Peraturan BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
Halaman 4 dari 6 · 157 dokumen
Pengawasan Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota
Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018
Peraturan ini mengatur mekanisme pengawasan oleh Bawaslu terhadap proses pencalonan peserta pemilihan umum anggota DPR dan DPRD di tingkat provinsi serta kabupaten/kota. Tujuannya adalah memastikan penyelenggaraan pemilu berjalan adil, demokratis, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota
Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2018
Peraturan ini mengatur tata cara pengelolaan barang-barang yang diduga melanggar dalam Pemilihan Umum serta pemilihan kepala daerah (Pilkada) untuk menjamin ketertiban proses penanganan pelanggaran. Pengelolaan ini dilakukan oleh Bawaslu di semua tingkatan, mulai dari pusat hingga Panwaslu di tingkat kecamatan dan kelurahan/desa.
Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Luar Negeri
Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2018
Peraturan ini menetapkan kerangka khusus pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Umum di luar negeri oleh Bawaslu, mengingat adanya kekhususan tugas dan wewenang di wilayah tersebut. Aturan ini mengatur pembentukan dan peran Panwaslu LN, PPLN, serta KPPSLN dalam memastikan pelaksanaan Pemilu di luar negeri tetap sesuai prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah
Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2018
Peraturan ini mengatur mekanisme pengawasan oleh Bawaslu terhadap proses pencalonan perseorangan yang ingin menjadi anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dalam Pemilihan Umum. Fokus utamanya adalah memastikan tahapan pencalonan berjalan sesuai ketentuan hukum yang berlaku untuk menjaga integritas dan keadilan pemilu.
Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum
Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018
Peraturan ini mengatur mekanisme pencegahan pelanggaran dan sengketa proses Pemilihan Umum serta Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota demi menjamin penyelenggaraan yang demokratis dan berkualitas. Ketentuan ini menggantikan aturan lama yang sudah tidak sesuai perkembangan hukum dan didasarkan pada Pasal 93 huruf b UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum
Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018
Peraturan ini menetapkan kerangka pengawasan oleh Bawaslu terhadap pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih dalam Pemilihan Umum untuk menjamin integritas, kualitas, dan akuntabilitas proses. Peraturan ini menggantikan ketentuan lama yang dianggap tidak sesuai dengan perkembangan hukum, dengan dasar hukum utama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum
Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2018
Peraturan ini mengubah batas waktu penyelesaian sengketa proses Pemilu oleh Bawaslu menjadi maksimal 12 hari kerja sejak permohonan diregister, serta memperjelas hak pihak terkait untuk didampingi atau diwakili oleh kuasa hukum dalam proses tersebut.
Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum
Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 26 Tahun 2018
Peraturan ini mengatur tata cara pemberian bantuan hukum bagi pengawas pemilihan umum dan pegawai Bawaslu yang menghadapi permasalahan hukum. Tujuannya adalah memastikan proses bantuan hukum berjalan tertib, terintegrasi, dan terkoordinasi di seluruh lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum.
Pengawasan Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden
Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2018
Peraturan ini mengatur mekanisme pengawasan oleh Bawaslu terhadap proses pencalonan peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, termasuk definisi bakal pasangan calon dan persyaratan partai politik. Tujuannya adalah memastikan penyelenggaraan pemilu berjalan adil, demokratis, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum
Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018
Peraturan ini mengatur mekanisme pengawasan kampanye Pemilihan Umum oleh Bawaslu untuk memastikan pelaksanaannya jujur, terbuka, dan dialogis, sekaligus menggantikan aturan lama yang sudah tidak sesuai dengan UU Pemilu 2017.
Pengawasan Dana Kampanye Pemilihan Umum
Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 29 Tahun 2018
Peraturan ini menggantikan aturan sebelumnya untuk menstandarisasi pengawasan dana kampanye dalam Pemilihan Umum di seluruh tingkatan, mulai dari pemilihan anggota legislatif hingga Presiden dan Wakil Presiden. Tujuannya adalah memastikan kepatuhan terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dengan mengatur pedoman pengawasan yang lebih sesuai perkembangan hukum.
