Peraturan KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Halaman 27 dari 28 · 829 dokumen
Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2016
Peraturan ini mengubah pedoman penentuan Izin Gangguan di daerah agar selaras dengan perkembangan undang-undang terkait tata ruang, investasi, dan pemerintahan daerah. Tujuannya adalah menjamin iklim usaha yang kondusif, memberikan kepastian berusaha, serta melindungi kepentingan umum.
Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016
Peraturan ini menetapkan pedoman pelaksanaan penelitian dan pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan. Definisi operasional mencakup penelitian sebagai kegiatan ilmiah sistematis, pengkajian sebagai penelitian terapan pemecah masalah, serta pengembangan sebagai pemanfaatan ilmu pengetahuan untuk meningkatkan fungsi atau menghasilkan teknologi baru.
Standar Operasional Prosedur Seleksi Penerimaan Calon Praja Institut Pemerintahan dalam Negeri
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2016
Peraturan ini menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk menjamin efektifitas, efisiensi, dan keseragaman dalam pelaksanaan seleksi penerimaan Calon Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri, menggantikan ketentuan lama yang dianggap tidak sesuai dengan perkembangan keadaan. SOP ini disusun sebagai dasar hukum operasional untuk mengatur seluruh tahapan seleksi Calon Praja IPDN guna memastikan tertib administrasi dan keadilan dalam proses rekrutmen.
Batas Daerah Kabupaten Tolitoli dengan Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2015
Batas Daerah Kabupaten Donggala dengan Kabupaten Sigi Provinsi Sulawesi Tengah
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2015
Batas Daerah Kabupaten Donggala dengan Kabupaten Tolitoli Provinsi Sulawesi Tengah
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2015
Batas Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah dengan Kabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan Selatan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2015
Peraturan ini menetapkan batas administrasi yang pasti antara Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan Kabupaten Hulu Sungai Utara di Provinsi Kalimantan Selatan untuk menjamin tertib pemerintahan. Penetapan ini didasarkan pada kesepakatan kedua pemerintah kabupaten yang difasilitasi oleh pemerintah provinsi dan disetujui oleh Tim Penegasan Batas Daerah Pusat. Batas tersebut ditandai secara fisik menggunakan pilar batas utama (PBU) dan pilar acuan batas utama (PABU) yang diletakkan tepat di garis pemisah kedua daerah.
Batas Daerah Kabupaten Bengkulu Utara dengan Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2015
Batas Daerah Kabupaten Minahasa dengan Kabupaten Minahasa Tenggara Provinsi Sulawesi Utara
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2015
Batas Daerah Kabupaten Indragiri Hulu dengan Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2015
Batas Daerah Kabupaten Kampar dengan Kota Pekanbaru Provinsi Riau
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2015
Batas Daerah Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur dengan Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2015
Batas Daerah Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur dengan Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2015
Batas Daerah Kabupaten Konawe dengan Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2015
Batas Daerah Kota Kotamobagu dengan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Provinsi Sulawesi Utara
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2015
Batas Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dengan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Provinsi Sulawesi Utara
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2015
Batas Daerah Kabupaten Grobogan dengan Kabupaten Blora Provinsi Jawa Tengah
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2015
Batas Daerah Kabupaten Banyumas dengan Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2015
Persyaratan, Ruang Lingkup dan Tata Cara Pemberian Hak Akses serta Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Lektronik
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2015
Peraturan ini mengatur persyaratan, ruang lingkup, dan tata cara pemberian hak akses serta pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, data kependudukan, dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik. Dasar hukumnya bersumber pada undang-undang Administrasi Kependudukan dan peraturan terkait lainnya yang mewajibkan Menteri Dalam Negeri menetapkan aturan nasional untuk pengelolaan data kependudukan secara terpadu.
Batas Daerah Kota Semarang dengan Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2015
Batas Daerah Kabupaten Bekasi dengan Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2015
Perubahan atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2015
Batas Daerah Kabupaten Tojo Una-Una dengan Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2015
Batas Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow dengan Kabupaten Minahasa Selatan Provinsi Sulawesi Utara
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2015
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015
Pedoman Mutasi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian dalam Negeri
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2015
Perubahan atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2014 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2015
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2015
Batas Daerah Kota Bitung dengan Kabupaten Minahasa Utara Provinsi Sulawesi Utara
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2015
Statuta Institut Pemerintahan dalam Negeri
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2015
Peraturan ini menetapkan Statuta Institut Pemerintahan Dalam Negeri sebagai pedoman dasar penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Kepamongrajaan untuk mencetak kader aparatur Pamong Praja yang profesional. Peraturan ini menggantikan ketentuan sebelumnya guna menyesuaikan dengan perkembangan kebijakan pendidikan tinggi dan reformasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.