Peraturan KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Halaman 11 dari 20 · 572 dokumen
Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/Permen-Kp/2013 tentang Pendaftaran dan Penandaan Kapal Perikanan
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5-permen-kp-2019 Tahun 2019
Peraturan ini mengubah ketentuan Pasal 1 angka 14 dari Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2013 terkait pendaftaran dan penandaan kapal perikanan untuk meningkatkan pelayanan dan tertib administrasi. Perubahan ini didasarkan pada kebutuhan akan penyelarasan dengan undang-undang perikanan terbaru serta peraturan pemerintah tentang organisasi kementerian terkait.
Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12-permen-kp-2019 Tahun 2019
Peraturan ini menetapkan tata cara tuntutan ganti kerugian negara di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain, guna menindaklanjuti ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016. Tujuannya adalah memastikan efektivitas penyelesaian kasus kerugian negara yang disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan dalam pengelolaan keuangan negara oleh pegawai tersebut. Dasar hukumnya bersumber pada berbagai undang-undang keuangan negara dan peraturan perundang-undangan terkait organisasi serta tata kerja kementerian.
Penatausahaan Izin Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan Di Sekitarnya Dalam Rangka Penanaman Modal Asing dan Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil Dengan Luas Di Bawah 100 Km2 (Seratus Kilometer Persegi)
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 8-permen-kp-2019 Tahun 2019
Peraturan ini menetapkan standar perizinan pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairannya untuk penanaman modal asing serta rekomendasi pemanfaatan untuk pulau dengan luas di bawah 100 km² guna mendukung pelayanan perizinan terintegrasi secara elektronik. Dasar hukumnya bersumber pada UU Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil serta PP tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik.
Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33/Permen-Kp/2015 tentang Unit Kerja Menteri Kementerian Kelautan dan Perikanan
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6-permen-kp-2019 Tahun 2019
Peraturan ini mengubah Pasal 4 tentang susunan organisasi Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk mengoptimalkan dan meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas unit kerja menteri. Perubahan ini didasarkan pada berbagai peraturan perundang-undangan terkait organisasi kementerian negara, khususnya yang mengatur struktur Kementerian Kelautan dan Perikanan. Tujuannya adalah menyesuaikan tata kerja internal agar lebih efisien dalam menjalankan fungsi kementerian.
Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 4-permen-kp-2019 Tahun 2019
Peraturan ini meninjau kembali dan mengatur tata cara penyelenggaraan layanan informasi publik di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk mengoptimalkan pelayanan. Dasar hukumnya bersumber pada UU Keterbukaan Informasi Publik, UU Pelayanan Publik, serta berbagai peraturan perundang-undangan terkait organisasi kementerian tersebut.
Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pelindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 3-permen-kp-2019 Tahun 2019
Peraturan ini mengatur kepedulian dan keterlibatan masyarakat, baik fisik maupun nonfisik, dalam upaya membantu dan meningkatkan kemampuan nelayan, pembudi daya ikan, serta petambak garam. Keterlibatan ini bertujuan untuk mengatasi kesulitan usaha perikanan/pegaraman sekaligus meningkatkan kinerja usaha mereka secara lebih baik dan berkelanjutan.
Pengendalian Penyakit Ikan
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 13-permen-kp-2019 Tahun 2019
Peraturan ini menetapkan definisi teknis terkait penyakit ikan, termasuk diagnosa, gejala klinis, wabah, serta kategori penyakit penting dan tertentu. Tujuannya adalah untuk memberikan dasar pemahaman mengenai istilah-istilah kunci yang digunakan dalam pengendalian penyakit ikan di Indonesia.
Instalasi Karantina Ikan
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 9-permen-kp-2019 Tahun 2019
Peraturan ini mengatur kembali standar dan tata cara pengelolaan Instalasi Karantina Ikan sebagai fasilitas untuk tindakan karantina, pengendalian mutu, dan keamanan hasil perikanan guna melindungi sumber daya ikan dan lingkungan. Ketentuan ini menggantikan peraturan sebelumnya yang dianggap tidak lagi sesuai dengan perkembangan kebutuhan perlindungan sumber daya ikan.
