Peraturan KEMENTERIAN KESEHATAN
Halaman 2 dari 17 · 509 dokumen
Peraturan Menteri Kesehatan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan N omor 18 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 18 Tahun 2025
Peraturan ini mengubah ketentuan pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan untuk mengakomodasi pemberian tunjangan khusus bagi dokter spesialis dan subspesialis di daerah tertinggal, perbatasan, dan kepulauan melalui mekanisme Dana Alokasi Khusus Nonfisik. Penyesuaian ini bertujuan meningkatkan optimalisasi dan akuntabilitas penyaluran dana tersebut sesuai dengan Peraturan Presiden dan Peraturan Menteri terkait tunjangan khusus.
Pencabutan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 77 Tahun 2016 tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di Lingkungan Kementerian Kesehatan dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Kearsipan Dinamis di Lingkungan Kementerian Kesehatan
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2024
Permenkes No. 4 Tahun 2024 mencabut dan menyatakan tidak berlaku Permenkes No. 77 Tahun 2016 tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis serta Permenkes No. 21 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Kearsipan Dinamis di lingkungan Kementerian Kesehatan. Pencabutan ini dilakukan karena kedua peraturan tersebut dianggap sudah tidak sesuai dengan kebijakan dan perkembangan kebutuhan hukum terkini demi meningkatkan tertib administrasi.
Pencabutan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 27 Tahun 2018 tentang Kebijakan Pengawasan Intern Kementerian Kesehatan
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2024
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2024 mencabut dan menyatakan tidak berlaku Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 27 Tahun 2018 terkait kebijakan pengawasan intern Kementerian Kesehatan. Langkah ini diambil karena regulasi lama dianggap sudah tidak sesuai dengan kebutuhan hukum untuk mengefektifkan dan meningkatkan pelaksanaan pengawasan intern yang terkoordinasi serta dinamis di lingkungan kementerian tersebut.
Pedoman Cara Pembuatan yang Halal bagi Obat, Produk Biologi, dan Alat Kesehatan, serta Pencantuman Informasi Asal Bahan untuk Alat Kesehatan
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2024
Peraturan ini mewajibkan pelaku usaha dan institusi riset untuk menerapkan cara pembuatan yang halal pada obat, produk biologi, dan alat kesehatan yang berasal dari hewan atau mengandung unsur hewan. Kepatuhan terhadap pedoman ini mencakup lima aspek utama, yaitu komitmen, bahan baku, proses produksi, hasil produk, serta pemantauan dan evaluasi, sebagai syarat mutlak untuk mengajukan sertifikasi halal.
Besaran, Persyaratan, dan Tata Cara Pengenaan Tarif sampai dengan Rp0,00 (Nol Rupiah) atau 0% (Nol Persen) atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Berupa Layanan Penerbitan Surat Tanda Registrasi yang Berlaku pada Kementerian Kesehatan
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2024
Peraturan ini menetapkan bahwa layanan penerbitan dan penggantian Surat Tanda Registrasi bagi tenaga medis dan kesehatan (dokter, dokter gigi, spesialis, apoteker, dll) dikenakan tarif nol rupiah atau 0% untuk mendukung kemudahan registrasi. Kebijakan ini berlaku bagi tenaga medis dan kesehatan yang memenuhi pertimbangan tertentu, termasuk penerbitan surat yang berlaku seumur hidup.
Pencabutan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kantor Kesehatan Pelabuhan
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2024
Permenkes No. 8 Tahun 2024 mencabut dan menyatakan tidak berlaku Permenkes No. 44 Tahun 2017 terkait pakaian dinas PNS di lingkungan Kantor Kesehatan Pelabuhan. Langkah ini diambil karena regulasi lama dinilai sudah tidak sesuai dengan kebijakan transformasi internal dan perkembangan kebutuhan hukum Kementerian Kesehatan.
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit di Lingkungan Kementerian Kesehatan
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2024
Permenkes No. 9 Tahun 2024 mengubah struktur organisasi rumah sakit di lingkungan Kementerian Kesehatan untuk mendukung transformasi kesehatan merata, termasuk penataan untuk pembangunan Rumah Sakit Umum Pusat baru di Jayapura, IKN, Makassar, dan Surabaya. Peraturan ini juga menyederhanakan birokrasi dengan mengacu pada sistem kerja instansi pemerintah terbaru serta mempertimbangkan kekhususan daerah dan kebutuhan khusus dalam pengelolaan ASN.