Sistem Klasifikasi Keamanan Arsip dan Akses Arsip Dinamis di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum
Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018
Peraturan ini mengatur sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis di lingkungan Bawaslu (Sekretariat Jenderal, Provinsi, dan Kabupaten/Kota) dengan menerapkan asas gabungan antara sentralisasi kebijakan dan desentralisasi pelaksanaan. Tujuannya adalah untuk menjamin kemudahan akses bagi publik sekaligus mencegah penyalahgunaan arsip oleh pihak yang tidak berhak.
Pengawasan Perencanaan, Pengadaan, dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum
Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 30 Tahun 2018
Peraturan ini mengatur pengawasan oleh Bawaslu terhadap seluruh tahapan perencanaan, pengadaan, dan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan Umum, termasuk surat suara dan alat pendukung lainnya. Fokus utamanya adalah memastikan ketersediaan barang dan jasa pemilu dilakukan sesuai prosedur, jumlah, waktu, serta anggaran yang telah ditetapkan berdasarkan skala prioritas.
Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum
Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018
Peraturan ini mengubah ketentuan dalam Peraturan Bawaslu Nomor 28 Tahun 2018 untuk meningkatkan efektivitas pengawasan kampanye pemilihan umum. Perubahan mencakup penyesuaian definisi Pemilihan Umum, Presiden dan Wakil Presiden, serta lembaga penyelenggara pemilu yang terdiri atas KPU, Bawaslu, dan DKPP. Dasar hukum utama perubahannya adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.
Sentra Penegakan Hukum Terpadu
Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018
Peraturan ini menetapkan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) sebagai pusat aktivitas penegakan hukum khusus untuk tindak pidana Pemilihan Umum yang melibatkan unsur Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan. Gakkumdu dibentuk untuk menangani kasus-kasus pelanggaran hukum yang terjadi selama proses penyelenggaraan Pemilu secara terpadu dan sinergis antar lembaga terkait.
Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara
Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018
Peraturan ini mengubah ketentuan mengenai pembentukan, pemberhentian, dan penggantian antarwaktu untuk berbagai struktur pengawasan pemilihan umum di Indonesia, mulai dari Bawaslu Provinsi hingga Pengawas Tempat Pemungutan Suara. Perubahan ini dilakukan untuk menyesuaikan dengan ketentuan terbaru dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pengawasan Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota
Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018
Peraturan ini mengubah struktur dan mekanisme pengawasan dana kampanye untuk pemilihan kepala daerah (Pilkada) dengan menambahkan bab baru tentang RKDK dan kewenangan Bawaslu dalam mengakses data laporan. Pengawasan dilakukan oleh Bawaslu Provinsi dan Panwas Kabupaten/Kota untuk memastikan pasangan calon hanya memiliki satu nomor rekening dan menyerahkannya tepat waktu. Tujuannya adalah meningkatkan efektivitas pengawasan tahapan dana kampanye guna mencegah penyalahgunaan dalam pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.
Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri
Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017
Peraturan ini mengatur pengelolaan dan pelayanan informasi publik di seluruh struktur Bawaslu, mulai dari pusat hingga daerah dan pengawas luar negeri, dengan tujuan memenuhi kebutuhan hukum dan masyarakat. Peraturan ini menggantikan pedoman lama yang dianggap sudah tidak sesuai, dan didasarkan pada UU Keterbukaan Informasi Publik serta UU Penyelenggara Pemilihan Umum.
Tata Cara Pembentukan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum
Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017
Peraturan ini menetapkan tata cara baku dan metode penyusunan Rancangan Peraturan Bawaslu untuk menjamin keseragaman, koordinasi, dan kelancaran proses pembentukan peraturan di lingkungan Bawaslu. Tujuannya adalah menyeragamkan prosedur agar mengikat seluruh unit kerja dan meningkatkan efisiensi dalam mempersiapkan rancangan peraturan. Dasar hukumnya bersumber pada UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan serta peraturan perundang-undangan terkait penyelenggara pemilihan umum.
Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum
Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017
Peraturan ini mengatur pembentukan sistem pendayagunaan bersama dokumen hukum yang tertib, terpadu, dan berkesinambungan di lingkungan Bawaslu untuk memberikan pelayanan informasi hukum. Ketentuan ini didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional serta peraturan perundang-undangan terkait pemilihan umum.
Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian di Lingkungan Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum
Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017
Peraturan ini mewajibkan pengembangan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) berbasis teknologi informasi terintegrasi di lingkungan Sekretariat Jenderal Bawaslu untuk memastikan data kepegawaian yang akurat, berkualitas, dan tepat waktu. Tujuannya adalah meningkatkan pengintegrasian data dan informasi kepegawaian serta sumber daya manusia guna mendukung pengelolaan manajemen kepegawaian yang lebih efisien dan transparan.
Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum
Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017
Peraturan ini mewajibkan Penyelenggara Negara di lingkungan Bawaslu untuk melaporkan dan mengumumkan harta kekayaan mereka dalam waktu paling lama 6 bulan guna menjamin integritas dan mencegah korupsi, kolusi, serta nepotisme. Pelaporan ini dilakukan sebagai bentuk komitmen dan sinergi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk meningkatkan akuntabilitas penyelenggara pemilihan umum.
Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota
Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2017
Peraturan ini menggantikan aturan sebelumnya untuk mengatur pengawasan tahapan pencalonan pemilihan kepala daerah oleh Bawaslu. Fokus utamanya adalah memastikan kepatuhan calon terhadap syarat-syarat hukum selama proses pendaftaran dan verifikasi.
Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota
Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2017
Peraturan ini mengatur pengawasan oleh Bawaslu terhadap pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih khusus untuk pemilihan kepala daerah (provinsi dan kabupaten/kota). Tujuannya adalah memastikan proses pemilihan yang berintegritas, berkualitas, dan akuntabel dengan menggantikan ketentuan yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum.
Tata Cara Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum
Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017
Peraturan ini menetapkan tata cara penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) administrasi pemerintahan di lingkungan Bawaslu untuk memperkuat reformasi birokrasi dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Penyusunan SOP ini didasarkan pada berbagai undang-undang terkait kearsipan, ASN, dan pemilihan umum, serta peraturan perundang-undangan sebelumnya yang mengatur organisasi dan tata kerja Bawaslu.
Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Terkait Larangan Memberikan dan/atau Menjanjikan Uang Atau Materi Lainnya yang Dilakukan Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif Dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota
Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017
Peraturan ini mengatur tata cara penanganan pelanggaran administrasi berupa pemberian atau janji uang/materi lain yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif dalam pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Tujuannya adalah menyempurnakan prosedur penanganan pelanggaran tersebut agar lebih efektif sesuai perkembangan kebutuhan hukum.
Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota
Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017
Peraturan ini mengatur mekanisme pengawasan kampanye pemilihan kepala daerah (gubernur, bupati, walikota) oleh Bawaslu untuk memastikan pelaksanaannya jujur, terbuka, dan dialogis. Peraturan ini menggantikan ketentuan lama yang dianggap tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum saat ini.
Pengawasan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota
Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2017
Peraturan ini menggantikan dan mencabut aturan sebelumnya terkait pengawasan dana kampanye untuk pemilihan kepala daerah guna menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan hukum. Dasar hukum utamanya adalah UU No. 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota serta UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
Pedoman Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Akibat Kekurangan Perbendaharaan di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum
Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017
Peraturan ini menetapkan pedoman komprehensif untuk penyelesaian ganti rugi negara yang timbul akibat kekurangan perbendaharaan di lingkungan Bawaslu, baik disebabkan oleh tindakan melawan hukum yang disengaja maupun kelalaian bendahara. Pedoman ini bertujuan menjamin pengamanan keuangan negara serta menegakkan disiplin dan tanggung jawab pegawai dalam mencegah kerugian negara.
Kode Etik Pegawai Badan Pengawas Pemilihan Umum
Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2017
Peraturan ini menetapkan kode etik dan standar perilaku bagi seluruh pegawai Bawaslu untuk menjamin integritas, profesionalisme, dan akuntabilitas dalam menjalankan tugas pengawasan pemilihan umum. Ketentuan ini mengatur tata cara perilaku yang benar serta mekanisme penyelesaian pelanggaran kode etik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.