Peraturan KEMENTERIAN KESEHATAN
Halaman 3 dari 17 · 509 dokumen
Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2023
Peraturan ini menetapkan aturan terintegrasi untuk pengadaan dan pelaksanaan vaksinasi COVID-19 guna menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 serta berbagai perubahannya. Tujuannya adalah memastikan seluruh aspek penanggulangan pandemi, mulai dari perolehan vaksin hingga implementasi di lapangan, berjalan secara sistematis dan konsisten.
Pencabutan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Menteri Kesehatan Selaku Pengguna Barang Kepada Pimpinan Tinggi Madya dan Kuasa Pengguna Barang dalam Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Kesehatan
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2023
Permenkes No. 8 Tahun 2023 mencabut dan menyatakan tidak berlaku Permenkes No. 42 Tahun 2019 terkait pendelegasian wewenang pengelolaan barang milik negara kepada pimpinan tinggi madya dan kuasa pengguna barang di lingkungan Kementerian Kesehatan. Pencabutan ini dilakukan karena regulasi sebelumnya dianggap sudah tidak sesuai dengan kebijakan dan perkembangan kebutuhan hukum, serta kewenangan pengelolaan barang negara kini lebih mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 sebagaimana diubah dengan PP Nomor 28 Tahun 2020.
Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekarantinaan Kesehatan
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2023
Peraturan ini mengatur organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Bidang Kekarantinaan Kesehatan sebagai satuan kerja mandiri yang bertugas mencegah dan menangkal masuk atau keluarnya penyakit serta faktor risiko kesehatan di wilayah pelabuhan, bandar udara, dan pos lintas batas darat. Penataan ini dilakukan untuk mendukung transformasi kesehatan dan memperjelas ruang lingkup tugas di Kantor Kesehatan Pelabuhan, dengan menyesuaikan ketentuan dari peraturan sebelumnya.
Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2023
Permenkes No. 13 Tahun 2023 mengubah Pasal 11 Permenkes No. 30 Tahun 2020 dengan mengatur tugas kelompok jabatan fungsional dalam UPK Kemenkes, mekanisme kerja individu atau berTim, serta kewenangan Kepala UPK dalam menetapkan penugasan dan mengangkat ketua tim berdasarkan keahlian dan kebutuhan organisasi.
Pedoman Penyelenggaraan Dekonsentrasi Kementerian Kesehatan Tahun Anggaran 2023
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 16 Tahun 2023
Peraturan ini menetapkan pedoman pelaksanaan dekonsentrasi Kementerian Kesehatan kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, yang mencakup aspek pembinaan dan pengawasan umum serta teknis untuk mendukung transformasi kesehatan. Tujuannya adalah memastikan program dan kegiatan bersumber dana berjalan efektif, efisien, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.
Pemeliharaan Alat Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2023
Permenkes No. 15 Tahun 2023 menetapkan standar pemeliharaan alat kesehatan untuk menjamin mutu, keamanan, dan laik pakai guna mendukung pelayanan kesehatan yang aman, mengingat kondisi sumber daya pemeliharaan yang saat itu masih terbatas. Peraturan ini mendefinisikan alat kesehatan sebagai bahan atau mesin untuk mencegah, mendiagnosis, dan menyembuhkan penyakit, serta fasilitas pelayanan kesehatan sebagai tempat menyelenggarakan upaya kesehatan oleh pemerintah atau masyarakat.
Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Pelatihan Kesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2023
Peraturan ini menata ulang organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Bidang Pelatihan Kesehatan di lingkungan Kementerian Kesehatan untuk mendukung transformasi sumber daya manusia kesehatan. Ketentuan ini menggantikan peraturan sebelumnya yang dianggap tidak lagi sesuai dengan kebutuhan organisasi dan perkembangan hukum. Penataan ini juga bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan tugas teknis operasional dan penunjang di bidang pelatihan kesehatan.
Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023
Peraturan ini menetapkan standar tarif pelayanan kesehatan untuk Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Rujukan Tingkat Lanjutan dalam program Jaminan Kesehatan, yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan bersama BPJS Kesehatan, Dewan Jaminan Sosial Nasional, dan Menteri Keuangan. Standar ini ditinjau minimal setiap dua tahun sekali untuk memastikan kecukupan iuran dan kesinambungan program, sekaligus mencabut Permenkes No. 52 Tahun 2016 beserta perubahannya.
Kegiatan Usaha Klinik di Kawasan Ekonomi Khusus
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 18 Tahun 2023
Peraturan ini mengatur penyelenggaraan klinik di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) untuk mempercepat pembangunan ekonomi dan menyediakan layanan kesehatan berstandar internasional. Ketentuan ini mewajibkan pelaku usaha klinik di KEK untuk mengikuti sistem perizinan berbasis risiko melalui OSS sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Institusi Penerima Wajib Lapor
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023
Permenkes No. 17 Tahun 2023 mengubah ketentuan syarat dan prosedur pengajuan permohonan penetapan sebagai Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) bagi berbagai fasilitas kesehatan milik pemerintah maupun swasta. Perubahan ini mencakup penyesuaian alur pengajuan surat permohonan kepada kepala dinas kesehatan daerah atau direktur jenderal kementerian/lembaga yang berwenang, serta persyaratan dokumen pendukung seperti fotokopi izin operasional atau persetujuan menteri. Tujuannya adalah meningkatkan pelayanan kesehatan dan memastikan tata kerja yang sesuai dengan perubahan organisasi Kementerian Kesehatan.
Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Biomedis dan Genomika Kesehatan
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2023
Peraturan ini mengubah Balai Besar Laboratorium Kesehatan menjadi Balai Besar Biomedis dan Genomika Kesehatan (BB Binomika) sebagai unit pelaksana teknis untuk mendukung layanan biomedis, genomika, dan kedokteran presisi. Struktur organisasi dan tata kerja baru ini ditetapkan berdasarkan persetujuan Menteri PANRB dan bertujuan memperkuat transformasi teknologi kesehatan di lingkungan Kementerian Kesehatan.
Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit di Lingkungan Kementerian Kesehatan
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2023
Peraturan ini mengubah nama Rumah Sakit Umum Pusat Kupang menjadi Rumah Sakit Umum Pusat dr. Ben Mboi Kupang sebagai bentuk penghargaan atas jasa dr. Ben Mboi bagi pembangunan kesehatan di Nusa Tenggara Timur. Perubahan ini didasarkan pada persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang diperoleh pada Februari 2023.
Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 76 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Konsil Kedokteran Indonesia
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2023
Permenkes No. 21 Tahun 2023 mengubah tugas Subbagian administrasi umum Sekretariat KKI untuk mencakup penyiapan rencana, program, anggaran, serta pengelolaan data dan informasi. Peraturan ini juga menetapkan kewenangan pembentukan kelompok jabatan fungsional di lingkungan Sekretariat KKI sesuai kebutuhan dan keahlian.
Perubahan Penggolongan Narkotika
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2023
Permenkes No. 30 Tahun 2023 mengubah penggolongan narkotika dengan mencabut Permenkes No. 36 Tahun 2022 dan menetapkan daftar baru untuk golongan I, II, dan III, termasuk penambahan zat psikoaktif baru yang belum tercantum sebelumnya. Peraturan ini bertujuan untuk meningkatkan pengawasan dan pengendalian terhadap penyalahgunaan narkotika yang dapat membahayakan kesehatan masyarakat.
Perubahan Penggolongan Prekursor
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 29 Tahun 2023
Peraturan ini mengubah daftar prekursor kimia yang dapat digunakan untuk pembuatan narkotika dan psikotropika, dengan menetapkan zat-zat tertentu (seperti Acetic anhydride, Ephedrine, dan 3,4-MDP-2-P) masuk dalam Golongan dan Jenis Prekursor baru. Perubahan ini didasarkan pada potensi penyalahgunaan dan bahaya kesehatan dari bahan-bahan tersebut yang sebelumnya belum tercantum dalam regulasi sebelumnya.
Penetapan dan Perubahan Penggolongan Psikotropika
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 31 Tahun 2023
Peraturan ini menetapkan dan mengubah daftar obat keras yang berpotensi menyebabkan ketergantungan menjadi golongan psikotropika, sekaligus mencabut peraturan sebelumnya (Permenkes No. 10 Tahun 2022). Penggolongan ini mencakup empat kategori (Golongan I hingga IV) yang rinciannya tercantum dalam lampiran peraturan.
Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 29 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 22 Tahun 2023
Permenkes No. 22 Tahun 2023 mengubah tugas Subbagian Administrasi Umum Sekretariat KTKI untuk mencakup penyiapan rencana, program, anggaran, serta pengelolaan data, informasi, dan kearsipan guna meningkatkan efisiensi organisasi. Perubahan ini dilakukan karena Permenkes No. 29 Tahun 2020 dianggap tidak lagi sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan hukum terkini.
Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2023
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 32 Tahun 2023
Permenkes No. 32 Tahun 2023 mengubah Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2023 untuk meningkatkan efisiensi anggaran dan menunjang program prioritas nasional. Perubahan ini mencakup penyesuaian alokasi dan pelaksanaan kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota serta penambahan komponen baru dalam struktur BOK Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.
Pencabutan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 32 Tahun 2016 tentang Pakaian Dinas Harian Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Kesehatan Sebagaimana Telah Diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 22 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 32 Tahun 2016 tentang Pakaian Dinas Harian Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Kesehatan
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 35 Tahun 2023
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 35 Tahun 2023 mencabut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 32 Tahun 2016 (yang telah diubah dengan Permenkes No. 22 Tahun 2017) terkait pakaian dinas harian Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Kesehatan. Pencabutan ini dilakukan karena peraturan lama dianggap tidak lagi sesuai dengan kebijakan dan perkembangan kebutuhan hukum demi memperkuat identitas serta meningkatkan kewibawaan pegawai.