Pedoman Penyelenggaraan Dekonsentrasi Kementerian Kesehatan Tahun Anggaran 2024
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2024
Permenkes No. 2 Tahun 2024 menetapkan pedoman bagi Penanggung Jawab Program dan dinas kesehatan provinsi dalam perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan program dan kegiatan bersumber dana dekonsentrasi Kementerian Kesehatan untuk mendukung transformasi kesehatan. Peraturan ini mengatur pelimpahan urusan pemerintahan berupa pembinaan dan pengawasan umum serta teknis kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat. Tujuannya adalah memastikan pelaksanaan program berjalan efektif, efisien, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.
Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Kementerian Kesehatan
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2024
Peraturan ini menetapkan kerangka kerja untuk pengelolaan dan pendayagunaan bersama dokumen serta informasi hukum di lingkungan Kementerian Kesehatan guna meningkatkan pelayanan yang lengkap, akurat, mudah, dan cepat. Tujuannya adalah mewujudkan tertib administrasi dalam pengelolaan dokumen hukum dan memanfaatkan teknologi informasi untuk penyediaan data hukum bidang kesehatan.
Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024
Permenkes No. 6 Tahun 2024 menetapkan standar teknis untuk jenis dan mutu pelayanan dasar kesehatan yang wajib diterima setiap warga negara sebagai urusan pemerintahan wajib. Peraturan ini memperbarui ketentuan sebelumnya (Permenkes No. 4 Tahun 2019) agar sesuai dengan perkembangan terkini, mencakup definisi tenaga medis, tenaga kesehatan, serta peran Puskesmas dalam menyelenggarakan pelayanan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan paliatif.
Pencabutan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2019 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi di Lingkungan Kementerian Kesehatan
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2024
Permenkes No. 11 Tahun 2024 mencabut dan menyatakan tidak berlaku Permenkes No. 25 Tahun 2019 terkait penerapan manajemen risiko terintegrasi di lingkungan Kementerian Kesehatan karena dianggap sudah tidak sesuai dengan kebijakan dan perkembangan kebutuhan hukum. Langkah ini diambil untuk menyesuaikan pengaturan penyelenggaraan manajemen risiko dengan sistem pengendalian intern yang lebih proaktif dan antisipatif terhadap perubahan organisasi serta lingkungan.
Pencabutan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penggunaan Logo Kementerian Kesehatan
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1 Tahun 2024
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1 Tahun 2024 mencabut dan menyatakan tidak berlaku Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penggunaan Logo Kementerian Kesehatan karena dianggap sudah tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi untuk employer branding. Peraturan ini ditetapkan pada 16 Januari 2024 dan mulai berlaku pada tanggal diundangkannya, yaitu 25 Januari 2024.
Mekanisme Seleksi, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, dan Tata Kerja Konsil Kesehatan Indonesia, Kolegium Kesehatan Indonesia, dan Majelis Disiplin Profesi
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2024
Peraturan ini mengatur mekanisme seleksi, tata cara pengangkatan dan pemberhentian, serta tata kerja Konsil Kesehatan Indonesia, Kolegium Kesehatan Indonesia, dan Majelis Disiplin Profesi sebagai lembaga independen untuk meningkatkan mutu praktik dan kompetensi tenaga kesehatan. Ketentuan ini juga mendefinisikan struktur organisasi dan peran masing-masing lembaga dalam memberikan perlindungan hukum serta penegakan disiplin profesi bagi tenaga medis dan kesehatan.
Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Konsil Kesehatan Indonesia, Kolegium Kesehatan Indonesia, dan Majelis Disiplin Profesi
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2024
Peraturan ini menetapkan organisasi dan tata kerja Sekretariat yang bertugas memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada Konsil Kesehatan Indonesia, Kolegium Kesehatan Indonesia, serta Majelis Disiplin Profesi. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang secara fungsional bertanggung jawab kepada Ketua Konsil Kesehatan Indonesia. Fungsi utamanya meliputi koordinasi perencanaan, fasilitasi registrasi tenaga kesehatan, serta pengembangan standar pendidikan dan kompetensi profesi.