Sistem Pemantauan Kapal Perikanan
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10-permen-kp-2019 Tahun 2019
Peraturan ini menetapkan sistem pemantauan kapal perikanan (SPKP) yang menggunakan transmiter berbasis satelit untuk melacak pergerakan dan aktivitas kapal guna meningkatkan efektivitas pengawasan. Ketentuan ini dibuat sebagai pengganti peraturan sebelumnya untuk menyesuaikan dengan perubahan organisasi Kementerian Kelautan dan Perikanan serta sebagai tindak lanjut undang-undang perikanan.
Persyaratan dan Tata Cara Penerbitan Sertifikat Cara Penanganan Ikan yang Baik
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7-permen-kp-2019 Tahun 2019
Peraturan ini menetapkan syarat dan tata cara penerbitan sertifikat bagi kapal penangkap dan pengangkut ikan yang telah memenuhi standar pengendalian mutu. Sertifikat ini diberikan sebagai jaminan bahwa kegiatan penangkapan ikan dilakukan dengan alat dan cara yang mengedepankan keberlanjutan serta kelestarian sumber daya. Penerbitan sertifikat ini didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan terkait jaminan mutu, keamanan hasil perikanan, dan pelayanan perizinan berusaha secara elektronik.
Tata Cara Pemberian Izin Lokasi Perairan dan Izin Pengelolaan Perairan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 24-permen-kp-2019 Tahun 2019
Peraturan ini mengatur tata cara penerbitan Izin Lokasi Perairan dan Izin Pengelolaan Perairan di wilayah pesisir serta pulau-pulau kecil. Dasar hukumnya bersumber pada UU Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil serta peraturan perundang-undangan terkait pelayanan perizinan terintegrasi secara elektronik. Tujuannya adalah untuk menstandarisasi proses perizinan guna mendukung pengelolaan wilayah tersebut secara efektif.
Kemitraan pada Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Sektor Kelautan dan Perikanan
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 16-permen-kp-2019 Tahun 2019
Peraturan ini mengatur mekanisme kemitraan bagi usaha perikanan yang masuk dalam kategori terbuka dengan persyaratan di sektor kelautan dan perikanan. Fokus utamanya adalah menetapkan pedoman bagi penanam modal (dalam negeri maupun asing) untuk bermitra dengan pembudidaya ikan dalam kegiatan praproduksi, produksi, pengolahan, dan pemasaran.
Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Per.10/Men/2011 tentang Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 22-permen-kp-2019 Tahun 2019
Peraturan ini mengubah ketentuan izin belajar bagi PNS di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan agar lebih mengakomodir kebutuhan pegawai yang ingin melanjutkan ke jenjang pendidikan lebih tinggi. Perubahan ini didasarkan pada berbagai peraturan perundang-undangan terkait pendidikan nasional, manajemen ASN, serta tata kerja kementerian. Tujuannya adalah menyempurnakan aturan sebelumnya yang dinilai belum cukup mendukung pengembangan pendidikan pegawai.
Penunjukan Lembaga Sertifikasi Produk dalam Rangka Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Tuna dalam Kemasan Kaleng dan Standar Nasional Indonesia Sarden dan Makerel dalam Kemasan Kaleng Secara Wajib
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18-permen-kp-2019 Tahun 2019
Peraturan ini menetapkan lembaga sertifikasi produk yang berwenang melakukan uji kesesuaian terhadap tuna, sarden, dan makerel dalam kemasan kaleng yang telah diberlakukan secara wajib sebagai Standar Nasional Indonesia. Penunjukan lembaga ini bertujuan untuk memastikan produk ikan kaleng tersebut memenuhi standar keamanan dan kualitas yang ditetapkan pemerintah.
Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kelautan dan Perikanan Jembrana
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 15-permen-kp-2019 Tahun 2019
Peraturan ini menetapkan organisasi dan tata kerja Politeknik Kelautan dan Perikanan Jembrana untuk meningkatkan kapasitas lulusan serta mengembangkan pendidikan vokasi di bidang kelautan dan perikanan. Pendirian politeknik ini didasarkan pada persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta mengacu pada berbagai undang-undang pendidikan nasional dan peraturan perundang-undangan terkait perikanan.
Pengisian dan Pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Dan/Atau Jabatan Administrasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23-permen-kp-2019 Tahun 2019
Peraturan ini mengatur mekanisme pengisian dan pengangkatan Jabatan Pimpinan Tinggi serta Jabatan Administrasi di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan tujuan menjaring calon potensial dari PNS pusat maupun daerah. Ketentuan ini disusun untuk menyesuaikan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan di bidang sumber daya manusia aparatur dan kebutuhan organisasi kementerian tersebut. Dasar hukum utamanya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.
Tata Cara Pemberian Surat Persetujuan Penggunaan Tanda Standar Nasional Indonesia Tuna dalam Kemasan Kaleng dan Tanda Standar Nasional Indonesia Sarden dan Makerel dalam Kemasan Kaleng Secara Wajib
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 19-permen-kp-2019 Tahun 2019
Peraturan ini mengatur tata cara pemberian surat persetujuan penggunaan Tanda SNI secara wajib untuk produk Tuna, Sarden, dan Makerel dalam kemasan kaleng. Ketentuan ini bertujuan menjamin bahwa produk tersebut telah memenuhi standar nasional terkait kualitas dan keamanan sebelum dipasarkan. Prosedur ini didasarkan pada sistem standardisasi dan penilaian kesesuaian nasional sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang terkait.
Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 43/Permen-Kp/2017 tentang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pemimpin dan Pendidik pada Satuan Pendidikan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 20-permen-kp-2019 Tahun 2019
Peraturan ini mengubah ketentuan Pasal 4 yang mendefinisikan jenis-jenis pendidik di satuan pendidikan Kementerian Kelautan dan Perikanan menjadi Dosen pada pendidikan tinggi serta Guru. Perubahan ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan pendidikan di lingkungan kementerian tersebut dengan memperjelas struktur dan tata cara pengangkatan, pemindahan, serta pemberhentian para pemimpin dan pendidik.
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 58/Permen-Kp/2017 tentang Jabatan dan Kelas Jabatan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 14-permen-kp-2019 Tahun 2019
Peraturan ini mengubah ketentuan Lampiran II Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 58/PERMEN-KP/2017 terkait penyesuaian jabatan dan kelas jabatan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Penyesuaian ini dilakukan untuk mengimplementasikan ketentuan UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN dan menindaklanjuti penetapan kelas jabatan Fungsional Pengelola Produksi dan Asisten Pengelola Produksi Perikanan Tangkap oleh Menteri PAN dan RB.
Persyaratan dan Tata Cara Penerbitan Sertifikat Kelayakan Pengolahan
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17-permen-kp-2019 Tahun 2019
Peraturan ini menetapkan syarat dan prosedur penerbitan Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) untuk memastikan fasilitas pengolahan ikan memenuhi prinsip dasar konstruksi, tata letak, higienis, seleksi bahan baku, dan teknik pengolahan. SKP diterbitkan sebagai bentuk pengakuan bahwa suatu fasilitas telah layak untuk memproduksi produk perikanan yang aman dan berkualitas.
Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pengelola Kesehatan Ikan
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 27-permen-kp-2019 Tahun 2019
Peraturan ini menetapkan Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pengelola Kesehatan Ikan sebagai acuan bagi pejabat terkait di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan jabatan fungsional tersebut. Isi petunjuk teknis mencakup pengaturan mengenai jenjang jabatan, unsur kegiatan, serta mekanisme pengangkatan, kenaikan pangkat, dan pemberhentian dari jabatan fungsional.
Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 26-permen-kp-2019 Tahun 2019
Peraturan ini menetapkan pedoman umum tata naskah dinas di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk mendukung administrasi pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik. Aturan ini menyesuaikan ketentuan sebelumnya terkait organisasi dan tata kerja kementerian serta pedoman kearsipan nasional guna meningkatkan efisiensi dan transparansi pengelolaan dokumen.
Pakaian Kerja Pegawai Lingkup Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 30-permen-kp-2019 Tahun 2019
Peraturan ini mengatur jenis, spesifikasi, dan penggunaan pakaian dinas (Pakaian Dinas Harian, Lapangan, dan Upacara) bagi seluruh pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, termasuk PNS, PPPK, dan tenaga kontrak. Tujuannya adalah menjamin keseragaman, kerapian, dan keseriusan dalam pelaksanaan tugas kedinasan serta operasional di lapangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Izin Pelaksanaan Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 25-permen-kp-2019 Tahun 2019
Peraturan ini menetapkan standar dan prosedur perizinan untuk pelaksanaan reklamasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil guna mendukung pelayanan perizinan terintegrasi secara elektronik. Izin ini diterbitkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan wilayah pesisir, perlindungan lingkungan hidup, dan tata kelola pemerintahan daerah.
Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 32-permen-kp-2019 Tahun 2019
Peraturan ini menetapkan Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan sebagai acuan bagi pejabat terkait dalam mengelola dan melaksanakan kegiatan jabatan tersebut. Isi petunjuk mencakup pengaturan mengenai jenjang jabatan, unsur kegiatan, serta mekanisme pengangkatan, kenaikan pangkat, dan pemberhentian.
Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Asisten Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31-permen-kp-2019 Tahun 2019
Peraturan ini menetapkan Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Asisten Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan sebagai acuan bagi pejabat fungsional, kepegawaian, dan instansi terkait dalam pengelolaan jabatan tersebut. Petunjuk ini mengatur secara rinci mengenai jenjang jabatan, unsur kegiatan, serta uraian tugas yang harus dilaksanakan oleh pemegang jabatan fungsional tersebut.
Tata Cara Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Inspektur Mutu Hasil Perikanan Melalui Penyesuaian (Inpassing)
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28-permen-kp-2019 Tahun 2019
Peraturan ini mengatur tata cara pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) ke Jabatan Fungsional Inspektur Mutu Hasil Perikanan melalui mekanisme penyesuaian atau inpassing. Mekanisme ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan kompetensi jabatan sesuai standar yang ditetapkan dalam peraturan terkait. Pengangkatan dilakukan dengan mempertimbangkan syarat-syarat tertentu yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Tata Cara Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan Melalui Penyesuaian (Inpassing)
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 29-permen-kp-2019 Tahun 2019
Peraturan ini mengatur tata cara pengangkatan PNS menjadi Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan melalui mekanisme penyesuaian (inpassing) untuk memenuhi ketentuan jabatan fungsional terkait. Mekanisme ini bertujuan untuk menyesuaikan kualifikasi dan kompetensi pegawai agar sesuai dengan ruang lingkup tugas pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan.
Statuta Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 36-permen-kp-2019 Tahun 2019
Peraturan ini menetapkan kembali Statuta Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung untuk mengatur penyelenggaraan dan pengelolaannya, menggantikan ketentuan sebelumnya. Dasar hukumnya bersumber pada UU Pendidikan Tinggi, PP Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi, serta berbagai Perpres dan Permen terkait organisasi kementerian dan politeknik.
Statuta Politeknik Kelautan dan Perikanan Sidoarjo
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35-permen-kp-2019 Tahun 2019
Peraturan ini menetapkan kembali Statuta Politeknik Kelautan dan Perikanan Sidoarjo untuk mengatur penyelenggaraan dan pengelolaannya, sekaligus mencabut peraturan sebelumnya terkait organisasi dan tata kerja politeknik tersebut. Dasar hukumnya bersumber pada UU Pendidikan Tinggi, PP Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi, serta berbagai Perpres dan Permen terkait organisasi kementerian dan politeknik.