pada kesepakatan kedua pemerintah kabupaten yang difasilitasi oleh pemerintah provinsi dan disetujui oleh Tim Penegasan Batas Daerah Pusat.

Batas Daerah Kabupaten Aceh Timur dengan Kabupaten Gayo Lues di Aceh

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2016

Peraturan ini menetapkan batas administratif yang pasti antara Kabupaten Aceh Timur dan Kabupaten Gayo Lues di Provinsi Aceh untuk menjamin tertib administrasi pemerintahan. Penetapan batas tersebut didasarkan pada kesepakatan kedua pemerintah kabupaten yang difasilitasi oleh Pemerintah Aceh dan disetujui oleh Tim Penegasan Batas Daerah Pusat.

Batas Daerah Kabupaten Buleleng dengan Kabupaten Badung Provinsi Bali

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2016

Peraturan ini menetapkan batas administratif yang pasti antara Kabupaten Buleleng dan Kabupaten Badung di Provinsi Bali berdasarkan kesepakatan kedua pemerintah daerah setempat. Penegasan batas ini difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Bali dan disetujui oleh Tim Penegasan Batas Daerah Pusat untuk menjaga tertib administrasi pemerintahan.

Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016

Peraturan ini menetapkan mekanisme evaluasi untuk Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) guna memastikan kesesuaian dengan ketentuan hukum yang berlaku sebelum disahkan. Evaluasi ini dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri sebagai bentuk pengawasan terhadap proses penyusunan tata ruang di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Tujuannya adalah menjamin bahwa rencana tata ruang daerah tersebut memenuhi standar teknis dan legalitas yang diamanatkan oleh undang-undang terkait penataan ruang dan pemerintahan daerah.

Pencabutan Peraturan Menteri dalam Negeri Bidang Administrasi Kewilayahan Tahap V

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2016

Peraturan ini mencabut dua peraturan lama terkait tugas pembantuan dan dekonsentrasi (Permenpan No. 56/2009 dan No. 65/2008) karena dianggap bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang lebih baru. Pencabutan ini berlaku efektif sejak tanggal diundangkannya peraturan tersebut.

Pencabutan Keputusan Menteri dalam Negeri Bidang Otonomi Daerah Tahap Iv

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2016

Peraturan ini mencabut enam Keputusan Menteri Dalam Negeri tahun 2000 terkait tata cara pemilihan, pelantikan, dan pembentukan asosiasi pemerintah daerah karena dianggap bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang lebih baru. Pencabutan ini mencakup aturan tentang pengesahan kepala daerah, sumpah pelantikan, pembentukan tim penyusun rancangan undang-undang pemilihan umum, serta pembentukan asosiasi dan dewan pertimbangan otonomi daerah.

Pencabutan Peraturan Menteri dalam Negeri dan Keputusan Menteri dalam Negeri Bidang Pembangunan Daerah Tahap Iii

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2016

Peraturan ini mencabut 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri dan 2 Keputusan Menteri Dalam Negeri terkait pembangunan daerah karena dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau telah diatur dalam aturan lain. Dokumen ini secara spesifik membatalkan aturan lama tentang penataan ruang hijau, perencanaan kota, pengelolaan sampah, pembangunan wilayah terpadu, serta status jalan dan pengelolaan irigasi.

Batas Daerah Kabupaten Serang dengan Kota Cilegon Provinsi Banten

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2016

Peraturan ini menetapkan batas administratif yang pasti antara Kabupaten Serang dan Kota Cilegon di Provinsi Banten untuk menjamin tertib administrasi pemerintahan. Penetapan batas ini didasarkan pada kesepakatan kedua pemerintah daerah setempat yang difasilitasi oleh Pemprov Banten dan disetujui oleh Tim Penegasan Batas Daerah Pusat.

Batas Daerah Kabupaten Pandeglang dengan Kabupaten Lebak Provinsi Banten

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2016

Peraturan ini menetapkan batas administratif yang pasti antara Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak di Provinsi Banten untuk menertibkan administrasi pemerintahan. Penetapan batas ini didasarkan pada kesepakatan kedua pemerintah kabupaten yang difasilitasi oleh pemerintah provinsi dan disetujui oleh Tim Penegasan Batas Daerah Pusat.

Kartu Identitas Anak

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2016

Peraturan ini mewajibkan penerbitan Kartu Identitas Anak bagi seluruh anak di bawah 18 tahun untuk menjamin perlindungan hak konstitusional dan meningkatkan pelayanan publik. Kartu ini berfungsi sebagai identitas penduduk nasional yang terintegrasi dengan sistem administrasi kependudukan, menggantikan identitas lokal yang sebelumnya tidak berlaku secara nasional.

Pedoman Perjalanan Dinas Luar Negeri bagi Aparatur Sipil Negara Kementerian dalam Negeri dan Pemerintah Daerah Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2016

Pencabutan Keputusan Menteri dalam Negeri Bidang Keuangan Daerah dan Pembangunan Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2016

Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen dalam Negeri dan Pemerintah Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2016

Peraturan ini mengubah ketentuan Pasal 2 tentang jenis pakaian dinas Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah dengan menambahkan ayat baru. Tujuannya adalah menyesuaikan jadwal penggunaan pakaian dinas agar lebih relevan dengan kebutuhan operasional di kedua lingkungan tersebut.