Rumah Sakit Pendidikan Penyelenggara Utama
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2024
Peraturan ini menetapkan definisi dan kerangka kerja bagi Rumah Sakit Pendidikan Penyelenggara Utama (RSPPU) sebagai pusat pendidikan tinggi spesialis dan subspesialis yang terintegrasi dengan rumah sakit jejaring dan wahana pendidikan lainnya. RSPPU wajib mengelola pendidikan tenaga medis dan kesehatan secara terpadu melalui unit fungsional khusus yang dipimpin oleh kolegium independen untuk memastikan standar kompetensi nasional.
Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Bidang Kesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2024
Permenkes No. 15 Tahun 2024 mengatur tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan di lingkungan Kementerian Kesehatan untuk menjamin kepastian hukum, kualitas, dan efisiensi. Peraturan ini menggantikan Permenkes No. 1 Tahun 2020 dengan menetapkan metode pembentukan yang terukur, sistematis, dan berbasis bukti bagi seluruh unit pemrakarsa di kementerian tersebut.
Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perseorangan
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 16 Tahun 2024
Permenkes No. 16 Tahun 2024 mengatur sistem rujukan kesehatan perseorangan sebagai mekanisme pelimpahan tugas dan tanggung jawab timbal balik antara fasilitas kesehatan yang tidak mampu melayani (perujuk) dengan fasilitas yang mampu (penerima rujukan) berdasarkan kebutuhan medis pasien. Peraturan ini mendefinisikan peran kunci seperti Dokter Penanggung Jawab Pelayanan (DPJP) dan jenis surat rujukan (fisik/elektronik) untuk memastikan pasien mendapatkan penanganan yang tepat.
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 Tahun 2024
Permenkes No. 17 Tahun 2024 mengubah standar kegiatan usaha dan produk pada perizinan berbasis risiko di sektor kesehatan, khususnya untuk apotek, klinik, layanan hiperbarik, dialisis, serta aspek higiene sanitasi. Perubahan ini bertujuan menyesuaikan regulasi dengan kebutuhan terkini untuk mempermudah penyelenggaraan perizinan berusaha di sektor tersebut.
Peraturan Menteri Kesehatan tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 18 Tahun 2024
Peraturan ini menetapkan petunjuk teknis untuk pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) sebagai dana alokasi khusus nonfisik guna pemerataan akses dan peningkatan mutu pelayanan kesehatan di daerah. Petunjuk ini mengatur tata cara penyaluran dan penggunaan dana tersebut secara efektif, efisien, dan akuntabel bagi Dinas Kesehatan serta Puskesmas sebagai pelaksana program. Dasar hukumnya bersumber pada UU Kesehatan, UU Hubungan Keuangan Pusat-Daerah, serta Peraturan Pemerintah tentang pengelolaan transfer ke daerah.
Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024
Permenkes No. 19 Tahun 2024 menetapkan definisi dan ruang lingkup penyelenggaraan Puskesmas sebagai fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama yang mengoordinasikan upaya kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan paliatif di wilayah kerjanya. Peraturan ini juga mendefinisikan istilah pendukung seperti tenaga medis, tenaga kesehatan, serta sistem rujukan dan informasi kesehatan yang menjadi dasar operasionalnya.
Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Kesehatan
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2024
Peraturan ini menetapkan standar seragam untuk jenis, susunan, bentuk, serta proses pembuatan dan pengendalian naskah dinas di Kementerian Kesehatan guna menunjang kelancaran tugas dan fungsi kearsipan. Ketentuan ini menggantikan aturan lama (Permenkes No. 14 Tahun 2017) karena dianggap sudah tidak sesuai dengan perkembangan organisasi, perundang-undangan, dan teknologi informasi terkini.