Petunjuk Operasional Penggunaan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2022
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2022
Peraturan ini menetapkan petunjuk operasional bagi pemerintah daerah dalam menggunakan Dana Alokasi Khusus Fisik bidang kesehatan tahun anggaran 2022 untuk mendanai kegiatan khusus fisik yang menjadi urusan daerah dan sesuai prioritas nasional. Peraturan ini diterbitkan untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2022.
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022
Peraturan ini menetapkan struktur organisasi Kementerian Kesehatan yang berada di bawah Presiden, dipimpin oleh Menteri dan dibantu Wakil Menteri, dengan tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. Fungsi utamanya mencakup perumusan dan pelaksanaan kebijakan kesehatan, koordinasi internal, pengelolaan aset negara, pengawasan, serta bimbingan teknis dan supervisi terhadap pelaksanaan urusan di daerah.
Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Perawat
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2022
Permenkes No. 4 Tahun 2022 menetapkan petunjuk teknis untuk pengelolaan, pengembangan karir, dan penilaian profesionalisme perawat sebagai pegawai negeri sipil. Dokumen ini mengatur secara rinci mengenai kedudukan, tugas, jenjang jabatan (keterampilan dan keahlian), serta mekanisme pengusulan, penetapan angka kredit, dan kenaikan pangkat. Tujuannya adalah menjamin obyektivitas, transparansi, dan tertib administrasi kepegawaian dalam pelaksanaan kegiatan jabatan fungsional perawat.
Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2022
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2022
Peraturan ini menetapkan petunjuk teknis bagi pemerintah daerah dalam mengelola Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan tahun 2022 untuk mendanai kegiatan operasional kesehatan yang menjadi prioritas nasional. Fokus utamanya adalah penggunaan dana tersebut untuk mendukung Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial (UKM Esensial) di Puskesmas, seperti pelayanan ibu dan anak, gizi, serta pencegahan penyakit.
Penyelenggaraan Program Internsip Dokter dan Dokter Gigi
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2022
Peraturan ini menggantikan Permenkes No. 39 Tahun 2017 untuk menstandarisasi program internsip dokter dan dokter gigi sebagai proses pemantapan kompetensi secara terintegrasi dan mandiri. Regulasi ini mengatur definisi internsip, serta persyaratan dokumen seperti Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Izin Praktik (SIP) khusus untuk internsip yang diterbitkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia dan Pemerintah Daerah.
Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2022
Permenkes No. 8 Tahun 2022 mengubah standar kegiatan usaha untuk pelayanan dialisis dalam perizinan berbasris risiko sektor kesehatan. Perubahan ini memberikan transisi bagi Klinik Utama yang sudah berizin lama agar dapat melanjutkan layanan hingga masa izin habis atau paling lama 3 bulan setelah aturan baru berlaku.
Penggunaan Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pelayanan Kesehatan dalam Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2022
Peraturan ini menggantikan Permenkes No. 21 Tahun 2016 untuk mengatur penggunaan jasa pelayanan kesehatan dan dukungan biaya operasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama milik Pemerintah Daerah dalam pemanfaatan dana kapitasi JKN. Pengaturan ini bertujuan menyesuaikan dengan perkembangan hukum dan kebutuhan efektivitas pengelolaan dana, serta melaksanakan ketentuan Peraturan Presiden terkait pengelolaan dana kapitasi.
Perubahan Penggolongan Narkotika
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2022
Peraturan ini mengubah daftar penggolongan narkotika (golongan I, II, dan III) untuk mengakomodasi zat psikoaktif baru yang belum tercantum dalam regulasi sebelumnya, sekaligus mencabut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2021 yang berlaku sebelumnya. Daftar narkotika yang telah diperbarui tercantum dalam Lampiran peraturan ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan.
Penetapan dan Perubahan Penggolongan Psikotropika
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2022
Peraturan ini menetapkan daftar psikotropika baru yang masuk dalam golongan I, II, III, dan IV serta mencabut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2021 yang sebelumnya berlaku. Penggolongan ini dilakukan untuk mengatur obat keras yang memiliki potensi menyebabkan ketergantungan namun belum tercantum dalam klasifikasi sebelumnya.
Pelaksanaan Fungsi, Tugas, dan Wewenang Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2022
Peraturan ini menetapkan Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia sebagai lembaga independen yang berfungsi sebagai koordinator bagi konsil masing-masing tenaga kesehatan. Tugas utamanya meliputi memfasilitasi dukungan, melakukan evaluasi, serta membina dan mengawasi pelaksanaan tugas konsil-konsil tersebut, termasuk dalam aspek registrasi dan pemberian Surat Tanda Registrasi (STR).
Pelayanan Kesehatan Penyakit Akibat Kerja
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2022
Peraturan ini menetapkan acuan untuk pemberian pelayanan kesehatan penyakit akibat kerja yang bermutu dan dapat dipertanggungjawabkan guna memenuhi hak pekerja atas perlindungan risiko kesehatan akibat pekerjaan. Pengaturan ini menggantikan dan menyesuaikan ketentuan sebelumnya (Permenkes No. 56 Tahun 2016) seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan hukum terkait kesehatan kerja.