Peraturan Menteri Kesehatan tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2024
Permenkes No. 21 Tahun 2024 mengatur susunan organisasi Kementerian Kesehatan yang terdiri atas Sekretariat Jenderal, enam Direktorat Jenderal (Kesehatan Primer dan Komunitas, Penanggulangan Penyakit, Kesehatan Lanjutan, Farmasi dan Alat Kesehatan, serta Sumber Daya Manusia Kesehatan), Inspektorat Jenderal, Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan, dan tiga Staf Ahli (Bidang Ekonomi, Teknologi, dan Hukum Kesehatan). Kementerian ini dipimpin oleh Menteri yang dapat dibantu oleh Wakil Menteri yang ditunjuk Presiden, dengan tugas utama menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan untuk membantu Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan negara.
Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Rumah Sakit di Kawasan Ekonomi Khusus
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1 Tahun 2023
Peraturan ini mengatur penyelenggaraan kegiatan usaha rumah sakit di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) untuk mempercepat pembangunan ekonomi dan memberikan akses layanan kesehatan berstandar internasional. Ketentuan ini didasarkan pada berbagai undang-undang terkait kesehatan, kawasan ekonomi khusus, dan perizinan berusaha berbasis risiko. Definisi istilah kunci seperti KEK, rumah sakit, dan sistem perizinan OSS juga ditetapkan dalam bab ini.
Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2023
Peraturan ini menetapkan definisi dan standar teknis untuk kesehatan lingkungan, mencakup aspek fisik, kimia, biologi, dan sosial guna mencegah penyakit serta gangguan kesehatan. Dokumen ini mengatur baku mutu dan persyaratan teknis pada media lingkungan seperti air (minum, kolam renang, spa, pemandian umum), udara (dalam ruang dan ambien), serta tanah untuk menjamin kualitas lingkungan yang sehat bagi masyarakat.
Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2023
Peraturan ini mengintegrasikan dan menyatukan pengaturan mengenai narkotika, psikotropika, dan prekursor farmasi yang sebelumnya tersebar dalam berbagai peraturan menteri kesehatan lama. Ketentuan lama tersebut dicabut dan disesuaikan agar selaras dengan perkembangan hukum serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
Penyelenggaraan Fraksionasi Plasma
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2023
Peraturan ini menetapkan bahwa fraksionasi plasma harus dilakukan di fasilitas khusus yang menghasilkan produk obat derivat plasma dengan menerapkan teknologi pengolahan darah dan standar Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB). Tujuannya adalah memberikan acuan bagi fasilitas fraksionasi plasma, Unit Transfusi Darah, dan pemangku kepentingan terkait untuk menjamin mutu, keamanan, dan kemanfaatan produk obat derivat plasma bagi masyarakat.
Pendayagunaan Tenaga Kesehatan Warga Negara Asing
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2023
Peraturan ini menggantikan Permenkes No. 67 Tahun 2013 untuk mengatur pendayagunaan tenaga kesehatan warga negara asing guna melindungi penerima layanan dan menjaga mutu pelayanan. Pengaturan ini didasarkan pada berbagai undang-undang terkait kesehatan, hubungan luar negeri, dan penggunaan tenaga kerja asing yang berlaku di Indonesia.
Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2023
Peraturan ini mengubah nomenklatur unit organisasi jabatan pimpinan tinggi madya di lingkungan Kementerian Kesehatan untuk menyesuaikan dengan Permenkes No. 5 Tahun 2022. Perubahan tersebut bertujuan menata ulang struktur organisasi dan tata kerja Politeknik Kesehatan di lingkungan Kementerian Kesehatan.
Pencabutan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 008 Tahun 2012 tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Kesehatan
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2023
Peraturan ini mencabut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 008 Tahun 2012 tentang Kode Etik PNS di lingkungan Kementerian Kesehatan karena dianggap sudah tidak sesuai dengan kebijakan baru nilai dasar "ASN BerAKHLAK" dan perkembangan hukum kepegawaian. Pencabutan ini berlaku efektif sejak tanggal diundangkan untuk menyelaraskan pedoman perilaku pegawai dengan standar terbaru yang diatur dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/1179/2022.
Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekarantinaan Kesehatan
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2023
Peraturan ini menetapkan klasifikasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Bidang Kekarantinaan Kesehatan berdasarkan volume atau beban kerja untuk mendukung transformasi kesehatan dan memperjelas tugas di Kantor Kesehatan Pelabuhan. Peraturan ini menggantikan Permenkes No. 32 Tahun 2021 yang dianggap sudah tidak sesuai dengan kebutuhan hukum terkini.